Tag: Ketenagakerjaan

  • KSPSI Desak DPR Segera Sahkan Revisi UU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat

    KSPSI Desak DPR Segera Sahkan Revisi UU Ketenagakerjaan di Jakarta Pusat

    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. KSPSI berharap aturan ini dapat diterbitkan sebelum bulan Oktober mendatang guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pekerja.

    Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, mengungkapkan harapan tersebut dalam Rakornas II KSPSI di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). Ia menegaskan pentingnya penyelesaian aturan tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan.

    Jumhur Hidayat menyatakan bahwa KSPSI telah aktif berdiskusi dan memberikan masukan kepada berbagai pihak terkait gagasan UU Ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan UU yang dihasilkan adil bagi para buruh.

    "Mudah-mudahan sebelum Oktober pasti, itu sudah bisa diterbitkan dan ada kepastian hukum bagi kita semua," kata Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, Kamis (12/2/2026).

    Dalam Rakornas, KSPSI mengundang Profesor Dasco, seorang anggota DPR, untuk berdiskusi lebih intensif mengenai rancangan undang-undang. Jumhur berharap, melalui diskusi tersebut, komitmen DPR dapat lebih kuat dalam perumusan UU.

    "Kita sengaja mengundang Profesor Dasco (dalam Rakornas) karena dia kan DPR ya. Jadi kan undang-undang itu banyak digodokkan di DPR justru. Dan karena itu kita minta komitmen dari DPR, dan insyaallah melalui Profesor Dasco diskusi itu bisa lebih intensif gitu," ujarnya.

    Poin-Poin Krusial Revisi UU Ketenagakerjaan

    Jumhur berharap UU Ketenagakerjaan yang baru ini dapat menggantikan poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang selama ini dikritik oleh kelompok buruh. Untuk itu, KSPSI menyoroti beberapa isu yang perlu dibahas dalam perumusan UU tersebut.

    Berikut adalah isu-isu krusial yang diusulkan oleh KSPSI untuk direvisi dalam UU Ketenagakerjaan:

    No. Isu Ketenagakerjaan
    1 Re-definisi Hubungan Kerja dan Pemberi Kerja
    2 Perlindungan Kerja bagi Pekerja Platform Digital (web-base and location-base platform) dan Perlindungan Pekerja Akibat Penggunaan Teknologi Baru (otomatisasi dan kecerdasan buatan)
    3 Perlindungan Pekerja Terdampak Perubahan Iklim dan transisi energi
    4 Perlindungan Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga
    5 Reformasi Kebijakan Pengupahan
    6 Reformasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang lebih melekat dan penegakan hukum yang adil bagi semua

    Daftar isu ini menunjukkan komitmen KSPSI untuk memastikan bahwa UU Ketenagakerjaan yang baru dapat mengakomodasi tantangan dan kebutuhan pekerja di era modern.

  • 21.182 Warga Indramayu Berangkat Kerja ke Luar Negeri Sepanjang 2025

    21.182 Warga Indramayu Berangkat Kerja ke Luar Negeri Sepanjang 2025

    Sebanyak 21.182 warga Kabupaten Indramayu tercatat berangkat untuk bekerja di berbagai negara tujuan sepanjang tahun 2025. Angka ini menunjukkan kembali menguatnya minat masyarakat Indramayu mencari penghidupan di luar negeri.

    Data tersebut dihimpun Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Indramayu melalui berbagai skema penempatan resmi. Ini termasuk perusahaan penempatan pekerja migran, jalur mandiri, hingga perpanjangan kontrak.

    Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Indramayu, Asep Kurniawan, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan data administratif. Ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.

    "Itu yang terdata di P3MI dengan penempatan perorangan, mandiri ya. Terus juga perpanjangan kontrak di luar negeri," ujar Asep di ruang kerjanya, Kamis (12/2/2026).

    Asep menambahkan, jumlah sebenarnya bisa lebih besar. Pasalnya, data tersebut belum mencakup keberangkatan melalui skema pemagangan. Juga jalur mandiri ke sejumlah negara, seperti Jepang.

    Tren Keberangkatan Mendekati Pra-Pandemi

    Lonjakan ini membuat tren keberangkatan hampir kembali seperti sebelum pandemi COVID-19. Kala itu, jumlah warga Indramayu yang bekerja ke luar negeri berkisar 22 ribu hingga 23 ribu orang setiap tahun.

    "Jumlah tahun 2025 hampir sama kayak sebelum COVID-19. Kalau pas COVID-19 kan sempat turun drastis dan tahun ini kembali naik drastis," katanya.

    Taiwan masih menjadi negara tujuan paling diminati warga Indramayu. Setelah itu, Hong Kong dan Singapura juga menjadi pilihan utama para pekerja.

    Besaran upah serta peluang kerja yang dinilai lebih terbuka menjadi faktor penarik utama. Pertimbangan ekonomi dominan di balik tingginya minat ini.

    Perbedaan pendapatan signifikan dengan di dalam negeri serta terbatasnya lapangan kerja membuat banyak warga memutuskan merantau. Asep mengungkapkan persoalan ekonomi menjadi alasan utama.

    Berikut daftar negara tujuan favorit warga Indramayu:

    Negara Tujuan Keterangan
    Taiwan Paling diminati, upah tinggi
    Hong Kong Pilihan utama, peluang kerja terbuka
    Singapura Pilihan utama, prospek ekonomi baik
    Jepang Jalur mandiri dan pemagangan (belum tercatat penuh)

    Pentingnya Migrasi Prosedural

    Asep mengingatkan agar keberangkatan dilakukan secara prosedural. Masih ditemukan kasus pekerja migran sakit bahkan meninggal di luar negeri.

    Terutama, mereka yang berangkat secara ilegal dan tidak tercatat resmi. "Hal ini yang harus kita berantas, jumlahnya kita juga tidak tahu karena tidak tercatat di pemerintah," tegasnya.

    Saat ini, setiap desa di Indramayu telah memiliki Peraturan Desa tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Calon pekerja diwajibkan melapor dan mengantongi izin dari pemerintah desa sebelum berangkat.

    "Calon PMI harus dapat izin dahulu dari pemerintah desa, mereka juga mesti mendapat izin dari keluarganya," ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitasi Kementerian P2MI, Ramadhan, menyebut Indramayu sebagai daerah penempatan pekerja migran tertinggi nasional. Ia menekankan pentingnya migrasi yang aman.

    "Aman dalam arti kata dia berangkatnya dengan status yang jelas, bekerja di sana jelas, sehingga bisa memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan," kata Ramadhan kepada detikJabar, Kamis (12/2/2026).

    Di tengah berbagai risiko, ribuan warga Indramayu tetap memandang luar negeri sebagai ruang harapan baru. Mereka ingin memperbaiki taraf hidup keluarga mereka.

  • Karyawan Aktif Bisa Cairkan BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Resign, Ini Syaratnya

    Karyawan Aktif Bisa Cairkan BPJS Ketenagakerjaan Tanpa Resign, Ini Syaratnya

    Jakarta – BPJS Ketenagakerjaan memberikan kemudahan bagi karyawan yang masih aktif bekerja untuk mencairkan sebagian dana Jaminan Hari Tua (JHT). Pekerja tidak perlu menunggu hingga resign untuk memanfaatkan fasilitas ini.

    Anggota BPJS Ketenagakerjaan dapat mengambil 30 persen dari saldo JHT untuk keperluan rumah, atau 10 persen untuk persiapan pensiun. Syarat utama adalah sudah bekerja minimal 10 tahun.

    Bagi pekerja yang ingin mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 10%, ada beberapa dokumen yang wajib disiapkan. Dokumen ini memastikan proses verifikasi dapat berjalan lancar.

    Berikut adalah daftar dokumen yang diperlukan untuk pencairan JHT 10%:

    No. Jenis Dokumen
    1 Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
    2 e-KTP
    3 Kartu Keluarga (KK)
    4 Buku tabungan
    5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

    Dokumen Persyaratan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan 30%

    Pencairan JHT sebesar 30% ditujukan bagi pekerja yang memerlukan dana untuk kebutuhan rumah. Persyaratan dokumen untuk opsi ini sedikit lebih banyak karena terkait dengan peruntukan spesifik.

