Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyambut baik Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait larangan rumah sakit menolak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). SE ini khusus ditujukan bagi pasien PBI JK yang dinonaktifkan pengidap penyakit katastropik.
Yahya Zaini menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Rumah Sakit, fasilitas layanan kesehatan tidak boleh menolak pasien dengan alasan apa pun. Prioritas utama adalah aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien.
Penegasan larangan penolakan pasien sangat penting, menurut Yahya. Dia mendesak seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mematuhi SE tersebut agar tidak ada lagi pasien yang terlantar.
“Saya menyambut baik dan mendukung SE Menkes yang melarang RS menolak pasien. Sesuai aturan UU RS tidak boleh menolak pasien. Aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien harus diutamakan, daripada persoalan adiministratif,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Yahya juga meminta Kemenkes untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang tidak patuh. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi.
“Saya mendesak semua RS untuk mematuhi SE Menkes tersebut, baik RS pemerintah maupun RS swasta. Sehingga tidak ada lagi pasien yang terlantar dan tidak mendapat pelayanan,” ujarnya.
“Jika ada RS yang tidak patuh terhadap SE tersebut saya minta untuk diberikan sanksi, mulai sanksi administratif, pemberhentian kerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai pemberhentian beroperasi,” ujarnya.
Sorotan Diskriminasi Pasien BPJS
Selain itu, Yahya menyoroti praktik diskriminasi yang sering dialami pasien BPJS Kesehatan di lapangan. Dia menyebut perlakuan tidak adil masih kerap terjadi.
Terkadang, pasien BPJS Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan, ada kasus pasien yang baru tiga hari menginap di rumah sakit sudah diminta pulang, meskipun belum sembuh total.
| Pihak Terlibat | Peran/Tanggung Jawab |
|---|---|
| Kemenkes | Penerbit SE, Pengawas Pelaksanaan |
| DPR (Komisi IX) | Pengawas Kebijakan, Pendukung SE |
| Rumah Sakit (Pemerintah/Swasta) | Pelaksana SE, Penyedia Layanan |
| BPJS Kesehatan | Peserta, Sosialisasi SE |
“Praktik di lapangan sering terjadi pasien BPJS Kesehatan selalu mendapat perlakukan yang diskriminatif. Terkadang tidak mendapat perlakuan yang baik. Bahkan sering juga ada kasus baru 3 hari menginap di RS sembuh tidak sembuh sudah disuruh pulang,” tuturnya.
Yahya juga meminta BPJS Kesehatan untuk turut serta mensosialisasikan SE Kemenkes ini. Hal ini penting agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh pihak rumah sakit.
“Terakhir, saya minta pihak BPJS Kesehatan ikut mensosialisasikan SE Menkes tersebut supaya efektif dilaksanakan oleh pihak RS,” imbuh dia.
Penegasan Kemenkes: Keselamatan Pasien Prioritas
Sebelumnya, Kemenkes telah menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperkenankan menolak pasien dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif sementara. Termasuk di dalamnya adalah peserta PBI Jaminan Kesehatan.
Penegasan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026, yang ditetapkan pada Rabu (11/02/2026). Kebijakan ini memastikan bahwa masalah administratif kepesertaan tidak akan menghambat pelayanan medis.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar, dikutip Kamis (12/2).



