Tag: Kemenkeu

  • Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Jadwal Pencairan THR PPPK 2026: Prediksi dan Komponen Penghasilan

    Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026, masyarakat menantikan informasi jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). THR adalah hak aparatur negara yang diberikan pemerintah untuk menjaga daya beli serta membantu kebutuhan ASN.

    Pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pencairan THR PNS dan PPPK. Namun, masyarakat dapat memprediksi berdasarkan pola kebijakan tahun sebelumnya. Ini menjadi perhatian banyak pegawai sejak awal Ramadhan.

    Pemerintah biasanya mencairkan THR dua hingga tiga minggu sebelum Idul Fitri. Kalender Hijriah memperkirakan Idul Fitri 2026 jatuh pada 21 atau 22 Maret 2026.

    Jika merujuk pola tersebut, THR PPPK 2026 berpotensi cair di pertengahan Maret 2026. Ini mengikuti kebiasaan penyaluran THR sekitar 10 hingga 15 hari kerja sebelum Lebaran.

    Prediksi ini bersifat perkiraan. Pemerintah tetap harus merilis aturan resmi sebelum pencairan. ASN dan PPPK disarankan menunggu pengumuman dari kementerian terkait.

    Pemerintah mempertimbangkan tanggal Lebaran, kesiapan anggaran negara, proses administrasi, dan kondisi ekonomi nasional. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi waktu pencairan THR.

    Hak dan Syarat Penerima THR PPPK

    PPPK termasuk bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Status ini menjadikan PPPK berhak menerima gaji, tunjangan, serta THR.

    Pembayaran penghasilan PPPK berkaitan dengan kelengkapan dokumen administratif. Tiga dokumen utama yang wajib tersedia meliputi perjanjian kerja, Surat Keputusan pengangkatan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2020 mengatur waktu pelaksanaan tugas. PPPK yang mulai bekerja pada hari kerja pertama di bulan berjalan dapat menerima penghasilan pada bulan yang sama.

    Jika mulai bertugas pada hari kerja kedua atau setelahnya, pembayaran baru dilakukan pada bulan berikutnya. Contoh, PPPK yang SK-nya 1 Maret namun mulai tugas 4 Maret, tidak menerima penghasilan bulan tersebut.

    Pembayaran baru dilakukan pada bulan selanjutnya karena pelaksanaan tugas tidak dimulai pada hari kerja pertama. Ini penting untuk diperhatikan PPPK.

    Sejarah dan Peraturan THR PPPK

    Pemerintah pertama kali memberikan THR kepada PPPK pada 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021. Aturan tersebut menjelaskan aparatur negara yang berhak menerima THR.

    Aparatur negara yang berhak meliputi PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Pada 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 mengatur mekanisme pemberian THR.

    Aturan ini juga memuat ketentuan pembayaran proporsional bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap hak PPPK.

    Komponen dan Perhitungan THR PPPK

    Besaran THR PPPK mengacu pada komponen penghasilan yang diterima pada Februari tahun berjalan. Komponen tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan.

    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 menjelaskan rumus perhitungan THR proporsional:

    Deskripsi Rumus/Contoh
    Rumus Dasar n/12 x penghasilan 1 bulan
    Keterangan 'n' Jumlah bulan bekerja sebagai PPPK
    Contoh (6 bulan kerja, Rp4 juta penghasilan) 6/12 x Rp4.000.000 = Rp2.000.000
    Masa kerja kurang 1 bulan sebelum Idul Fitri Tidak menerima THR
    Masa kerja lebih 1 tahun Satu kali penghasilan bulanan

    Jika masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum Idul Fitri, pegawai tidak menerima THR. PPPK dengan masa kerja lebih dari satu tahun biasanya menerima THR sebesar satu kali penghasilan bulanan.

    Perhitungan ini memberi gambaran awal mekanisme THR PPPK 2026. Namun, pemerintah dapat melakukan penyesuaian aturan sesuai kondisi anggaran negara. Ini merupakan kebijakan yang dinamis.

    Syarat Penerima THR PPPK Tahun Sebelumnya

    Pada kebijakan tahun sebelumnya, PPPK berhak menerima THR jika memenuhi beberapa syarat utama. Idul Fitri 2025 jatuh pada akhir Maret 2025.

    Pegawai yang berhak menerima THR adalah mereka yang telah menerima penghasilan pada bulan Februari sebelum Idul Fitri. Mereka juga telah bekerja minimal satu bulan sebelum Idul Fitri.

    Ketentuan pelaksanaan tugas menyesuaikan sistem hari kerja instansi. Untuk instansi dengan sistem kerja Senin sampai Jumat, PPPK minimal telah bertugas sejak awal Februari.

    Instansi dengan sistem kerja Senin sampai Sabtu atau setiap hari memiliki batas waktu pelaksanaan tugas yang disesuaikan kalender kerja. Syarat ini menjadi gambaran awal bagi PPPK yang menunggu kebijakan THR 2026.