    Daftar dokumen yang diperlukan untuk pencairan JHT 30% meliputi:

    No. Jenis Dokumen
    1 Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
    2 e-KTP
    3 Buku tabungan
    4 Kartu Keluarga (KK)
    5 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    6 Dokumen perbankan (tergantung peruntukan, dari bank kerjasama)
    7 Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30% untuk kepemilikan rumah

    Proses Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Online Melalui Lapakasik

    Bagi pekerja yang ingin mencairkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal di atas 10 juta rupiah, dapat mengajukan klaim secara daring melalui Lapakasik. Proses ini memudahkan tanpa perlu datang ke kantor.

    Langkah-langkah pencairan melalui Lapakasik adalah sebagai berikut:

    • Kunjungi situs web lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
    • Isilah informasi pribadi seperti nama lengkap, NIK, dan nomor kepesertaan.
    • Unggah semua dokumen yang diperlukan beserta foto diri terbaru. Pastikan foto jelas dan ukuran maksimal file 6MB, dengan format JPG/JPEG/PNG/PDF.
    • Setelah menerima konfirmasi pengajuan data, tekan ‘Simpan’.
    • Anda akan mendapatkan jadwal wawancara online dari BPJS Ketenagakerjaan melalui email.
    • Petugas akan menghubungi melalui video call untuk pengecekan data.
    • Setelah verifikasi selesai dan klaim disetujui, saldo JHT akan ditransfer ke rekening yang tertera.

    Pencairan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Aplikasi JMO

    Untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan nominal di bawah 10 juta rupiah, proses dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Aplikasi ini tersedia di Play Store dan App Store.

    Berikut adalah panduan lengkap untuk mencairkan JHT melalui aplikasi JMO:

    • Instal aplikasi JMO dari Play Store atau App Store.
    • Masuk atau buat akun baru jika belum punya.
    • Pilih menu “Jaminan Hari Tua” di beranda aplikasi JMO.
    • Selanjutnya, pilih menu “Klaim JHT” di halaman Jaminan Hari Tua.
    • Pastikan ada tiga tanda centang hijau sebagai syarat pengajuan klaim. Kemudian, tekan tombol “Selanjutnya”.
    • Pilih satu alasan untuk pengajuan klaim dalam menu “Sebab Klaim”, lalu tekan tombol “Selanjutnya”.
    • Periksa kembali informasi diri peserta. Setelah itu, tekan tombol “Sudah”.
    • Tekan tombol “Ambil Foto” untuk melakukan swafoto sesuai ketentuan di halaman “Verifikasi Biometrik Peserta”.
    • Isi NPWP serta nama bank dan nomor rekening peserta yang aktif. Kemudian, tekan tombol “Selanjutnya”.
    • Halaman selanjutnya akan menampilkan jumlah saldo JHT yang akan dibayarkan.
    • Periksa kembali informasi pribadi dan jumlah saldo JHT. Jika sudah benar, tekan tombol “Konfirmasi”.
    • Pengajuan klaim saldo telah diproses. Anda bisa memantau status klaim melalui menu “Tracking Klaim”.

    Dikutip dari Kompas.com, waktu pencairan BPJS Ketenagakerjaan untuk saldo di bawah Rp 10 juta maksimal 1 hari kerja setelah berkas lengkap. Sementara itu, untuk saldo di atas Rp 10 juta, waktu pencairan maksimal 5 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar.

  • Ratusan Warga Gresik Antre Job Fair, Bupati Fandi Akhmad Yani Pantau Langsung

    Ratusan Warga Gresik Antre Job Fair, Bupati Fandi Akhmad Yani Pantau Langsung

    Ratusan warga Kabupaten Gresik memadati Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Mereka antusias mengikuti proses rekrutmen kerja (job fair) yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Gresik. Jumlah pelamar yang tinggi menunjukkan antusiasme pencari kerja.

    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani turut hadir memantau langsung proses rekrutmen. Ia menyapa para pencari kerja dan memastikan penyerapan tenaga kerja lokal berjalan optimal. Kehadiran Bupati menegaskan komitmen Pemkab memperkuat peran Disnaker.

