Tag: Keuangan Daerah

  • Melchias Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi Demi Pembangunan

    Melchias Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi Demi Pembangunan

    Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mengajak pemerintah daerah untuk tidak ragu memanfaatkan obligasi daerah. Instrumen ini dapat menjadi alternatif pembiayaan penting untuk pembangunan.

    Menurut Mekeng, daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki peluang. Mereka bisa menerbitkan obligasi asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

    "Dalam menerapkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan, daerah jangan ragu-ragu atau pesimis. NTT dan daerah-daerah lain di Indonesia saya rasa bisa. Senegal di Afrika saja bisa. Kenapa kita nggak bisa? Menurut saya kita lebih baik dari Senegal," kata Mekeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan Mekeng saat menjawab pertanyaan peserta Sarasehan Nasional Ke-VI di Maumere, Sikka, NTT. Acara tersebut bertema 'Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik'.

    Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Wakil Ketua FPG MPR RI, Andi Achmad Dara. Hadir pula Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar.

    Jajaran Forkopimda Provinsi NTT, para kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota juga turut serta. Tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan undangan lainnya juga hadir meramaikan acara.

    Sejumlah narasumber turut hadir. Mereka antara lain Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan, Sandy Firdaus. Hadir juga Direktur Pemeriksaan V.B Ditjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Arman Syifa.

    Tidak ketinggalan, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prof. Dr. Didin Fatihudin, turut mengisi acara ini.

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan, tidak semua daerah otomatis bisa menerbitkan obligasi. Seluruh proses akan melalui tahapan ketat.

    Tahapan ini termasuk penilaian dari lembaga pemeringkat. Ini memastikan hanya daerah yang siap yang dapat menerbitkan obligasi.

    "Semua boleh menerbitkan obligasi, tetapi tidak semua bisa dikasih izin. Itu akan melalui proses yang sangat ketat," ujar Wakil Rakyat Dapil NTT 1 ini.

    Mekeng menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan. Terutama dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

    Menurutnya, pemerintah daerah harus memiliki biro atau unit khusus. Biro ini harus menangani keuangan dengan personel yang profesional dan kompeten.

    "Daerah harus ada satu biro yang menangani tentang keuangan ini. Dan biro itu tidak bisa ditaruh orang sembarangan. Ini harus profesional, the right man on the right place. Bukan karena tim sukses, bukan karena teman," kata Mekeng.

    Mekeng mencontohkan pembenahan neraca keuangan negara. Ini dilakukan pemerintah pusat pada awal reformasi fiskal sebelum menerbitkan Surat Utang Negara (SUN).

    Saat itu, penataan aset dan penghapusan praktik anggaran non-budgeter menjadi fondasi penting. Hal ini dilakukan sebelum penerbitan utang dapat dilakukan.

    "Ini yang harus dilakukan daerah. Neracanya dirapikan dulu. Lihat kemampuan daerah itu bagaimana. Tidak bisa langsung terbit lalu disetujui," ujarnya.

    Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini menjelaskan, penerbitan obligasi daerah juga akan dinilai. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga pemeringkat seperti Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

    Jika peringkat (rating) rendah, investor tidak akan tertarik membeli obligasi tersebut.

    Kriteria Penerbitan Obligasi Daerah

    Ada beberapa kriteria penting dalam penerbitan obligasi daerah. Ini memastikan keberhasilan dan kepercayaan investor.

    Aspek Keterangan
    Kesiapan SDM Personel profesional & kompeten di unit keuangan khusus.
    Tata Kelola Neraca keuangan rapi & kemampuan daerah terukur.
    Penilaian Rating Lulus penilaian lembaga pemeringkat seperti PEFINDO.
    Proyek Produktif Pembiayaan proyek yang menghasilkan pendapatan (misal: pelabuhan).
    Transparansi Mendorong tata kelola transparan & akuntabel.

