Tag: Kesehatan

  • Siloam Hospitals Tawarkan Promo MCU hingga Kamar VIP dengan Diskon 10 Persen bagi Pengguna BRI

    Siloam Hospitals Tawarkan Promo MCU hingga Kamar VIP dengan Diskon 10 Persen bagi Pengguna BRI

    Kesadaran akan pentingnya kesehatan seringkali muncul saat tubuh mulai menunjukkan 'sinyal' kelelahan atau sakit. Padahal, menjaga kesehatan optimal harus dimulai dengan deteksi dini, bukan menunggu gejala. Pemeriksaan kesehatan rutin atau Medical Check Up (MCU) menjadi kunci.

    Banyak masyarakat masih keliru menganggap MCU hanya untuk mereka yang sudah sakit. Justru, pemeriksaan ini krusial dilakukan sebelum penyakit berkembang. Tujuannya agar penanganan bisa dilakukan sedini mungkin.

    MCU menawarkan beragam manfaat vital. Salah satunya, deteksi dini penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, kanker, hingga gangguan jantung yang kerap berkembang tanpa gejala.

    Deteksi awal melalui MCU memungkinkan penanganan lebih cepat dan efektif, sehingga menekan biaya pengobatan jangka panjang. Ini juga menjadi pengingat untuk memperbaiki gaya hidup demi kualitas hidup lebih baik.

    Selain itu, MCU menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang. Bagi pekerja, MCU sering menjadi syarat rekrutmen atau evaluasi kesehatan tahunan demi menjaga produktivitas dan keselamatan.

    Waktu Ideal Pemeriksaan MCU

    Idealnya, MCU dilakukan setidaknya satu kali setahun. Terutama bagi individu berusia di atas 30 tahun atau yang memiliki faktor risiko penyakit. Memulai pemeriksaan lebih awal juga merupakan langkah bijak.

    MCU bukan hanya untuk orang sakit, tetapi untuk setiap individu yang ingin menjaga kesehatan dan produktivitas. Melalui pemeriksaan rutin, seseorang dapat lebih mengenali kondisi tubuhnya.

    Dengan begitu, langkah pencegahan dapat diambil sedini mungkin. Ini mengurangi risiko masalah kesehatan serius di kemudian hari.

    Promo Kesehatan di Siloam International Hospitals

    Siloam International Hospitals menghadirkan promo spesial diskon 10% untuk berbagai layanan medis. Promo ini mendukung masyarakat agar peduli kesehatan sejak dini.

    Promo mencakup MCU, layanan radiologi, serta kamar rawat inap VIP dan VIP ke atas. Menariknya, promo berlaku setiap hari, termasuk akhir pekan dan hari libur nasional.

    Berikut adalah rincian layanan yang termasuk dalam promo Siloam International Hospitals:

    Layanan Medis Keterangan Promo
    Medical Check Up (MCU) Diskon 10% dengan BRI Debit/Kredit (offline & online)
    Layanan Radiologi Diskon 10% dengan BRI Debit/Kredit (offline)
    Kamar Rawat Inap VIP & VIP ke Atas Diskon 10% dengan BRI Debit/Kredit (offline)
    Cicilan 0% Hingga 12 bulan untuk minimal transaksi Rp1 juta (dengan BRI Kartu Kredit)

    Promo spesial Siloam ini berlaku untuk transaksi menggunakan BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Untuk layanan MCU, transaksi bisa dilakukan fleksibel, baik langsung di kasir maupun secara online melalui www.siloamhospitals.com dan aplikasi mySiloam.

    Khusus transaksi online MCU, pengguna cukup memasukkan kode promo SILOBRI10 saat proses pembayaran. Namun, layanan MCU hanya dapat dilakukan pada hari Senin hingga Sabtu.

    Untuk layanan radiologi dan kamar VIP, promo berlaku hanya untuk pembayaran langsung di kasir, tidak untuk transaksi online. Jenis tindakan radiologi meliputi Thorax, Abdomen, Panoramic & Dental X-Ray, Mammography, CT-Scan, MRI, MRA, dan USG.

    Promo ini juga berlaku untuk kamar VIP dan VIP ke atas, menawarkan kenyamanan ekstra selama perawatan dengan biaya lebih ringan. Selain potongan harga, Siloam juga menyediakan kemudahan cicilan 0% hingga 12 bulan.

    Minimal transaksi cicilan adalah Rp1 juta menggunakan BRI Kartu Kredit. Ini membantu pasien merencanakan pengeluaran kesehatan tanpa mengganggu keuangan bulanan. Seluruh promo ini berlaku di kasir Siloam International Hospitals (offline).

    Promo dapat dimanfaatkan dalam periode panjang, mulai 1 November hingga 31 Oktober 2026. Periode promo yang panjang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk merencanakan pemeriksaan atau perawatan medis.

  • DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penting pengesahan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    DPR menyetujui total 10 anggota Dewas, terdiri dari 5 anggota untuk BPJS Kesehatan dan 5 anggota untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjabat pada periode 2026-2031.

    Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat dan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Dewas BPJS. Komisi IX telah melakukan serangkaian pengujian terhadap para calon tersebut.

    Putih Sari kemudian menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada pimpinan DPR.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa meminta persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui kesepuluh calon tersebut.

    "Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat dapat disetujui?" tanya Saan, Selasa (10/2/2026).

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Uji kelayakan sebelumnya dilakukan oleh Komisi IX DPR pada Senin (2/2) hingga Selasa (3/2). Persetujuan para calon dilakukan pada Selasa (3/2).

    Daftar Anggota Dewas BPJS Terpilih

    Berikut adalah daftar nama anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 yang telah disetujui DPR:

    Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS 2026-2031
    BPJS Nama Anggota Unsur
    Kesehatan Afif Johan Pekerja
    Kesehatan Stevanus Adrianto Passat Pekerja
    Kesehatan Paulus Agung Pambudhi Pemberi Kerja
    Kesehatan Sunarto Pemberi Kerja
    Kesehatan Lula Kamal Tokoh Masyarakat
    Ketenagakerjaan Dedi Hardianto Pekerja
    Ketenagakerjaan Ujang Romli Pekerja
    Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Alif Noeryanto Rahman Tokoh Masyarakat
  • Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Warga Jakarta Dinonaktifkan dari PBI JK BPJS, Ini Cara Reaktivasi di Puskesmas

    Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, memastikan masyarakat yang kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS dinonaktifkan tetap dapat mengurus reaktivasi melalui puskesmas. Mekanisme ini berlaku terutama bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat atau berkelanjutan.

    Ani menyampaikan informasi tersebut saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Keduanya meninjau Puskesmas Pembantu Serdang, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2/2026).

    Ani menjelaskan bahwa Jakarta telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) di atas 99 persen. Capaian ini memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh warga tetap terjaga.

    "Prosedurnya tetap, pengaktivasian sebetulnya bisa dilakukan di puskesmas. Karena Jakarta sudah UHC, sudah universal health coverage-nya di atas 99 persen," kata Ani.

    Bagi peserta PBI JK yang dinonaktifkan namun memerlukan penanganan darurat atau layanan tidak boleh terputus, status kepesertaan bisa langsung dialihkan. Penanganan ini termasuk cuci darah atau rawat inap.

    "Untuk masyarakat yang membutuhkan layanan darurat, segera, atau layanan yang tidak bisa berhenti seperti cuci darah atau harus dirawat, ketika dinonaktifkan PBI JK-nya, kita akan alih segmenkan ke PBI Pemda," ujarnya.

    Prosedur Reaktivasi Non-Darurat

    Untuk kasus non-darurat, reaktivasi kepesertaan PBI JK tetap dapat diajukan. Proses ini memerlukan verifikasi melalui Dinas Sosial.

    Nantinya, Dinas Sosial akan melakukan pengecekan lapangan (ground checking). Tujuannya adalah memastikan kelayakan peserta.

