Tag: Kemenaker

  • Kemenaker Gratiskan Sertifikasi Ahli K3 Umum 2026

    Kemenaker Gratiskan Sertifikasi Ahli K3 Umum 2026

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan kabar baik dengan menggratiskan biaya Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum mulai tahun 2026.

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, langkah ini diambil setelah biaya pelatihan sertifikasi K3 sebelumnya mencapai Rp 6 juta hingga Rp 12 juta, yang diselenggarakan oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

    “Biaya untuk pembinaannya gratis,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kemenaker, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

    Mahalnya biaya pelatihan sebelumnya disebabkan oleh fasilitas, hotel, dan paket yang disediakan oleh masing-masing PJK3.

    Untuk tahun ini, Kemenaker telah meminta PJK3 dan Asosiasi Lembaga Pembinaan/Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia (ALPK3) untuk tidak memungut biaya pelatihan.

    Peserta hanya perlu membayar biaya sertifikasi atau ujian sebesar Rp 420.000 yang akan masuk ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    “Itu memang biaya PNBP terkait dengan proses ujian dan sertifikasinya,” ujar Yassierli.

    “Dan biaya pembinaannya, namanya pembinaan ya, itu gratis walaupun dilaksanakan secara online,” tambahnya.

    Yassierli menegaskan bahwa ujian akan tetap dilaksanakan secara offline karena sertifikasi online dinilai rawan kecurangan dan sulit diawasi secara langsung.

    “Secanggih apapun teknologi kita, ternyata yang lebih inovatif adalah para peserta ujian ya,” tutur Yassierli.

  • Kemenaker Ingatkan Waspada Situs Palsu Skillhub

    Kemenaker Ingatkan Waspada Situs Palsu Skillhub

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap peredaran situs palsu Skillhub yang mengatasnamakan layanan resmi Skillhub Kemenaker.

    Kepala Biro Humas Kemenaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menyampaikan agar masyarakat memastikan domain yang dikunjungi adalah kanal resmi Kemenaker saat mencari informasi terkait pelatihan vokasi nasional. Informasi ini dikutip dari Antara, Rabu (25/2/2026).

    Faried menjelaskan bahwa situs palsu berpotensi menyesatkan, membuka celah phishing, dan berujung pada penyalahgunaan data pribadi. Situs resmi Skillhub Kemenaker hanya menggunakan domain skillhub.kemnaker.go.id.

    Salah satu contoh situs palsu yang menyerupai layanan pemerintah adalah skillhub.kemnakerri.com. Faried menekankan pentingnya kewaspadaan karena risiko yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada kesalahan informasi.

    Faried menambahkan, pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional hanya dilakukan melalui skillhub.kemnaker.go.id. "Kami tidak membuka pendaftaran melalui jalur atau situs lain di luar domain resmi tersebut," tegas Faried.

    Kemenaker mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa alamat situs sebelum memasukkan data, memastikan domain berakhiran kemnaker.go.id, dan menghindari tautan dari sumber yang tidak jelas.

    Jika menemukan situs atau tautan mencurigakan, masyarakat diminta menghentikan pendaftaran dan melaporkannya ke media sosial resmi Kemnaker atau melalui klik bantuan.kemnaker.go.id.

    Skillhub merupakan fitur dalam platform layanan ketenagakerjaan digital SIAPkerja yang menjadi akses terintegrasi berbagai program pelatihan vokasi di Indonesia.

    Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, mendaftar, dan mengikuti pelatihan vokasi yang diselenggarakan pemerintah maupun mitra lembaga pelatihan. Sistem ini juga mendukung proses pembelajaran, pemantauan progres, hingga dokumentasi hasil pelatihan secara transparan dan akuntabel.

  • Aturan Pembayaran THR Karyawan Swasta 2026: Rumus Hitung dan Sanksi Perusahaan

    Aturan Pembayaran THR Karyawan Swasta 2026: Rumus Hitung dan Sanksi Perusahaan

    Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan kewajiban pengusaha untuk menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja sektor swasta menjelang Idul Fitri 2026 yang jatuh pada Maret mendatang. Sebagai pendapatan non-upah yang bersifat wajib, THR bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan karyawan dalam menyambut hari raya keagamaan.

