Tag: Keuangan

  • Indosat Raih Kinerja Keuangan Solid 2025, Optimis Lanjutkan Pertumbuhan 2026

    Indosat Raih Kinerja Keuangan Solid 2025, Optimis Lanjutkan Pertumbuhan 2026

    Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menunjukkan optimisme tinggi menyambut tahun 2026. Hal ini didorong oleh kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2025, ditandai dengan pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas, serta akselerasi transformasi berbasis kecerdasan artifisial (AI).

    Kinerja ini membuktikan ketangguhan strategi bisnis Indosat di tengah dinamika industri telekomunikasi yang kian kompetitif. Perseroan berhasil mencetak pertumbuhan signifikan di berbagai lini.

    Pada kuartal terakhir 2025, Indosat mencatat pertumbuhan pendapatan 9% secara quarter-on-quarter (QoQ) menjadi Rp15,36 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan lonjakan laba yang diatribusikan kepada entitas pemilik induk.

    Laba bersih tersebut mencapai Rp5,5 triliun, tumbuh 53,5% QoQ dan 12,2% secara year-on-year (YoY). EBITDA juga meningkat 12% menjadi Rp26,6 triliun, lebih cepat dari pertumbuhan pendapatan.

    Indikator Keuangan Indosat Q4 2025 Pertumbuhan QoQ Pertumbuhan YoY
    Pendapatan Rp15,36 Triliun 9% –
    Laba Bersih Rp5,5 Triliun 53,5% 12,2%
    EBITDA Rp26,6 Triliun 12% –

    Ini menunjukkan fundamental keuangan yang semakin sehat dan disiplin eksekusi strategi perusahaan. Capaian ini menjadi bekal penting untuk melaju lebih agresif pada tahun 2026.

    "Hal ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, peningkatan profitabilitas, dan kinerja laba bersih yang solid. Pertumbuhan ARPU yang progresif didorong oleh personalisasi berbasis AI, penguatan jaringan, serta fokus kami yang konsisten dalam menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa," kata President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Vikram Sinha, Selasa (10/2/2026).

    Inovasi dan Penguatan Jaringan Berbasis AI

    Salah satu sorotan kinerja Indosat adalah pertumbuhan Average Revenue Per User (ARPU) yang mencapai Rp44 ribu. Kenaikan ini didorong oleh personalisasi berbasis AI, peningkatan kualitas jaringan, dan inovasi berfokus pelanggan.

    Indosat menghadirkan fitur AI-powered 360 Scam and Spam Protection sebagai bagian dari inovasi. Fitur ini melindungi pelanggan dari potensi penipuan dan spam, meningkatkan pengalaman digital mereka.

    Selain layanan seluler, Indosat juga memperkuat portofolio konektivitas rumah melalui solusi fixed wireless access (FWA) dengan brand HiFi Air. Langkah ini menjawab meningkatnya kebutuhan konektivitas digital.

    Layanan HiFi Air memungkinkan masyarakat untuk bekerja, belajar, berbisnis, dan berkomunikasi dengan lebih lancar. Ini merupakan bagian dari upaya Indosat menyediakan solusi konektivitas menyeluruh.

    Ekspansi Jaringan 5G dan HiFi Air

    Hingga akhir 2025, layanan 5G dan HiFi Air Indosat telah tersedia di 24 kota di seluruh Indonesia. Jumlah pelanggan Home Broadband (HBB) mencapai sekitar 400.000 pelanggan.

    Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari strategi integrasi AI dengan kapabilitas jaringan canggih. Tujuannya adalah menghadirkan konektivitas yang lebih cerdas, adaptif, dan berorientasi pada manusia.

    Melalui investasi berkelanjutan pada infrastruktur digital, operasional berbasis data, dan inovasi, Indosat terus mempercepat transformasinya menjadi perusahaan berbasis AI. Fokus Indosat pada pengalaman, keamanan, dan kepercayaan digital diharapkan mampu mengoptimalkan peluang pertumbuhan jangka panjang dan menghadirkan nilai berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan.

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Puluhan Pelamar Daftar Calon ADK OJK

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Puluhan Pelamar Daftar Calon ADK OJK

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa puluhan pelamar telah mendaftar sebagai calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendaftaran telah dibuka sejak Rabu, 11 Februari 2026.

    Jumlah pelamar menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk posisi strategis di sektor jasa keuangan. Proses seleksi diharapkan dapat menghasilkan kandidat terbaik.

