Aparatur Sipil Negara (ASN) diajak untuk bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) melalui surat Menteri PAN-RB Nomor B/22/M.SM.00.00/2026 yang terbit pada 20 Februari 2026. Pemerintah, melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan), memastikan bahwa ASN yang terlibat akan menerima uang saku dan gaji.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal Menhan pada 11 Februari 2026, terkait permohonan penerbitan surat rekomendasi mengikuti Latsarmil Komcad, serta sejalan dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Pegawai ASN sebagai Komcad dalam mendukung upaya pertahanan negara.
Menurut surat tersebut, partisipasi ASN dalam pelatihan dasar kemiliteran adalah wujud dukungan terhadap pertahanan negara, yang selaras dengan nilai BerAKHLAK, ideologi Pancasila, dan UUD 1945. Para pejabat pembina kepegawaian diharapkan merekomendasikan ASN yang memenuhi syarat administrasi dan kompetensi sebagai Komcad.
"Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk bergabung ke dalam Komponen Cadangan Nasional. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagian yang diharapkan bergabung dalam Komponen Cadangan," tulis poin pertama dalam surat tersebut, dikutip Jumat (27/2/2026).
ASN yang direkomendasikan dan mengikuti pelatihan dasar militer harus memenuhi kriteria seperti usia 18-35 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal dari kepolisian.
Setelah lulus seleksi administrasi dan kompetensi, calon komponen cadangan wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 1,5 bulan atau sekitar 45 hari. Selama pelatihan, ASN akan mendapatkan uang saku, perlengkapan lapangan, rawatan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Mereka juga tetap menerima gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan jabatan.
"Tetap menerima atas gaji dan tunjangan kinerja dan tunjangan jabatan, seperti ketika menjalankan tugas kedinasan di instansinya," tulis poin keenam.
Pelatihan dasar kemiliteran Komcad setara dengan 300 jam pelajaran (JP) dalam pengembangan kompetensi, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Ini memenuhi kewajiban Indeks Profesionalitas (IP) ASN yang mewajibkan 20 JP setiap tahunnya.
Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Komite Talenta diharapkan memberikan pertimbangan positif dengan kinerja lebih tinggi sebagai pengakuan atas kemampuan dan kompetensi ASN sebagai Komcad. Hal ini membuka kesempatan pengembangan karir dan talenta agar dapat menjadi role model bagi ASN lainnya.
