Partai politik menyoroti bahwa dana bantuan politik (banpol) dari pemerintah sebesar Rp 1.000 per suara menjadi salah satu faktor penyebab turunnya indeks keuangan partai yang transparan dan akuntabel.
Penurunan ini terungkap dalam hasil riset Indeks Integritas Partai Politik (IIP) 2025. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai untuk operasional partai.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Sekjen PKS) Muhammad Kholid menganggap angka Rp 1.000 per suara terbilang rendah. Ia menyoroti bahwa jumlah tersebut belum mengalami perubahan signifikan sejak 7-8 tahun terakhir.
Kholid menyarankan agar dana banpol ditingkatkan. Peningkatan ini disebutnya dapat memperbaiki keuangan partai politik sekaligus menunjukkan kepedulian negara terhadap keberlangsungan partai.
Harapannya, tuntutan transparansi dan tata kelola keuangan partai dapat diselaraskan dengan dukungan finansial yang diberikan oleh negara.
“Karena mengelola partai tidak murah dan tidak mudah. Sehingga ketika kita ingin mendorong untuk partai politik berbenah yes, tapi kita juga harus melihat secara proporsional apakah sudah cukup perhatian negara terhadap partai politik,” jelas Kholid.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenkopolkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengakui bahwa dana bantuan politik memang masih tergolong rendah.
Pembatasan Penggunaan Dana Banpol
Menurut ketentuan, dana banpol wajib dialokasikan 60 persen untuk pendidikan kader, dan sisanya untuk kegiatan lain-lain. Namun, komponen terbesar dalam pendidikan politik, yaitu transportasi, tidak tertampung.
“Dalam pendidikan politik itu apa yang ditampung dari bantuan, terutama operasional pendidikan politik, akomodasi, konsumsi, padahal yang paling besar adalah transportasi, itu tidak didukung,” jelas Freidrich.
Akibatnya, partai politik berinisiatif melaksanakan bimbingan teknis sebagai pengganti pendidikan kader. Kegiatan ini pun seringkali hanya diikuti oleh anggota legislatif.
“Ini menjadi perhatian kita bersama, termasuk KPK,” sambung Lodewijk.
Usulan Peningkatan Dana Banpol oleh KPK
Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, menambahkan bahwa pada tahun 2019 KPK sempat mengajukan usulan ke Presiden terkait dana banpol sebesar Rp 16.900 per suara.
Skema yang diusulkan adalah pembagian 50 persen dari pemerintah dan 50 persen dari partai politik.
“Pada saat itu masih belum memungkinkan sekitar Rp 8 ribu dibagi dua, sempat ada usulan Rp 10 ribu tapi pada saat itu yang disetujui adalah seribu,” kata Cahya.
Meskipun demikian, Cahya menilai angka Rp 1.000 per suara masih ideal di Indonesia. Ia mengingatkan partai politik agar tidak membatasi integritas hanya pada besaran uang.
KPK berharap partai politik dapat menjadi teladan bagi publik dalam menularkan integritas yang baik.
“Karena partai politik produsen para pemimpin-pemimpin di negara ini. Diharapkan karena penurunan (aspek) keuangan dari 60 persen (tahun lalu) menjadi sekitar 40, mudah-mudahan ke depan perbaikan-perbaikan dilakukan,” tandas Cahya.
Perbandingan Dana Bantuan Politik
| Tahun | Usulan KPK (per suara) | Disetujui (per suara) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 2019 | Rp 16.900 | Rp 1.000 | KPK usulkan skema 50% pemerintah, 50% partai |
| Saat Ini | – | Rp 1.000 | Angka belum berubah sejak 7-8 tahun lalu |
