Tag: Kemenkes

  • DPR Soroti Larangan Penolakan Pasien PBI JKN di Rumah Sakit

    DPR Soroti Larangan Penolakan Pasien PBI JKN di Rumah Sakit

    Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyambut baik Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait larangan rumah sakit menolak peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). SE ini khusus ditujukan bagi pasien PBI JK yang dinonaktifkan pengidap penyakit katastropik.

    Yahya Zaini menegaskan bahwa sesuai Undang-Undang Rumah Sakit, fasilitas layanan kesehatan tidak boleh menolak pasien dengan alasan apa pun. Prioritas utama adalah aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien.

    Penegasan larangan penolakan pasien sangat penting, menurut Yahya. Dia mendesak seluruh rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, untuk mematuhi SE tersebut agar tidak ada lagi pasien yang terlantar.

    “Saya menyambut baik dan mendukung SE Menkes yang melarang RS menolak pasien. Sesuai aturan UU RS tidak boleh menolak pasien. Aspek kemanusiaan dan keselamatan pasien harus diutamakan, daripada persoalan adiministratif,” kata Yahya kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).

    Yahya juga meminta Kemenkes untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang tidak patuh. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi.

    “Saya mendesak semua RS untuk mematuhi SE Menkes tersebut, baik RS pemerintah maupun RS swasta. Sehingga tidak ada lagi pasien yang terlantar dan tidak mendapat pelayanan,” ujarnya.

    “Jika ada RS yang tidak patuh terhadap SE tersebut saya minta untuk diberikan sanksi, mulai sanksi administratif, pemberhentian kerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai pemberhentian beroperasi,” ujarnya.

    Sorotan Diskriminasi Pasien BPJS

    Selain itu, Yahya menyoroti praktik diskriminasi yang sering dialami pasien BPJS Kesehatan di lapangan. Dia menyebut perlakuan tidak adil masih kerap terjadi.

    Terkadang, pasien BPJS Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan, ada kasus pasien yang baru tiga hari menginap di rumah sakit sudah diminta pulang, meskipun belum sembuh total.

    Pihak Terlibat Peran/Tanggung Jawab
    Kemenkes Penerbit SE, Pengawas Pelaksanaan
    DPR (Komisi IX) Pengawas Kebijakan, Pendukung SE
    Rumah Sakit (Pemerintah/Swasta) Pelaksana SE, Penyedia Layanan
    BPJS Kesehatan Peserta, Sosialisasi SE

    “Praktik di lapangan sering terjadi pasien BPJS Kesehatan selalu mendapat perlakukan yang diskriminatif. Terkadang tidak mendapat perlakuan yang baik. Bahkan sering juga ada kasus baru 3 hari menginap di RS sembuh tidak sembuh sudah disuruh pulang,” tuturnya.

    Yahya juga meminta BPJS Kesehatan untuk turut serta mensosialisasikan SE Kemenkes ini. Hal ini penting agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh pihak rumah sakit.

    “Terakhir, saya minta pihak BPJS Kesehatan ikut mensosialisasikan SE Menkes tersebut supaya efektif dilaksanakan oleh pihak RS,” imbuh dia.

    Penegasan Kemenkes: Keselamatan Pasien Prioritas

    Sebelumnya, Kemenkes telah menegaskan bahwa rumah sakit tidak diperkenankan menolak pasien dengan status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif sementara. Termasuk di dalamnya adalah peserta PBI Jaminan Kesehatan.

    Penegasan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026, yang ditetapkan pada Rabu (11/02/2026). Kebijakan ini memastikan bahwa masalah administratif kepesertaan tidak akan menghambat pelayanan medis.

    Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

    “Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar, dikutip Kamis (12/2).

  • Menteri Kesehatan Perintahkan Rumah Sakit Tidak Tolak Pasien PBI JK Nonaktif Katastropik

    Menteri Kesehatan Perintahkan Rumah Sakit Tidak Tolak Pasien PBI JK Nonaktif Katastropik

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan seluruh rumah sakit agar tidak menolak pasien Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) nonaktif. Penegasan ini berlaku khusus bagi penderita penyakit katastropik.

    Budi meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan rumah sakit yang menolak pelayanan. Laporan dapat ditujukan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, atau BPJS Kesehatan.

    "Kalau ada rumah sakit-rumah sakit seperti itu (menolak) tolong dilaporkan ke Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS. Karena itu harusnya dilayani dan dibayar oleh BPJS," kata Budi usai rapat bersama Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menindaklanjuti setiap laporan penolakan pasien PBI JK nonaktif. Rumah sakit yang terbukti menolak akan menerima teguran langsung.

    "Nanti kalau masuk, dikasih tahu ke kita, nanti akan kita tegur langsung rumah sakitnya," ujarnya.

