Tag: Kementerian Keuangan

  • Masyita Crystallin Pimpin Strategi Ekonomi Danantara Investment Mulai 2026

    Masyita Crystallin Pimpin Strategi Ekonomi Danantara Investment Mulai 2026

    Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, mengakhiri masa tugasnya dan melanjutkan pengabdian di PT Danantara Investment Management (Persero) sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning, efektif mulai 11 Februari 2026.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deny Surjantoro, menyampaikan penugasan ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan dan investasi. Tujuannya untuk mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional.

    "Penugasan ini merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional," kata Deny Surjantoro dalam keterangan tertulis, Jumat (13/2/2026).

    Dengan pengalaman di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan, Masyita diharapkan dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta strategi investasi jangka panjang.

    Selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita Crystallin berperan dalam berbagai agenda reformasi sektor keuangan. Ini termasuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Alih tugas ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas, serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

    "Seluruh proses transisi dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip good governance," tuturnya.

    Apresiasi Kementerian Keuangan

    Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi Masyita Crystallin selama menjabat sebagai Direktur Jenderal SPSK.

    "Meyakini peran barunya (di Danantara) diyakini akan semakin memperkuat orkestrasi kebijakan dan investasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional," imbuhnya.

    Berikut adalah rincian singkat peran Masyita Crystallin di Kementerian Keuangan:

    Jabatan Peran Utama
    Direktur Jenderal SPSK Penguatan stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, harmonisasi kebijakan UU P2SK.

    Dengan penugasan baru ini, diharapkan Masyita Crystallin dapat terus memberikan kontribusi signifikan bagi sektor keuangan Indonesia melalui sinergi kebijakan dan investasi yang lebih kuat.

  • Polemik Anggaran Kapal KKP, Trenggono dan Purbaya Saling Tanggapi

    Polemik Anggaran Kapal KKP, Trenggono dan Purbaya Saling Tanggapi

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran produksi kapal. Anggaran ini disebut-sebut sudah cair namun belum diterima industri galangan.

    Purbaya sebelumnya mengakui kemungkinan dirinya salah terkait informasi anggaran kapal. Menanggapi hal tersebut, Trenggono memberikan respons singkat yang mengisyaratkan permasalahan telah selesai.

    “'That's all Folks. Back to Work ya (Itu saja, teman-teman. Kembali bekerja ya),'” tulis Trenggono dalam unggahan Instagram resminya (@swtrenggono), Rabu (11/2/2026).

    Silang pendapat antara Trenggono dan Purbaya bermula ketika Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair. Namun, industri galangan belum menerima pesanan.

    Pernyataan Purbaya itu dikritik terbuka oleh Trenggono. Ia meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu terkait anggaran tersebut.

    Setelahnya Purbaya kembali angkat bicara usai disentil Trenggono lewat Instagram. Ia mengaku hanya mendapat kabar dari pengusaha galangan bahwa mereka belum mendapat pesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    Padahal anggaran diklaim sudah cair. “'Ya saya nggak tahu, kan dia (KKP) suka promosi kapal banyak. Saya cuma cek ke galangan, ada nggak yang diorder? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu,'” kata Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Klarifikasi Sumber Dana

    Purbaya tidak menampik kemungkinan data yang dimilikinya salah. Sementara itu, Trenggono menjelaskan bahwa dana untuk pembangunan kapal bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris.

    Ia juga meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah anggaran kapal benar-benar sudah cair. Purbaya mengakui kemungkinan kesalahan data.

    “'Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah karena sebagian katanya uangnya ke pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga kan, tetap saja,'” tutur Purbaya.

    Purbaya tidak bisa memastikan besaran anggaran pembangunan kapal yang sudah dicairkan. Dia meminta agar anggaran tersebut segera dibelanjakan.

    “'Saya nggak tahu (anggaran kapal), angkanya berubah-ubah terus. Ya yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah,'” ucap Purbaya.

