Tag: ketahanan pangan

  • Mendagri Dorong Kementan Percepat Rehabilitasi 1.500 Hektare Sawah Terdampak Banjir di Pidie Jaya

    Mendagri Dorong Kementan Percepat Rehabilitasi 1.500 Hektare Sawah Terdampak Banjir di Pidie Jaya

    Sekitar 1.500 hektare lahan persawahan di Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, mengalami kerusakan parah akibat tertutup material lumpur pascabencana banjir. Kondisi ini memicu perhatian serius dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang meninjau langsung lokasi terdampak pada Sabtu (21/2).

    Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, mengungkapkan bahwa ketebalan lumpur di lahan produktif tersebut mencapai 50 sentimeter hingga 1 meter. Selain area yang rusak berat, ribuan hektare lahan lainnya di wilayah tersebut juga dilaporkan terdampak dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang.

    Kekhawatiran utama muncul mengingat Pidie Jaya merupakan salah satu lumbung pangan strategis dengan total luas lahan pertanian mencapai 8.800 hektare. Kerusakan masif ini dinilai dapat mengganggu stabilitas produksi padi daerah jika tidak segera ditangani secara teknis.

    "Karena ini kasian juga masyarakatnya, di samping itu produksi padi kita kan bisa berkurang juga," tegas Tito dalam keterangannya saat meninjau area persawahan tersebut.

    Guna mengatasi persoalan ini, Mendagri mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera turun tangan melakukan langkah rehabilitasi lahan. Percepatan pembersihan lumpur sangat dibutuhkan agar para petani dapat kembali melakukan aktivitas tanam dalam waktu dekat.

    "Mudah-mudahan nanti Pak Mentan, Pak Amran Sulaiman memberikan perhatian segera untuk bisa kembali produktif," tambah Tito. Dalam peninjauan tersebut, turut mendampingi sejumlah pejabat penting di antaranya Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi.

  • Satu Tahun Program Sirkular Bandung Utama: Solusi Terpadu Kelola Sampah dan Ketahanan Pangan

    Satu Tahun Program Sirkular Bandung Utama: Solusi Terpadu Kelola Sampah dan Ketahanan Pangan

    Pemerintah Kota Bandung memperkuat integrasi pengelolaan lingkungan melalui Program Sirkular Bandung Utama. Dalam satu tahun kepemimpinannya, Wali Kota Muhammad Farhan mengolaborasikan tiga inisiatif strategis, yakni Kang Pisman, Buruan SAE, dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) ke dalam satu ekosistem yang disebut Karasa.

    Sistem ini bekerja dengan pola hulu ke hilir: sampah organik diolah menjadi kompos melalui gerakan Kang Pisman, kemudian digunakan sebagai media tanam pada program urban farming Buruan SAE. Hasil panen dari kebun tersebut didistribusikan ke Dashat untuk memenuhi gizi keluarga, sementara sisa konsumsi dari dapur dikembalikan lagi ke sistem pengolahan sampah.

    Fokus utama Pemkot Bandung saat ini adalah memastikan ketersediaan Dashat di setiap wilayah. Muhammad Farhan menargetkan minimal terdapat satu dapur sehat di setiap kelurahan untuk melengkapi infrastruktur lingkungan yang sudah ada di tingkat RW.

    "Kalau Buruan SAE dan pengolahan sampah rata-rata sudah ada. Yang kita pastikan sekarang adalah Dapur Sehat Atasi Stunting di tingkat kelurahan," ujar Farhan saat menjelaskan tantangan pemerataan program tersebut.

    Implementasi nyata skema sirkular ini terpantau di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari. Di wilayah tersebut, rantai pengolahan berjalan mandiri mulai dari pemanfaatan sampah hingga menjadi sumber pangan. Warga setempat, Opi S. Inayah, mengakui bahwa integrasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses bahan pangan sehat dari halaman sendiri.

    Selain ketahanan pangan, program ini diklaim efektif dalam menjaga kebersihan wilayah. Ujang Mamat, salah satu warga, menyebutkan bahwa pemilahan sampah organik dan non-organik melalui Kang Pisman telah membuat lingkungan pemukiman menjadi lebih tertata dan nyaman.

    Bagi wilayah dengan kendala keterbatasan lahan, Pemkot Bandung telah menyiapkan skema khusus. Langkah ini diambil guna menjamin seluruh kelurahan dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi sirkular, sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting melalui distribusi menu sehat dari hasil kebun warga.

