Tag: Kepala Sekolah

  • Bupati Nunukan Ajukan Rekomendasi Pemecatan Kepala Sekolah Diduga Terlibat Penganiayaan di Sebatik

    Bupati Nunukan Ajukan Rekomendasi Pemecatan Kepala Sekolah Diduga Terlibat Penganiayaan di Sebatik

    Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian menyoroti kasus dugaan penganiayaan dan arogansi kepala sekolah (kepsek) di Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara). Lalu menegaskan sanksi tegas harus diberikan jika kepsek terbukti bersalah.

    Lalu Hadrian memandang langkah Bupati Nunukan meminta rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah keseriusan. Ini bertujuan menegakkan disiplin dan etika di lingkungan pendidikan.

    Setiap keputusan harus menjunjung tinggi keadilan dan hukum yang berlaku. Penanganan kasus ini menurutnya wajib dilakukan secara objektif.

    "Jika melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan terbukti terjadi penganiayaan, arogansi atau diskriminasi oleh kepala sekolah, maka sanksi hingga pemberhentian layak diberikan," kata Lalu, Rabu (11/2/2026).

    Proses hukum pidana harus tetap berjalan. Sanksi disiplin kepegawaian diberikan secara proporsional. Hak-hak korban juga harus dipulihkan sepenuhnya, termasuk hak bekerja dan hak kesejahteraan.

    Apabila dugaan tersebut belum terbukti, pihak yang bersangkutan harus diberikan hak pembelaan sesuai prinsip hukum yang adil. Pendidikan wajib aman dan bebas dari kekerasan.

    "Pada prinsipnya, kami berpihak pada perlindungan martabat dan hak guru serta mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi," ujarnya.

    Pemerintah Kabupaten Nunukan mengambil langkah tegas terkait kasus dugaan penganiayaan dan arogansi oknum kepala sekolah di Kecamatan Sebatik. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian jabatan ke BKN.

    Surat bernomor R/101/MPEKASN.800.1.3.3 tertanggal 6 Februari 2026 itu ditujukan langsung kepada Kepala BKN di Jakarta. Dokumen tersebut merujuk pada usulan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Nunukan Nomor 106/DISDIK-V/820/I12026.

    Kadisdik Nunukan Akhmad membenarkan adanya proses tersebut. Langkah ini merupakan bentuk sanksi disiplin dan respons pemerintah daerah terhadap isu yang meresahkan dunia pendidikan setempat.

    "Intinya apa yang dilakukan oleh Bupati itu sudah betul. Apalagi terkait dengan adanya isu yang berkembang ini," ujar Akhmad dilansir detikKalimantan, Senin (9/2).

    Rincian Kasus Dugaan Penganiayaan

    Kasus ini melibatkan dugaan penganiayaan dan arogansi oleh seorang kepala sekolah. Komisi X DPR dan Pemerintah Kabupaten Nunukan menunjukkan keseriusan dalam penanganannya.

    Langkah Bupati Irwan Sabri mengirimkan surat ke BKN menunjukkan komitmen Pemkab Nunukan. Ini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas kekerasan.

    Pihak Terkait Tindakan/Pernyataan
    Lalu Hadrian (Wakil Ketua Komisi X DPR) Menyoroti kasus, meminta sanksi tegas jika terbukti bersalah, mendukung perlindungan guru dan ekosistem pendidikan aman.
    Irwan Sabri (Bupati Nunukan) Mengirim surat permohonan rekomendasi pemberhentian kepsek ke BKN.
    Akhmad (Kadisdik Nunukan) Membenarkan proses tersebut sebagai sanksi disiplin dan respons pemerintah daerah.
    Badan Kepegawaian Negara (BKN) Penerima rekomendasi pemberhentian jabatan kepsek.
  • Bupati Nunukan Ajukan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Sekolah Terlibat Dugaan Penganiayaan

    Bupati Nunukan Ajukan Rekomendasi Pemberhentian Kepala Sekolah Terlibat Dugaan Penganiayaan

    Pemerintah Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mengambil tindakan tegas atas kasus dugaan penganiayaan dan arogansi oknum Kepala Sekolah di Kecamatan Sebatik. Bupati Nunukan, Irwan Sabri, telah mengirimkan surat permohonan rekomendasi pemberhentian jabatan Kepala Sekolah tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Surat bernomor R/101/MPEKASN.800.1.3.3 tertanggal 6 Februari 2026 itu ditujukan kepada Kepala BKN di Jakarta. Pengajuan ini merujuk pada usulan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Akhmad, membenarkan adanya proses rekomendasi pemberhentian ini. Langkah tersebut merupakan bentuk sanksi disiplin dan respons pemerintah daerah.

    Tindakan ini juga menanggapi isu yang meresahkan dunia pendidikan setempat. "Intinya apa yang dilakukan oleh Bupati itu sudah betul. Apalagi terkait dengan adanya isu yang berkembang ini," ujar Akhmad, Senin (9/2/2026).

    Akhmad menjelaskan, 'pemberhentian' yang dimaksud dalam surat rekomendasi bukan pemecatan dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ini adalah pemberhentian dari tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

    "Jadi intinya bukan pemberhentian dari PNS-nya ya. Guru itu kan, kepala sekolah itu kan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah jadi guru itu sudah biasa," tegas Akhmad.

    Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen menjaga integritas dan etika di lingkungan pendidikan. Tindakan tegas ini diharapkan menjadi pelajaran penting.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait proses rekomendasi pemberhentian:

    Aspek Keterangan
    Pihak Pengaju Bupati Nunukan Irwan Sabri
    Pihak Tujuan Kepala BKN di Jakarta
    Nomor Surat R/101/MPEKASN.800.1.3.3
    Tanggal Surat 6 Februari 2026
    Dasar Usulan Usulan Kadisdik Nunukan Nomor 106/DISDIK-V/820/I12026
    Jenis Pemberhentian Pemberhentian tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah

    Dampak Keputusan Terhadap Pendidikan

    Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap disiplin pegawai. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang memegang jabatan strategis di bidang pendidikan.

    Diharapkan, langkah ini akan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Selain itu, diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme.