Tag: Kemhan

  • Kemhan Bantah Terlibat Impor 105 Ribu Mobil Pikap India

    Kemhan Bantah Terlibat Impor 105 Ribu Mobil Pikap India

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah terlibat dalam rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India yang diinisiasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Penegasan ini muncul sebagai respons terhadap sorotan publik terkait potensi dampak negatif terhadap industri otomotif dalam negeri.

    PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India dengan total anggaran Rp 24,66 triliun. Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih.

    Perusahaan tersebut telah meneken kontrak pengadaan dengan dua produsen otomotif India. Mahindra akan memasok 35 ribu unit Scorpio pikap, sementara Tata Motors akan menyediakan 70 ribu unit, terdiri dari 35 ribu unit Yodha Pikap dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.

    Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait menegaskan bahwa narasi yang menyebut Kemhan menjadi beking impor tersebut tidak benar. Hal ini disampaikan Rico saat dikonfirmasi pada Kamis (26/2/2026).

    "Menanggapi informasi yang berkembang di ruang publik, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memandang perlu menyampaikan penjelasan, agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak terjadi kesalahpahaman," kata Rico Ricardo Sirait.

    Rico menjelaskan bahwa kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan merupakan hibah untuk mendukung penanganan bencana di Aceh dan tidak terkait dengan pengadaan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Kendaraan hibah tersebut, menurutnya, digunakan untuk mempercepat mobilitas logistik dan bantuan di lapangan.

    "Kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan dari PT Agrinas, merupakan hibah kemanusiaan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh," ujarnya.

    "Bantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat mobilitas di lapangan, agar distribusi bantuan, evakuasi warga, serta dukungan logistik bagi masyarakat terdampak, dapat dilakukan lebih cepat," lanjutnya.

    Lebih lanjut, Rico memastikan bahwa setiap dukungan yang diterima Kemhan akan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak dan dikelola secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

    Sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, mendorong penundaan impor 105 ribu pikap tersebut. Dasco mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membahas hal ini lebih rinci setelah kunjungan kerja ke luar negeri.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty juga menyoroti pengadaan ini, mengingatkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

    Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron juga setuju dengan penundaan impor mobil pikap dari India untuk kegiatan operasional Koperasi Merah Putih. Ia menyebut pengadaan ini tidak pernah dibahas rinci di DPR.

    Ekonom Senior INDEF Didik Rachbini menilai impor sebesar itu berpotensi menekan neraca perdagangan dan memperburuk neraca pembayaran, serta memengaruhi sektor ekspor otomotif RI.

    Menanggapi dorongan penundaan, Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan untuk menunda impor tersebut.

    "Karena saya ini kan BUMN, saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah di sini kan pasti kepada pemerintah dan rakyat. Jadi kami hanya kami setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," ujar Joao.

    "Selama negara berpihak, mendukung apa yang kami lakukan, akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risikonya," sambungnya.

  • Kemhan Bantah Bekingi Impor Pikap Mahindra untuk Koperasi Desa

    Kemhan Bantah Bekingi Impor Pikap Mahindra untuk Koperasi Desa

    Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengeluarkan bantahan terkait isu yang menyebutkan adanya bekingan impor 105 ribu mobil pikap merek India dari PT Agrinas Pangan Nusantara. Mobil-mobil tersebut rencananya akan digunakan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.

    Brigjen Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan, memberikan klarifikasi pada Kamis (26/2/2026) untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat.

    Menurut Rico, kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan sebelumnya merupakan hibah murni sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan bencana di Aceh. Kendaraan tersebut dimanfaatkan untuk mempercepat mobilitas logistik dan bantuan di lapangan.

    "Kendaraan Mahindra Scorpio yang diterima Kemhan dari PT Agrinas, merupakan hibah kemanusiaan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh," ujarnya.

    Rico menegaskan bahwa hibah tersebut tidak terkait dengan rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

    "Penerimaan hibah itu juga berdiri sendiri dan tidak masuk dalam proses pengadaan maupun pembelian 105.000 unit kendaraan oleh Agrinas yang diberitakan di sejumlah media," ujarnya.

    Kemhan, dalam hal ini, hanya berperan sebagai penerima hibah dan akan memanfaatkannya sepenuhnya untuk kepentingan kemanusiaan serta penanganan darurat bencana.

    "Kemhan memastikan setiap dukungan yang diterima diarahkan untuk membantu masyarakat terdampak, serta dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

    Sebagai informasi, PT Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India, merek Mahindra dan Tata Motors, yang diperuntukkan bagi Koperasi Desa Merah Putih.

    Agrinas telah menandatangani kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun, meliputi 105 ribu unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India.

    Mahindra akan memasok 35 ribu unit Scorpio Pick Up, sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri dari 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad telah meminta pemerintah untuk menunda rencana impor ini sementara waktu, menunggu pembahasan lebih lanjut oleh Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden juga diharapkan akan mempertimbangkan kesiapan perusahaan dalam negeri sebelum mengambil keputusan.

    "Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

  • 4.000 ASN Ikut Pelatihan Komponen Cadangan Mulai April 2026

    4.000 ASN Ikut Pelatihan Komponen Cadangan Mulai April 2026

    Sebanyak 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengikuti pelatihan untuk menjadi bagian dari Komponen Cadangan (Komcad). Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa partisipasi dalam program ini bersifat sukarela.

    Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, Karo Infohan Setjen Kemhan, menyampaikan bahwa pelatihan Komcad ini tidak bersifat wajib. "Sifatnya tetap menjadi bagian dari sukarela. Syarat-syaratnya adalah sukarela. Sehingga tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan sebagainya, tidak ada," kata Rico di Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2026).

    Kemhan memberikan kuota bagi setiap kementerian, namun keputusan akhir terkait jumlah ASN yang mengikuti pelatihan berada di tangan masing-masing kementerian. Selain itu, akan ada proses seleksi untuk memastikan peserta memenuhi syarat.

    Menurut Rico, seleksi akan mempertimbangkan jumlah sumber daya manusia di setiap kementerian. Misalnya, kementerian A dengan 1.000 pegawai mungkin mendapat kuota 50 orang, sementara kementerian B dengan 500 pegawai mendapat kuota 10 orang.

    Tujuan seleksi adalah memastikan kesehatan dan kondisi fisik peserta memungkinkan untuk mengikuti pelatihan. Sementara itu, penentuan gender peserta diserahkan kepada masing-masing instansi atau kementerian.

    Pelatihan Komcad bagi ASN ini direncanakan mulai April 2026 dan dibagi menjadi dua gelombang. Setiap gelombang akan diikuti oleh 2.000 ASN dengan durasi pelatihan selama satu setengah bulan.

    "Jadi gelombang pertama 2.000 orang, kemudian dilaksanakan satu bulan setengah. Dilanjutkan gelombang kedua 2.000 orang untuk satu bulan setengah berikutnya," tutur Rico.

    Sebelumnya, Menhan Sjafrie menyampaikan rencana pelatihan 4.000 ASN Jakarta sebagai Komcad pada Sabtu (31/1) lalu. Pelatihan dasar militer akan diberikan kepada ASN berusia 18-35 tahun.