Tag: Kemendagri

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Dukung Penuh Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

    Mendagri Tito Karnavian Minta Jajaran Dukung Penuh Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penuh transformasi dan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini krusial dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    Dukungan tersebut mencakup keselarasan program pemerintah daerah (Pemda) dengan arah kebijakan Presiden. Pesan ini disampaikan Tito saat pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

    Tito menekankan pentingnya memahami pemikiran strategis Presiden. Khususnya dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan.

    Ia menyebut transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja, sebagai kata kunci utama. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang unggul dalam mengelola administrasi pemerintahan merupakan syarat tata kelola negara yang baik.

    “Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujar Tito, Kamis (12/2/2026).

    Penguatan Ketahanan Nasional dan Kemandirian

    Dalam konteks global yang kompetitif, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor. Konsep ini meliputi pertahanan, pangan, energi, dan ekonomi.

    Presiden Prabowo Subianto disebut telah banyak melahirkan program yang mengarah pada penguatan ketahanan tersebut. Kemendagri memiliki peran strategis untuk mengawal daerah agar sejalan dengan arah kebijakan.

    Seluruh jajaran diminta memahami paradigma besar yang sedang dibangun pemerintah. Termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat luas.

    “Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

    Kebijakan Berorientasi Ekonomi Sosial Kerakyatan

    Perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan menuntut peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dinilai penting untuk memperkuat kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.

    “Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

    Sinergi Kebijakan Daerah

    Tabel berikut menguraikan fokus utama kebijakan yang harus diselaraskan Kemendagri di daerah:

    Aspek Kebijakan Target Utama Peran Kemendagri
    Ekonomi Sosial Kerakyatan Peningkatan kesejahteraan masyarakat, intervensi pasar Memastikan program prorakyat di daerah
    Ketahanan Nasional Pangan, energi, ekonomi Mengawal daerah agar sejalan dengan arah pusat
    Self-Reliance Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri Sosialisasi dan implementasi di tingkat daerah
    Transformasi Kerja Perubahan pola pikir dan cara kerja ASN Mendorong adaptasi dan inovasi

    Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah selaras dengan program-program prorakyat Presiden. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, hingga DPRD perlu memahami arah perubahan ini.

    Hal ini bertujuan agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. “Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, itu ekonomi sosial kerakyatan dan tadi dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.

  • Mendagri Tito Karnavian Lantik 49 Pejabat Kemendagri di Jakarta, Tekankan Loyalitas dan Kinerja

    Mendagri Tito Karnavian Lantik 49 Pejabat Kemendagri di Jakarta, Tekankan Loyalitas dan Kinerja

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 15 pejabat pimpinan tinggi pratama dan 34 pejabat administrator. Pelantikan ini berlangsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

    Tito Karnavian menegaskan pentingnya loyalitas dan prestasi dalam menjalankan setiap tugas. Pesan ini disampaikan kepada 49 pejabat yang baru dilantik.

    Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Tito menyatakan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari dinamika organisasi.

    Tujuannya adalah mewujudkan kinerja yang semakin baik di lingkungan Kemendagri. Tito juga berjanji akan rutin mengevaluasi kinerja para pejabat yang dilantik.

    “Ini jabatan sementara pasti akan ada akhirnya juga, jadi saya akan mengevaluasi,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Tuntutan Presiden dan Kebutuhan Tim Solid

    Tito Karnavian membutuhkan tim yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas Kemendagri. Ia juga mengemban tugas lain, yaitu Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

    Selain itu, Tito juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Berbagai tugas tersebut memerlukan dukungan tim yang solid agar hasilnya optimal.

    “Rekan-rekan yang dilantik tolong buktikan, rekan-rekan mampu untuk membantu saya dan kemudian saya juga minta jangan terjebak dalam rutinitas,” kata Tito.

    Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga menuntut dirinya untuk bekerja secara maksimal. Presiden memiliki kecepatan tinggi dalam bekerja.

    “Jadi saya juga harus bekerja super tinggi, dan saya juga memerlukan tim pendukung saya juga bekerja super cepat, super tinggi juga,” ucap Tito.

    Teori Tenda Kelompok dan Kinerja Baik

    Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya kinerja baik jajaran Kemendagri. Ia menyampaikan analogi 'tenda kelompok' atau group tent theory.

    Menurutnya, Kemendagri ibarat tenda yang melindungi seluruh anggotanya. Tenda ini memberikan penghidupan, status, dan kehormatan bagi anggotanya.

    Tenda dapat berdiri kokoh ketika semua anggota di bawahnya ikut menopang. Jika ada anggota yang tidak menopang, tenda tersebut bisa roboh.

    Oleh karena itu, ia menekankan agar para pejabat mampu menopang tenda tersebut melalui kinerja yang baik. Hal ini penting agar tenda tetap berdiri kokoh.

    Jabatan Jumlah Pejabat Dilantik
    Pimpinan Tinggi Pratama 15
    Administrator 34
    Total 49

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir turut hadir dalam pelantikan tersebut. Hadir pula pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri.

  • Aiptu Suwendi Polresta Cirebon Inspirasi Kemandirian Pangan Warga Desa Megu Gede

    Aiptu Suwendi Polresta Cirebon Inspirasi Kemandirian Pangan Warga Desa Megu Gede

    Aiptu Suwendi, Bhabinkamtibmas Polsek Weli, Polresta Cirebon, memiliki peran vital dalam meningkatkan kemandirian pangan di Desa Megu Gede. Di bawah binaannya, warga desa kini aktif mengelola kolam budidaya ikan dan membentuk Kelompok Wanita Tani (KWT).

    Program ini terbukti mampu memberdayakan ekonomi warga. Kesadaran akan pentingnya kemandirian pangan semakin tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya kolam ikan di pekarangan rumah warga.

    Kaur Keuangan Desa Megu Gede, Nada Ikrima, mengungkapkan bahwa Aiptu Suwendi adalah penggagas utama budidaya ikan di desa tersebut. Ia mengajari warga cara budidaya ikan air tawar jenis Nila, Patin, dan Gurami.

    "Kita awalnya dari Pak Wendi menggagas budidaya ikan. Jadi desa sendiri ketahanan pangannya itu ambilnya ikan, yang dipelopori oleh Pak Wendi untuk pembelajaran awalnya. Pembesaran bibit (ikan), ngasih makan, rentang airnya, ketika air itu keruh dan harus diganti, diajarin semua itu," kata Nada Ikrima, Rabu (4/2/2026).

    Nada bahkan mengusulkan Aiptu Suwendi menjadi kandidat penerima Hoegeng Awards 2026 atas dedikasinya. Dari kegiatan tersebut, banyak warga di Desa Megu Gede mulai mengelola ikan secara mandiri.

    "Akhirnya dari kegiatan-kegiatan tersebut beberapa masyarakat di Desa Megu Gede mengelola ikan," ucap Nada.

    Beberapa warga kini bahkan memiliki 5 hingga 8 kolam ikan di rumah mereka. Budidaya ikan ini berhasil menjadi sumber penghasilan tambahan.

    "Mereka tertarik, di beberapa tempat di desa sini (budidaya ikan) pakai terpal juga. Sampai penjualan berjalan semua," ucap Nada.

    Program budidaya ikan ini telah berjalan sejak tahun 2023. Hingga kini, ada enam warga desa yang aktif menekuninya, termasuk Nada sendiri.

    "Termasuk saya sendiri jadi ikutan, dan teman saya jadi ikutan, ada 6 orang berarti," kata Nada.

    Motivasi Aiptu Suwendi bukan sekadar menjalankan tugas. Ia ingin melihat masyarakat mandiri. Suwendi sendiri berasal dari Desa Plumbon dan juga telah mengajari banyak warga di sana.

    Ikan siap panen dijual secara langsung atau melalui media sosial. Penjualan ini menjadi penghasilan bulanan bagi sebagian warga.

    "Dijualnya di event-event tertentu kalau saya, tapi kalau masyarakat yang lain kalau ada yang langsung butuh, boleh ambil, ada yang langsung dibumbu kuning jadi dijual ke masyarakat dan di sosial media. Karena masyarakat itu, malah masyarakat yang punya 5 kolam, ada 8 kolam, jadi mereka penghasilannya tiap bulannya ada, kalau saya cuma punya 1-2 kolam, jadi di event tertentu, kalau lebaran, tahun baru," ungkap Nada.

    Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Desa Megu Gede

    Selain budidaya ikan, Aiptu Suwendi juga menginisiasi pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa Megu Gede. Nada Ikrima juga bergabung dengan kelompok ini.

    Meskipun dampak ekonominya tidak sebesar budidaya ikan, KWT tetap menjalankan kegiatannya dengan serius. Mereka menanam jagung ungu, cabai, kangkung, dan caisim.

    "Saya juga salah satu yang masuk di kelompok wanita tani juga. Kita kegiatan penanaman doang, nanti hasil tanamnya dijual," ucap Nada.

    Hasil panen juga dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari anggota. Kendala awal KWT adalah terbatasnya lahan garapan.

    "Karena posisi lahannya nggak besar, sehingga pendapatan banknya juga nggak besar. Ya minimal buat wanita tani ini bisa pakai sendiri hasilnya, buat konsumsi masing-masing," sebut Nada.

    Penjualan hasil pertanian dilakukan melalui grup WhatsApp atau pembelian langsung di lokasi. Hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan pribadi anggota dan disisihkan ke kas KWT.

    "Tidak per bulan karena sekali tanam 3 bulan dan jenis tanah di Desa Megu tidak bisa ditanam kalau bukan musim hujan jadi setahun hanya 2 kali tanam bisa lebih. Penghasilannya yang lebih tahu detailnya bendahara KWT, karena saya anggota di dalamnya, hanya pernah tahu saat dijual kegiatan ekspos petani di angka Rp 1 jutaan," ucap Nada.

    Alasan Aiptu Suwendi Ajak Warga Budidaya Ikan

    Aiptu Suwendi menjelaskan alasannya mengajak warga budidaya ikan di kolam terpal. Menurutnya, program ini merupakan upaya peningkatan perekonomian warga secara sederhana.

    "Saya udah 7 tahun. Saya itu lihat orang, akhirnya saya tertarik, saya bikin dulu samping rumah, cuma satu biji. Karena saya Bhabin dengan adanya di desa itu ketahanan pangan akhirnya saya kembangkan ke desa binaan. Itu isinya sama, nila, patin, gurami," kata Aiptu Wendi.

    Aiptu Suwendi, yang tinggal di Desa Plumbon dan menjadi Bhabin di Desa Megu Gede, turut mengajak warga di kedua desa tersebut untuk mengembangkan budidaya ini.

    "Kalau di sekitar rumah itu ada 7 orang, itu masing-masing, punya balong masing-masing, saya cuma mendampingi aja. Kalau saya ukuran diameter 4, kalau Ibu Kapolres itu pakai ukuran diameter 3, Ibu Kapolresta Cirebon juga bikin, hampir tiap Polsek, untuk yayasan untuk apa itu, itu dari kami," kata Aiptu Wendi.

    Berikut adalah perkiraan panen dan harga jual ikan hasil budidaya:

    Jenis Ikan Waktu Panen (dengan pakan baik) Hasil Panen (Kolam D4M) Harga Jual (per kg)
    Nila 8 bulan 2-3 kuintal Rp 35.000
    Patin 8 bulan 2-3 kuintal Rp 25.000
    Gurami 8 bulan 2-3 kuintal Rp 55.000

    Aiptu Suwendi menyebut program budidaya ikan nila ini sempat didukung oleh Kapolresta Cirebon saat itu, Kombes Sumarni. Beliau juga mendukung program KWT di Desa Megu Gede.

    "Didukung Ibu Kapolresta, sekarang yang pindah jadi Kapolres Metro Bekasi, Ibu Sumarni, beliau sering bantu-bantu para kelompok wanita tani, ke yayasan, ke pondok, kan gitu Ibu Sumarni," ucap Wendi.

    Kolam ikan berdiameter 4 meter dapat menampung 400-500 bibit ikan. Ikan biasanya dapat dipanen setelah sekitar 8 bulan.

