Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI telah menetapkan bahwa nisab zakat penghasilan dan jasa untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp 7.640.144 per bulan, atau senilai Rp 91.681.728 per tahun. Keputusan ini diambil melalui musyawarah dengan mempertimbangkan aspek syariah, regulasi, serta kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, terdapat kenaikan 7% pada nilai nisab tahun ini jika dibandingkan dengan tahun 2025. Hal ini sejalan dengan tren kenaikan upah tahunan yang tercatat sebesar 6,17%.
Waryono menjelaskan dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026), bahwa "Angka tersebut menjadi standar batas minimal penghasilan bagi seorang muslim untuk dikenai kewajiban zakat sebesar 2,5%".
Penetapan nisab tersebut didasarkan pada harga emas 14 karat yang setara dengan 85 gram emas, sehingga menghasilkan angka Rp 91.681.728 per tahun atau Rp 7.640.144 per bulan. Harga emas ini diperoleh dari rata-rata harga emas selama tahun 2025.
Rujukan utama dalam penetapan nisab zakat penghasilan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Standar emas digunakan sebagai acuan untuk memberikan ukuran yang lebih objektif, dengan mempertimbangkan kemaslahatan Mustahik dan muzaki.
Penggunaan emas 14 karat masih relevan dengan regulasi yang berlaku saat ini. Walaupun PMA Nomor 31 Tahun 2019 tidak secara spesifik mengatur jenis karat emas, BAZNAS diberikan kewenangan untuk menetapkan standar jenis karat atas 85 gram emas dengan tetap memperhatikan aspek kemaslahatan mustahik.
Waryono menambahkan, "Dinamika kajian terkait standar nisab merupakan bagian dari proses ijtihad untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena itu, implementasinya perlu terus dikawal melalui sinergi antara Kementerian Agama, BAZNAS dan seluruh pemangku kepentingan zakat agar pengelolaan zakat nasional berjalan terarah, terukur dan mampu menghadirkan kemaslahatan yang semakin luas bagi masyarakat."
Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, menekankan pentingnya penetapan nisab yang tidak boleh ditunda karena berkaitan dengan kepastian hukum dan keseragaman tata kelola zakat nasional.
Achmad menegaskan, "Kita tidak boleh membiarkan adanya kekosongan standar. Dalam pengelolaan zakat nasional harus ada patokan yang jelas, karena yang menjadi regulator dalam hal ini adalah BAZNAS. Standar ini menjadi rujukan bagi seluruh pengelola zakat."
Dalam pembahasan tersebut, BAZNAS mempertimbangkan tidak hanya aspek normatif, tetapi juga dampak terhadap layanan kepada Mustahik yang selama ini telah dilaksanakan melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.
Keputusan penggunaan emas 14 karat dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan kemaslahatan umat, dengan tetap memperhatikan rata-rata pendapatan masyarakat agar tidak memberatkan muzaki namun optimal bagi pemberdayaan mustahik.
Standar emas 14 karat dinilai relevan karena nilainya sepadan dengan harga beras premium, mengacu pada parameter perak dan Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ), sehingga menjaga keseimbangan antara keadilan bagi muzaki dan perlindungan terhadap mustahik.
Noor Achmad menyimpulkan, "Sehingga pengambilan keputusan nisab ini telah memenuhi unsur Aman Syar'i, Aman Regulasi, serta memperhatikan kepentingan Muzaki dan mustahik."

