Mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Semuel Abrijani Pangerapan, menghadapi tuntutan 7 tahun penjara atas dugaan korupsi terkait Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Jaksa penuntut umum meyakini Semuel terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara. Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2026).
"Menyatakan Terdakwa Semuel Abrijani Pangerapan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara," ujar jaksa.
Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 750 juta subsider 165 hari kurungan, serta pembayaran uang pengganti Rp 6 miliar yang akan dikurangkan dari harta benda yang telah disita.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Semuel Abrijani Pangerapan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 6 miliar," kata jaksa.
Jaksa meyakini Semuel melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Tuntutan juga dibacakan untuk empat terdakwa lain dalam kasus ini:
- Bambang Dwi Anggono (Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo periode 2019-2023): 10 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsider 165 hari, dan uang pengganti Rp 3 miliar subsider 4 tahun.
- Nova Zanda (PPK Kemenkominfo periode 2020-2022): 6 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsider 165 hari pidana kurungan.
- Pini Panggar Agusti (Account Manager PT Dokotel Teknologi periode 2017-2021): 8 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsider 165 hari pidana kurungan, dan uang pengganti Rp 1 miliar subsider 2 tahun kurungan.
- Alfi Asman (Direktur Bisnis PT Aplikanusa Lintasarta periode 2014-2022): 7 tahun penjara, denda Rp 750 juta subsider 165 hari pidana kurungan.
Sidang dakwaan terhadap kelima terdakwa telah digelar sebelumnya pada 10 November 2025. Mereka didakwa merugikan negara sebesar Rp 140,86 miliar terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang jasa dan pengelolaan PDNS pada Kemenkominfo periode 2020-2022.
Korupsi ini diduga dilakukan Semuel dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya PT Aplikanusa Lintasarta dan menerima suap sebesar Rp 6 miliar.
"Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu PT Aplikanusa Lintasarta yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 140.858.124.470 (140,8 miliar)," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan.