    Purbaya menyatakan bahwa banyak pendaftar telah masuk, meskipun ia belum meninjau seluruhnya. Puluhan nama telah tercatat.

    “Sudah banyak yang masuk, tetapi kan saya belum lihat semuanya. Ada puluhan yang masuk,” kata Purbaya saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Purbaya menegaskan tidak ada nama-nama yang diisukan seperti Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Misbakhun, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    “Enggak, itu mungkin enggak,” tutur Purbaya.

    Terkait isu pendaftaran Suahasil Nazara, Purbaya menyatakan keheranannya. Pasalnya, Suahasil merupakan bagian dari panitia seleksi (pansel) dari Kementerian Keuangan.

    “Saya baru tahu malah. Ngapain dia jadi Ketua OJK, dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau,” tutur Purbaya.

    Purbaya juga menyebut isu Misbakhun hanya rumor belaka. Ia menegaskan tidak ada kebenaran dalam kabar tersebut.

    “Enggak, itu kan politik. Enggak, nggak seperti itu, rumor itu mungkin salah,” ucap Purbaya.

    Jadwal dan Mekanisme Pendaftaran

    Pendaftaran calon pengganti ADK OJK telah dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB. Pendaftaran akan berakhir pada 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

    Calon pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online. Informasi lebih lanjut tersedia di laman resmi.

    Pendaftaran ini dapat dilakukan secara online melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id. Posisi yang dibuka meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    Jabatan yang Dibuka Status
    Ketua Dewan Komisioner Merangkap Anggota
    Wakil Ketua Dewan Komisioner Merangkap Anggota
    Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Merangkap Anggota
  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pimpin Pansel OJK

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pimpin Pansel OJK

    Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibentuk. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ditunjuk sebagai Ketua Pansel. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan di OJK.

    Pansel OJK dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2026. Proses seleksi bertujuan memperkuat tata kelola lembaga.

    Purbaya Yudhi Sadewa ditetapkan sebagai Ketua merangkap anggota Pansel. Ia ditemani oleh delapan anggota lainnya. Susunan anggota ini mencerminkan kolaborasi lintas lembaga negara.

    "Purbaya ditetapkan menjadi Ketua merangkap anggota bersama delapan anggota lainnya," dilansir dari Antara, Kamis (12/2/2026).

    Anggota Pansel OJK meliputi beberapa tokoh penting dari berbagai instansi. Mereka akan bekerja sama dalam menyeleksi kandidat terbaik.

    Daftar Anggota Pansel OJK

    Jabatan Nama Anggota Instansi
    Ketua merangkap Anggota Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan
    Anggota Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia (BI)
    Anggota Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan
    Anggota Bambang Eko Suhariyanto Wakil Menteri Sekretaris Negara
    Anggota Aida S Budiman Deputi Gubernur BI
    Anggota Erwan Agus Purwanto Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB
    Anggota Dhahana Putra Direktur Jenderal Perundang-undangan
    Anggota Muhammad Rullyandi Pakar Hukum Tata Negara
    Anggota Gusti Aju Dewi Pakar Grafologi

    Pengisian jabatan ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas OJK. OJK merupakan lembaga independen yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

    Jabatan yang Dibuka untuk Seleksi

    Terdapat tiga jabatan penting yang akan dibuka dalam seleksi ini. Jabatan-jabatan tersebut vital bagi operasional OJK ke depan. Proses seleksi diharapkan menghasilkan pemimpin berintegritas.

    Jabatan yang akan diseleksi antara lain Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota. Selain itu, ada Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota. Terakhir, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    Pengisian posisi ini diperlukan demi menjamin keberlanjutan kepemimpinan yang kredibel. OJK harus tetap menjadi lembaga yang kuat dan terpercaya. Tujuannya agar dapat menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

  • Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Ribuan Warga Pangandaran Jadi Korban Investasi Bodong MBA, Rugi Ratusan Juta

    Kecemasan melanda ribuan warga Kabupaten Pangandaran. Mereka menjadi korban investasi bodong yang merugikan hingga ratusan juta Rupiah. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi pada Senin (9/2) kemarin.

    Keterangan sementara menyebutkan, warga terjerat investasi bodong melalui aplikasi MBA (MBAstak Limited Company). Aplikasi ini diduga kuat menjalankan skema ponzi.

    Polisi masih terus mendata jumlah korban investasi bodong di Pangandaran. Total kerugian belum dapat dihitung karena jumlah korban diperkirakan terus bertambah setiap harinya.

