Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menggarisbawahi peran penting Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya percepatan program Swasembada Pangan.
Zulhas menyebut Kapolri sebagai figur kunci di balik dinamika stabilisasi harga gabah. Hal ini disampaikannya usai Rapat Pimpinan Polri 2026 yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa (10/2/2026).
Zulhas menceritakan kesulitan awal saat menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gabah sebesar Rp 6.500. Saat itu, harga di lapangan masih jauh di bawah target pemerintah.
“Kami dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian) dulu kesulitan waktu menerapkan harga gabah HET Rp6.500. Di mana-mana masih harganya Rp6.000, Rp5.500,” kata Zulhas, Selasa (10/2/2026).
Kondisi harga murah tersebut merugikan petani, sementara tengkulak justru meraup untung. Untuk mengatasi masalah ini, Zulhas meminta bantuan Kapolri.
“Saya minta Pak Kapolri hadir datang ke Rapat Kemenko, kita atur jadwal, Pak Kapolri datang. Karena kalau Kapolri tampil, polisi tampil, ngomong sedikit, terus langsung biasanya di bawah itu ya yang biasa tengkulak-tengkulak terus reda,” jelasnya.
Intervensi ini terbukti efektif. Pemerintah kini telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
“Kami waktu itu berhasil dan sekarang alhamdulillah termasuk harga eceran gabah itu sudah rata-rata di atas. Harga gabah kan sekarang sudah semua sesuai, itu juga atas dukungan Polri,” ungkap Zulhas.
Sinergi Lintas Sektor Wujudkan Astacita
Zulhas menegaskan bahwa peran Kapolri tidak hanya simbolis, melainkan strategis. Kolaborasi ini menjembatani sinergi lintas sektor demi mewujudkan agenda utama Astacita.
“Kadang-kadang hal kecil ya, tetapi itu sangat membantu. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih,” pungkas Zulhas.
Tabel berikut menunjukkan perbandingan harga gabah sebelum dan sesudah intervensi:
| Kondisi | Harga Gabah (per kg) | Keterangan |
|---|---|---|
| Sebelum Intervensi | Rp 5.500 – Rp 6.000 | Di bawah HET, merugikan petani |
| Setelah Intervensi | Rp 6.500 (sesuai HPP) | Stabil, menguntungkan petani |
Komitmen Polri Dukung Rencana Kerja Pemerintah 2026
Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit menegaskan kesiapan Polri mengawal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Ini termasuk 18 arahan yang menjadi tugas pokok Polri.
“Di dalam Rapim TNI-Polri, ada 18 arahan yang salah satunya ada beberapa yang menjadi tugas pokok Polri dan tentunya yang menjadi kerja pemerintah,” kata Jenderal Sigit.
Beberapa tugas utama meliputi percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T. Ini untuk mendukung program MBG, ketahanan pangan (jagung), serta hilirisasi sampah menjadi energi.
Polri juga mengawal ekonomi dengan mencegah kebocoran anggaran negara. Stabilitas pasar modal dari praktik 'saham gorengan' dan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan juga menjadi fokus utama Satgas Pangan.
“Tentunya kami menyadari bahwa dengan program kerja pemerintah yang menjadi rencana kerja Bapak Presiden ini, kita harapkan Polri bisa mendukung pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit menekankan, pertumbuhan ekonomi akan berjalan baik jika stabilitas Kamtibmas terjaga. Kolaborasi ini krusial untuk menjadikan Indonesia negara berdaulat dan sejahtera.
“Di satu sisi juga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik apabila stabilitas Kamtibmas semuanya tetap terjaga. Kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera,” pungkasnya.