  • Indonesia Klaim Swasembada Pangan 2026, Produksi Beras Nasional Melimpah

    Indonesia Klaim Swasembada Pangan 2026, Produksi Beras Nasional Melimpah

    Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pencapaian swasembada pangan Indonesia dalam acara Panen Raya di Kabupaten Karawang, Selasa (07/01/2026). Status ini ditetapkan menyusul lonjakan produksi beras nasional yang signifikan serta penguatan stok cadangan pemerintah.

    Data terbaru menunjukkan stok beras di gudang Bulog telah menembus angka lebih dari 3 juta ton. Angka ini menjadi indikator utama pemerintah dalam mengklaim keberhasilan kemandirian pangan di awal tahun 2026. Meski demikian, capaian ini juga memicu sorotan terhadap ketergantungan konsumsi masyarakat yang masih sangat bertumpu pada satu komoditas utama.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, terdapat pergeseran pola konsumsi yang kontras di tengah masyarakat. Konsumsi beras per kapita mingguan justru naik dari 1,52 kilogram pada 2017 menjadi 1,74 kilogram pada 2024. Sebaliknya, sumber pangan lokal non-beras mengalami penurunan drastis dalam periode yang sama.

    Komoditas Konsumsi 2017 (kg/kapita/minggu) Konsumsi 2024 (kg/kapita/minggu)
    Jagung 0,6 0,11
    Sagu 0,5 0,13

    Kondisi ini menunjukkan tantangan besar dalam diversifikasi pangan. Di wilayah Papua misalnya, sagu dan umbi-umbian yang secara historis merupakan pangan pokok kini mulai tergeser oleh konsumsi mi instan yang trennya terus meningkat secara nasional. Fenomena ini mengindikasikan bahwa makna swasembada tidak hanya soal ketersediaan beras, tetapi juga keberlanjutan akses terhadap keragaman sumber pangan lokal di seluruh daerah.

  • Kemendagri Finalisasi Panduan Teknis Makan Bergizi Gratis bagi Pemerintah Daerah

    Kemendagri Finalisasi Panduan Teknis Makan Bergizi Gratis bagi Pemerintah Daerah

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah merampungkan Surat Edaran (SE) sebagai pedoman teknis bagi para kepala daerah dalam menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan secara terstruktur, terukur, dan terintegrasi mulai dari level pusat hingga daerah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk mensinergikan peran kepala daerah dengan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pedoman tersebut juga menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antarlembaga di lapangan.

    Dalam pelaksanaannya, terdapat 17 peran krusial Pemerintah Daerah (Pemda) yang mencakup pendataan penerima manfaat, penguatan ekosistem, jaminan keamanan pangan, hingga edukasi kesehatan. Hal ini sejalan dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

    "MBG ini didesain bukan hanya untuk fokus pada kesehatan, tetapi juga pemberdayaan perekonomian dan pendidikan. Nah, karena itu Kemendagri fokusnya adalah untuk memastikan agar Bapak-Ibu, para kepala daerah semua ini terus bersinergi," ungkap Bima Arya dalam Rapat Koordinasi MBG di Surabaya, Kamis (19/2/2026).

    Aspek teknis dalam Surat Edaran mendatang akan menitikberatkan pada penguatan Sistem Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta pengelolaan rantai pasok. Bima menekankan pentingnya keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai dari Dinas Kesehatan hingga lembaga ketahanan pangan dan BPOM, termasuk kolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih guna menjamin kualitas serta kontinuitas pasokan pangan.

    Dari sisi pembiayaan, Kemendagri menjamin bahwa perencanaan dan penganggaran melalui APBD telah disinkronkan dengan target nasional. Penyesuaian ini dilakukan melalui pengaturan nomenklatur subkegiatan dan kode akun agar siklus perencanaan daerah tetap sejalan dengan tata kelola MBG.

    Selain masalah administratif, pemantauan kesehatan peserta didik menjadi poin penting dalam evaluasi program. Bima mendorong adanya mekanisme pemeriksaan status gizi secara berkala setiap tiga bulan. "Kita harus pikirkan mekanisme teknisnya, apakah di BGN, apakah di Dinas Kesehatan, atau masuk dalam cek kesehatan gratis tadi. Jadi setiap tiga bulan itu kita bisa pantau anak-anak kita," pungkasnya.

  • KKP Pastikan Pasokan Ikan Nasional Aman, Bantah Program Makan Bergizi Gratis Picu Kenaikan Harga

    KKP Pastikan Pasokan Ikan Nasional Aman, Bantah Program Makan Bergizi Gratis Picu Kenaikan Harga

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi penyebab kenaikan harga ikan di pasar domestik. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung target jutaan penerima manfaat program tersebut.

    Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, menjelaskan bahwa stok komoditas populer seperti lele dan nila saat ini berada pada posisi aman. Menurutnya, distribusi ikan-ikan tersebut telah terpetakan dengan baik sehingga tidak mengganggu keseimbangan pasar reguler.

    "Sampai seperti itu belum karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada di situ jadi tidak mengganggu pasar di sana," jelas Machmud dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

    Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, KKP tengah menggenjot sejumlah proyek strategis. Langkah ini mencakup pengembangan budidaya ikan nila salin (BINS) dan revitalisasi tambak di sepanjang kawasan pantai utara Jawa (Pantura). Infrastruktur ini disiapkan untuk memasok kebutuhan protein bagi 82,9 juta penerima program MBG tanpa mengurangi jatah pasar umum.

    Pemerintah turut memproyeksikan ketersediaan ikan secara nasional akan tetap terjaga sepanjang periode Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Meskipun faktor cuaca ekstrem sempat menekan angka produksi pada awal tahun, stok dari sektor perikanan tangkap diyakini masih memadai.

    Machmud menambahkan bahwa fluktuasi harga di lapangan sangat bergantung pada volume produksi daerah masing-masing. Menariknya, data terbaru menunjukkan tren penurunan harga pada beberapa jenis ikan tertentu di tengah isu kenaikan harga pangan lainnya.

    "Bahkan kemarin ada beberapa ikan yang harganya turun, jadi tergantung dari produksi. Contohnya ikan kembung, selar, kemudian layang kemarin kami lihat itu harganya turun," ungkapnya menutup penjelasan mengenai kondisi pasar terkini.

  • Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Lebaran 2026 Meski Cuaca Ekstrem

    Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Lebaran 2026 Meski Cuaca Ekstrem

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin ketersediaan stok ikan nasional berada dalam posisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Meskipun faktor cuaca ekstrem sempat menekan angka produksi pada awal tahun, pemerintah optimis pasokan perikanan tangkap tetap mencukupi.

    Direktur Kepelabuhanan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ady Candra, mengungkapkan bahwa berdasarkan prognosis, total produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 diproyeksikan menyentuh angka 7,3 juta ton. Walaupun angka ini menunjukkan sedikit penurunan dari periode sebelumnya, KKP memandang hal tersebut sebagai dampak siklus tahunan.

    Penurunan produksi pada rentang Januari hingga Maret 2026 dipicu oleh fenomena musim barat. Curah hujan yang tinggi, angin kencang, serta gelombang laut yang besar membatasi ruang gerak nelayan dalam melaut. Namun, kondisi ini diperkirakan akan segera pulih pada awal Maret seiring membaiknya cuaca dan meningkatnya intensitas melaut kapal nelayan, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Mengenai stabilitas harga, KKP memantau fluktuasi masih dalam batas terkendali. Beberapa komoditas seperti cakalang memang mengalami kenaikan di Sulawesi, begitu pula dengan cumi-cumi di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, harga ikan tongkol menunjukkan tren meningkat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, sedangkan komoditas tuna cenderung stabil secara nasional kecuali di Sulawesi Utara karena tingginya serapan pasar lokal.

    Distribusi volume produksi ikan di Indonesia masih didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sebaliknya, beberapa provinsi mencatatkan volume produksi yang sangat rendah pada periode ini. Berikut adalah rincian data produksi berdasarkan wilayah:

    Provinsi Produksi Tertinggi Volume (Ton) Provinsi Produksi Terendah Volume (Ton)
    Jawa Tengah 40.490 Bengkulu 8
    DKI Jakarta 26.471 Jambi 11
    Jawa Timur 20.737 Papua Barat 75
    Sulawesi Utara 11.501 Sumatera Selatan 96
    Bali 10.189 Sulawesi Barat 1

    Selain volume produksi, terdapat disparitas harga produsen yang cukup signifikan antar wilayah di Indonesia. Maluku mencatatkan rata-rata harga produsen tertinggi, sementara harga terendah terpantau di wilayah Banten.

    Provinsi Harga Tertinggi Harga (Rp/Kg) Provinsi Harga Terendah Harga (Rp/Kg)
    Maluku 69.884 Banten 360
    Papua Barat 68.879 Jambi 1.336
    Sulawesi Utara 62.690 Kalimantan Timur 1.798
    DKI Jakarta 55.333 Kalimantan Tengah 2.441
    Sumatera Selatan 39.156 Kepulauan Riau 4.200
  • KKP Pastikan Pasokan Ikan Nasional Aman untuk Program Makan Bergizi Gratis

    KKP Pastikan Pasokan Ikan Nasional Aman untuk Program Makan Bergizi Gratis

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menepis kekhawatiran mengenai potensi lonjakan harga ikan akibat implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, menegaskan bahwa ketersediaan stok saat ini sangat memadai untuk menopang kebutuhan program tersebut.

    Pemerintah telah menyiapkan langkah strategis guna mengamankan suplai protein bagi 82,9 juta penerima manfaat. Upaya ini mencakup pengembangan Budidaya Ikan Nila Salin (BINS) serta proyek revitalisasi tambak di kawasan Pantura untuk mendongkrak volume produksi nasional.

    "Posisi stok lele dan nila saat ini sudah mencukupi sehingga tidak mengganggu pasar," ujar Machmud saat menjelaskan kondisi ketersediaan komoditas di tingkat petambak dan nelayan.

    Mengenai dinamika harga di lapangan, KKP mencatat adanya fluktuasi yang dipicu oleh faktor musiman, bukan karena program pemerintah. Menjelang Ramadan, terjadi kenaikan harga pada jenis ikan yang tidak dibudidayakan secara massal akibat lonjakan permintaan pasar yang signifikan. Di beberapa titik, seorang pedagang bahkan dilaporkan mampu menjual hingga 700 sampai 800 kuintal ikan dalam waktu singkat.

    Meski demikian, harga komoditas utama seperti nila dan lele dipastikan tetap stabil. Fenomena penurunan harga justru terpantau pada jenis ikan laut tertentu seperti selar, kembung, dan layang di sejumlah wilayah. KKP optimistis melalui integrasi program BINS dan pemulihan lahan tambak di Pantura, sumber protein ikan akan semakin melimpah untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun program strategis nasional ke depan.

  • Kementan Relokasi Anggaran Rp1,4 Triliun demi Pemulihan Sawah Pasca-Bencana di Sumatera

    Kementan Relokasi Anggaran Rp1,4 Triliun demi Pemulihan Sawah Pasca-Bencana di Sumatera

    Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan ulang anggaran reguler sebesar Rp1,4 triliun untuk mempercepat pemulihan sektor pangan di wilayah terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini dilakukan guna merehabilitasi infrastruktur pertanian serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat tetap terjaga.

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap fleksibilitas kebijakan yang diambil Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Menurut Dasco, model pergeseran anggaran yang cepat ini merupakan solusi konkret yang patut diikuti oleh kementerian atau lembaga lain dalam menghadapi situasi darurat.

    "Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dipersiapkannya lebih dari cukup kebutuhan beras saudara-saudara kita di sana dan juga pergeseran-pergeseran anggaran yang mungkin bisa dicontoh oleh kementerian lain," ujar Dasco pada Rabu (18/2/2026).

    Total kebutuhan biaya untuk pemulihan sektor pertanian di Sumatera diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Amran Sulaiman, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), merinci bahwa selain relokasi anggaran reguler 2025-2026, pihaknya juga mengucurkan bantuan non-reguler melalui program Kementan Peduli senilai Rp75,8 miliar serta bantuan reguler Bapanas sekitar Rp1 triliun.

    Mengenai ketersediaan pangan, masyarakat diimbau tidak khawatir karena stok beras di wilayah terdampak saat ini mencapai 100 ribu ton. Jumlah tersebut diklaim mencukupi untuk kebutuhan tiga bulan ke depan. Secara nasional, stok pangan juga berada pada posisi yang sangat kuat yakni 3,5 juta ton.

    Data Kementan menunjukkan terdapat 94 ribu hektare lahan sawah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Hingga saat ini, upaya penanaman kembali telah mencakup 39 ribu hektare. Menariknya, Amran mencatat adanya potensi kesuburan baru pada lahan yang terdampak longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    "Ada kabar yang menggembirakan. Untuk sawah-sawah yang rusak dan direhab, tanah longsoran itu adalah humus dan cukup subur, sehingga hanya irigasi yang kita perbaiki dan langsung kita melakukan penanaman," jelas Amran.

    Untuk menutup kekurangan dana pemulihan, Kementan telah berkoordinasi dengan Bappenas dan Menteri Keuangan terkait usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,1 triliun pada tahun 2026 dan Rp1,1 triliun untuk tahun 2027. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi ekonomi petani dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.

