Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terpaksa membatalkan rencana pembebasan lahan di sepanjang Jalan Nuraksa-Batu Bolong. Rencana ini urung dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran dan adanya persyaratan khusus dari warga.
Pembebasan lahan ini bertujuan membuka akses jalan baru. Diharapkan, langkah ini dapat mengurangi kemacetan yang semakin parah di Jalan Bung Karno.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning menjelaskan bahwa ada permintaan warga yang tidak dapat dipenuhi.
"Di akhir-akhir ada masyarakat yang tidak setuju untuk dibebaskan spot-spot. Bukan tidak setuju lahan dibebaskan, tetapi ada tuntutan warga, harus dibebaskan secara serempak. Dan itu butuh dana besar," kata Lale Widiahning, Kamis (12/2/2026).
Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama. Dana yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp 4,7 miliar, namun dinilai tidak mencukupi untuk memenuhi tuntutan warga.
Dampak dan Rencana Selanjutnya
Lale memastikan bahwa pembatalan ini tidak menimbulkan dampak administratif. Namun, upaya untuk mengurai kemacetan di Jalan Bung Karno dan sekitarnya menjadi tertunda.
"Tidak ada dampaknya. Namun yang jelas, ini jadi PR kita bersama (untuk mengurai kemacetan) di Jalan Gajah Mada sampai saat ini. Karena kami belum bisa mengurai kemacetan, jadi nggak ada jalan alternatif," terangnya.
Detail Rencana Jalan Baru
Sebelumnya, sebagian besar warga di Jalan Nuraksa dan Jalan Batu Bolong telah menyatakan kesediaannya untuk menjual lahan mereka kepada Pemkot Mataram. Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan jalan baru.
Berikut rincian rencana pembangunan jalan baru tersebut:
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Panjang Jalan | 0,822 kilometer |
| Lebar Jalan | 6 meter |
Setelah kegagalan ini, Lale belum mengungkapkan rencana pembebasan lahan alternatif lainnya untuk mengatasi kemacetan di wilayah tersebut. Pemerintah Kota Mataram masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencari solusi kemacetan di kawasan tersebut.


