Tag: Kementerian Dalam Negeri

  • Mendagri Tito Karnavian Sebut Butuh 3 Tahun Normalisasi Pasca Bencana Sumatera

    Mendagri Tito Karnavian Sebut Butuh 3 Tahun Normalisasi Pasca Bencana Sumatera

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan butuh waktu hingga tiga tahun untuk menormalisasi kondisi seluruh wilayah pasca bencana di Sumatera. Banyak jalan di kabupaten dan provinsi masih berlumpur dan memerlukan waktu lama untuk dibersihkan.

    “Saya waktu ditanya, Bapak Presiden kira-kira berapa lama untuk menormalisasi penuh? Kalau normalisasi penuh, saya sampaikan mungkin kira-kira 2-3 tahun,” kata Tito usai konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/206).

    Tito menyebut tantangan utama ada pada pengerukan lumpur, terutama di ruas jalan kabupaten dan provinsi yang terdampak parah. Jalan-jalan ini membutuhkan penanganan khusus agar dapat berfungsi kembali secara permanen.

    “Karena apa? Karena memang mengeroknya termasuk tadi jalan-jalan yang ke kabupaten, jalan provinsi. Ini mengerjakannya kan sangat banyak ruas yang kena. Untuk dipermanenkan kalau fungsional kan jalan provinsi sudah,” lanjutnya.

    Secara fungsional, jalan di provinsi sudah dapat dilalui. Namun, fungsinya belum permanen. Jalan kabupaten atau kota membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk fungsional, artinya bisa dilalui. Namun, untuk mempermanenkannya butuh waktu lebih panjang.

    “Jalan kebupaten-kota 2 bulan 3 bulan kalau untuk fungsional difungsikan. Artinya bisa dilalui. Itu bisa. Tapi kalau untuk mempermanenkan butuh waktu lebih panjang,” ucapnya.

    Dampak Bencana dan Prioritas Penanganan

    Sebanyak 52 kabupaten/kota di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terdampak bencana hidrometeorologi. Saat ini, tersisa 11 daerah yang masih memerlukan perhatian khusus pascabencana.

    “Sebelas perlu atensi khusus,” kata Tito dalam paparannya.

    Pemerintah berupaya agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda. Para pengungsi dengan rumah rusak ringan mendapat bantuan uang tunai Rp 15 juta. Rusak sedang diberikan Rp 30 juta.

    Bagi rumah yang rusak berat atau hilang, disiapkan hunian sementara (huntara). Alternatifnya, mereka boleh tinggal di rumah keluarga atau menyewa, dengan bantuan Rp 1,8 juta selama 3 bulan.

    Daftar Wilayah Prioritas Penanganan Pasca Bencana

    Berikut adalah daftar 11 kabupaten/kota di Sumatera yang memerlukan atensi khusus pascabencana:

    Provinsi Kabupaten/Kota
    Sumatera Barat Padang Pariaman
    Sumatera Barat Agam
    Sumatera Utara Tapanuli Utara
    Sumatera Utara Tapanuli Tengah
    Aceh Pidie Jaya
    Aceh Aceh Tamiang
    Aceh Aceh Utara
    Aceh Aceh Tengah
    Aceh Aceh Timur
    Aceh Bireun
    Aceh Gayo Lues
  • Mendagri Tito Karnavian Sebut 11 Daerah di Sumatra Masih Perlu Atensi Pasca Bencana Hidrometeorologi

    Mendagri Tito Karnavian Sebut 11 Daerah di Sumatra Masih Perlu Atensi Pasca Bencana Hidrometeorologi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 52 kabupaten/kota di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh terdampak bencana hidrometeorologi. Dari jumlah tersebut, 11 daerah masih membutuhkan perhatian serius untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Keterangan ini disampaikan Tito saat konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatra, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Evaluasi Kondisi Daerah Terdampak Bencana

    Tito menjelaskan bahwa dari total 75 kabupaten/kota di ketiga provinsi itu, 52 di antaranya terdampak bencana. Sebanyak 37 kabupaten/kota sudah kembali normal, 4 mendekati normal, dan 11 memerlukan atensi khusus.

    "11 perlu atensi khusus," kata Tito dalam paparannya.

    Daerah dataran tinggi umumnya mengalami longsor tebing atau bukit, menutup ruas jalan dan jembatan. Sementara itu, wilayah dataran rendah menghadapi banjir bandang akibat debit air dan material kayu yang menumpuk.

    Daftar 11 Kabupaten/Kota Membutuhkan Atensi Khusus

    Berikut adalah rincian 11 kabupaten/kota yang masih membutuhkan perhatian khusus pascabencana di Sumatra:

    Provinsi Kabupaten/Kota
    Sumatera Barat Padang Pariaman
    Sumatera Barat Agam
    Sumatera Utara Tapanuli Utara
    Sumatera Utara Tapanuli Tengah
    Aceh Pidie Jaya
    Aceh Aceh Tamiang
    Aceh Aceh Utara
    Aceh Aceh Tengah
    Aceh Aceh Timur
    Aceh Bireun
    Aceh Gayo Lues

    Tito menjelaskan, beberapa wilayah di dataran tinggi yang terdampak longsor antara lain Gayo, Benermeriah, dan Aceh Tengah di Aceh. Di Sumatra Utara, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah juga mengalami dampak serupa.