  • Cegah Kelangkaan Petani Milenial, Ratusan Ribu Siswa di Pangandaran Tanam Jagung Serentak

    Cegah Kelangkaan Petani Milenial, Ratusan Ribu Siswa di Pangandaran Tanam Jagung Serentak

    Pemerintah Kabupaten Pangandaran menginisiasi gerakan penanaman jagung massal yang melibatkan 143.869 bibit hibrida di 786 satuan pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, hingga SMP. Aksi yang berlangsung serentak pada Rabu (18/2/2026) ini bertujuan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan agrikultur dan kesadaran akan ketahanan pangan lokal.

    Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret daerah dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden. Menurutnya, aspek pendidikan karakter menjadi poin utama dalam keterlibatan siswa secara langsung di lapangan.

    "Melalui menanam jagung, anak-anak belajar kesabaran, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Mereka terlibat langsung dalam menjaga lingkungan dan menghargai proses," ujar Citra saat menghadiri pembukaan simbolis di SMPN 2 Parigi.

    Secara teknis, para siswa tidak hanya sekadar menanam, tetapi juga bertanggung jawab merawat tanaman hingga masa panen. Dinas Pertanian Pangandaran selaku penyedia bibit unggul bersama para guru memberikan pendampingan mulai dari penggemburan lahan hingga teknik pelubangan tanah yang tepat.

    Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pangandaran, Soleh Supriadi, menjelaskan bahwa program ini dirancang secara komprehensif untuk memutus tren kelangkaan petani muda di masa depan. Siswa akan mendapatkan pembelajaran kontekstual yang mencakup manajemen lahan hingga aspek ekonomi.

    "Penanaman ini bertujuan agar kita tidak kehilangan generasi petani. Mengingat saat ini petani muda mulai langka," kata Soleh. Ia menambahkan bahwa hasil panen nantinya akan dikelola langsung oleh siswa sebagai media literasi keuangan, di mana mereka belajar menghitung modal dan mengelola profit dari penjualan hasil kebun sekolah.

    Dengan pemanfaatan lahan subur di lingkungan sekolah, program ini diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang memiliki minat kuat dalam mengelola potensi agraria daerah secara produktif dan mandiri.

  • Kementan Kucurkan Triliunan Rupiah Pulihkan 94 Ribu Hektare Sawah Terdampak Banjir Sumatera

    Kementan Kucurkan Triliunan Rupiah Pulihkan 94 Ribu Hektare Sawah Terdampak Banjir Sumatera

    Pemerintah tengah memprioritaskan rehabilitasi sektor pertanian di wilayah Sumatera setelah banjir besar merusak sedikitnya 94.000 hektare (ha) lahan persawahan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa langkah cepat telah diambil untuk memastikan stabilitas pangan nasional tidak terganggu akibat bencana tersebut.

    Hingga pertengahan Februari 2026, upaya penanaman kembali telah menyentuh angka 39.000 hektare lahan. Amran optimistis langkah ini dapat menjaga ketersediaan komoditas pangan pokok dalam jangka pendek. "Hari ini kita sudah kirim dan penanaman kurang lebih 39.000 hektare. InsyaAllah sektor pertanian khusus pangan ketersediaan pangan cukup tiga bulan ke depan," ujar Amran dalam Rapat Koordinasi di DPR RI, Rabu (18/2/2026).

    Kementerian Pertanian mencatat kondisi lahan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan potensi pemulihan yang unik. Meski terdampak longsor, sebagian besar lahan justru tertutup lapisan humus yang subur. Alhasil, fokus utama penanganan saat ini adalah perbaikan infrastruktur irigasi agar lahan tersebut segera siap ditanami kembali.

    Mengenai dukungan finansial, total bantuan yang telah tersalurkan mencapai Rp1,52 triliun. Angka tersebut berasal dari bantuan reguler Bapanas sebesar Rp1 triliun, serta tambahan dari mitra dan program Kementan Peduli senilai Rp75,8 miliar.

    Kendati demikian, Amran menegaskan kebutuhan dana untuk penanganan bencana dan pemulihan jangka panjang hingga tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun. Kementan pun telah melakukan penyesuaian internal untuk menutupi kebutuhan tersebut secara bertahap.

    "Kami sudah sampaikan ke Bappenas dan Menteri Keuangan, anggaran reguler kami gunakan Rp 1,49 triliun di 2025 – 2026, kami geser," jelas Amran. Ia merinci bahwa pemerintah masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp2,1 triliun untuk tahun 2026 dan Rp1,1 triliun pada tahun 2027 guna menuntaskan seluruh proses rehabilitasi lahan terdampak.