Tag: Kementerian ATR/BPN

  • Percepat Kepastian Hukum Rumah Ibadah, Menteri ATR/BPN Serahkan 13 Sertipikat Wakaf di Banten

    Percepat Kepastian Hukum Rumah Ibadah, Menteri ATR/BPN Serahkan 13 Sertipikat Wakaf di Banten

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah proaktif untuk menjamin legalitas aset keagamaan di Provinsi Banten. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, secara resmi menyerahkan 13 sertipikat tanah wakaf yang ditujukan bagi rumah ibadah serta lembaga pendidikan keagamaan dalam kunjungannya di Kantor MUI Provinsi Banten, Jumat (20/2/2026).

    Upaya ini merupakan bagian dari akselerasi program sertipikasi tanah wakaf secara nasional. Nusron menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam mengubah hak individu menjadi hak publik yang terlindungi secara hukum. Ia mendorong seluruh elemen terkait, mulai dari jajaran BPN, Kementerian Agama, hingga organisasi kemasyarakatan, untuk berkolaborasi secara intensif.

    "Wakaf ini milik umat Islam. Pelepasan dari hak individu kepada publik, kepada umat. Karena itu, negara hadir untuk memastikan tanah wakaf memiliki kepastian hukum melalui sertipikasi. Saya minta ini 'dikeroyok' bersama," tegas Nusron Wahid.

    Berdasarkan data terkini, Provinsi Banten memiliki 24.910 bidang rumah ibadah, namun baru sekitar 36,72 persen atau 9.148 bidang yang sudah mengantongi sertipikat resmi. Angka tersebut menunjukkan masih besarnya urgensi percepatan legalitas lahan di wilayah tersebut untuk menghindari sengketa di masa depan.

    Sebagai langkah konkret, kegiatan ini juga diwarnai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara seluruh Kantor Pertanahan di Banten dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Banten. Strategi serupa rencananya akan diperluas ke organisasi keagamaan lainnya, seperti Muhammadiyah dan MUI.

    Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai terobosan teknis guna mendukung target ini. Beberapa di antaranya meliputi penyediaan loket khusus wakaf di Kantor Pertanahan, penguatan sidang isbat wakaf, hingga sinergi lintas instansi. Menurut Nusron, langkah cepat ini penting karena pembangunan rumah ibadah terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat.

    Acara penyerahan sertipikat ini turut disaksikan oleh Gubernur Banten Andra Soni, Ketua MUI Banten Bazari Syam, dan Kepala Kanwil Kemenag Amrullah. Kehadiran para pimpinan daerah ini mempertegas komitmen bersama dalam mengamankan aset-aset umat melalui jalur formal pertanahan.

  • Menteri Nusron Wahid Targetkan Sertifikasi 900 Ribu Bidang Tanah Wakaf untuk Cegah Konflik

    Menteri Nusron Wahid Targetkan Sertifikasi 900 Ribu Bidang Tanah Wakaf untuk Cegah Konflik

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memacu percepatan sertifikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia. Menteri ATR Nusron Wahid mengungkapkan bahwa saat ini realisasi sertifikasi baru mencapai 468 ribu bidang atau sekitar 42 persen dari total target nasional sebanyak 900 ribu bidang.

    Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum atas aset-aset keagamaan. Nusron menekankan bahwa ketiadaan sertifikat resmi berpotensi memicu sengketa di masa depan, terutama saat nilai jual tanah terus meningkat. Potensi konflik tersebut seringkali muncul dari pihak keluarga atau ahli waris pemberi wakaf (wakif).

    "Kalau konflik tanah pribadi itu biasa. Tapi kalau tanah wakaf yang dikelola umat Islam, tokoh agama, kemudian konflik, itu menampar wajah umat. Maka dari itu kami betul-betul memberikan perhatian serius," ujar Nusron saat menghadiri agenda di Kota Serang, Banten, Jumat (20/2/2026).

    Terdapat sejumlah hambatan teknis yang membuat progres sertifikasi belum maksimal, di antaranya rendahnya kesadaran pengelola serta hilangnya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Masalah kian kompleks jika pemberi wakaf telah meninggal dunia. Sebagai solusi, pemerintah kini mengandalkan prosedur Sidang Isbat Wakaf untuk memproses tanah yang kehilangan dokumen aslinya.

    Dalam kunjungannya ke Banten, Menteri Nusron juga menyaksikan penandatanganan kerja sama sertifikasi antara BPN Banten, Pemerintah Provinsi Banten, dan PCNU se-Provinsi Banten. Acara yang dihadiri Gubernur Banten Andra Soni tersebut juga dibarengi dengan penyerahan 13 sertifikat tanah wakaf yang diperuntukkan bagi masjid, musala, hingga lembaga pendidikan.

    Data sertifikasi yang ada saat ini mencakup tanah yang sudah terdata dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) maupun yang belum terintegrasi secara digital. Nusron berkomitmen menyelesaikan persoalan ini agar fasilitas publik dan sarana ibadah memiliki legalitas yang kuat di mata hukum.

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Kalsel

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pulihkan Sertipikat Tanah Transmigran di Kotabaru, Kalsel

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan langkah pemulihan kepastian hukum hak atas tanah. Langkah ini menyasar transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

    Keputusan tersebut diambil setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, serta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno.

    Nusron Wahid menjelaskan langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Tim gabungan dari tiga kementerian akan langsung diterjunkan ke lapangan.

    “Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertipikat Hak Milik,” ungkap Menteri Nusron, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/02/2026).

    “Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” lanjutnya.

    Kronologi Sengketa Lahan

    Kasus ini bermula dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah. Sertipikat tersebut diterbitkan sekitar tahun 1990.

    Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut. Sebagian besar area ini merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan para transmigran.

    Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu. Ini memperumit status kepemilikan lahan.

    Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat. Proses panjang ini mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016.

    Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertipikat tanah. Pembatalan ini meliputi lahan seluas 485 hektare.

    Kesalahan Penafsiran Aturan

    Nusron Wahid menyatakan adanya kesalahan dalam penafsiran pasal yang digunakan untuk pembatalan sertipikat.

    “Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek,” ungkap Nusron.

    Proses mediasi sebenarnya sudah dilakukan sejak Januari 2025. Namun, tidak semua pihak mencapai kesepakatan.

    Mediasi Lanjutan dan Ganti Rugi

    Kementerian ATR/BPN berencana untuk melakukan mediasi kembali. Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertipikat yang akan dipulihkan.

    Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi. Solusi yang adil bagi perusahaan maupun masyarakat terdampak.

    “Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Nusron.

    Dukungan Kementerian Lain

    Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tutur Muhammad Iftitah.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Tri Winarno, juga menegaskan komitmennya. Pihaknya akan meninjau Sertipikat Hak Pakai PT SSC dan membekukan IUP perusahaan.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.

    Kementerian/Lembaga Peran dalam Penyelesaian Sengketa
    Kementerian ATR/BPN Memulihkan sertipikat hak milik, membatalkan sertipikat hak pakai tumpang tindih, memimpin mediasi.
    Kementerian Transmigrasi Mengapresiasi respons cepat, mengawal dan mengirim tim ke lapangan.
    Ditjen Minerba ESDM Meninjau sertipikat hak pakai PT SSC, membekukan IUP perusahaan hingga masalah tuntas.