    "Kalau tidak emergency, maka kita akan bantu untuk melakukan reaktivasi kembali PBI JK-nya. Sesuai prosedur melalui Dinas Sosial, dilakukan ground checking terlebih dahulu. Kalau tetap masuk di desil 1 sampai 5, maka akan direaktivasi kembali," jelasnya.

    Koordinasi Rumah Sakit dan Puskesmas

    Ani menambahkan, dalam kondisi darurat, rumah sakit juga bisa berkoordinasi langsung dengan puskesmas. Koordinasi ini sesuai domisili peserta.

    Tujuannya agar proses pengalihan segmen atau reaktivasi dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak tertunda.

    Berikut adalah ringkasan mekanisme reaktivasi PBI JK:

    Kondisi Mekanisme Reaktivasi Pihak Terlibat
    Darurat / Layanan Berkelanjutan Pengalihan segmen ke PBI Pemda Puskesmas, Rumah Sakit
    Non-Darurat Verifikasi dan pengecekan lapangan Puskesmas, Dinas Sosial

    Dampak Penonaktifan PBI JK

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut sekitar 270 ribu peserta PBI di Jakarta terdampak penonaktifan. Keputusan ini berdasarkan pembaruan data per 1 Februari 2026.

    Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan layanan kesehatan bagi warga tetap diberikan. Layanan ini melalui skema jaminan yang dibiayai pemerintah daerah.

    "Dengan keputusan Menteri Sosial per 1 Februari 2026, di Jakarta kurang lebih 270 ribu peserta yang terdampak. Tetapi Pemerintah Jakarta tetap harus hadir. Pelayanan tidak boleh berkurang," kata Pramono.

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR dan Pemerintah Sepakat Jamin Layanan PBI JKN Nonaktif Tiga Bulan ke Depan

    DPR RI dan pemerintah menyepakati lima langkah konkret menanggapi polemik penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kesepakatan ini diambil dalam rapat konsultasi di Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa selama tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan peserta PBI yang nonaktif akan tetap berjalan. Iuran PBI-nya juga akan dibayarkan oleh pemerintah.

    DPR dan pemerintah sepakat bahwa layanan kesehatan PBI JKN yang nonaktif tetap dilayani selama tiga bulan. Iuran PBI dibayarkan pemerintah sebagai masa transisi agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Dalam periode tiga bulan tersebut, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan data desil. Pemutakhiran data desil akan menggunakan data pembanding terbaru untuk memastikan akurasi.

    Alokasi PBI JKN tetap dibatasi sekitar 96,8 juta jiwa per tahun dan tidak ada penambahan. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan bantuan kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria.

    Optimalisasi Anggaran dan Sosialisasi

    DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran APBN agar tepat sasaran dan akurat. BPJS Kesehatan diminta aktif sosialisasi dan notifikasi penonaktifan PBI atau peserta PBPU yang didaftarkan pemerintah daerah.

    Tabel berikut merangkum poin-poin kesepakatan DPR dan Pemerintah terkait PBI JKN:

    Poin Kesepakatan Detail
    Layanan Kesehatan Tetap dilayani selama 3 bulan, iuran PBI dibayarkan pemerintah.
    Masa Transisi Pencegahan kehilangan akses layanan kesehatan.
    Pemutakhiran Data Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, BPJS Kesehatan cek data desil.
    Anggaran APBN Dimaksimalkan secara tepat sasaran dan akurat.
    Sosialisasi BPJS Aktif notifikasi penonaktifan PBI dan PBPU daerah.
    Perbaikan Tata Kelola Menuju satu data tunggal JKN.

    Jaminan Pembiayaan dan Transformasi Data Nasional

    DPR dan pemerintah akan terus melanjutkan perbaikan tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Ini merupakan bagian dari transformasi data nasional. Kebijakan ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Data penerima bantuan sosial, termasuk PBI JKN, bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN terus dimutakhirkan melalui usulan pemerintah daerah serta proses verifikasi dan validasi.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien, terutama pasien penyakit kronis. Pasien cuci darah harus tetap mendapatkan perawatan berkelanjutan.