    Pemerintah menetapkan batas akhir pembayaran THR 2026 paling lambat pada 13-14 Maret 2026 atau H-7 sebelum lebaran. Pembayaran ini wajib dilakukan secara tunai dan tidak diperkenankan untuk dicicil. Perusahaan yang tidak mematuhi tenggat waktu tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 persen dari total nominal yang harus dibayarkan, tanpa menghapus kewajiban utama pemberian THR.

    Besaran dana yang diterima karyawan ditentukan berdasarkan masa kerja di perusahaan. Terdapat dua formula utama yang digunakan untuk menghitung nominal THR bagi karyawan tetap maupun kontrak:

    Masa Kerja Rumus Perhitungan
    12 Bulan atau Lebih 1 Bulan Upah Penuh (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap)
    1 Bulan hingga < 12 Bulan (Masa Kerja / 12) x 1 Bulan Upah

    Bagi pekerja dengan status harian, jumlah yang diterima umumnya disesuaikan dengan ketentuan status kerja mereka yang berbeda dari karyawan tetap. Adapun komponen upah yang dijadikan acuan perhitungan mencakup gaji pokok ditambah tunjangan tetap yang tidak terpengaruh oleh kehadiran karyawan.

    Melalui regulasi ini, pemerintah berharap kepatuhan perusahaan dalam menyalurkan THR secara tepat jumlah dan tepat waktu dapat menjaga keharmonisan hubungan industrial serta meningkatkan produktivitas pekerja menjelang Idul Fitri 2026.

  • Kemenaker Naikkan Uang Saku Magang Nasional Ikuti UMR 2026

    Kemenaker Naikkan Uang Saku Magang Nasional Ikuti UMR 2026

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan penyesuaian uang saku bagi peserta program magang nasional, mengikuti kenaikan upah minimum pada tahun 2026.

    Langkah ini diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program magang serta peningkatan kesejahteraan para peserta.

    "Alhamdulillah, karena upah minimum (UM) 2026 mengalami kenaikan, maka uang saku peserta magang nasional juga naik," kata Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli saat kunjungan kerja di Kota Padang, Jumat (13/2/2026).

    Prof. Yassierli menjelaskan bahwa uang saku ini berfungsi untuk membantu biaya hidup peserta selama mengikuti pelatihan dan praktik kerja di berbagai perusahaan, institusi, atau lembaga.

    Kenaikan upah minimum di tahun 2026 secara otomatis berdampak pada penyesuaian besaran uang saku yang akan diterima oleh peserta magang di berbagai wilayah.

    Ia mencontohkan, upah minimum Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.994.193. Angka tersebut kemudian naik menjadi Rp 3.182.955 pada tahun 2026. Kenaikan ini berdampak langsung pada penyesuaian uang saku peserta magang di wilayah tersebut.

    Prof. Yassierli juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan uang saku yang diterima secara bijak dan produktif. Ia menyarankan agar uang tersebut digunakan untuk menabung atau membantu meringankan beban orang tua.

    Prioritas Presiden Prabowo Subianto

    Program magang nasional ini disebut sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menyiapkan generasi muda yang siap kerja dan memiliki pengalaman lapangan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

    "Jadi ini strategi besar dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan menurunkan tingkat pengangguran," tegasnya.

    Kemenaker berencana untuk terus melakukan evaluasi terhadap program magang nasional ini agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri serta mampu menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.

    Evaluasi Program Magang Nasional

    "Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh generasi muda Indonesia agar siap bersaing dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

    Berikut adalah contoh perbandingan UMR Sumatera Barat dan proyeksi uang saku magang:

    Tahun UMR Sumatera Barat Potensi Uang Saku Magang
    2025 Rp 2.994.193 (Sebelum Penyesuaian)
    2026 Rp 3.182.955 (Setelah Penyesuaian)

    Penyesuaian uang saku ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kualitas peserta program magang nasional.

