Tag: Ketahanan Energi

  • Indonesia Gandeng AS: Belanja 50 Pesawat Boeing dan Impor Energi US$15 Miliar

    Indonesia Gandeng AS: Belanja 50 Pesawat Boeing dan Impor Energi US$15 Miliar

    Kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dipastikan membuka jalan bagi sejumlah transaksi strategis berskala besar. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi adanya rencana akuisisi 50 unit pesawat Boeing serta peningkatan impor komoditas energi dari AS.

    Rosan menjelaskan bahwa nilai transaksi impor energi yang mencakup minyak mentah dan gas tersebut diproyeksikan mencapai angka 15 miliar dollar AS setiap tahunnya. Langkah ini diambil pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi dalam negeri sekaligus menyeimbangkan neraca perdagangan bilateral antara kedua negara.

    Terkait sektor kedirgantaraan, pemerintah akan melakukan pembahasan lanjutan dengan pihak Boeing untuk merealisasikan pembelian puluhan pesawat tersebut. Ekspansi armada ini dinilai krusial guna memperkuat konektivitas transportasi udara nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

    Implementasi dari berbagai kesepakatan investasi ini nantinya akan dikelola melalui Danantara sebagai instrumen investasi strategis nasional. Danantara bertugas memastikan bahwa modal yang masuk ke sektor minyak, gas, dan industri lainnya dapat memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian domestik.

    "Dari kesepakatan Agreement Reciprocal Tariff ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara, di antaranya ada pembicaraan lanjutan terkait pembelian 50 pesawat oleh Boeing," ujar Rosan dalam keterangan resminya pada Jumat (20/2/2026).

    Selain proyek yang sudah ada, kesepakatan ART ini juga membuka peluang masuknya investasi baru yang saat ini sedang dalam tahap penjajakan di pipeline Danantara. Pemerintah optimistis kolaborasi ini akan menciptakan efek domino terhadap penciptaan lapangan kerja, transformasi industri, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

  • Dorong Hilirisasi, Pemerintah Integrasikan Pembangkit Listrik Mandiri ke Jaringan Nasional

    Dorong Hilirisasi, Pemerintah Integrasikan Pembangkit Listrik Mandiri ke Jaringan Nasional

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memacu transformasi sektor ketenagalistrikan industri dengan mengalihkan penggunaan pembangkit mandiri (captive power) ke dalam sistem kelistrikan nasional yang terintegrasi. Langkah strategis ini diambil guna menjamin kecukupan pasokan energi untuk mendukung agenda hilirisasi nasional.

    Koordinator Ketenagalistrikan Hilirisasi dan Kawasan Ekonomi Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Fadolly Ardin, menekankan bahwa integrasi sistem ini dilakukan secara bertahap. Menurutnya, stabilitas perencanaan dan keandalan pasokan menjadi kunci utama dalam proses transisi dari sistem mandiri ke jaringan on-grid.

    “Transisi dari captive power menuju sistem on-grid merupakan proses bertahap yang memerlukan kepastian perencanaan sistem, keandalan pasokan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Fadolly dalam sebuah forum dekarbonisasi di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

    Hingga pengujung tahun 2025, total kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia telah menyentuh angka 107 gigawatt (GW). Angka ini mencakup kontribusi dari PT PLN (Persero), pemegang izin usaha listrik untuk kepentingan sendiri, hingga private power utility. Namun, porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) masih berada di angka 14,4 persen.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, komposisi pembangkit nasional saat ini masih bertumpu pada beberapa sumber utama:

    Jenis Pembangkit Persentase Kontribusi
    PLTA (Air) 7,1%
    Biomassa 3,0%
    Panas Bumi 2,6%
    Tenaga Surya 1,3%
    Tenaga Bayu 0,1%
    EBT Lainnya 0,3%

    Dalam struktur saat ini, PLTU batu bara tetap menjadi andalan untuk beban dasar (base load). Sementara itu, pembangkit berbahan bakar gas difungsikan untuk menjaga fleksibilitas dan keandalan sistem di kawasan perkotaan karena kemampuannya merespons perubahan beban secara cepat.

    Proyeksi Jangka Panjang dan Pemanfaatan Energi Baru

    Pemerintah memproyeksikan kebutuhan listrik akan melonjak tajam hingga 443 GW pada tahun 2060 mendatang. Dalam peta jalan tersebut, variabel energi terbarukan ditargetkan menyumbang 41,6 persen dari total kapasitas, didukung oleh infrastruktur penyimpanan energi sebesar 34 GW. Sisanya, sekitar 58,4 persen, akan dipenuhi melalui kombinasi energi terbarukan stabil dan pembangkit fosil dengan teknologi Carbon Capture Storage (CCS).

    Sebagai langkah transisi sebelum 2032, tambahan beban listrik akan difokuskan pada pemanfaatan gas bumi dan variabel energi terbarukan. Pemerintah juga telah menyiapkan jadwal implementasi teknologi energi terbaru, termasuk potensi percepatan penggunaan nuklir pada 2029 atau selambatnya 2032. Roadmap energi nasional ini juga mencakup target penggunaan 100 persen green ammonia pada PLTU di tahun 2045, serta pemanfaatan 100 persen green hydrogen pada pembangkit gas di tahun 2051.