    “Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Soal pembiayaan, pemerintah dan DPR sepakat untuk akan memberikan dukungan dan itu nanti kita bisa lakukan hitung-hitungan bersama BPJS Kesehatan,” tegas Gus Ipul, Senin (9/2/2026).

    Sebagian peserta yang dinonaktifkan dapat beralih ke skema mandiri. Atau ditopang oleh APBD daerah, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

    Kebijakan masa transisi ini diharapkan memberi waktu bagi pemerintah dan masyarakat untuk beradaptasi. Kebijakan ini juga mencegah kegaduhan akibat perubahan status kepesertaan yang terjadi secara tiba-tiba.

  • Lestari Moerdijat Soroti Peran Komunitas Atasi Kanker di Peringatan HUT Pancacom

    Lestari Moerdijat Soroti Peran Komunitas Atasi Kanker di Peringatan HUT Pancacom

    Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyoroti pentingnya peran komunitas dalam menghadapi tantangan penanganan kanker di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Pantura Cancer Community (Pancacom) yang digelar secara daring.

    Menurut Lestari Moerdijat, atau Rerie, komunitas memiliki peran strategis untuk membangun solidaritas masyarakat. Terutama dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi para penyintas kanker.

    Rerie menegaskan bahwa keberadaan komunitas seperti Pancacom sangat penting. Ini merupakan bagian dari upaya menggalang solidaritas dan kekuatan masyarakat.

    "Keberadaan komunitas seperti Pancacom sangat penting dan strategis sebagai bagian upaya menggalang solidaritas dan kekuatan masyarakat dalam menghadapi sejumlah keterbatasan dalam upaya mengatasi kanker di tanah air," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

    Rerie juga menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Pancacom. Komunitas penyintas kanker di Pantura Jawa ini konsisten melakukan sosialisasi deteksi dini.

    Selain itu, Pancacom juga memberikan pendampingan bagi penyintas dan keluarga selama proses pengobatan. Tujuh tahun kiprah Pancacom dibangun atas komitmen dan empati kuat.

    Semangat 'United by Unique' di Hari Kanker Dunia

    Peringatan HUT ke-7 Pancacom diharapkan menjadi momentum penting. Yaitu untuk memperkuat semangat 'United by Unique' atau 'Bersatu dalam Keunikan'.

    Semangat ini digaungkan masyarakat global. Hal ini mengingatkan bahwa setiap individu menghadapi kanker dengan cerita, kondisi, dan kebutuhan berbeda-beda.

    Kanker bukan hanya persoalan medis, melainkan juga berdampak pada aspek sosial, psikologis, hingga ekonomi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dan saling mendukung antar pemangku kepentingan.

    Fokus utama harus menempatkan nilai kemanusiaan. Edukasi, deteksi dini, dan pemerataan akses layanan kesehatan dapat menangani sebagian besar kasus kanker lebih baik.

    Rerie menegaskan, HUT ke-7 Pancacom pada Minggu (8/2) berdekatan dengan Hari Kanker Dunia pada 4 Februari lalu. Momen ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kesadaran kolektif.

    Hal ini juga mendorong semua pihak untuk terus bergerak melakukan aksi nyata. Mulai dari perubahan pola hidup, penghapusan stigma, hingga penguatan kebijakan publik yang berpihak kepada pasien kanker.

    Dampak Kanker: Lebih dari Sekadar Medis

    Kanker menimbulkan dampak yang luas, tidak terbatas pada aspek fisik saja. Ini membutuhkan penanganan komprehensif.

    Berikut adalah tabel ringkasan dampak kanker:

    Aspek Dampak Keterangan
    Medis Pengobatan, efek samping, komplikasi, rehabilitasi fisik.
    Psikologis Stres, depresi, kecemasan, perubahan citra diri.
    Sosial Stigma, isolasi, perubahan peran dalam keluarga/masyarakat.
    Ekonomi Biaya pengobatan tinggi, kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan.