Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggelar pertemuan di Jakarta, Selasa (24/2/2026), membahas sinergi lintas kementerian.
Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan dan langkah strategis di sektor transportasi dengan agenda stabilitas dan keamanan nasional, termasuk persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan, koordinasi diperlukan untuk sinkronisasi antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan angkutan Lebaran 2026. "Koordinasi dibutuhkan agar terbentuk sinkronisasi yang lebih baik antar pengambil kebijakan dalam kelancaran pelaksanaan angkutan Lebaran 2026," kata Dudy dalam keterangan resmi.
Kemenhub bersama Kemenko Polkam mendorong peningkatan pengamanan di berbagai simpul dan jalur transportasi, pengawasan titik rawan kepadatan dan kemacetan, perlindungan obyek vital nasional, serta penguatan sistem keamanan terpadu selama periode angkutan Lebaran 2026.
Langkah-langkah yang dibahas juga mencakup peningkatan kesiapsiagaan di daerah rawan bencana serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca jika diperlukan.
Menhub menuturkan potensi pergerakan masyarakat yang diperkirakan mencapai lebih dari 143 juta orang selama Lebaran 2026 memerlukan perhatian ekstra, terutama pada jalur padat seperti Tol Trans-Jawa, penyeberangan Merak–Bakauheni, serta lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Lonjakan mobilitas di kawasan wisata, pusat perbelanjaan, dan ruang publik lainnya juga perlu diantisipasi karena berpotensi memicu kemacetan dan gangguan keamanan.
Koordinasi lintas instansi juga dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap infrastruktur strategis seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, jalur kereta api, hingga fasilitas transportasi penting lainnya.
Dudy menjelaskan, untuk pengamanan terpadu, pihaknya berkoordinasi dalam pengerahan personel Polri, TNI, dan unsur keamanan lainnya pada titik rawan kepadatan termasuk rest area guna menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah tindak kriminalitas.
Fasilitas di kawasan rawan bencana juga disiapkan, terutama kesiapan unsur keamanan dan penanggulangan bencana pada wilayah rawan yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Pemerintah memastikan keterpaduan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca antara BMKG, BNPB, TNI AU, Polri, Kementerian/Lembaga terkait, serta Pemerintah Daerah guna menjamin kesiapan personel, sarana, dan wilayah operasi pada simpul dan koridor transportasi strategis.
Menhub menegaskan, sinergi yang solid diharapkan membuat penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali sehingga masyarakat dapat melaksanakan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, nyaman, dan berkeselamatan. "Kami berharap, melalui sinergi yang solid ini, penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan terkendali sehingga saudara-saudara kita dapat melaksanakan perjalanan mudik dan arus balik dengan aman, nyaman, dan berkeselamatan," tegas Menhub.
