Tag: kendaraan

  • Korlantas Polri Terbitkan E-BPKB dengan Chip RFID dan QR Code

    Korlantas Polri Terbitkan E-BPKB dengan Chip RFID dan QR Code

    Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor elektronik atau E-BPKB. Inovasi ini menghadirkan BPKB dalam format fisik yang lebih ringkas dan dilengkapi teknologi canggih.

    Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol. Wibowo menjelaskan bahwa E-BPKB dilengkapi dengan teknologi tinggi, yaitu chip RFID dan QR Code.

    "Secara fisik, E-BPKB tetap berbentuk buku dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan BPKB generasi sebelumnya. Dokumen ini dilengkapi teknologi keamanan tingkat tinggi berupa chip RFID dan QR Code yang dirancang untuk meminimalkan risiko pemalsuan, kehilangan, maupun penyalahgunaan data," kata Wibowo dikutip Antara.

    E-BPKB memiliki sistem elektronik yang lebih aman, cepat, dan transparan. Seluruh data kendaraan bermotor beserta identitas pemilik tersimpan secara digital dan terintegrasi dalam sistem kepolisian.

    Kemudahan Administrasi

    E-BPKB menyederhanakan urusan administrasi kendaraan bermotor. Proses balik nama, mutasi, serta perubahan data kendaraan menjadi lebih mudah.

    Pengecekan data kendaraan dapat dilakukan secara elektronik dengan lebih cepat. Riwayat status kendaraan pun mudah ditelusuri. Pemilik kendaraan juga dapat mengakses data kendaraannya secara digital melalui smartphone yang memiliki fitur NFC.

    Penggantian dokumen BPKB yang hilang atau rusak dapat dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi jaminan keabsahan dan legalitas kepemilikan kendaraan.

    Dukung Tugas Kepolisian

    E-BPKB menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas tugas kepolisian, khususnya dalam pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan validitas dan akurasi data kendaraan bermotor.

    Berikut ini tabel perbedaan antara BPKB konvensional dan E-BPKB:

    Fitur BPKB Konvensional E-BPKB
    Bentuk Fisik Buku besar Buku lebih kecil
    Keamanan Rentan pemalsuan Chip RFID dan QR Code
    Penyimpanan Data Manual Digital terintegrasi
    Administrasi Lebih rumit Lebih sederhana
    Akses Data Terbatas Akses digital via NFC

    Dengan adanya E-BPKB, diharapkan pelayanan kepolisian semakin profesional, modern, dan terpercaya.

    "Melalui E-BPKB, kami berharap pelayanan kepolisian semakin profesional, modern, dan terpercaya. Ini adalah wujud nyata komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital yang berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujar Wibowo.

  • Pajak Kendaraan di Jawa Tengah Naik Drastis, Ini Alasan di Balik Kenaikan

    Pajak Kendaraan di Jawa Tengah Naik Drastis, Ini Alasan di Balik Kenaikan

    Kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Tengah menjadi sorotan di media sosial. Banyak pemilik kendaraan, baik motor maupun mobil, mengeluhkan lonjakan tarif yang cukup drastis.

    Sebagai contoh, pajak motor yang sebelumnya sekitar Rp 130 ribu kini melonjak menjadi Rp 170 ribu. Sementara itu, pajak mobil juga naik signifikan dari Rp 3 jutaan menjadi Rp 6 juta.

    Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah menjelaskan bahwa kenaikan ini bukan tanpa alasan. Hal tersebut disebabkan oleh penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Opsen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    "Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di Jawa Tengah dihitung sebesar 1,74 persen dari nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB yang terdiri dari tarif provinsi sebesar 1,05 persen dan opsen pajak sebesar 66 persen. Jadi kenaikan pajak masyarakat akibat opsen ini kurang lebih 16 persen," demikian dijelaskan pada unggahan Instagram Bapenda Jateng.

    Opsen yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan ini akan langsung diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dana ini akan digunakan untuk berbagai kepentingan publik.

    Penggunaan opsen bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur seperti jembatan, meningkatkan layanan publik, serta membiayai program-program kesejahteraan masyarakat lainnya.

    Dasar Hukum dan Tarif Progresif

    Penetapan tarif pajak kendaraan di Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk kepemilikan kendaraan pertama, tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05 persen.

    Sementara itu, untuk kepemilikan kedua dan seterusnya, dikenakan tarif progresif berdasarkan nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

    Berikut adalah rincian tarif progresif PKB di Jawa Tengah:

    Kepemilikan Ke- Tarif PKB
    Kedua 1,40 %
    Ketiga 1,75 %
    Keempat 2,10 %
    Kelima dan seterusnya 2,45 %

    Opsen Pajak Daerah ini menggantikan mekanisme bagi hasil pajak provinsi, yaitu PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kepada kabupaten/kota. Dengan penerapan opsen ini, bagian pajak yang menjadi hak kabupaten/kota dapat langsung diterima saat wajib pajak melakukan pembayaran kepada pemerintah provinsi.