Tag: Keraton Solo

  • GKR Timoer Rumbay Persilakan Audit Dana Hibah Keraton Solo

    GKR Timoer Rumbay Persilakan Audit Dana Hibah Keraton Solo

    GKR Panembahan Timoer Rumbay, Pengageng Sasana Wilapa Paku Buwono XIV Purbaya, menyambut baik keinginan Lembaga Dewan Adat (LDA) untuk mengaudit dana hibah Keraton Solo. Rumbay menyatakan tidak keberatan jika audit tersebut dilakukan.

    "Monggo, monggo, dengan senang hati kalau saya," kata Rumbay dihubungi awak media, Selasa (10/2/2026).

    Rumbay menjelaskan bahwa ia tidak pernah melihat dana hibah Keraton Solo, baik saat berada di kubu LDA maupun setelah bergabung dengan kubu Paku Buwono XIII.

    "Karena saya dulu ketika di kubu Gusti Moeng (Ketua LDA GRAy Koes Moertiyah), saya juga tidak pernah melihat gitu dan saya tidak mengerti itu. Jangankan menerima, melihat uangnya saja saya, saya belum pernah. Di tempatnya Sinuhun juga begitu, saya juga belum pernah menerima dana hibah, melihat saja juga belum pernah," ujarnya.

    Putri tertua Paku Buwono XIII ini sampai melakukan pengecekan langsung ke Semarang untuk memastikan informasi mengenai dana hibah. Hasilnya, pihak Paku Buwono XIII ternyata selalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama delapan tahun.

    "Tapi, ketika dinalar dan kami cek, saya itu sampai datang ke Semarang untuk memastikan. Apakah benar itu ada di rekening pribadi dan apakah benar LPJ itu tidak dibuat. Itu saya sampai ngecek sendiri waktu itu," bebernya.

    Ia menambahkan, logikanya pemerintah tidak akan terus mengucurkan dana hibah selama delapan tahun tanpa LPJ. Adanya LPJ menjadi alasan Rumbay tidak keberatan dengan audit pemerintah.

    "Nah, itu ternyata, ternyata ya kebenarannya ya LPJ dibuat dan logikanya saja selama 8 tahun dana hibah itu terkucur, itu kalau tidak ada LPJ kan pemerintah yang salah berarti dikucurkan terus, benar enggak," sambungnya.

    "Ya, ada LPJ ya, kami juga. Jadi, kalau mau diaudit monggo, enggak apa-apa, kan kalau dari kami begitu," ucapnya.

    Tanggapan Mengenai Badan Baru Keraton Solo

    Saat ditanya mengenai adanya badan baru Pelaksana Keraton Solo yang dipimpin KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, Rumbay enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku sedang fokus pada proses audiensi dengan DPR.

    "Enggak, saya belum bisa menanggapi itu ya, karena kan kami sedang berproses untuk audiensi dengan DPR paling. Ya, paling tidak untuk meninjau kembali SK tersebut," pungkasnya.

    Lembaga Dewan Adat (LDA) sebelumnya menyoroti dana hibah Keraton Solo yang masuk ke rekening pribadi Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII. LDA meminta agar dana tersebut diaudit.

    Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, menjelaskan bahwa LDA pernah menerima dana hibah antara tahun 2007 hingga 2009. Setelah itu, dana hibah diterima oleh Paku Buwono XIII.

    "Waktu itu saya anggota DPR, jadi yang mengelola adalah kantor Sasana Wilapa, itu bendahara. Itu selalu didatangi BPK untuk diaudit. Kalau enggak keliru, saya hanya pernah mendapat atau keraton mendapat sebelum kita diusir itu hanya tiga kali, tahun 2007 hingga 2009," katanya ditemui di Keraton Solo, Senin (9/2).

    Kronologi Penerimaan Dana Hibah Menurut LDA

    Setelah tahun 2009, Gusti Moeng menyebut terjadi gejolak di Keraton Solo yang menyebabkan LDA keluar dari keraton. Mereka kemudian menggugat pada tahun 2011 dan memenangkan gugatan.

    "Setelah itu kan ada masalah. Ada masalah, ada rekonsiliasi, ada ini, akhirnya kita malah enggak terima. Terus kita gugat di tahun 2011 itu dan menang, baru dicairkan di tahun 2015. Setelah itu, kami diminta untuk mengajukan lagi proposal untuk di dalam dan beberapa upacara adat di keraton di tahun 2016," ungkapnya.

    Gusti Moeng menyatakan bahwa dana hibah mulai diterima ke rekening Sinuhun Paku Buwono XIII sejak tahun 2017 hingga 2025. Oleh karena itu, ia mendukung penuh adanya audit penerimaan dana hibah tersebut.

    "Iya, pasti saya mendukung. Saya kebetulan juga pernah jadi DPR yang di mana di situ anggaran yang kami bahas. Nah, dan ini ada penyimpangan seperti itu, pastinya harus diaudit. (Penerimaan sejak kapan) 2017 sampai 2025," pungkasnya.

