Sejak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenppas) berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), kegiatan ketahanan pangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di lapas dan rutan mengalami peningkatan. Hal ini merupakan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Agus Andrianto sebagai bagian dari pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
Pada Kamis, 15 Januari 2026, Ditjenpas Kemenimipas mengadakan panen raya serentak secara nasional untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Berikut rincian hasil Panen Raya Serentak Kemenimipas periode Januari 2026:
| Sektor |
Komoditas |
Total Hasil |
| Pertanian dan Perkebunan |
Padi, Jagung, Holtikultura, Singkong, Kelapa, Komoditas Perkebunan lainnya |
99.930 kg |
| Peternakan |
Ayam Pedaging, Ayam Petelur, Ayam Kampung, Bebek, Kambing, Domba |
4.019 kg |
| Perikanan |
Ikan Lele, Nila, Patin, Gurame, Mujaer, Udang Vaname |
19.608 kg |
| Jumlah Keseluruhan |
|
123.557 kg |
Jumlah keseluruhan hasil Panen Raya Serentak se-Indonesia Ditjenpas Kemenimipas mencapai 123.557 kg.
Nusakambangan Sebagai Pilot Project
Kemenimipas menjadikan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng) sebagai pilot project dan percontohan kegiatan pembinaan di bidang ketahanan pangan dan UMKM. Menteri Agus Andrianto menjelaskan gagasan ini didasari oleh beberapa faktor.
Faktor Pendorong Pembinaan Napi
Menteri Agus Andrianto menerangkan, ada empat hal yang menjadi faktor pendorong pembinaan napi dalam bidang ketahanan pangan dan UMKM. Faktor-faktor tersebut antara lain:
1. Temuan BPK soal Pembiaran Lahan
Menteri Agus menceritakan, salah satu masalah yang ada yakni temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait banyaknya lahan aset negara di bawah Kemenimipas yang tidak dimanfaatkan. “Kami membangun ketahanan pangan kan kita selaraskan antara temuan-temuan yang kami inventarisasi pada saat awal kami menjabat. Banyak temuan lahan idle,” kata Menteri Agus.
Contohnya di Pulau Nusakambangan, lahan-lahan di bawah Ditjenpas Kemenimipas sempat luput dari pengawasan dan digarap masyarakat pesisir. Padahal, seharusnya steril karena diperuntukkan bagi kegiatan pembinaan narapidana. “Di Nusakambangan ini banyak lahan kita yang… karena tidak diawasi dengan baik, tidak dikelola dengan baik, masyarakat ini berpotensi untuk melakukan penggarapan. Oleh karena itu, untuk mencegah itu supaya (penggarapan oleh warga sekitar) jangan meluas,” ujar Menteri Agus.
2. Maksimalisasi Ragam Kegiatan Bina Napi yang Selaras Asta Cita
Dari temuan BPK, Menteri Agus merancang ide agar lahan-lahan idle bermanfaat sebagai prasarana pendukung pembinaan narapidana. Ide ini diselaraskan dengan Asta Cita, yaitu ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM. Menteri Agus menjabarkan ide kegiatan pembinaan di bidang ketahanan pangan dan UMKM ini harus berdampak. Baik produk ketahanan pangan maupun UMKM, lanjut Agus, tak boleh berhenti hanya pada tampil di etalase kegiatan seremonial.
Dia ingin produk ketahanan pangan dan UMKM yang melibatkan napi ini tampil di pasar. Selain agar napi yang memproduksi bisa percaya diri dan makin serius mengikuti pelatihan keterampilan, Menteri Agus berharap terwujud kemandirian dan kesejahteraan. “Kami menyelaraskan dengan arah kebijakan Bapak Presiden, karena beliau sangat fokus terhadap masalah ketahanan pangan,” ucap Menteri Agus.
“Artinya kita menyelaraskan antara tugas yang kita emban sehari-hari dengan kondisi yang ada. Kemudian kita selaraskan dengan arah bijak beliau. Ya dengan harapan walaupun kecil, kita setidaknya sudah memberikan kontribusi untuk menyiapkan ketahanan pangan ke dalam lapas,” tambah dia.
3. Rantai Pasok Pangan di Lapas, Gerakkan Roda Ekonomi Daerah
Pasar utama produk ketahanan pangan adalah lingkungan lapas sendiri. Menteri Agus membuat peraturan menteri yaitu mitra atau vendor bahan makanan di lapas harus menyerap beragam hasil panen sawah, ladang, peternakan, perikanan sehingga apa yang dikerjakan oleh napi tak sia-sia. “Tak cuma Nusakambangan, tapi SAE di Lapas Kendal dan semua lapas dan rutan sudah melaksanakan kegiatan ketahanan pangan, yang hasilnya wajib dibeli mitra penyedia bahan makanan,