    “Ini merupakan proses awal penanganan perkara guna memperoleh gambaran utuh terkait dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aplikasi MBA,” kata Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari kepada wartawan, Rabu (11/2/2024).

    Polres Pangandaran memerlukan keterangan saksi untuk kepentingan penyelidikan. Rencananya, koordinasi akan dilakukan dengan Subdirektorat 2 Ditreskrimsus Polda Jawa Barat.

    Khususnya unit Financial Monitoring and Development (Fismondev) akan dilibatkan. Tujuannya mendalami kasus penipuan investasi ini.

    “Pihak Fismondev Ditreskrimsus Polda Jabar direncanakan akan meminta keterangan terhadap anggota-anggota aplikasi MBA yang berada di wilayah Pangandaran guna mendalami kasus ini,” terang Ikrar.

    Kasus ini menjadi ramai di Pangandaran setelah anggota aplikasi investasi kesulitan saat penarikan dana. Polisi mengimbau warga agar lebih hati-hati menerima tawaran investasi.

    Masyarakat disarankan melapor jika menemukan pola yang mencurigakan. Ini bertujuan mencegah korban berjatuhan lebih banyak.

    Keterlibatan Anggota DPRD dan Peran OJK

    Di tengah penyelidikan, muncul rumor simpang siur terkait kasus ini. Beredar kabar bahwa salah seorang anggota DPRD Pangandaran diduga ikut terlibat sebagai manajer wilayah.

    Namun, polisi belum memberikan keterangan resmi dan masih melakukan pendalaman. “Terkait itu, masih kami dalami,” ucapnya.

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya turut menyikapi kasus ini. Kepala OJK Tasikmalaya, Nofa Hermawati, menegaskan entitas investasi MBA tidak mengantongi izin resmi.

    “Praktik penawaran investasi yang saat ini kian marak terjadi khususnya di wilayah Pangandaran dan Tasikmalaya yaitu entitas dengan inisial MBA yang memberikan penawaran investasi atau menjanjikan imbal hasil tertentu, tanpa izin dari regulator sektor keuangan,” kata Nofa.

    Menurut Nofa, modus yang dijalankan oleh entitas itu adalah jasa periklanan. Modus ini menggunakan pola skema ponzi atau money game.

    “Bermodus jasa periklanan dengan skema money game/ponzi,” kata Nofa.

    Atas kejadian ini, OJK telah melakukan pemanggilan kepada pengelola entitas tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi legalitas.

    “Kami telah melakukan pemanggilan dalam rangka klarifikasi terkait legalitas untuk mencegah dampak kerugian masyarakat yang timbul akibat penawaran investasi dimaksud,” kata Nofa.

    Nofa mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap penawaran serupa. Penipuan berkedok investasi sering terjadi.

    “Masyarakat diimbau menghindari keikutsertaan dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi dari sebuah entitas yang menjanjikan imbal hasil tinggi yang tidak wajar. Pastikan aspek legalitas dan kewajaran dari penawarannya,” kata Nofa.

    Waspada Investasi Ilegal

    Nofa membenarkan bahwa modus-modus sejenis sudah kerap terjadi. Berdasarkan data, Satgas Pasti OJK telah menghentikan ribuan entitas keuangan ilegal.

    Berikut adalah data penghentian entitas ilegal oleh Satgas Pasti OJK:

    Tahun Jenis Entitas Jumlah Dihentikan
    2025 Pinjaman Online Ilegal 2.263
    2025 Investasi Ilegal 354
    2025 Total Entitas Ilegal 2.617

    Jumlah tersebut terdiri dari 2.263 pinjol ilegal dan 354 investasi ilegal. Beberapa modus penipuan antara lain meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun media sosial entitas berizin.

  • Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Koordinasi dengan Trenggono soal Produksi Kapal di Istana Kepresidenan Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Koordinasi dengan Trenggono soal Produksi Kapal di Istana Kepresidenan Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai "ribut-ribut" di media sosial dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Perselisihan keduanya terkait isu produksi kapal. Purbaya menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Trenggono untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

    Purbaya menyebutkan bahwa Trenggono adalah sahabatnya, sehingga koordinasi diyakini akan berjalan dengan mudah dan lancar. Pernyataan ini disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    "Ah gampang kan pak Menteri sahabat saya juga," sebut Purbaya ketika ditanya soal ribut-ribut dengan Trenggono, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Sebelumnya, dalam unggahan di media sosial, Trenggono menyentil Purbaya. Ia menyebut anggaran kapal belum cair. Purbaya sendiri mengakui bahwa anggaran tersebut memang belum dikucurkan.