  • Bekasi Jadi Lokasi Pelatihan Shopee Affiliate oleh Kemenaker

    Bekasi Jadi Lokasi Pelatihan Shopee Affiliate oleh Kemenaker

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan program Training Of Trainers (ToT) Shopee Affiliate sebagai langkah strategis pemerintah dalam menghadapi transformasi digital yang pesat.

    Model pekerjaan digital, seperti affiliate marketing, dipandang sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang adaptif dan relevan dengan perkembangan zaman.

    Menurutnya, affiliate membutuhkan kombinasi kreativitas, konsistensi, dan disiplin tinggi. Keberhasilan di bidang ini memerlukan proses dan tidak datang secara instan.

    “Afiliator ini kompetensi baru. Peluangnya besar, tetapi harus tekun, disiplin, kreatif, dan tidak mudah menyerah. Sudah banyak yang berhasil, artinya peluang itu terbuka bagi siapa saja yang mau berproses,” ujar Yassierli saat membuka program ToT Shopee Affiliate di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026).

    Kemenaker menyiapkan 100 instruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia melalui program ini.

    Para instruktur akan mengikuti pelatihan intensif selama tiga hari sebelum kembali ke daerah masing-masing. Mereka bertugas mengajarkan materi affiliate marketing di balai vokasi.

    Yassierli menargetkan setiap instruktur melatih minimal 600 peserta dalam satu tahun. Program ini diproyeksikan menjangkau hingga 60.000 calon afiliator baru di seluruh Indonesia.

    “Kalau satu instruktur melatih 600 orang, maka totalnya bisa mencapai 60.000 orang. Nanti kami evaluasi dampaknya, termasuk dari sisi peningkatan penghasilan peserta sebagai afiliator,” jelasnya.

    Affiliate Marketing Sebagai Pekerjaan Informal

    Yassierli mengakui bahwa affiliate marketing saat ini masih tergolong pekerjaan informal. Namun, pemerintah melihat potensi besar sektor ini dalam mengurangi pengangguran dan membuka akses penghasilan tambahan, terutama bagi generasi muda.

    Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional di era ekonomi digital.

    Sementara itu, Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira menyampaikan komitmen Shopee dalam memperkuat talenta digital melalui pelatihan ini.

    Shopee, melalui Akademi Pengajar Kampus UMKM Shopee, akan membagikan praktik terbaik dalam ekosistem affiliate kepada instruktur balai vokasi.

    “Kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung pengembangan keterampilan digital di Indonesia. Kami berharap, para instruktur tidak hanya memahami praktik affiliate marketing secara komprehensif, tetapi juga mampu menjadi agen penyebaran pengetahuan di berbagai daerah,” ujar Radynal.

    Target Pelatihan Shopee Hingga 2026

    Ke depan, Shopee menargetkan melatih hingga 500 pengajar di berbagai kota di Indonesia sampai akhir 2026.

    Target ini diharapkan memperluas akses pelatihan vokasi digital. Selain itu, juga mempercepat peningkatan kapasitas instruktur agar semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi digital.

    Berikut adalah rincian target pelatihan Shopee:

    Periode Target Pengajar Terlatih
    Hingga Akhir 2026 500 Pengajar
    Peserta per Instruktur 600 Peserta/Tahun
    Total Potensi Afiliator Baru 60.000 Orang

    Dengan adanya pelatihan ini diharapkan semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan dalam bidang affiliate marketing sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup.

  • Saksi Kasus K3 Kemnaker Mengaku Lupa Terima Rp 227 Juta

    Saksi Kasus K3 Kemnaker Mengaku Lupa Terima Rp 227 Juta

    Jaksa mencecar Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 tahun 2023 di Kemnaker, Asep Juhut Mulyadi, terkait penerimaan Rp 227 juta sebagai uang nonteknis pengurusan sertifikasi K3. Dalam persidangan, Asep mengaku lupa.

