Tag: Keuangan Negara

  • Purbaya Yudhi Sadewa Belum Pastikan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar APBN

    Purbaya Yudhi Sadewa Belum Pastikan Utang Kereta Cepat Whoosh Dibayar APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kabar mengenai pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

    Purbaya menyatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kebenaran kabar tersebut. Ia berencana untuk berdiskusi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut.

    Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ia belum memperoleh informasi pasti mengenai rencana pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN. Ia perlu melakukan pembicaraan internal terlebih dahulu.

    "Saya belum tanya tuh masalah itu. (Udah dikasih tahu bakal pakai APBN?) Belum. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," kata Purbaya saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).

    Bendahara Negara itu juga mengaku belum menerima undangan negosiasi penyelesaian utang Whoosh di China. Negosiasi ini penting mengingat utang proyek kereta cepat tersebut cukup besar.

    "Belum, belum," singkatnya.

    Proses Negosiasi Utang Whoosh

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi memang telah mengonfirmasi bahwa utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan dibayar APBN. Proses negosiasi utang sedang dalam tahap finalisasi.

    Negosiasi dilakukan oleh BPI Danantara bersama pihak China. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan isu pendanaan Whoosh.

    "Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ungkap Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Prasetyo menegaskan kembali keputusan penggunaan APBN untuk utang Whoosh.

    "Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN)," tegasnya memastikan ketika ditanya nasib pembayaran utang Whoosh dengan APBN.

    Berikut rincian perkiraan kewajiban pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh:

    Detail Kewajiban per Tahun
    Pembayaran Utang Pokok dan Bunga Rp 1,2 Triliun
    Total Utang Proyek Akan Diskusikan
    Sumber Pembayaran Belum Pasti (50-50 APBN)
  • Aset BPJS Kesehatan Terancam Minus 2026, Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

    Aset BPJS Kesehatan Terancam Minus 2026, Pemerintah Suntik Rp20 Triliun

    Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan bahwa rasio ketahanan aset BPJS Kesehatan terus menurun. Berdasarkan perhitungan aktuaria, kondisi ini mengkhawatirkan karena berpotensi di bawah batas sehat pada triwulan I atau II 2026.

    Sesuai regulasi, keuangan BPJS Kesehatan dianggap sehat jika aset bersihnya berada dalam rentang 1,5 hingga 6 bulan klaim. Penurunan ini memicu langkah cepat dari pemerintah untuk mencegah krisis.

    Pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah preventif dengan memberikan suntikan dana tambahan tahun ini. Hal ini diungkapkan Ketua DJSN Nunung Nuryartono dalam rapat dengar pendapat Komisi IX di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    “Kapan kemudian mulai di bawah 1,5, itu perkiraan kami di triwulan I, triwulan II 2026. Oleh karenanya, pemerintah mengambil langkah tahun ini, dengan memberikan suntikan dana tambahan,” ujar Nunung Nuryartono, Rabu (11/2/2026).

    Nunung menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tiga langkah penanganan defisit aset neto. Opsi tersebut meliputi penyesuaian besar iuran, suntikan dana tambahan, dan penyesuaian manfaat. Untuk 2026, suntikan dana tambahan dipilih.

    Pilihan ini diambil demi menghindari pembebanan masyarakat dengan kenaikan iuran di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli rakyat.

    “Tadi ada suntikan pemerintah karena diputuskan bahwa tidak sampai dari 2026 belum ada kenaikan iuran yang akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian,” terang Nunung.

    Potensi Pendanaan Lain dari Pajak Rokok

    Selain suntikan dana, Nunung juga menyebut potensi pendanaan lain, yaitu dari pajak rokok. Hal ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

    Penerimaan pajak rokok diperbolehkan untuk mendanai pelayanan kesehatan. Ini membuka peluang baru bagi BPJS Kesehatan untuk memperkuat keuangannya.

    “Kemudian juga di dalam PP nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah pasal 97, tentang pajak rokok juga bisa dialokasikan, untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Jadi ada ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, untuk bisa menambah dari dua potensi yang digunakan tadi,” jelas Nunung.

    Alokasi Suntikan Dana Rp 20 Triliun

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengalokasikan suntikan dana tambahan. Ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan.

    “Sudah diputuskan oleh Kemenkeu ada tambahan Rp 20 triliun. Sebanyak Rp 10 triliun melalui Kemenkes, Rp 10 triliun lagi melalui Kemenkeu untuk membantu BPJS,” ujar Budi saat ditemui di DPR, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

    Budi menegaskan bahwa angka Rp 20 triliun ini telah dihitung secara cermat. Dana tersebut dirancang untuk menjamin ketahanan keuangan BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.

    “Angka itu dihitung untuk menjaga ketahanan BPJS tahun ini,” tambahnya.

    Statistik BPJS Kesehatan dan Peningkatan Klaim

    Data DJSN menunjukkan jumlah peserta terdaftar jaminan kesehatan nasional mencapai 281,88 juta jiwa atau 98,3% dari total penduduk. Namun, peserta aktif hanya 228,67 juta jiwa atau 79,8%.

    Peningkatan utilisasi layanan kesehatan telah menyebabkan klaim bulanan melonjak. Ini menjadi salah satu faktor utama yang menekan ketahanan aset BPJS Kesehatan.

    Berikut adalah perbandingan jumlah peserta dan rata-rata klaim bulanan:

    Deskripsi Jumlah/Rata-rata
    Peserta Terdaftar (2025) 281,88 juta jiwa (98,3% penduduk)
    Peserta Aktif (2025) 228,67 juta jiwa (79,8% penduduk)
    Rata-rata Klaim Bulanan (2025) Rp 16,75 triliun
    Peningkatan Klaim (2014-2025) 5 kali lipat

    “Rata-rata klaim bulanan di 2025 sekitar Rp 16,75 triliun, ini meningkat lima kali lipat (dibandingkan 2014) karena utilisasinya meningkat, masyarakat yang mendapat akses pelayanan kesehatan meningkat, kunjungan meningkat,” kata Nunung dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (13/11/2025).