    Menurut Purbaya, meskipun rencana produksi kapal didanai pinjaman dari Inggris, tetap dibutuhkan anggaran awal. Sejauh ini, ia belum melihat ada pergerakan signifikan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memesan kapal.

    "Emang belum (keluar anggarannya). Sekarang kan gini kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masak nunggu ada anggarannya dulu. Kan ada anggaran depannya kan? Itu aja belum kelihatan gerakannya yang di depan," ujar Purbaya.

    Pernyataan Purbaya yang mengkritik KKP ini disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia: Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional. Acara tersebut diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pada Selasa (10/2).

    Klarifikasi Menteri KKP di Instagram

    Menteri Trenggono mengunggah tangkapan layar berita berjudul 'Menkeu Purbaya Semprot KKP: Anggaran Kapal Sudah Cair, Tapi Industri Belum Terima Order' di akun Instagram pribadinya. Ia langsung memberikan klarifikasi.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK. Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan?" kata Trenggono.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait polemik anggaran kapal:

    Aspek Keterangan
    Pihak Terlibat Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
    Topik Polemik Anggaran produksi kapal dan status pencairannya
    Sumber Dana Pinjaman luar negeri dari pemerintah Inggris (UK)
    Lokasi Kejadian Media sosial (Instagram), Kompleks Istana Kepresidenan
    Tanggal Pernyataan Rabu, 11 Februari 2026 (Purbaya); Selasa, 10 Februari (Trenggono)
  • Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dibuka hingga 2 Maret 2026

    Pendaftaran Calon Anggota Dewan Komisioner OJK Dibuka hingga 2 Maret 2026

    Pendaftaran calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi dibuka. Proses p pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

    Pendaftaran ini bertujuan mengisi tiga posisi strategis di OJK. Yakni, Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

    Arief Wibisono, Ketua Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti ADK OJK, memastikan proses pendaftaran tidak dipungut biaya. "Tidak dipungut biaya karena semua online, tetapi kalau butuh bantuan kita punya sekretariat," kata Arief, Rabu (11/2/2026).

    Calon pejabat OJK wajib memenuhi beberapa kriteria khusus. Salah satu yang utama adalah memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 tahun.

    Arief menekankan pentingnya kriteria pengalaman ini. "Tokoh-tokoh finansial kan banyak. Saya sudah 33 tahun bergelut di bidang jasa keuangan, saya bisa identifikasi oh ini tokoh finansial, ini bukan. Jadi kalau kurang dari 10 tahun, ya wassalam," ujar Arief.

    Pendaftar yang merupakan pengurus atau anggota partai politik (parpol) diperbolehkan. Namun, mereka wajib melepas jabatan kepengurusan parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.

    "Jadi kalau nanti dia mau ditetapkan (jadi ADK OJK), baru dia sudah wajib itu nggak boleh parpol," tutur Arief. Selain itu, pendaftar tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda dengan ADK OJK. Setiap pendaftar hanya boleh memilih satu jabatan saat mendaftar.

    Berikut adalah kriteria lengkap calon pejabat OJK yang harus diperhatikan oleh para pendaftar:

    Kriteria Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
    No. Kriteria
    1. Warga Negara Indonesia
    2. Memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik
    3. Cakap melakukan perbuatan hukum
    4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan pailit
    5. Sehat jasmani
    6. Berusia paling tinggi 65 tahun pada 2 Juni 2026
    7. Mempunyai pengalaman/keahlian di sektor jasa keuangan minimal 10 tahun
    8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih
    9. Bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan. Wajib melepas jabatan kepengurusan parpol sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.
  • Ramalan Zodiak Keuangan Selasa 10 Februari 2026 di Denpasar

    Ramalan Zodiak Keuangan Selasa 10 Februari 2026 di Denpasar

    DENPASAR – Ramalan zodiak kerap menjadi panduan sebagian orang untuk mengantisipasi berbagai peristiwa dalam hidup. Termasuk untuk urusan keuangan yang seringkali menjadi fokus perhatian. Berikut adalah proyeksi kondisi finansial 12 zodiak pada Selasa, 10 Februari 2026.

    Bagi Capricorn, kesabaran menjadi kunci utama dalam menghadapi kondisi finansial. Sementara itu, Aquarius disarankan untuk menghindari pemberian pinjaman kepada siapa pun.

    Pisces diminta untuk ekstra hati-hati mengelola keuangan karena situasi yang tidak terduga. Aries sebaiknya menghindari membuat janji yang berpotensi membebani diri.