    Tiga perusahaan berpartisipasi dalam job fair ini, membuka total sekitar 300 formasi lowongan kerja. Posisi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari operator, teknisi, mekanik, hingga level pengawas dan kepala unit.

    Para pelamar yang mengikuti seleksi telah mendaftar melalui sistem daring, platform Gresik Kerja. Layanan digital Disnaker Gresik ini dirancang untuk mempermudah akses informasi lowongan dan memastikan proses rekrutmen transparan.

    Berikut adalah rincian jumlah pelamar per perusahaan yang berpartisipasi:

    Perusahaan Jumlah Pelamar
    PT Geabh Joint Technologi 239
    PT Keramik Diamond Indonesia 178
    Mitra Tata Kerja 73

    Dialog dan Komitmen Pemerintah

    Di sela kunjungan, Gus Yani berdialog langsung dengan para pencari kerja. Ia memberikan motivasi agar tetap optimistis dalam menghadapi persaingan dunia kerja. Kepada perusahaan, Gus Yani menyampaikan apresiasi atas komitmen mereka.

    Pemkab Gresik akan terus memperkuat layanan ketenagakerjaan agar adaptif dengan kebutuhan industri. Upaya ini meliputi penyediaan lowongan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    "Kita akan terus memfasilitasi masyarakat, baik melalui informasi lowongan kerja yang transparan dan mudah diakses, maupun pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Harapannya, warga Gresik semakin siap dan percaya diri masuk ke dunia kerja," ujar Gus Yani dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Selain meninjau rekrutmen, Gus Yani juga menyerahkan Santunan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan. Santunan diberikan kepada dua ahli waris pekerja rentan Kabupaten Gresik.

    Masing-masing ahli waris menerima santunan senilai Rp 42 juta. Santunan diserahkan kepada ahli waris almarhum Arif Widodo dan almarhumah Sri Indayani. Kepesertaan BPJS mereka dibiayai melalui APBD 2025.

    "Ini merupakan komitmen pemkab untuk melindungi para pekerja," kata Gus Yani.

    Ahmad Siroj At Tamami (23), warga Desa Sukomulyo, merasa terbantu dengan sistem rekrutmen ini. Ia menilai layanan digital yang disediakan sangat memudahkan pelamar, terutama yang baru pertama kali wawancara.

    "Saya pertama kali ikut interview di Disnaker. Daftarnya lewat website Gresik Kerja, tidak ada kesulitan sama sekali dan sangat mudah digunakan," katanya.

  • Andi Gani Nena Wea Kembali Pimpin ATUC, Dorong Solidaritas Buruh ASEAN

    Andi Gani Nena Wea Kembali Pimpin ATUC, Dorong Solidaritas Buruh ASEAN

    Serikat buruh dari negara-negara Asia Tenggara berkumpul di Jakarta. Mereka menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN Trade Union Council (ATUC) pada 10-11 Februari 2026 di Hotel Gran Melia. Pertemuan ini membahas isu-isu utama yang dihadapi pekerja kawasan.

    Isu-isu tersebut meliputi upah layak, perlindungan kerja, dan praktik union busting. Para pimpinan konfederasi buruh ASEAN menekankan penguatan kerja sama lintas negara. Hal ini penting untuk menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan. Solidaritas buruh ASEAN diperlukan agar posisi pekerja semakin kuat menghadapi tekanan dunia kerja.

    "Kepercayaan ini adalah amanah besar. Saya akan mendorong solidaritas buruh ASEAN agar semakin kuat, memperjuangkan upah layak, perlindungan kerja, serta melawan praktik union busting di seluruh kawasan," tegas Andi Gani, Rabu (11/2/2026).

    Selain isu ketenagakerjaan, forum juga menyinggung kondisi stabilitas dan demokrasi di kawasan. Andi Gani mencontohkan situasi di Myanmar serta dinamika hubungan antarnegara. Termasuk Kamboja dan Thailand, yang dinilai perlu disikapi dengan menjaga persatuan serikat pekerja.

