Tag: Kemenperin

  • Changan Desak Pemerintah Segera Umumkan Insentif Mobil Listrik Jakarta

    Changan Desak Pemerintah Segera Umumkan Insentif Mobil Listrik Jakarta

    Produsen otomotif asal China, Changan, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengumumkan peraturan mengenai insentif mobil listrik. Kepastian regulasi ini krusial bagi industri untuk menetapkan harga produk mobil listrik yang akurat di pasar.

    Ketidakjelasan insentif ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri dalam menghitung biaya dan harga jual. Peraturan insentif menjadi penentu utama dalam strategi penetapan harga.

    Setiawan Surya, CEO Changan Indonesia, menyatakan harapan agar aturan tersebut cepat keluar. "Sebenarnya kita mengharapkan aturannya cepat keluar. Supaya jelas, bentuknya apa, kita ngikutin, menyesuaikan. Tapi kalau nggak keluar (aturannya) kan kita bingung ya ngitungnya," kata Setiawan, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Insentif mobil listrik untuk tahun 2025 masih belum jelas. Potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kendaraan listrik yang berakhir Desember 2025 lalu belum ada kepastian perpanjangan.

    Tahun sebelumnya, mobil listrik menikmati insentif potongan PPN dari 12 persen menjadi 2 persen. Situasi ini membuat industri otomotif menunggu keputusan pemerintah.

    Usulan Kemenperin dan Respons Kemenkeu

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengajukan usulan terkait insentif kendaraan listrik kepada Kementerian Keuangan. Usulan ini diharapkan dapat mempercepat kepastian bagi industri.

    "Kami sudah mengirimkan surat usulan insentif, di akhir tahun kemarin dari Bapak Menteri Perindustrian. Artinya, saat ini kami masih menunggu dari Kementerian Keuangan terkait keputusannya," kata Patia Junjungan Monangdo, Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Kemenperin, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Berikut adalah perbandingan insentif mobil listrik yang masih berlaku dan yang sedang dinanti:

    Jenis Insentif Status Keterangan
    Potongan PPN Menunggu Keputusan Berakhir Desember 2025, perpanjangan belum jelas.
    PPnBM Berlanjut Nol persen sesuai program LCEV.
    PKB Berlanjut Nol persen.
    BBNKB Berlanjut Nol persen.

    Insentif PPnBM Tetap Berlaku

    Meskipun demikian, Patia menegaskan bahwa mobil listrik masih mendapatkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Berdasarkan aturan LCEV, PPnBM mobil listrik dikenakan nol persen.

    "Insentif untuk PPnBM ini masih terus berlanjut. Sebagai komitmen di program LCEV, karena memang program LCEV ini bukan insentif tahunan yang di-review setiap tahun, namun memang untuk jangka waktu tahun tertentu," ujar Patia.

    Selain itu, kendaraan listrik juga menikmati keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini, mobil listrik dikenakan PKB nol persen dan BBNKB nol persen.

  • Kemenperin nonaktifkan pejabat terkait kasus korupsi ekspor CPO dan POME

    Kemenperin nonaktifkan pejabat terkait kasus korupsi ekspor CPO dan POME

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan tanggapan atas penetapan 11 tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).

    Salah satu tersangka disebut berasal dari lingkungan Kemenperin. Pihaknya menyatakan menghormati dan mendukung penuh proses hukum.

    Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menegaskan langkah penegakan hukum ini penting untuk menciptakan efek jera.

    Hal ini juga untuk memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Kemenperin telah mengambil tindakan tegas terkait oknum pegawai yang terlibat dalam kasus tersebut.

    “Terkait oknum pegawai Kemenperin yang disebutkan dalam pemberitaan, sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan beberapa bulan lalu, Menteri Perindustrian dengan tegas telah menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan di lingkungan Kemenperin bulan lalu melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026,” sebut Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Langkah penonaktifan ini bertujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan.

    Ini juga menjadi bentuk komitmen Kemenperin dalam mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

    Komitmen Kemenperin Dukung Penegakan Hukum

    Kemenperin menegaskan akan bersikap kooperatif penuh dengan aparat penegak hukum.

    Pihaknya siap memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran proses penyidikan.

    “Ke depan, Bapak Menteri Perindustrian akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur dan menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” tutur Febri.

    Kasus Korupsi Ekspor Limbah Sawit

    Dilansir dari detiknews, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka.

    Kasus ini terkait korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022.

    Kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus operandinya.

    Modus tersebut adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO) berkadar asam tinggi.

    CPO tersebut diklaim sebagai POME dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

    Berikut daftar nama 11 tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi limbah sawit:

    No. Nama Tersangka Jabatan/Peran
    1. LHB Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
    2. FJR Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).
    3. MZ Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.
    4. ES Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS.
    5. ERW Direktur PT BMM.
    6. FLX Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.
    7. RND Direktur PT TAJ.
    8. TNY Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.
    9. VNR Direktur PT Surya Inti Primakarya.
    10. RBN Direktur PT CKK.
    11. YSR Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.