Tag: ketimpangan

  • Memahami Fenomena Working Poor di Indonesia

    Memahami Fenomena Working Poor di Indonesia

    Istilah working poor atau pekerja miskin kini semakin sering terdengar di Indonesia. Dulu hanya muncul di jurnal ekonomi atau laporan lembaga internasional, kini menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Istilah ini menggambarkan realita pahit: banyak orang bekerja keras, namun tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

    Meskipun bukan terjemahan akademis, istilah "pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan" (P7) mungkin menjadi definisi paling jujur dari working poor secara sosial.

    Banyak pekerja informal memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian. Mereka adalah pedagang, pengemudi, pekerja konstruksi, pengantar barang, penjahit, dan lain-lain. Namun, penghasilan mereka seringkali hanya cukup untuk bertahan hidup, tanpa jaminan untuk masa depan.

    Ironisnya, di era yang menjunjung tinggi produktivitas, semakin banyak pekerja produktif yang tetap hidup dalam kekurangan. ILO mencatat bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh ratusan juta pekerja di seluruh dunia.

    Lebih dari separuh tenaga kerja global berada di sektor informal, tanpa perlindungan sosial, stabilitas pendapatan, atau jaminan masa depan yang memadai.

    Pola serupa juga terlihat di Indonesia, di mana sekitar 59% pekerja berada di sektor informal. Jutaan lainnya tergolong setengah pengangguran atau pekerja paruh waktu. Meskipun tidak masuk dalam statistik pengangguran, mereka tidak memiliki keamanan ekonomi jangka panjang.

    Thomas Piketty, dalam bukunya "Capital in the Twenty-First Century", memberikan penjelasan mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa kekayaan cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal ketika tingkat pengembalian modal lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi.

    Rumus Piketty menjelaskan mengapa pemilik aset cenderung lebih cepat kaya dibandingkan dengan mereka yang hanya mengandalkan upah. Dalam konteks ini, kerja keras seringkali dikalahkan oleh warisan. Pemilik rumah, tanah, saham, atau bisnis keluarga memiliki aset yang menghasilkan uang untuk mereka. Sebaliknya, para pekerja yang memulai dari nol hanya menjual waktu dan tenaga tanpa jaminan.

    Joseph Stiglitz berpendapat bahwa ketimpangan modern bukan hanya hasil dari bakat atau usaha, tetapi juga konsekuensi dari kebijakan dan struktur pasar. Dalam "The Price of Inequality", Stiglitz menjelaskan bagaimana sistem perpajakan, deregulasi, dan lemahnya perlindungan tenaga kerja dapat memperburuk kesenjangan. Dalam banyak kasus, meritokrasi menjadi ilusi belaka.

    Branko Milanovic menggambarkan ketimpangan global melalui kurva gajah yang terkenal. Kurva ini menunjukkan bahwa globalisasi menguntungkan kelas menengah baru di negara berkembang dan kelompok superkaya global, namun banyak pekerja berupah rendah mengalami stagnasi.

    Dalam konteks Indonesia, pekerja informal seringkali menjadi pihak yang mengalami stagnasi. Globalisasi membuka pasar dan mempercepat arus modal, namun tidak serta merta memperkuat posisi tawar mereka. Meskipun dunia semakin terhubung, penghasilan mereka tetap terbatas. Pertumbuhan dan investasi terus digaungkan, namun mereka tetap harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Guy Standing memperkenalkan istilah precariat untuk menggambarkan kelas pekerja yang hidup dalam ketidakpastian permanen, dengan kontrak pendek, ekonomi gig, dan pekerjaan proyek tanpa jaminan sosial. Fleksibilitas seringkali dipromosikan sebagai kebebasan, namun seringkali berarti kerapuhan masa depan.

    Di tengah kondisi struktural ini, muncul ironi lain: motivasi-motivasi dari konten kreator yang menekankan pentingnya kerja keras, bangun pagi, dan side hustle, seolah-olah persoalan struktural dapat diselesaikan hanya dengan mengubah rutinitas harian.