Tag: Kemanusiaan

  • Polres Tegal Bangun Tenda Pengungsi Layak di Desa Kajen

    Polres Tegal Bangun Tenda Pengungsi Layak di Desa Kajen

    Polres Tegal bergerak cepat membantu pembangunan tenda pengungsi di daerah terdampak bencana. Lokasi pembangunan berada di Desa Kajen, Kecamatan Lebaksiu. Langkah ini memastikan hunian sementara yang layak bagi warga terdampak bencana.

    Pembangunan tenda tersebut dilakukan oleh personel gabungan pada Rabu (11/2/2026). Kegiatan itu dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kapolsek Lebaksiu, Iptu Wawan Prasetyo.

    Pembangunan tenda ini menjadi respons cepat di lapangan. Tujuannya agar masyarakat terdampak segera memperoleh tempat aman dan nyaman.

    “Pembangunan tenda ini merupakan respons cepat kami di lapangan agar masyarakat terdampak segera memperoleh tempat yang aman dan nyaman. Keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana,” ujar Wawan Prasetyo dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan Rekanan dan Fasilitas Tenda

    Dukungan pembangunan tenda juga datang dari pihak rekanan. Bantuan tersebut berupa pinjaman palet dan karpet. Fasilitas ini melengkapi bagian dalam tenda pengungsian.

    Palet dan karpet dimanfaatkan sebagai alas tempat istirahat pengungsi. Ini membuat mereka lebih nyaman dan terhindar dari kondisi tanah lembab.

    Berikut adalah beberapa fasilitas yang disediakan di tenda pengungsian:

    Fasilitas Keterangan
    Tenda Hunian sementara yang aman dan nyaman
    Palet Alas tidur untuk mencegah kelembaban
    Karpet Memberikan kehangatan dan kenyamanan
    Penerangan Memastikan aktivitas malam hari
    Sanitasi Mendukung kebersihan pengungsi

    Kapolres Tegal, AKBP Bayu Prasetyo, menegaskan komitmen pihaknya. Mereka berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdampak bencana.

    Layanan tersebut dilakukan melalui langkah cepat, sinergis, dan humanis. Kerja sama dilakukan bersama instansi terkait serta para relawan.

    Sinergi Penanganan Bencana

    Polres Tegal tidak hanya fokus pada pengamanan. Namun juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

    “Kami hadir tidak hanya melakukan pengamanan, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Sinergi dengan stakeholder dan relawan akan terus kami perkuat agar penanganan bencana berjalan optimal,” tegas Bayu.

    Dengan adanya pembangunan tenda beserta kelengkapannya, kebutuhan dasar para pengungsi diharapkan terpenuhi. Upaya penanganan darurat di lokasi bencana pun semakin kuat.

  • Kejagung Telusuri Laporan Kejahatan Genosida Israel di Gaza

    Kejagung Telusuri Laporan Kejahatan Genosida Israel di Gaza

    Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menelaah laporan koalisi masyarakat sipil mengenai dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang dilakukan Israel di Gaza, Palestina.

    Laporan tersebut telah diterima oleh Direktur HAM dan kini dalam proses analisis mendalam di internal Kejagung.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penanganan laporan ini memerlukan koordinasi lintas sektor.

    "Sudah diterima Pak Direktur HAM. Tentunya akan dikoordinasikan dengan satker-satker terkait dan pemerintah Indonesia," kata Anang Supriatna kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Kejagung tidak bisa bekerja sendiri. Mereka akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Komisi Nasional HAM, hingga Kementerian HAM.

    "Karena ini lintas yurisdiksi dipelajari dengan norma-norma hukum berlaku. Ini kan KUHP baru seperti apa akan kita pelajari," jelas Anang.

    Kajian internal Kejagung terus berlangsung untuk memahami implikasi hukum dari laporan tersebut.

    "Segera dilakukan kajian, ya kajian dong semua dianalisis seperti apa. Kan kalau kajian hasilnya seperti apa itu kan tergantung political will-nya juga. Di samping norma berlaku yang ada, kan UU yang lama juga belum dicabut," ujarnya.

    Penerapan Yurisdiksi Universal

    Koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan kejahatan genosida Israel di Gaza ke Kejagung.

    Mereka mendorong Kejagung untuk memproses pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel.

    "Tadi kita sudah audiensi terkait soal penerapan yurisdiksi universal di Indonesia dan bagaimana idealnya universal yurisdiksi ini untuk diterapkan di Indonesia, khususnya terkait soal isu di Palestina," kata perwakilan koalisi sipil, Fatia Maulidiyanti, kepada wartawan di Kejagung, Kamis (5/2).

    Fatia menyatakan bahwa yurisdiksi universal memungkinkan penegak hukum Indonesia menindak pelaku kejahatan internasional.

    Mekanisme ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, membuka peluang bagi Kejagung untuk mengusut pelanggaran HAM di Gaza.

    "Tidak hanya untuk kasus Palestina begitu ya, tetapi juga untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat lainnya dan bisa dimulai dengan Indonesia," ucap Fatia.

    Kasus Palestina dapat menjadi preseden penting bagi Indonesia.

    Indonesia bisa mengedepankan perdamaian, prinsip HAM, keadilan, akuntabilitas negara dalam hukum, serta nilai-nilai HAM.

    Berikut adalah tabel ringkasan tahapan penanganan laporan di Kejagung:

    Tahapan Penanganan Laporan di Kejagung

    Tahap Deskripsi Lembaga Terlibat
    Penerimaan Laporan Koalisi masyarakat sipil menyerahkan laporan dugaan kejahatan genosida dan pelanggaran HAM berat. Kejagung (Direktur HAM)
    Analisis Internal Kajian dan analisis awal terhadap substansi laporan dan relevansi hukum. Internal Kejagung
    Koordinasi Eksternal Pembentukan tim koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Kemlu, Komnas HAM, Kemenkumham
    Kajian Hukum Lintas Yurisdiksi Penelaahan norma hukum internasional dan KUHP baru terkait yurisdiksi universal. Kejagung, Pakar Hukum
  • MPR RI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Aceh di Delapan Kabupaten

    MPR RI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Aceh di Delapan Kabupaten

    Pimpinan MPR RI mengunjungi Banda Aceh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang dan longsor. Bantuan disalurkan di delapan kabupaten terdampak.

    Delapan kabupaten tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah. Ini adalah bentuk kehadiran negara di masa pemulihan.

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan duka mendalam atas dampak bencana. Bencana ini menimbulkan korban jiwa serta kerusakan rumah dan fasilitas umum.

    Ibas menekankan bahwa pemulihan tidak hanya soal pembangunan fisik. Namun juga pemulihan harapan dan martabat keluarga terdampak. "Masih teringat, sedih dan prihatin hingga hari ini pun masih terasa. Namun kini, yang kita jaga adalah semangat menyambut asa untuk bangkit, bersatu, dan bekerja keras membangun kembali Aceh yang kuat, aman, dan lebih tangguh menghadapi masa depan," ungkap Ibas dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Ia mengapresiasi Pemerintah Aceh, kepala daerah, aparat, relawan, dan masyarakat yang bergerak cepat sejak akhir 2025. Menurutnya, gotong royong warga adalah kekuatan penting. "Di tengah keterbatasan infrastruktur, semangat gotong royong Aceh terlihat nyata melalui dapur umum, posko pengungsian, serta kerja kolektif dalam menjaga martabat warga terdampak bencana," ungkapnya.

    Ibas optimistis Aceh dapat bangkit melalui rekonstruksi terencana dan berbasis data. Ini sejalan dengan verifikasi BNPB sejak Desember 2025 hingga awal 2026.

    Ibas juga menegaskan kewajiban negara hadir secara adil dan manusiawi. "Negara wajib memastikan pemulihan berjalan secara adil, manusiawi, dan menghormati martabat korban bencana," tegasnya.

    Ia mengajak semua elemen menjadikan bencana momentum mitigasi dan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk perlindungan masa depan anak-anak. "Pemulihan bukan sekadar membangun ulang rumah, tetapi membangun kembali harapan, kepercayaan, serta masa depan anak-anak Aceh yang lebih terlindungi," tambahnya.

    Pengawalan Proses Pemulihan

    MPR RI akan mengawal proses pemulihan agar sejalan dengan amanat konstitusi. "Aceh tidak sendiri. Dalam semangat kebangsaan, kita pastikan pemulihan berjalan transparan, berkeadilan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling terdampak," ucap Ibas.

    "Kita hadir tidak hanya membawa bantuan, tetapi juga membawa harapan, solidaritas, dan komitmen untuk memastikan Aceh bangkit lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera," tutupnya.

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan kunjungan delegasi MPR RI ini menindaklanjuti pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Kunjungan ini untuk memastikan tindak lanjut pemulihan.

    "Beliau (Mualem) menyampaikan berbagai kebutuhan untuk pemulihan pascabencana. Kedatangan kami ke Aceh ini adalah untuk menindaklanjuti laporan tersebut sekaligus melihat langsung kondisi di lapangan," lanjut Muzani.

    Kondisi Pengungsi dan Kebutuhan Mendesak

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melaporkan masih ada puluhan ribu warga di pengungsian. Percepatan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap sangat dibutuhkan.

