Seorang narapidana di Ankara, Turki, diduga melakukan pembunuhan terhadap tiga wanita yang berasal dari satu keluarga. Insiden tragis ini memicu kemarahan dari berbagai kelompok feminis di negara tersebut.
Mereka mengecam pelaku yang diketahui merupakan anggota keluarga korban, yang baru saja dibebaskan sementara dengan izin harian dari penjara. Insiden ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap perempuan di Turki.
Ketiga korban pembunuhan tersebut adalah ibu, istri, dan putri dari pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku kemudian menembak dirinya sendiri.
Komite Solidaritas Perempuan menyampaikan kritik keras melalui platform X pada Selasa (10/2/2026). Mereka menyoroti pola kekerasan yang terus berulang.
“Tahun lalu, enam wanita dibunuh oleh narapidana yang melarikan diri dari penjara atau dibebaskan sementara. Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri tidak mengatakan apa pun dan tidak ada yang bertanggung jawab! Dan hari ini, narapidana lain kembali menebar teror,” tulis Komite Solidaritas Perempuan di X.
Menurut laporan kantor berita Turki, DHA, tersangka menjalani hukuman di Turki barat laut karena penipuan dan ancaman bersenjata. Ia telah dibebaskan dari penjara pada awal Februari untuk jangka waktu 11 hari.
Kelompok advokasi Turki We Will Stop Femicide juga mengecam pembunuhan tersebut. Mereka menyerukan protes di Ankara untuk menuntut keadilan dan pertanggungjawaban pemerintah.
Kelompok-kelompok perempuan terus menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka menuntut reformasi sistem peradilan yang lebih efektif.
Data Kekerasan Terhadap Wanita
Data dari kelompok We Will Stop Femicide menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Turki.
| Tahun | Jumlah Wanita Dibunuh Pria | Wanita Tewas Mencurigakan |
|---|---|---|
| 2025 | 294 | 297 |
Dari total korban yang tewas pada tahun 2025, sebanyak 35 persen dibunuh oleh suaminya sendiri. Sementara itu, 57 persen kasus pembunuhan menggunakan senjata api.
Angka ini menunjukkan urgensi penanganan kasus kekerasan domestik dan kepemilikan senjata api. Masyarakat sipil terus mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan konkret.