    Berikut adalah perbandingan beberapa poin penting terkait polemik anggaran ini:

    Poin Perbandingan Klaim Menteri Keuangan (Purbaya) Klarifikasi Menteri KP (Trenggono)
    Status Anggaran Kapal Sudah cair, tapi galangan belum dapat pesanan Dana bersumber dari pinjaman luar negeri Inggris
    Pengecekan Data Mengaku hanya dapat kabar dari pengusaha galangan Meminta Menkeu cek anak buahnya
    Kemungkinan Kesalahan Tidak menampik data miliknya salah Menganggap masalah sudah jelas
    Jumlah Anggaran Tidak bisa memastikan, angkanya berubah-ubah Tidak disebutkan secara spesifik
  • Menkeu Purbaya: Pesanan Kapal KKP Belum Ada di Galangan, Anggaran Pinjaman Lewati Kemenkeu

    Menkeu Purbaya: Pesanan Kapal KKP Belum Ada di Galangan, Anggaran Pinjaman Lewati Kemenkeu

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terkait anggaran kapal yang diklaim sudah cair. Purbaya menyatakan hanya mengecek galangan dan belum menemukan pemesanan kapal.

    "Oh saya nggak tahu, kan dia suka promosi kapal banyak. Saya cuman cek kan ke galangan, ada nggak yang di-order? ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Ya udah," kata Purbaya usai rapat bersama pimpinan DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Purbaya tidak menutup kemungkinan data yang diterimanya salah. Namun, ia menegaskan sebagian uang pinjaman untuk proyek tersebut harus melalui Kementerian Keuangan terlebih dahulu.

    "Yang, yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah. Tapi sebagian katanya uangnya pinjaman. Tapi pinjaman juga nanti kan lewat kita juga," ujarnya.

    Purbaya menambahkan, nilai pinjaman untuk pembuatan kapal belum diketahui secara pasti. Ia menekankan pentingnya program pembuatan kapal segera dilanjutkan oleh Kementerian KP.

    "Saya nggak tahu angkanya berubah-ubah terus. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal, cepat dilanjutkan ke bawah, itu aja," tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menanggapi tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut anggaran kapal dari Kemenkeu sudah cair, namun industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung stafnya di Kemenkeu mengenai anggaran tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, Selasa (10/2/2026).

    Trenggono menjelaskan, proyek pembangunan kapal tersebut sebenarnya didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan dengan kerja sama Inggris.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional yang diselenggarakan Kadin Indonesia. Purbaya heran KKP belum memesan ke galangan Tanah Air, padahal Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran.

    Rencana Pembangunan Kapal dan Sumber Pendanaan

    Perdebatan antara dua menteri ini menyoroti kompleksitas pendanaan proyek infrastruktur nasional. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting:

    Pihak Pernyataan/Klaim Reaksi/Fakta
    Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu) Anggaran kapal sudah cair dari Kemenkeu, namun belum ada pesanan ke galangan. Hanya mengecek galangan, belum menemukan pesanan. Dana pinjaman luar negeri tetap melalui Kemenkeu.
    Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KP) Anggaran belum cair dari Kemenkeu. Proyek didanai pinjaman luar negeri dari Pemerintah Inggris. Meminta Menkeu mengecek bawahannya.
    Kemenkeu Mengucurkan anggaran pengadaan kapal. Bertanggung jawab atas pengelolaan dana pinjaman, termasuk dari luar negeri.
    KKP Berencana membangun 1.500 kapal ikan. Bekerja sama dengan Inggris untuk pendanaan proyek.
  • Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menkeu Purbaya Marah Besar soal Penonaktifan PBI JKN: Jangan Bikin Ribut!

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kemarahannya atas keluhan penonaktifan mendadak status Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Ia menyoroti anggaran yang tidak berkurang namun menimbulkan kegaduhan.

    Purbaya menekankan bahwa penonaktifan bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar tepat sasaran. Meskipun demikian, ia meminta pemutakhiran data tidak menimbulkan keributan di masyarakat.