    "Pengungsi saat ini 17.000 sekian KK tinggal yang saat ini masih mengungsi atau dengan jiwa lebih kurang 69 atau 70.000 jiwa pengungsi," sebutnya.

    Ia menyebut bencana merusak fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, dan infrastruktur. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan dampak bencana juga terasa di provinsi lain di Sumatera.

    Koordinasi Lintas Sektor

    Pemerintah pusat terus berkoordinasi lintas kementerian/lembaga. Hal ini untuk memastikan percepatan pemulihan efektif dan berkelanjutan, khususnya untuk Aceh.

    Pemerintah Aceh menyampaikan sejumlah kebutuhan percepatan pemulihan, antara lain:

    No. Kebutuhan Percepatan Pemulihan
    1 Distribusi bantuan ternak sapi meugang
    2 Dukungan kelistrikan (genset) bagi 13 desa terdampak
    3 Percepatan pembangunan hunian sementara dan skema dana tunggu
    4 Usulan pembiayaan BPJS bagi korban bencana ditanggung APBN
    5 Juklak dan Juknis khusus penanganan korban banjir
    6 Percepatan penyaluran anggaran TKD

    MPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pemulihan Aceh. Mereka juga mengapresiasi kerja keras Kepala Satgas, BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat.

    MPR RI juga menyalurkan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket perlengkapan ibadah. Bantuan ini untuk membantu masyarakat terdampak menghadapi masa pemulihan dan menyambut Ramadhan.

    Pimpinan MPR RI yang Hadir

    Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan MPR RI, antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, dan A.M. Akbar Supratman. Plt. Sekjen MPR RI Siti Fauziah juga hadir.

    Turut hadir pimpinan dari seluruh fraksi di MPR RI, yaitu Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir pula perwakilan DPD RI Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, perwakilan Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, dan Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan.

    Dari pemerintah Aceh dan daerah terdampak, kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah. Hadir juga Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, Bupati Bireuen H. Mukhlis, Bupati Gayo Lues Suhaidi, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri, Wakil Bupati Bener Meriah Ir. Armia, serta Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Drs. Mursyid.

  • Ketum TP PKK Salurkan Bantuan Korban Banjir Bandang dan Longsor Bireuen Aceh

    Ketum TP PKK Salurkan Bantuan Korban Banjir Bandang dan Longsor Bireuen Aceh

    Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Tri Tito Karnavian, menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana. Bantuan ini diberikan kepada korban banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh.

    Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari program kerja TP PKK. Tujuannya untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak musibah.

    Bantuan diberikan sebagai bentuk perhatian TP PKK terhadap warga. Meski jumlahnya tidak banyak, Tri Tito Karnavian meyakini langkah ini sangat berarti.

    "Mudah-mudahan bisa meringankan Bapak-Ibu semua yang saya tahu bebannya cukup berat, karena ini musibah yang bukan main-main," ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan ke Desa Pante Baro Kumbang. Lokasinya di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Senin (9/2).

    Tito bersyukur kondisi di daerah terdampak mulai pulih. Ini seiring upaya penanganan oleh pemerintah dan pihak terkait. Akses jalan yang rusak kini sudah bisa dilewati, termasuk jembatan yang sempat terputus.

    Rumah-rumah yang sebelumnya dipenuhi lumpur sisa banjir juga mulai dibersihkan. Pemulihan infrastruktur terus berjalan di lokasi terdampak bencana.

    "Anak-anak sudah mulai bisa belajar kembali. Kita menata kembali kehidupan kita agar bisa normal seperti semula," ujarnya.

    Tito menyadari banyak fasilitas publik yang hilang akibat bencana. Namun, ia yakin pemerintah akan terus melanjutkan program pemulihan pascabencana secara optimal.

    "Mudah-mudahan pembangunan akan terus memperbaiki semua fasilitas dan Bapak-Ibu bisa kembali menjalankan aktivitas secara normal," ungkapnya.

    Selain dukungan pemerintah, ia juga berharap bantuan dari pihak terkait lain. Upaya ini untuk memulihkan daerah terdampak dengan lebih cepat. Berbagai fasilitas diharapkan segera pulih agar masyarakat bisa kembali memanfaatkannya.

    Pentingnya Menjaga Kesehatan Pasca Bencana

    Di sisi lain, Tri Tito Karnavian mengingatkan masyarakat, termasuk anak-anak terdampak, untuk menjaga kesehatan. Debu dan kondisi lingkungan yang kering berpotensi memicu penyakit.

    Penyakit yang berpotensi timbul meliputi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, hingga tuberkulosis. Kewaspadaan kesehatan sangat diperlukan saat ini.