    "Ada 514 kabupaten/kota di Indonesia. Belum tentu 514 itu bisa diizinkan. Yang dilihat adalah neracanya dan kemampuan keuangan daerah," kata Mekeng.

    Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak memberikan jaminan langsung dari APBD. Ini untuk obligasi yang diterbitkan. Sebab, hal itu berpotensi mengganggu program pembangunan lain jika terjadi gagal bayar.

    Menurut Mekeng, proyek yang dibiayai melalui obligasi haruslah proyek produktif. Proyek tersebut harus menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan pelabuhan.

    Hasil dari proyek tersebut dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok obligasi. Selain itu, juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    "Itu kan salah satu tujuannya. Uang hasilnya sebagian untuk membayar bunga dan pokok, sebagian menjadi PAD," ujarnya.

    Mendorong Transparansi dan Menekan Korupsi

    Mekeng menilai, penerbitan obligasi daerah dapat mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Ini juga menjadi instrumen untuk menekan praktik korupsi.

    "Kalau uang publik sudah masuk lewat obligasi, kontrolnya keras sekali. Tidak bisa dibelokkan kiri-kanan. Ini salah satu cara mengurangi korupsi di daerah," katanya.

    Ia mendorong pembahasan teknis terkait obligasi daerah diperkuat melalui forum lanjutan. Ini termasuk pelatihan regional yang menghadirkan para ahli.

    Ahli tersebut akan menjelaskan aspek akuntansi, rasio keuangan, hingga proyeksi arus kas lima tahunan.

    Di sisi lain, Mekeng mengingatkan agar dinamika politik tidak menghambat pembahasan kebijakan ini. Politik seharusnya mendukung kemajuan daerah.

    "Politiknya jangan ribut melulu. Jangan ego partai masuk ke dalam urusan beginian. Ini sudah harus memikirkan bagaimana daerah maju dan membangun," ujarnya.

    Mekeng optimistis, jika ada satu atau dua daerah yang berhasil menerbitkan obligasi dengan baik dan kredibel, daerah lain akan mengikuti. Ini akan menjadi contoh positif.

    "Kita harus lihat lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan. Kalau ada daerah yang leading, nanti daerah lain akan belajar. Ini proses. Tidak serta merta undang-undang terbit lalu semua langsung bisa menerbitkan," kata Mekeng.

    Menurutnya, investor akan sangat detail dalam menilai kelayakan obligasi. Termasuk menanyakan tujuan penggunaan dana, proyeksi arus kas, serta sumber pembayaran bunga dan pokok utang.

    Karena itu, kesiapan teknis dan profesionalisme aparatur menjadi kunci utama.

    "Jangan pesimis. Kalau pesimis, kita tidak akan menang. Pertanyaannya, mau atau tidak memperbaiki sistem keuangan dan akuntabilitasnya?" kata Mekeng.

  • Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wamendagri Ribka Haluk Dorong Sinergi Pemda-BPK di Kantor Perwakilan BPK Bali

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini krusial dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

    Haluk menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan lancar. Ini sekaligus mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

    “Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan telah menerapkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar,” ujar Ribka, Kamis (12/2/2026).

    Pernyataan tersebut disampaikan Ribka dalam acara Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025. Acara penting ini berlangsung di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bali.

    Ribka melihat pemeriksaan ini sebagai peluang besar untuk memperkuat sinergi BPK, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda. Tujuannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi.

    Ia juga meminta para kepala daerah untuk bersikap kooperatif, transparan, dan komunikatif. Sikap ini diperlukan selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

    Integrasi Data Melalui SIPD

    Wamendagri Ribka Haluk turut menyoroti pentingnya integrasi data. Ini melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai wujud nyata transparansi pengelolaan pemerintahan.

    Menurutnya, dari total 546 pemerintah daerah, sebanyak 524 telah menerapkan SIPD. Sisanya masih menghadapi berbagai kendala terkait jaringan dan infrastruktur.