    "Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI terkait jaminan sosial, Senin (9/2/2026).

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin," tegas Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JKN tidak berlaku instan. Ia menyarankan diberikan jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi intensif kepada masyarakat.

    Dalam periode tersebut, peserta yang dinonaktifkan bisa mengajukan sanggahan. Hal ini jika mereka merasa masih memenuhi kriteria sebagai PBI, yaitu miskin dan rentan.

    Purbaya meminta penentuan jumlah PBI JKN dilakukan hati-hati dan terukur. Ini harus mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program.

    "Jadi kita masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya," ucap Purbaya.

    Data Penonaktifan Peserta PBI JKN

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul melaporkan, 11,53 juta peserta PBI JKN dinonaktifkan sepanjang Januari-Februari 2026. Angka ini meningkat signifikan dari bulan sebelumnya dan memicu kegaduhan.

    "Jadi ini kita alihkan kepada mereka yang lebih memenuhi kriteria sesuai alokasi yang kita miliki," kata Gus Ipul.

    Penonaktifan peserta PBI telah berlangsung bertahap sejak Juni 2025. Sepanjang tahun lalu, tercatat 13,5 juta peserta PBI dinonaktifkan.

    Periode Jumlah Peserta Dinonaktifkan
    Juni – Desember 2025 13,5 Juta
    Januari – Februari 2026 11,53 Juta

    Dari jumlah peserta yang dinonaktifkan tahun lalu, 87.591 orang telah berhasil melakukan reaktivasi. Sisanya beralih ke segmen mandiri atau dibiayai pemerintah daerah (Pemda).

    "Sebenarnya ini penonaktifan yang tepat, atau ada yang langsung diambil alih oleh Pemda bagi daerah yang telah UHC (Universal Health Coverage). Jadi otomatis seluruh keluarganya sudah dibiayai oleh APBD mereka," jelas Gus Ipul.

  • Menkeu Purbaya Soroti Penonaktifan Peserta PBI JK BPJS Kesehatan di Senayan

    Menkeu Purbaya Soroti Penonaktifan Peserta PBI JK BPJS Kesehatan di Senayan

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti polemik penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS. Ia mengingatkan kebijakan penonaktifan agar tidak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan.

    Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Ia menjelaskan, perubahan data PBI JK bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program.

    "Agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu, jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan," kata Purbaya.

    Purbaya mengusulkan penonaktifan peserta PBI JK bisa dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku. Ia menyarankan pemberian jangka waktu 2-3 bulan disertai sosialisasi kepada masyarakat.

    "Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan untuk membayar di tempat lain atau gimana," katanya.

    Menkeu Purbaya mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak merugikan peserta yang tengah menjalani pengobatan. Ia menilai penonaktifan mendadak justru merugikan negara dan mencoreng citra pemerintah.

    "Tapi jangan sampai yang sudah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol ya," katanya.

    "Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," sambung dia.

    Prinsip Penentuan Jumlah Peserta JKN

    Lebih lanjut, ia mengatakan penentuan jumlah peserta PBI JK harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Ini dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penentuan dan pengelolaan PBI JK menurut Purbaya:

    Aspek Keterangan
    Ketepatan Sasaran Memastikan bantuan diterima oleh masyarakat miskin dan tidak mampu.
    Kemudahan Akses Memastikan peserta mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan birokrasi.
    Keberlanjutan Program Menjaga stabilitas dan efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional.
    Sosialisasi Pemberitahuan dini kepada peserta yang dinonaktifkan.

    "Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada, kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98 (juta). Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu," katanya.

    Fokus Permasalahan PBI JK Bukan Anggaran

    Purbaya menilai persoalan utama dalam kisruh PBI JK bukan terletak pada anggaran. Namun, pada aspek operasional, manajemen, dan sosialisasi yang harus segera dibenahi.

    "Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung, ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulkan," kata Purbaya.