    Sementara itu, di Sumatra Barat, dataran tinggi seperti Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman juga terdampak. "Itu umumnya yang terdampak adalah longsor, tebing, bukit, gunung, yang kemudian menutup atau bahkan menghilangkan ruas jalan berikut jembatan," jelasnya.

    Untuk wilayah dataran rendah, seperti Aceh Tamiang di Aceh, Tapanuli Tengah di Sumatra Utara, serta Agam dan Padang Pariaman di Sumatra Barat, terdampak banjir bandang.

    "Karena adanya debit air yang sangat banyak berikut material-materialnya kayu itu yang bertumpuk dan kemudian lumpurnya selain merusak jalan jembatan juga kota pemukiman kampung dan lain-lain. Polanya hampir sama seperti itu," ucapnya.

    Prioritas Penanganan dan Bantuan Korban

    Persoalan utama yang perlu diselesaikan adalah normalisasi sungai dan distribusi logistik. "Sungai-sungai yang terkena sedimen ada yang tertutup kayu ada yang sampai ke muara endapannya yang menyebabkan terjadinya pendangkalan. Ini juga harus dilakukan pengerukan agar alirannya bisa normal kembali. Kalau tidak hujan sedikit cepat banjir," imbuhnya.

    Pemerintah berupaya agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda darurat. Bantuan diberikan kepada korban bencana sesuai tingkat kerusakan rumah.

    Untuk rumah rusak ringan, bantuan uang tunai Rp 15 juta. Rusak sedang menerima Rp 30 juta. Sementara rumah rusak berat atau hilang, disiapkan hunian sementara (huntara) atau bantuan Rp 1,8 juta selama 3 bulan untuk sewa rumah keluarga/lainnya.

  • Mendagri Tito Ungkap 46 Daerah Bencana Sumatera Masih Butuh Perhatian Serius

    Mendagri Tito Ungkap 46 Daerah Bencana Sumatera Masih Butuh Perhatian Serius

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan perkembangan pemulihan 46 daerah di Sumatera yang terdampak bencana. Menurut Tito, sejumlah wilayah tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut.

    Awalnya, Mendagri Tito mencatat enam daerah di Sumatera dan Aceh tidak mengajukan bantuan untuk penanganan banjir pada akhir November 2025. Ia memberikan apresiasi terhadap kemandirian enam daerah tersebut.

    “Yang sama sekali tidak mengajukan bantuan karena merasa itu hanya banjir sebentar dan sudah selesai, mereka atasi sendiri, saya memberikan apresiasi,” kata Tito Karnavian di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Tito menyebutkan empat daerah di Sumatera Barat (Sumbar) tidak mengajukan bantuan. Diketahui, 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana.

    Daerah-daerah di Sumbar yang tidak mengajukan bantuan adalah Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, dan Kota Bukittinggi. Mereka telah selesai mengatasi dampak bencana secara mandiri.

    “Yaitu Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi. Mereka tidak mengajukan perbantuan apa pun juga karena sudah selesai,” ujarnya.

    Di Sumatera Utara (Sumut), satu daerah yang tidak meminta bantuan adalah Kabupaten Asahan. Sementara itu, Kabupaten Aceh Besar menjadi satu-satunya daerah di Aceh yang tidak mengajukan bantuan.

    Berikut rincian daerah yang tidak mengajukan bantuan:

    Provinsi Jumlah Daerah Nama Daerah
    Sumatera Barat 4 Kabupaten Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto, Kota Bukittinggi
    Sumatera Utara 1 Kabupaten Asahan
    Aceh 1 Kabupaten Aceh Besar

    Total enam daerah tersebut mengurangi jumlah fokus penanganan dari 52 menjadi 46 daerah. Fokus kini beralih ke 46 daerah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

    Wilayah Prioritas Perhatian Mendagri

    Mendagri Tito juga menyoroti daerah-daerah yang masih memerlukan perhatian serius. Di Sumut, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan masih menjadi prioritas.

    Khususnya di Tapanuli Selatan, permasalahan utama adalah terkait penghunian dan pengungsian. Ini menjadi fokus utama dalam proses pemulihan.

    “Yang di Sumatra Barat tinggal dua yang paling utama sekali, Agam dan Padang Pariaman. Kalau mau ditambah yang mendekati normal, Tanah Datar dengan Pesisir Selatan,” ujarnya.

    “Untuk Sumatra Utara, dua yang paling atensi: Tapanuli Tengah dengan Tapanuli Utara. Yang perlu, kalau perlu dimasukkan, Tapanuli Selatan, meskipun saya kemarin barusan ke sana juga kemarin, itu Tapanuli Selatan umumnya masalah penghunian, pengungsian,” tambahnya.

    Delapan daerah di Aceh juga masih menjadi atensi hingga saat ini. Posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Aceh Tamiang.

    “Nah, kalau untuk di Aceh itu yang perlu atensi betul: enam, tapi kalau mau ditambah dua: delapan. Yaitu Tamiang nomor satu, Timur, Utara, Bireuen, kemudian Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues. Meskipun yang lain-lain Nagan Raya, Aceh Tenggara ya ada hal-hal kecil yang perlu kita selesaikan,” pungkas Tito.