Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah terlibat dalam rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India yang diinisiasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap sorotan publik terkait potensi dampak negatif terhadap industri otomotif dalam negeri.
PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India dengan total anggaran Rp 24,66 triliun. Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih.
Perusahaan tersebut telah meneken kontrak pengadaan dengan dua produsen otomotif India. Mahindra akan memasok 35 ribu unit Scorpio pikap, sementara Tata Motors akan menyediakan 70 ribu unit, terdiri dari 35 ribu unit Yodha Pikap dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.
Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa narasi yang menyebut Kemhan menjadi beking impor tersebut tidak benar. Hal ini disampaikan Rico saat dikonfirmasi pada Kamis (26/2/2026).
"Menanggapi informasi yang berkembang di ruang publik, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memandang perlu menyampaikan penjelasan, agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman," kata Rico Ricardo Sirait.
Rico menjelaskan bahwa kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan merupakan hibah untuk mendukung penanganan bencana di Aceh dan tidak terkait dengan pengadaan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Kendaraan hibah tersebut, menurutnya, digunakan untuk mempercepat mobilitas logistik dan bantuan di lapangan.
"Kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan dari PT Agrinas, merupakan hibah kemanusiaan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh," ujarnya.
"Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat mobilitas di lapangan, agar distribusi bantuan, evakuasi warga, serta dukungan logistik bagi masyarakat terdampak, dapat dilakukan lebih cepat," lanjutnya.
Lebih lanjut, Rico memastikan bahwa setiap dukungan yang diterima Kemhan akan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak dan dikelola secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mendorong penundaan impor 105 ribu pikap tersebut. Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membahas hal ini lebih rinci setelah kunjungan kerja ke luar negeri.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty juga menyoroti pengadaan ini, mengingatkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron juga setuju dengan penundaan impor mobil pikap dari India untuk kegiatan operasional Koperasi Merah Putih. Ia menyebut pengadaan ini tidak pernah dibahas rinci di DPR.
Ekonom Senior INDEF Didik Rachbini menilai impor sebesar itu berpotensi menekan neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran, serta memengaruhi sektor ekspor otomotif RI.
Menanggapi dorongan penundaan, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan untuk menunda impor tersebut.
"Karena saya ini kan BUMN, saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah di sini kan pasti kepada pemerintah dan rakyat. Jadi kami hanya kami setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," ujar Joao.
"Selama negara berpihak, mendukung apa yang kami lakukan, akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risikonya," sambungnya.