    Aiptu Wendi menekankan pentingnya menyukai budidaya ikan terlebih dahulu. "Saya ajarkan jangan pernah mikirin soal jual, suka dulu kalau mau budidaya ikan. Kita butuh ikan segar atau bukan? Kalau butuh ikan segar, kita harus ada balong. Jadi ibu-bapak bisa, makannya enak. Saya awalnya seperti itu, kata saya. Setelah kayak gitu berkembang, akhirnya bisa jual," ucap dia.

    Hingga kini, belasan warga tertarik mengembangkan budidaya ikan dengan kolam terpal. Aiptu Wendi siap membantu jika ada kendala.

    "Udah lepas semua. Yang dibina udah lepas semua, sebentar aja membina. Paling kalau permasalahan apa obatnya, air begini gimana, ikan begini gimana, gitu aja," ucap dia.

    Sebagai Bhabin, Wendi terus berupaya agar warganya memanfaatkan lahan kosong. Ia gencar mengajak warga bercocok tanam di pekarangan rumah, seperti cabai dan tomat dalam polybag.

    "Saya ajak, di lahan kecil kita tanamin kayak cabai, kayak tomat dengan polybag supaya ada ketahanan pangan. Ada yang jalan, tapi kadang kendala masyarakat minta bibit," pungkasnya.

  • Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penataan Ruang Daerah Harus Sejalan Kebijakan Nasional

    Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Penataan Ruang Daerah Harus Sejalan Kebijakan Nasional

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penataan ruang di daerah wajib sejalan dengan kebijakan nasional. Hal ini krusial sebagai fondasi utama arah pembangunan dan pengendalian pemanfaatan wilayah di Indonesia.

    Menurut Wiyagus, penataan ruang bukan sekadar proses administratif. Ini adalah sistem utuh yang menentukan keberlanjutan pembangunan suatu wilayah.

    "Ada satu sistem yang tidak bisa kita abaikan dari mulai perencanaan proses tata ruang, kemudian hambatan dalam proses tata ruang, kemudian dampak hilir yang memang itu bagian dari proses," ujar Wiyagus dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan Wamendagri dalam Townhall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah. Acara tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Jakarta, Senin (9/2).

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran vital. Peran ini memastikan kebijakan tata ruang daerah tidak menyimpang dari pembangunan nasional.

    Amanat ini sejalan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014. UU tersebut menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi ditetapkan melalui peraturan daerah. Namun, ini harus dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebelum berlaku.

    RTRW kabupaten/kota dievaluasi oleh gubernur. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat perlu berkonsultasi kepada Mendagri sebelum diterapkan.

    Proses ini bertujuan memastikan setiap kebijakan tata ruang tidak bertentangan. Baik dengan peraturan perundang-undangan maupun kepentingan umum.

    Wiyagus menambahkan, evaluasi dan konsultasi ini adalah instrumen penting. Tujuannya agar kebijakan tata ruang daerah tetap dalam koridor nasional.

    Ini juga untuk menghindari konflik antardaerah maupun antarsektor yang mungkin terjadi.

    Fokus Kemendagri dalam Evaluasi RTRW

    Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus Kemendagri. Ini dalam proses evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) RTRW:

    Aspek Tujuan
    Administrasi Memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung.
    Kebijakan Menjamin sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
    Legalitas Memastikan Raperda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

    Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mengatur hal ini. Raperda RTRW provinsi wajib ditetapkan paling lambat dua bulan. Ini setelah memperoleh persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Ini menegaskan penataan ruang bukan hanya perencanaan. Namun juga disiplin dalam kepastian hukum dan waktu.

    RTRW sebagai Acuan Pembangunan

    Lebih lanjut, Wiyagus menekankan posisi strategis RTRW. Ini menjadi acuan pembangunan wilayah hingga 20 tahun ke depan. RTRW juga dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

    Serta, rujukan utama dalam penyelesaian konflik tata ruang yang mungkin timbul.

    Dalam praktiknya, pascaberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Kemendagri telah mengevaluasi 26 Raperda RTRW. Ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

    Sebagian besar Raperda tersebut berhasil ditetapkan menjadi peraturan daerah. Namun, satu Raperda harus dikembalikan karena masih terkendala batas administrasi.

    "Artinya, di sini peran Kemendagri begitu sangat ketat dan selektif sebelum RTRW di provinsi maupun kabupaten dan kota ini ditetapkan," tegasnya.