KGPH Purbaya atau Pakubuwono (PB) XIV Purbaya kini resmi menyandang nama Sri Susuhunan Pakubuwono XIV. Perubahan nama ini tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) setelah diproses di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Solo.
Perubahan identitas ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Solo nomor 178/Pdt.P/2025/PN Skt. Putusan tersebut secara resmi mengizinkan pergantian nama dari KGPH Purbaya menjadi Pakubuwono Empat Belas.
Purbaya menyatakan bahwa perubahan nama ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya hadir ke Dispendukcapil untuk memproses sesuai prosedur yang ada.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk mengurus dokumen kependudukan. Ini adalah bagian dari hak sipil yang dijamin oleh negara.
"Ya sesuai ini aturan," kata Purbaya saat ditanya mengenai perubahan nama tersebut, Kamis (12/2/2026).
Purbaya menjelaskan bahwa kunjungannya ke Dukcapil merupakan bagian dari proses warga negara mengurus kependudukan. Ia menegaskan tidak ada perasaan lega secara khusus.
"Dalam rangka ke Dukcapil, proses sebagai warga negara mengurus kependudukan. (Lega?) Nggak lah, ya kan semua warga negara berhak mengurus kependudukan," ucapnya.
Proses perubahan nama seseorang atau entitas di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan. Ini mencakup persyaratan administratif dan hukum yang harus dipenuhi.
| Undang-Undang | Pasal | Pokok Aturan |
|---|---|---|
| UU No. 30 Tahun 2014 | Pasal 7 ayat (1) | Dasar hukum perubahan nama dan data kependudukan. |
| Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2019 | Berbagai Pasal | Petunjuk teknis lebih lanjut mengenai administrasi kependudukan. |
| UU Administrasi Kependudukan | (Umum) | Pengaturan menyeluruh tentang pencatatan sipil. |
Kepala Dispendukcapil Solo, Agung Hendratno, mengonfirmasi bahwa perubahan nama tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal ini menegaskan bahwa prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Implikasi Perubahan Nama
Perubahan nama ini memiliki implikasi hukum dan administrasi yang luas. Semua dokumen identitas pribadi harus disesuaikan, termasuk KTP, kartu keluarga, dan paspor.
Selain itu, perubahan nama juga mungkin berdampak pada dokumen-dokumen lain seperti sertifikat kepemilikan aset atau surat-surat penting lainnya. Penyesuaian ini memastikan konsistensi data diri di seluruh sistem pemerintahan.


