Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah melakukan verifikasi data penerima manfaat program Desa Berdaya. Program ini menyasar ribuan kepala keluarga (KK) miskin ekstrem melalui pendekatan transformatif.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tahap awal program menargetkan 106 desa miskin ekstrem.
Implementasi tahap pertama di 40 desa menjangkau lebih dari 7.250 KK di NTB.
Program Desa Berdaya tematik akan menyasar sekitar 19.000 jiwa. Mereka akan didampingi secara intensif selama dua tahun ke depan. Pendataan ini masih dalam tahap awal.
"Nanti akan menyasar sekitar 19.000 jiwa yang akan didampingi secara intensif selama dua tahun. Ini yang masuk data miskin ekstrim masih pendataan," kata Nelly, Senin (9/2/2026).
Nelly menambahkan, program Desa Berdaya tematik sudah mulai berjalan. Pemerintah masih menunggu umpan balik dari kepala desa terkait rencana penggunaan anggaran.
"Untuk program desa berdaya tematik, kami menunggu feedback dari masing-masing kepala desa untuk pencairan anggarannya, biar jelas anggarannya ini untuk apa dan buat apa di desa," jelasnya.
Anggaran dan Tahapan Pencairan
Pemerintah memastikan dana program Desa Berdaya sudah disiapkan. Namun, eksekusi belum bisa dilakukan sebelum data benar-benar final.
"Anggarannya sudah ada, tapi tidak mungkin kita eksekusi kalau datanya belum clear," ujar Nelly.
Nelly menargetkan pendataan rampung bulan ini. Selanjutnya, pada Maret akan dilakukan kelengkapan administrasi dan verifikasi lanjutan.
Berikut adalah lini masa perkiraan pelaksanaan program Desa Berdaya:
| Tahap | Waktu | Deskripsi |
|---|---|---|
| Pendataan | Februari 2026 | Pendataan awal penerima manfaat miskin ekstrem |
| Administrasi & Verifikasi Lanjutan | Maret 2026 | Penyelesaian kelengkapan administrasi dan verifikasi data final |
| Eksekusi Program | April 2026 | Dimulainya pelaksanaan program di lapangan |
| Pencairan Anggaran | Juli 2026 | Pencairan dana program Desa Berdaya |
Eksekusi program direncanakan mulai April. Program ini masuk kategori bantuan sosial dan bantuan keuangan.
Pemerintah masih melakukan berbagai persiapan teknis. "Pencairan anggaran diperkirakan baru dapat dilakukan pada triwulan kedua, sekitar Juli," katanya.
Prinsip Kehati-hatian dalam Pencairan
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB, Nursalim, mengatakan anggaran belum dicairkan karena masih dalam proses pendataan dan pendampingan di tiap desa.
"Setelah itu baru bisa dicairkan agar produktif bantuan itu," kata Nursalim.
Nursalim menegaskan anggaran sudah tersedia. Namun, besaran anggaran Desa Berdaya tersebut belum bisa dibocorkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB Tahun 2026.
"Sudah ada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan terlaksana proses kegiatan ya kita bayar," ujarnya.
Pencairan anggaran mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
"Kalau langsung dikasih tanpa pendamping takutnya tidak berdampak," tandasnya.