    Berikut adalah ringkasan kronologi penerimaan dana hibah Keraton Solo menurut keterangan yang ada:

    Tahun Penerima Dana Hibah Keterangan
    2007-2009 LDA (Kantor Sasana Wilapa) Dana hibah diterima dan diaudit oleh BPK
    2010 Gejolak internal keraton, LDA keluar
    2011 LDA menggugat dan memenangkan gugatan
    2015 LDA Dana hibah dicairkan kembali setelah gugatan
    2016 LDA Mengajukan proposal untuk upacara adat
    2017-2025 Sinuhun Paku Buwono XIII Penerimaan dana hibah melalui rekening pribadi
  • LDA Minta Dana Hibah Keraton Solo ke Rekening PB XIII Diaudit

    LDA Minta Dana Hibah Keraton Solo ke Rekening PB XIII Diaudit

    Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo menyoroti aliran dana hibah Keraton Solo yang diduga masuk ke rekening pribadi Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII. LDA mendesak agar dana tersebut segera diaudit.

    Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, mengungkapkan bahwa LDA sempat mengelola dana hibah Keraton Solo dari tahun 2007 hingga 2009. Setelah periode itu, dana hibah beralih ke PB XIII.

    Gusti Moeng menjelaskan, selama LDA mengelola, dana hibah selalu diaudit oleh BPK. "Waktu itu saya anggota DPR, jadi yang mengelola adalah kantor Sasana Wilapa, itu bendahara. Itu selalu didatangi BPK untuk diaudit. Kalau enggak keliru, saya hanya pernah mendapat atau keraton mendapat sebelum kita diusir itu hanya tiga kali, tahun 2007 hingga 2009," katanya ditemui di Keraton Solo, Senin (9/2/2026).

    Setelah tahun 2009, keraton dilanda gejolak internal. Hal ini menyebabkan LDA harus keluar dari Keraton Solo. "Setelah itu kan ada masalah. Ada masalah, ada rekonsiliasi, ada ini, akhirnya kita malah enggak terima," ungkapnya.

    LDA kemudian melayangkan gugatan pada tahun 2011 dan memenangkan perkara tersebut. Dana hibah baru dicairkan pada tahun 2015. "Terus kita gugat di tahun 2011 itu dan menang, baru dicairkan di tahun 2015," ujar Gusti Moeng.

    Pada tahun 2016, LDA diminta untuk mengajukan proposal lagi untuk kegiatan keraton. Anggaran dari DPRD Provinsi Jawa Tengah bertambah dari Rp 1,3 miliar menjadi Rp 1,4 miliar. Namun, dana tersebut tidak pernah diterima oleh LDA.

    "Nah, waktu kita mengajukan dan digedok oleh DPRD provinsi itu dan diiyakan, malah tambah dari Rp 1,3 miliar jadi Rp 1,4 miliar. Tapi itu tidak pernah kami terima karena kita di tahun 2017 yang mestinya menerima itu sudah disuruh keluar," terang Gusti Moeng.

    Menurut Gusti Moeng, informasi dari Pemprov Jawa Tengah menyebutkan bahwa dana hibah langsung disalurkan ke rekening pribadi Sinuhun PB XIII. "Jadi, setahu saya dari informasi yang saya dapat dari Pemprov bahwa itu langsung diberikan kepada Sinuhun, ke rekening pribadi Sinuhun 13," ungkapnya.

    Dukungan Audit Dana Hibah

    Penerimaan dana hibah ke rekening Sinuhun PB XIII ini terjadi sejak tahun 2017 hingga 2025. Oleh karena itu, Gusti Moeng menyatakan dukungan penuh terhadap audit dana hibah tersebut.

    "Iya, pasti saya mendukung. Saya kebetulan juga pernah jadi DPR yang di mana di situ anggaran yang kami bahas. Nah, dan ini ada penyimpangan seperti itu, pastinya harus diaudit. (Penerimaan sejak kapan) 2017 sampai 2025," pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa Keraton Solo menerima hibah dari berbagai sumber, termasuk dari APBN. Namun, dana hibah tersebut atas nama pribadi.

    "Nah, selama ini menurut keterangan, penerimanya itu pribadi," kata Fadli dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR seperti dikutip detikTravel pada Kamis (22/1/2026).

    Pemerintah berharap ada pertanggungjawaban terkait hibah yang diberikan. "Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN," sambungnya.

    Penunjukan Penanggung Jawab Pemerintah

    Untuk memastikan transparansi, pemerintah menunjuk KGPA Panembahan Agung Tedjowulan. Beliau bertugas sebagai Pelaksana Penanggung Jawab Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo atas nama pemerintah pusat. Peran ini bukan sebagai raja atau penentu keputusan internal keraton.

    "Jadi tetap kalau keputusan itu adalah musyawarah di antara keluarga. Beliau termasuk yang salah satu yang senior dan juga kita anggap mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat," ucap Fadli.

    Berikut adalah ringkasan aliran dana hibah yang disoroti LDA:

    Tahun Penerima Keterangan
    2007-2009 LDA (Sasana Wilapa) Diaudit BPK
    2010 – Gejolak internal keraton
    2011 – LDA gugat dan menang
    2015 LDA Dana gugatan dicairkan
    2016 – LDA ajukan proposal, anggaran naik jadi Rp 1,4 miliar
    2017-2025 Sinuhun PB XIII Diduga masuk rekening pribadi, belum diaudit