    "Kita melihat contoh positif bagaimana rekan-rekan dari konfederasi buruh Thailand dan Kamboja tetap kompak dan bersatu dalam membesarkan ASEAN TUC. Ini menjadi kekuatan kita bersama," ujarnya.

    ASEAN TUC diharapkan menjadi wadah bersama pekerja Asia Tenggara. Wadah ini penting untuk memperjuangkan kepentingan buruh sekaligus menjaga perdamaian kawasan.

    "Harapannya ASEAN TUC tetap menjadi tonggak persatuan pekerja Asia Tenggara, perdamaian kawasan tetap terjaga, dan solidaritas terus diperkuat untuk melawan setiap bentuk pelanggaran kemanusiaan yang masih terjadi di kawasan ASEAN," tutur Andi Gani.

    Daftar Pimpinan ATUC Periode 2026-2031

    Berikut adalah susunan pimpinan ASEAN Trade Union Council (ATUC) untuk periode 2026-2031:

    Jabatan Nama Asal Negara
    Presiden Andi Gani Nena Wea Indonesia
    Senior Vice President Dato Halim Malaysia
    Sekretaris Jenderal Raymond Mendoza Filipina

    Andi Gani Nena Wea kembali terpilih sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) untuk periode 2026-2031. Ia ditetapkan secara aklamasi dengan dukungan pimpinan konfederasi buruh ASEAN. Posisi Senior Vice President diisi Presiden Konfederasi Buruh Malaysia (MTUC) Dato Halim. Sementara itu, Sekretaris Jenderal dijabat Raymond Mendoza dari Filipina.

    Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal ASEAN TUC Ruben Torres. Hadir pula Director ILO Office Indonesia dan Timor Leste Simrin Singh, serta Secretary General ITUC-AP Shoya Yoshida. ASEAN TUC adalah konfederasi serikat pekerja dari seluruh negara anggota ASEAN yang berdiri sejak 1983. Organisasi ini mewakili lebih dari 20 juta pekerja di kawasan.

  • Presiden KSPSI Ungkap Konfederasi Buruh Asia Tenggara Tertarik Pelajari Desk Ketenagakerjaan Polri

    Presiden KSPSI Ungkap Konfederasi Buruh Asia Tenggara Tertarik Pelajari Desk Ketenagakerjaan Polri

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa konfederasi buruh negara lain di Asia Tenggara menaruh apresiasi terhadap pembentukan Desk Ketenagakerjaan oleh Polri. Mereka bahkan menunjukkan minat untuk mempelajari implementasi desk tersebut.

    "Teman-teman dari Asia Tenggara ingin belajar bagaimana Polisi Indonesia bisa membentuk Desk Ketenagakerjaan," kata Andi Gani usai pertemuan tingkat tinggi ASEAN Trade Union Council (TUC) di Grand Melia Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025).

    Andi Gani menjelaskan, sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan telah bertindak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan buruh. Setidaknya 144 kasus industrial berhasil diselesaikan pada tahun pertama operasionalnya.

    "Sudah 144 kasus tenaga kerja bisa diselesaikan dengan cepat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh buruh Indonesia," tutur Andi Gani.

    Pembentukan satuan kerja khusus untuk menangani tindak pidana di bidang ketenagakerjaan oleh Polri disebut-sebut sebagai yang pertama di dunia.

    Kapolri Jenderal Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat Desk Ketenagakerjaan hingga ke wilayah. Langkah ini merupakan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci selaras dengan peningkatan ekonomi. Kondusivitas antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah akan menciptakan stabilitas kerja, mendorong produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

    Penguatan Hubungan Industrial

    "Tentunya yang paling utama, bagaimana kita terus menjaga iklim hubungan usaha yang baik antara buruh dan antara perusahaan," kata Jenderal Sigit.

    "Dan kita ingin pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin bertumbuh, dan tentunya buruh juga akan semakin sejahtera," sambungnya.

    Jenderal Sigit memastikan Korps Bhayangkara terbuka untuk berdiskusi terkait Desk Ketenagakerjaan. Apresiasi yang diterima menjadi motivasi untuk terus memberikan pendampingan dalam masalah-masalah industrial.