    Pemerintah masih dapat menyesuaikan aturan sesuai kebijakan fiskal nasional. ASN dan PPPK masih menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai jadwal dan besaran THR 2026.

    Prediksi yang beredar hanya merujuk pada pola kebijakan sebelumnya dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Informasi resmi akan diumumkan kemudian.

  • Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Menteri KP Trenggono Tantang Menkeu Purbaya Soal Anggaran Kapal di Jakarta

    Tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran kapal yang telah cair, namun belum ada pesanan, dijawab oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pencairan dana tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, Selasa (10/2/2026).

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia, diselenggarakan oleh Kadin Indonesia. Purbaya merasa heran karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum juga memesan kapal.

    Padahal, menurutnya, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal. Trenggono kemudian mengklarifikasi sumber dana proyek pembangunan kapal.

    Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut didanai oleh anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Berikut rincian fakta terkait polemik anggaran kapal:

    Pihak Pernyataan/Tindakan Sumber Dana Menurut Pihak Terkait
    Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Anggaran kapal sudah cair, tapi belum ada pesanan ke galangan. Anggaran Kemenkeu
    Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono Meminta Menkeu cek anak buahnya. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)
    KKP Belum menerima pesanan kapal. Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)

    Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman antara kedua kementerian terkait sumber dan proses pencairan anggaran pembangunan kapal.

  • Purbaya Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup dan Siap Cair di Senayan

    Purbaya Pastikan Anggaran PBI JK BPJS Kesehatan Cukup dan Siap Cair di Senayan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah memiliki anggaran memadai untuk membiayai iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan tidak ada pengurangan alokasi dana untuk program penting tersebut.

    Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia secara tegas membantah anggapan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperlambat pencairan dana karena keterbatasan kas negara.

    Purbaya merinci alokasi anggaran PBI JK untuk tahun 2026. Total dana yang disiapkan mencapai puluhan triliun rupiah.

    "Jadi kita sudah alokasikan iuran untuk PBI JK tahun 2026 itu sebesar Rp56,464 triliun. Yang Rp46,464 triliun sudah masuk dalam DIPA Kementerian Kesehatan dan sudah siap digunakan," kata Purbaya.

    Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp10 triliun juga telah tercantum dalam DIPA Kementerian Kesehatan. Namun, anggaran tersebut masih diblokir karena menunggu kejelasan dasar kebijakan pemanfaatannya.

    "Jadi tergantung Kementerian Kesehatan maunya apa, mau diapain. Kita belum clear mau dipakai dia untuk pembiayaan PBI atau menaikkan modal iuran, terserah," ujarnya.

    "Tapi sampai sekarang belum putus. Begitu keluar, besok saya bayar," sambung dia.

    Anggaran Cadangan PBI JK

    Selain anggaran yang dialokasikan, pemerintah juga masih mencadangkan dana tambahan. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap program PBI JK.

    Pemerintah masih mencadangkan anggaran bantuan iuran PBI-JK sebesar Rp10 triliun dalam pos Bendahara Umum Negara (BA BUN). Anggaran ini juga masih menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.

    "Jadi kalau Anda kurang, cepat-cepat minta ke Kementerian Kesehatan biar dibereskan kebijakannya mau diapain, saya keluarkan secepatnya. Uangnya ada," ujar Purbaya.

    Kondisi Keuangan Negara Kuat

    Purbaya menepis isu bahwa pencairan dana tersendat karena masalah kas negara. Ia memastikan posisi keuangan pemerintah dalam kondisi yang sangat kuat dan stabil.

    "Jadi tadi Menteri Kesehatan klaim katanya uangnya lambat gara-gara mereka curiga saya nggak punya uang. Uang saya banyak, tahun lalu aja Rp270 triliun nggak bisa dipakai itu, tapi di luar anggaran ya," katanya.

    "Jadi kalau dalam cash, isu cash nggak ada masalah. Anda minta, saya kasih. Kami siap mendukung program ini dengan sepenuh hati asal clear, jangan sampai saya bayar terus nggak jelas uangnya dipakai apa," imbuh dia.

    Berikut rincian alokasi dan status anggaran PBI JK BPJS Kesehatan 2026:

    Pos Anggaran Jumlah (Triliun Rupiah) Status Keterangan
    DIPA Kemenkes (Siap Digunakan) 46,464 Tersedia Siap digunakan untuk pembiayaan PBI JK.
    DIPA Kemenkes (Blokir) 10 Menunggu Kebijakan Menunggu keputusan Kemenkes terkait pemanfaatan (pembiayaan PBI atau modal iuran).
    Cadangan BA BUN 10 Menunggu Kebijakan Anggaran cadangan di Bendahara Umum Negara, menunggu keputusan kebijakan lebih lanjut.
    Total Alokasi 66,464