    “Harus memanfaatkan SIPD ini, karena dengan sistem SIPD ini tentunya BPK juga dapat mengakses, KPK, dan juga semua aktivitas pemerintahan. Karena semua informasi tentang penyelenggaraan daerah ini ada di SIPD,” pungkasnya.

    Berikut adalah rincian capaian penerapan SIPD di Pemda:

    Aspek Jumlah
    Total Pemda 546
    Pemda Terapkan SIPD 524
    Pemda Kendala Jaringan/Infrastruktur 22

    Acara Entry Meeting ini dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dan Direktur Jenderal PKN VI BPK RI, Laode Nusriadi. Turut hadir para gubernur, sekretaris daerah, dan inspektur di wilayah lingkup Ditjen PKN VI BPK RI.

  • Badung Kucurkan Rp 363 Miliar Dividen BPD Bali untuk Infrastruktur Pariwisata

    Badung Kucurkan Rp 363 Miliar Dividen BPD Bali untuk Infrastruktur Pariwisata

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menerima dividen sebesar Rp 363 miliar dari Bank BPD Bali. Dana ini merupakan hasil keuntungan Bank BPD Bali untuk tahun buku 2025. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memastikan dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata di Gumi Keris.

    Penyerahan dividen secara simbolis dilakukan oleh Direktur Utama PT Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, kepada Bupati Adi Arnawa. Acara tersebut berlangsung di Puspem Badung, Selasa (10/2/2026).

    Bupati Adi Arnawa menegaskan bahwa dividen ini menjadi modal penting. Tujuannya adalah memperkuat daya saing pariwisata Bali, khususnya di wilayah Badung.

    “Dividen ini akan dimanfaatkan untuk pembenahan infrastruktur guna mendukung pariwisata berkualitas. Terutamanya penambahan ruas jalan di wilayah utara, khususnya wilayah Abiansemal dan Mengwi,” ujar Adi Arnawa.

    Selain menerima dividen, Pemkab Badung juga menambah setoran modal sebesar Rp 300 miliar pada tahun 2026. Dengan tambahan tersebut, total penyertaan modal Pemkab Badung ke BPD Bali kini mencapai Rp 1,55 triliun.

    “Melihat tren pendapatan terutama dilihat dari sudut pandang Return on Equity (ROE) dan Return on Investment (ROI) yang cukup signifikan. Berdasarkan indikator dua ini, kelihatannya BPD Bali termasuk BPD yang teratas di Indonesia. Sehingga kami tidak ada keraguan untuk menambah penyertaan modal,” imbuhnya.

    Porsi Dividen Terbesar untuk Badung

    Sementara itu, Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan total dividen yang dibagikan kepada seluruh pemegang saham untuk tahun buku 2025 mencapai Rp 826 miliar. Sudharma menyebut Badung sebagai pemilik saham 48,76 persen mendapatkan porsi terbesar.

    Alokasi Dividen dan Penyertaan Modal Pemkab Badung ke BPD Bali
    Item Nominal (IDR) Keterangan
    Dividen Diterima (Tahun Buku 2025) 363 Miliar Untuk pembenahan infrastruktur pariwisata
    Penambahan Setoran Modal (Tahun 2026) 300 Miliar Memperkuat penyaluran kredit dan aspek lainnya
    Total Penyertaan Modal 1,55 Triliun Total modal Pemkab Badung ke BPD Bali
    Porsi Saham Badung 48,76% Porsi saham terbesar dari seluruh pemegang saham

    Sudharma mengatakan penambahan modal dari Pemkab Badung akan digunakan untuk memperkuat penyaluran kredit dan aspek lainnya. Bank BPD Bali, dia berujar, juga tetap fokus pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Fokus lainnya adalah program perumahan, serta program prioritas pemerintah pusat lainnya. “Harapannya dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat di Badung khususnya melalui program Pemkab Badung yaitu Sidi Kumbara untuk pemberdayaan UMKM,” ujarnya.