    "Terima kasih bahwa Desk Ketenagakerjaan diberikan apresiasi dari rekan-rekan. Dan tentunya ini menjadikan motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus bisa memberikan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan industrial," imbuhnya.

    Berikut adalah rincian peran dan dampak Desk Ketenagakerjaan:

    Aspek Deskripsi
    Tujuan Pembentukan Menyelesaikan persoalan buruh dan menjaga hubungan industrial harmonis.
    Jumlah Kasus Terselesaikan (Tahun Pertama) Lebih dari 144 kasus industrial.
    Lingkup Penanganan Tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
    Jangkauan Pengembangan Diperkuat hingga ke tingkat wilayah.
    Dampak Ekonomi Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan buruh.

    Apresiasi untuk Presiden ATUC

    Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Sigit juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Andi Gani sebagai Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) untuk periode 2026-2031.

    "Saya malam ini memberikan ucapan selamat kepada Bung Andi Gani yang baru saja terpilih kembali sebagai Presiden ASEAN TUC," ucap Sigit.

    Organisasi buruh tingkat ASEAN ini memiliki 20 juta anggota, menjadikannya kebanggaan bagi Indonesia atas terpilihnya Andi Gani. "Ini cukup besar, dan ini juga kebanggaan bagi kita, Indonesia, karena beliau sudah terpilih," pungkasnya.

  • Kapolri Perkuat Desk Ketenagakerjaan Polri Dorong Ekonomi Nasional

    Kapolri Perkuat Desk Ketenagakerjaan Polri Dorong Ekonomi Nasional

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah strategis dengan memperkuat Desk Ketenagakerjaan Polri hingga ke tingkat wilayah. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya besar Polri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

    Penguatan Desk Ketenagakerjaan disampaikan Jenderal Sigit setelah menghadiri ASEAN Trade Union Council (TUC) di Grand Melia Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (3/12/2025) malam.

    Menurut Kapolri, hubungan industrial yang harmonis adalah kunci peningkatan ekonomi. Stabilitas kerja tercipta dari hubungan kondusif antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

    Stabilitas ini pada akhirnya akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan. Polri berkomitmen menjaga iklim usaha yang baik antara buruh dan perusahaan.

    "Tentunya yang paling utama, bagaimana kita terus menjaga iklim hubungan usaha yang baik antara buruh dan antara perusahaan," kata Jenderal Sigit.

    "Dan kita ingin pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin bertumbuh, dan tentunya buruh juga akan semakin sejahtera," sambungnya.

    Pembentukan desk baru di bawah Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri memiliki tujuan jelas. Polri berkomitmen memberikan perlindungan serta menyelesaikan berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

    "Terima kasih bahwa Desk Ketenagakerjaan diberikan apresiasi dari rekan-rekan. Tentunya ini menjadikan motivasi bagi Desk Ketenagakerjaan untuk terus bisa memberikan pendampingan terhadap permasalahan-permasalahan industrial, termasuk juga mencarikan solusi, menjadi problem solver terhadap masalah-masalah yang ada," ucapnya.

    Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Oleh Desk Polri

    Sejak dibentuk, Desk Ketenagakerjaan telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan. Ini mencakup hak buruh dalam berserikat dan perlindungan untuk buruh wanita.

    Tabel berikut menunjukkan komitmen Polri dalam isu ketenagakerjaan:

    Aspek Deskripsi
    Tujuan Utama Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
    Fokus Hubungan industrial harmonis
    Perlindungan Tenaga kerja, hak berserikat, buruh wanita
    Penyelesaian Masalah Mencari solusi industrial, menjadi problem solver
    Cakupan Mabes, Polda, Polres di wilayah industri

    "Tentunya ini menjadi PR kita ke depan untuk terus memperkuat Desk Ketenagakerjaan, baik yang ada di Mabes, di Polda, ataupun di Polres-Polres yang memiliki wilayah industri. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada teman-teman buruh," imbuhnya.

    Apresiasi dari Konfederasi Buruh Asia Tenggara

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan apresiasi dari konfederasi buruh se-Asia Tenggara. Mereka memuji peran Polri dalam membantu penyelesaian konflik buruh.