    Hal itu terungkap saat Asep menjadi saksi kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 Kemnaker di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026). Asep bersaksi untuk terdakwa eks Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) dan 10 terdakwa lainnya.

    "Selain dari terima uang honor ya, apakah Saudara pernah menerima uang sebesar Rp 227.900.000?" tanya jaksa.

    "Saya tidak ingat, Pak," jawab Asep.

    Jaksa kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Asep yang menyebut jumlah uang yang diterimanya sesuai data yang ditampilkan. Namun, Asep mengaku tidak pernah membenarkan angka jumlah uang yang ditanyakan penyidik.

    "Kalau untuk jumlah saya tidak ingat Pak, tapi saya memang pernah menerima sebagai uang terima kasih dari PT Delta, tapi untuk jumlah saya, termasuk jumlah sertifikat atau jumlah perpanjangan saya tidak pernah mencatatkan," ujar Asep.

    "Nggak, ini keterangan Saudara mengatakan di sini, 'Melihat data yang ditunjukkan seharusnya data tersebut benar jumlahnya sesuai dengan yang saya dan subkor saya terbitkan'. Benar ini?" tanya jaksa.

    "Saya merasa tidak, waktu itu validitas kebenarannya kan saya juga tidak tahu Pak melihat angka-angka tersebut. Jadi, seingat saya jawaban saya tidak menyatakan benar Pak," jawab Asep.

    Jaksa mendalami maksud ucapan terima kasih dari pemberian uang oleh Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3). Asep mengatakan pemberian itu terkait penerbitan sertifikat K3.

    "Itu uang terima kasih, uang terima kasih kenapa? Apa yang Saudara lakukan kepada PJK3?" tanya jaksa.

    "Kalau secara ini kita melaksanakan pekerjaan secara normal, melayani seluruh layanan perusahaan jasa K3 sesuai dengan prosedur dan tepat waktu, dan setelah itu kita serahkan kepada pemohon layanan untuk diterima dokumen yang sudah Pak, atau Direktorat kita terbitkan Pak, gitu," jawab Asep.

    Asep mengaku tak paham mengapa PJK3 memberikan uang ucapan terima kasih. Dia mengaku tak menolak uang itu karena sudah pernah ada arahan dari terdakwa Hery Sutanto selaku Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai Februari 2025 agar tak menolak pemberian dari PJK3.

    "Saudara tidak menolak?" tanya jaksa.

    "Karena sudah ada arahan waktu itu Pak dari pimpinan, ya untuk pemenuhan kebutuhan di situ ya kami terima Pak, gitu," jawab Asep.

    Asep mengatakan uang ucapan terima kasih itu diberikan ke Direktur. Dia mengatakan uang itu juga digunakan untuk kebutuhan operasional seperti pembelian blanko dan tinta.

    "Kami berikan kepada koordinator, kepada Direktur, dan juga untuk kebutuhan logistik dari blangko pencetakan sertifikat tersebut, Pak," jawab Asep.

    Daftar 11 Terdakwa Kasus K3 Kemnaker

    Total ada 11 terdakwa dalam kasus ini. Berikut daftarnya:

    Berikut adalah daftar nama-nama terdakwa dalam kasus ini:

    No. Nama Terdakwa Jabatan
    1 Immanuel Ebenezer (Noel) Eks Wamenaker
    2 Fahrurozi Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025)
    3 Hery Sutanto Direktur Bina Kelembagaan (2021-Februari 2025)
    4 Subhan Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit Bina K3 (2020-2025)
    5 Gerry Aditya Herwanto Putra Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022)
    6 Irvian Bobby Mahendro Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022-2025)
    7 Sekarsari Kartika Putri Subkoordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    8 Anitasari Kusumawati Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020)
    9 Supriadi Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda selaku Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Personel K3 pada Ditjen Binwasnaker dan K3
    10 Miki Mahfud Pihak PT KEM Indonesia
    11 Temurila Pihak PT KEM Indonesia