    "Jangan sampai Bapak-Bapak, Ibu-Ibu menyepelekan kesehatan karena bisa berakibat tidak baik kepada semua masyarakat," ujarnya.

    TP PKK Pusat menyalurkan berbagai bantuan kepada sekitar 200 KK terdampak bencana. Distribusi bantuan ini diharapkan meringankan beban korban.

    Jenis Bantuan Jumlah
    Perlengkapan Ibadah 200 paket
    Paket Sekolah 100 paket
    Kompor 200 buah
    Minyak Goreng 70 dus
    Ember dan Gayung 200 buah
    Sabun Mandi 15 dus
    Deterjen 30 dus
    Kasur 100 buah
    Paket Snack 70 paket
    Masker 600 pcs

    Acara ini turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Aceh Marlina Muzakir. Hadir pula Ketua TP PKK Kabupaten Bireuen Sadriah Mukhlis, serta pihak terkait lainnya yang ikut membantu.

  • Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan Kesebelas di Riyadh, Tekankan Tanggung Jawab Kemanusiaan

    Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan Kesebelas di Riyadh, Tekankan Tanggung Jawab Kemanusiaan

    Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) kesebelas dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University (PNU), Riyadh, Arab Saudi.

    Penganugerahan yang berlangsung Senin (9/2/2026) ini dimaknai Megawati sebagai sebuah tanggung jawab kemanusiaan yang semakin besar.

    “Tentu saja bangga dan merasa bertambah tanggung jawab. Semakin banyak mendapat 'hadiah' bukan untuk pameran, tetapi untuk tanggung jawab kemanusiaan,” kata Megawati usai acara penganugerahan di PNU.

    Megawati juga mengungkapkan rasa terkejutnya karena terus dipercaya untuk menerima gelar kehormatan.

    Ia percaya, banyak upaya yang dapat dilakukan untuk urusan kemanusiaan, terutama melalui pergerakan berkelanjutan.

    “Saya ingin terus bergerak karena insyaallah diminta untuk selalu ikut Foundation Zayed Award,” imbuhnya.

    Megawati menyatakan kesediaannya untuk mengikuti forum tersebut, meskipun menyadari usianya yang sudah tidak muda lagi.

    Selama menghadiri forum Zayed Award, Megawati berkesempatan bertemu dengan sejumlah tokoh dari berbagai negara.

    Mereka berdiskusi mengenai berbagai permasalahan global yang saat ini dihadapi umat manusia.

    “Banyak tokoh dari seluruh dunia berkumpul, tetapi masih banyak hal yang harus didiskusikan bersama untuk menjadi sebuah gerakan,” tutur Megawati.

    Ia berharap dapat berkontribusi dalam gerakan bersama tersebut.

    Gelar doktor kehormatan yang diterima Megawati dari PNU ini merupakan yang kesebelas baginya. Berikut daftar gelar doktor honoris causa yang pernah diraih Megawati:

    No. Institusi Pemberi Gelar Tanggal Penganugerahan Bidang Kehormatan
    1 Waseda University of Tokyo, Jepang 29 September 2001 Politik
    2 Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Rusia 22 April 2003 Politik
    3 Korea Maritime and Ocean University, Korea Selatan 19 Oktober 2015 Politik
    4 Universitas Padjajaran (UNPAD), Indonesia 25 Oktober 2016 Politik dan Pemerintahan
    5 Universitas Negeri Padang (UNP), Indonesia 27 September 2017 Pendidikan Politik
    6 Mokpo National University, Korea Selatan 16 November 2017 Demokrasi Ekonomi
    7 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Indonesia 8 Maret 2018 Politik dan Pemerintahan
    8 Fujian Normal University (FNU), Tiongkok 5 November 2018 Diplomasi Ekonomi
    9 Soka University Japan, Jepang 8 Januari 2020 Kemanusiaan
    10 Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia 2 Oktober 2023 Sosial
    11 Princess Nourah Bint Abdulrahman University, Arab Saudi 9 Februari 2025 –

    Gelar Profesor Kehormatan Megawati

    Selain gelar doktor kehormatan, Megawati juga telah menerima tiga gelar profesor kehormatan.

    No. Institusi Pemberi Gelar Tanggal Penganugerahan Bidang Kehormatan
    1 Universitas Pertahanan (Unhan) RI, Indonesia 11 Juni 2021 Ilmu Kepemimpinan Strategik
    2 Seoul Institute of the Arts (SIA), Korea Selatan 11 Mei 2022 Ilmu Kebijakan Seni dan Ekonomi Kreatif
    3 Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, Uzbekistan 21 September 2024 Pariwisata Berkelanjutan