    "Pada kesempatan ini, seluruh teman-teman Asia Tenggara menyampaikan hormat dan respect kepada Bapak Kapolri, yang juga Ketua Dewan Penasihat KSPSI, dengan dibentuknya Desk Ketenagakerjaan," ucap Andi Gani.

    "Sudah 144 kasus tenaga kerja bisa diselesaikan dengan cepat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh buruh Indonesia," sambung dia.

    Para pimpinan buruh dari negara tetangga bahkan menyatakan keinginan untuk belajar dari Polri. Mereka tertarik pada peran aktif kepolisian Indonesia dalam membantu buruh.

    "Karena itu, teman-teman dari Asia Tenggara ingin belajar bagaimana Polisi Indonesia bisa membentuk Desk Ketenagakerjaan," pungkas Andi Gani.

  • MPR Dorong Penguatan Link and Match Pendidikan dan Dunia Usaha di Jakarta

    MPR Dorong Penguatan Link and Match Pendidikan dan Dunia Usaha di Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyerukan pentingnya sinergi kuat antara sektor pendidikan dan dunia usaha. Hal ini krusial untuk menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Ia menekankan perlunya penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan adaptif.

    SDM ini harus selaras dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan masa depan. Dorongan ini disampaikan Rerie, sapaan akrabnya, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    "Meningkatnya tantangan sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini harus segera direspons dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan pasar tenaga terampil yang dibutuhkan dunia usaha saat ini dan masa datang," kata Rerie.

    Laporan Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum (WEF) menyoroti sejumlah tantangan. Indonesia akan menghadapi isu serius pada periode 2026-2028.

    Permasalahan ini mencakup tingginya angka pengangguran usia muda. Layanan publik juga berpotensi memburuk di masa mendatang.

    Lemahnya perlindungan sosial, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur, juga menjadi perhatian. Selain itu, ada risiko kemerosotan ekonomi yang harus diwaspadai.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan. Angkatan kerja Indonesia mencapai 155,27 juta orang.

    Sebanyak 147,91 juta orang di antaranya sudah bekerja. Namun, 7,35 juta orang masih menganggur.

    Menurut Rerie, catatan ini harus menjadi perhatian bersama pemangku kebijakan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif. Tujuannya agar langkah-langkah yang diambil mampu menghadirkan solusi konkret dari permasalahan yang ada.

    Adaptasi SDM di Era Teknologi

    Rerie, yang juga anggota Komisi X DPR RI, menekankan perkembangan teknologi yang pesat. Dunia usaha membutuhkan tenaga terampil yang mampu beradaptasi dengan perubahan.

    Oleh karena itu, ia mendorong agar pendidikan sejak dini mempersiapkan peserta didik. Persiapan ini harus mencakup keterampilan khusus dan kemampuan beradaptasi. Keterampilan ini harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

    Berikut adalah beberapa tantangan ketenagakerjaan di Indonesia:

    Tantangan Deskripsi
    Pengangguran Usia Muda Angka pengangguran tinggi di kalangan generasi muda.
    Kesenjangan Keterampilan Ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri.
    Perkembangan Teknologi Dibutuhkan adaptasi cepat terhadap perubahan teknologi.
    Kualitas Layanan Publik Potensi memburuknya layanan publik, termasuk pendidikan.
    Perlindungan Sosial Lemahnya jaring pengaman sosial, terutama di pendidikan dan infrastruktur.

    Lebih lanjut, Rerie menekankan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Komitmen ini penting dalam membangun keterhubungan berkelanjutan antara pendidikan dan dunia usaha. Link and match antara SDM hasil pendidikan dan kebutuhan industri harus diwujudkan. Hal ini agar mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

    Rerie berharap semua pihak terkait dapat bergerak bersama. Tujuannya adalah mewujudkan SDM nasional yang berdaya saing. SDM ini harus mampu menjawab berbagai tantangan dalam proses pembangunan. Akhirnya, kesejahteraan merata bagi setiap anak bangsa dapat terwujud.

  • Kemenaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026 di Jakarta Pusat

    Kemenaker Imbau Perusahaan Terapkan WFA saat Libur Lebaran 2026 di Jakarta Pusat

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau seluruh perusahaan memberlakukan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi karyawan atau buruh selama periode libur lebaran. Kebijakan ini bertujuan menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak dan produktivitas kerja terjaga.

    Yassierli meminta para gubernur, bupati, dan wali kota mendorong perusahaan memberi kesempatan WFA pada 16 dan 17 Maret 2026. Langkah ini diharapkan dapat membantu pengaturan mobilitas masyarakat pada periode libur Hari Raya Idul Fitri.

    Pemerintah menyoroti pentingnya penerapan WFA pada tanggal-tanggal tertentu yang berpotensi memicu lonjakan mobilitas.

    “Oleh karena itu, kami mengimbau kepada gubernur, bupati, wali kota untuk mengimbau kepada seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya untuk melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau yang disebut dengan Work From Anywhere (WFA) pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Selain itu, pemerintah juga berharap perusahaan menerapkan WFA pada 25, 26, dan 27 Maret 2026. Kebijakan tersebut mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik pemudik setelah perayaan Idul Fitri.

    “Kami juga mengharapkan agar perusahaan dapat memperlakukan WFA pada tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026. Hal ini dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik para pemudik setelah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri,” tambah Yassierli.

    Sektor Pengecualian WFA

    Meski demikian, Yassierli menegaskan pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor-sektor tertentu. Pengecualian berlaku bagi bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain.

    Berikut adalah daftar sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFA:

    Sektor Keterangan
    Kesehatan Layanan vital yang memerlukan kehadiran fisik
    Perhotelan & Hospitality Melayani kebutuhan wisatawan dan pengunjung
    Pusat Perbelanjaan Operasional retail dan layanan konsumen
    Manufaktur Proses produksi yang membutuhkan kehadiran di pabrik
    Industri Makanan & Minuman Produksi dan distribusi produk pangan
    Sektor Esensial Lainnya Bidang yang berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik

    Sektor-sektor tersebut berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik dan pelayanan publik. Kebijakan ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas pelayanan dan produksi nasional.

    “Pelaksanaan WFA dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti bidang kesehatan, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman sektor esensial lainnya atau yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik,” tutupnya.

  • DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    DPR Sahkan 10 Anggota Dewas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Periode 2026-2031 di Jakarta

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menggelar rapat paripurna dengan agenda penting pengesahan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    DPR menyetujui total 10 anggota Dewas, terdiri dari 5 anggota untuk BPJS Kesehatan dan 5 anggota untuk BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjabat pada periode 2026-2031.

    Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memimpin jalannya rapat dan didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, melaporkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Dewas BPJS. Komisi IX telah melakukan serangkaian pengujian terhadap para calon tersebut.

    Putih Sari kemudian menyerahkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan ini kepada pimpinan DPR.

    Setelah laporan disampaikan, Saan Mustopa meminta persetujuan dari para anggota DPR yang hadir. Seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui kesepuluh calon tersebut.

    "Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat dapat disetujui?" tanya Saan, Selasa (10/2/2026).

    "Setuju," jawab peserta rapat.

    Uji kelayakan sebelumnya dilakukan oleh Komisi IX DPR pada Senin (2/2) hingga Selasa (3/2). Persetujuan para calon dilakukan pada Selasa (3/2).

    Daftar Anggota Dewas BPJS Terpilih

    Berikut adalah daftar nama anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031 yang telah disetujui DPR:

    Daftar Anggota Dewan Pengawas BPJS 2026-2031
    BPJS Nama Anggota Unsur
    Kesehatan Afif Johan Pekerja
    Kesehatan Stevanus Adrianto Passat Pekerja
    Kesehatan Paulus Agung Pambudhi Pemberi Kerja
    Kesehatan Sunarto Pemberi Kerja
    Kesehatan Lula Kamal Tokoh Masyarakat
    Ketenagakerjaan Dedi Hardianto Pekerja
    Ketenagakerjaan Ujang Romli Pekerja
    Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato Pemberi Kerja
    Ketenagakerjaan Alif Noeryanto Rahman Tokoh Masyarakat