Di tengah wacana efisiensi anggaran dan program makan bergizi gratis (MBG), kesejahteraan aparatur negara (ASN, TNI, Polri) kerap luput dari perhatian. Padahal, mereka adalah representasi negara di mata rakyat.
Dalam satu dekade terakhir, kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan pejabat negara cenderung stagnan. Pensiunan pun merasakan dampak dari tertahannya kenaikan gaji dan tunjangan. Gaji pensiun yang diterima juga mengacu pada gaji pokok yang ditetapkan pemerintah.
Pada era pemerintahan Joko Widodo, tercatat hanya tiga kali kenaikan gaji pokok aparatur negara. Kenaikan ini bersifat sporadis, tidak seperti periode sebelumnya yang menerapkan kebijakan rutin tahunan.
Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pernah mengingatkan bahwa penurunan kesejahteraan aparatur dapat berdampak luas terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta kinerja birokrasi.
Pada masanya, ASN, TNI, Polri, dan pensiunan menikmati kenaikan gaji hampir setiap tahun. Kebijakan ini dianggap sebagai strategi menjaga daya beli dan stabilitas nasional.
Kesejahteraan aparatur bukan hanya isu sektoral, melainkan berkaitan dengan daya beli, stabilitas ekonomi keluarga, moral birokrasi, dan kualitas pelayanan publik.
Negara diharapkan tidak terus-menerus menahan kesejahteraan aparaturnya sambil mengharapkan pelayanan prima dan integritas yang terjaga.
Tunjangan Kinerja Tidak Naik Sejak 2014
Masalah kesejahteraan tidak hanya pada gaji pokok. Tunjangan kinerja, yang seringkali lebih besar dari gaji pokok, praktis tidak mengalami kenaikan nominal sejak 2014.
Patokan 100 persen tunjangan kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 yang menjadi basis tunjangan kinerja Kementerian Keuangan.
Selama 12 tahun, angka dasar tunjangan kinerja tersebut tidak berubah. Kementerian/lembaga lain memang mengalami kenaikan, tetapi sebatas kenaikan persentase menuju angka 100 persen.
Kini, hampir seluruh kementerian/lembaga telah mencapai 100 persen, sehingga tidak ada lagi perbedaan tunjangan kinerja antara pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai kementerian/lembaga lain termasuk TNI dan Polri.
Disparitas Kesejahteraan Antar Instansi
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh pengaturan khusus melalui Perpres Nomor 37 Tahun 2015. Tunjangan kinerja pegawai DJP selama ini dikenal sebagai yang tertinggi di antara ASN, TNI, dan Polri, bahkan dibandingkan pegawai non-pajak di Kementerian Keuangan.
Namun, tunjangan tersebut bukanlah yang paling tinggi secara absolut. Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ASN menerima tunjangan kinerja yang setara dengan DJP, diatur melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta.
Fenomena ini menunjukkan terjadinya disparitas kesejahteraan aparatur, yang tidak lagi semata disparitas antara pusat dan daerah, tetapi juga antarinstansi.
| Instansi |
Dasar Hukum Tunjangan Kinerja |
Keterangan |
| Kementerian Keuangan |
Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 |
Basis tunjangan kinerja |
| Direktorat Jenderal Pajak (DJP) |
Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 |
Tunjangan kinerja tertinggi di antara ASN, TNI, dan Polri |
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta |
Peraturan Gubernur DKI Jakarta |
Tunjangan kinerja setara DJP |
Perbedaan regulasi dan kebijakan terkait tunjangan kinerja menyebabkan ketimpangan kesejahteraan antar instansi pemerintah. Hal ini memicu pertanyaan tentang keadilan dan pemerataan dalam sistem penggajian aparatur negara.