    Budi menjelaskan bahwa Kemenkes telah menerbitkan surat edaran (SE). SE tersebut ditujukan kepada seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien katastropik.

    "Hari ini, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien-pasien PBI yang dinonaktifkan untuk layanan hari ini," katanya.

    Reaktivasi Otomatis Pasien PBI JK Katastropik

    Selain SE dari Kemenkes, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah menerbitkan surat keputusan (SK). SK ini mengatur reaktivasi otomatis bagi pasien penyakit katastropik.

    Pasien dengan penyakit katastropik yang berisiko meninggal dunia akan otomatis direaktivasi dari pusat. Ini berarti mereka tidak perlu datang ke Puskesmas atau Dinas Sosial.

    "Saya juga tadi terinformasi, Pak Mensos juga sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) agar pasien-pasien dengan penyakit katastropik ini yang berisiko meninggal akan otomatis direaktivasi dari pusat. Sehingga tanpa mereka datang ke Puskesmas, tanpa mereka datang ke Dinas Sosial, sudah otomatis aktif kembali PBI-nya," imbuh dia.

    Poin Penting Kebijakan Pelayanan Pasien Katastropik

    Kebijakan ini bertujuan memastikan pasien penyakit katastropik tetap mendapatkan layanan kesehatan. Berikut adalah poin-poin penting terkait kebijakan ini:

    Aspek Detail
    Status PBI JK Nonaktif
    Jenis Penyakit Katastropik
    Pihak Pelapor Masyarakat
    Penerima Laporan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPJS
    Tindakan Kemenkes Teguran langsung kepada rumah sakit
    Dasar Hukum Kemenkes Surat Edaran (SE)
    Dasar Hukum Kemensos Surat Keputusan (SK)
    Mekanisme Aktivasi Otomatis dari pusat
  • Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Lingkungan Kerja, Dimulai dari Mabes TNI

    Kemenkes Perluas Cek Kesehatan Gratis ke Lingkungan Kerja, Dimulai dari Mabes TNI

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas program cek kesehatan gratis (CKG) tahun ini. Program tersebut kini menyasar lingkungan kerja, dimulai dari Markas Besar (Mabes) TNI hari ini.

    Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, mengungkapkan rencana perluasan tersebut di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (11/2/2026).

    “Kita ingin tempat-tempat kerja gitu, teman-teman kementerian, tempat-tempat kerja swasta pun juga membuat apa tempat-tempat CKG ini gitu ya. Jadi memang perluasannya seperti itu,” kata Murti Utami, Rabu (11/2/2026).

    “Nah makanya hari ini dimulai dengan teman-teman dari TNI,” sambungnya.

    Layanan CKG di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, telah berlangsung sejak pagi. Sejumlah anggota TNI tampak mengikuti pemeriksaan kesehatan.

    Salah satu peserta, Peltu Rum/W Siti Rina Maryani, membagikan pengalamannya. Ia menyebut proses pemeriksaan berjalan lancar.

    “Alhamdulillah kita hari ini lumayan lancar ya. Dari pertama pendaftaran kita mengisi aplikasi Satu Sehat, di situ kita melaksanakan screening. Screening mulai dari riwayat kesehatan keluarga, kemudian kesehatan kita,” ujar Rina.

    Setelah skrining, Rina menjalani pengukuran tinggi badan, berat badan, dan tensi. Dilanjutkan dengan pengambilan darah, pemeriksaan mata, hingga pemeriksaan gigi.

    Rina juga sempat diperiksa oleh dokter karena keluhan batuk-batuk. Dokter langsung memberikan resep obat kepadanya.

    “Kebetulan ya tadi saya emang lagi batuk ya, jadi langsung ditindaklanjuti sama dokter. Di situ ditanya batuk hari ke berapa gitu kan. Jadi langsung kita langsung dapat follow up dikasih resep, nanti setelah ini kita bisa ambil resep,” sebutnya.

    Harapan Peserta Terhadap Program CKG

    Menurut Rina, pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan sudah cukup baik. Namun, ia berharap layanan CKG dapat dilengkapi untuk menunjang pekerjaan anggota TNI.

    “Jadi kita kan kalau di tentara itu di TNI kita ada sesuai kategori usia ya, jadi kategori 1, 2, dan 3. Jadi misalkan kita kategori usia 45 tahun ke atas itu ada tambahan misalkan treadmill, terus ada pemeriksaan mata yang lebih kompleks, terus untuk apa pemeriksaan untuk kewanitaan itu ada tambahan pap smear. Itu mungkin biar lebih kita pun lebih bisa mengetahui ya deteksi dini untuk kesehatan kita,” tuturnya.

    Berikut adalah perbandingan target sasaran program CKG:

    Tahun Lokasi Program Target Sasaran
    2025 10.300 Puskesmas 70 Juta Masyarakat
    2026 Lingkungan Kerja (Kementerian, Swasta, TNI/Polri) 130 Juta Penduduk

    Sebagai informasi, CKG merupakan program inisiasi Presiden Prabowo yang dijalankan Kemenkes. Sepanjang 2025, program ini telah menjangkau 70 juta masyarakat melalui 10.300 puskesmas.

    Pada 2026, lokasi CKG diperluas ke lingkungan kerja seperti kementerian, swasta, hingga institusi TNI/Polri. Target sasaran diperkirakan mencapai 130 juta penduduk.

  • Dinkes Sumut Perketat Kewaspadaan Virus Nipah, Belum Ada Kasus Terdeteksi

    Dinkes Sumut Perketat Kewaspadaan Virus Nipah, Belum Ada Kasus Terdeteksi

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menerbitkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap virus Nipah. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumatera Utara (Sumut) aktif memantau dan mendeteksi dini keberadaan virus ini di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di kabupaten/kota.

    Langkah-langkah deteksi dini dan kewaspadaan terus diintensifkan. Ini termasuk respon cepat jika ditemukan sindrom yang mengarah ke virus Nipah.

    "Tentunya kabupaten/kota, RS dan Fasyankes yang ada di daerah terus menerus didampingi dalam deteksi dini, kewaspadaan virus nipah, dan segera bertindak melalui respon di bawah 24 jam apabila ditemukan kasus sindroma yang mengarah ke Nipah virus," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Sumut, Novita Rohdearni Saragih, Senin (9/2/2026).

    Kewaspadaan terhadap virus Nipah merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor. Dinkes Sumut terus berkoordinasi erat dengan berbagai instansi terkait.

    Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kasus yang melibatkan hewan.

    "Kewaspadaan nipah virus merupakan tanggungjawab lintas sektor, adapun instansi terkait seperti BBKK Medan, BLKM Medan, RSUP HAM, Kominfo, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Polda untuk berkoordinasi mengantisipasi kasus yang disebabkan hewan kelelawar dan babi yang menjadi hewan peliharaan dan dikonsumsi oleh manusia," ucapnya.

    Situasi Terkini di Sumatera Utara

    Hingga saat ini, belum ada kasus virus Nipah yang ditemukan di Sumatera Utara. Kondisi ini menjadi kabar baik di tengah kewaspadaan global.

    "Kasus di Sumut belum ada yang kita temukan," ujarnya.

    Meskipun demikian, masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Novita mengingatkan beberapa hal penting untuk pencegahan.

    Pencegahan penularan virus Nipah membutuhkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan.

    Langkah-langkah Pencegahan Virus Nipah

    Masyarakat diminta untuk tidak mengonsumsi nira atau aren secara langsung dari pohonnya. Penting juga untuk mencuci dan mengupas buah secara menyeluruh sebelum dikonsumsi.

    Hindari mengonsumsi buah-buahan yang menunjukkan tanda gigitan kelelawar. Konsumsi daging ternak juga harus dipastikan matang.

    Petugas pemotong hewan diimbau untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) juga sangat krusial.

    Penggunaan jaring untuk kandang hewan juga dapat membantu mengurangi risiko penularan. Langkah ini melindungi baik hewan maupun manusia.

    Berikut adalah tabel ringkasan langkah-langkah pencegahan virus Nipah:

    Tindakan Pencegahan Keterangan
    Tidak Konsumsi Nira/Aren Langsung Hindari konsumsi nira atau aren langsung dari pohonnya.
    Cuci dan Kupas Buah Menyeluruh Pastikan buah dicuci bersih dan dikupas sempurna sebelum dimakan.
    Hindari Buah Bergigitan Kelelawar Jangan mengonsumsi buah dengan tanda gigitan kelelawar.
    Konsumsi Daging Ternak Matang Masak daging ternak hingga matang sempurna sebelum dikonsumsi.
    Hindari Kontak Hewan Terinfeksi Jaga jarak dengan hewan yang diduga terinfeksi virus.
    Gunakan APD bagi Pemotong Hewan Petugas pemotong hewan wajib menggunakan APD.
    Terapkan PHBS Selalu lakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
    Gunakan Jaring untuk Kandang Pasang jaring pada kandang hewan untuk mencegah kontak.

    Dasar Hukum Kewaspadaan

    Kewaspadaan ini berlandaskan Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C/445/2026. Surat ini diterbitkan pada 30 Januari 2026.

    Penerbitan SE ini menyusul temuan kasus virus Nipah di India. Kasus tersebut menjadi perhatian global, termasuk Indonesia.

    Melalui SE tersebut, Kemenkes menginstruksikan berbagai pihak. Ini termasuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPT Bidang Kekarantinaan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

    Semua pihak diminta untuk segera melaksanakan langkah-langkah antisipatif terkait virus Nipah.