    Taurus diharapkan fokus pada diri sendiri dan tidak memusingkan sikap iri orang lain. Gemini perlu menjaga kondisi keuangan agar tetap stabil.

    Peruntungan Finansial Cancer hingga Sagitarius

    Cancer disarankan bersikap rendah hati untuk membantu kondisi finansial tetap aman. Leo diminta untuk intropeksi diri dan tidak menyalahkan orang lain, meskipun kondisi finansial kurang stabil.

    Setiap keputusan finansial bagi Virgo perlu dipikirkan secara matang. Libra disarankan tetap mengendalikan pengeluaran, meski kondisi keuangan membaik.

    Masalah finansial yang tertunda sebaiknya segera diselesaikan oleh Scorpio. Sagitarius memiliki kondisi keuangan relatif aman, meski tekanan datang dari berbagai arah.

    Meskipun ramalan dapat menjadi panduan, tindakan nyata tetap diperlukan untuk memperbaiki kenyataan. Bijak dalam mengelola emosi dan jadikan ramalan ini sebagai panduan untuk membangun hubungan yang lebih baik.

    Prediksi Keuangan Zodiak 10 Februari 2026

    Zodiak Prediksi Keuangan
    Capricorn Kesabaran kunci utama.
    Aquarius Hindari beri pinjaman.
    Pisces Kelola ekstra hati-hati.
    Aries Hindari janji membebani.
    Taurus Fokus pada diri sendiri.
    Gemini Jaga stabilitas keuangan.
    Cancer Rendah hati, finansial aman.
    Leo Intropeksi diri, jangan salahkan orang lain.
    Virgo Keputusan finansial matang.
    Libra Kendalikan pengeluaran.
    Scorpio Selesaikan masalah finansial tertunda.
    Sagitarius Relatif aman meski ada tekanan.
  • Wamenkeu Juda Agung Respons Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 di Jakarta

    Wamenkeu Juda Agung Respons Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 di Jakarta

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung, yang baru dilantik, menanggapi pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2025 sebesar 5,39% dan sepanjang 2025 mencapai 5,11%. Ia menyatakan belum sepenuhnya puas, namun bersyukur atas capaian tersebut.

    Juda Agung perdana tampil di panggung sebagai Wamenkeu dalam acara Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    "Kalau pertanyaan puas atau tidak, tentu saja bisa puas atau belum puas, tetapi kita perlu syukuri," kata Juda Agung, Selasa (10/2/2026).

    Ia menjelaskan alasannya belum puas lantaran pertumbuhan ekonomi itu masih di bawah potensialnya. Meski demikian, capaian ini patut disyukuri karena menjadi yang tertinggi sejak 2022.

    "Pertumbuhan 5,39% di kuartal IV-2025 itu masih di bawah potensinya. Jadi artinya kalau di bawah potensi, masih bisa didorong," tutur Juda Agung.

    Ia menambahkan, "Kita melihat sisi positifnya adalah pertumbuhan 5,39% itu adalah pertumbuhan yang tertinggi sejak 2022 ketika terjadi rebound dari COVID."

    Setelah rebound COVID, pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat melemah di sekitar 5%. "Sekarang di 5,39%, saya kira itu sebuah achievement yang patut kita syukuri," imbuh Juda Agung.

    Berikut perbandingan pertumbuhan ekonomi di Kuartal IV-2025:

    Negara/Wilayah Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025
    Indonesia 5,39%
    China Sekitar 4,5%
    Negara G20 Lain Indonesia salah satu yang tertinggi

    Perbandingan Kinerja Ekonomi Global

    Juda Agung menyebut capaian Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Contohnya, China hanya mencatat pertumbuhan sekitar 4,5% di Kuartal IV-2025.

    "Dibandingkan negara G20 yang lain kita salah satu yang paling tinggi pertumbuhannya. Jadi ini saya kira suatu hal momentum yang sangat bagus dan ini perlu kita dorong," imbuhnya.

    Pertumbuhan ekonomi ini juga mendorong penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja mampu tembus 1,37 juta dalam satu kuartal atau tiga bulan (Agustus-November 2025).

    "Ini artinya memang pertambahan pertumbuhan ekonomi ini mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih baik di triwulan IV-2025," kata Juda Agung.

    Ia berharap momentum ini terus berlanjut. "Inilah momentum yang harus kita dorong di kuartal I-2026, ini momentumnya sudah bagus, kita harapkan lebih baik lagi," tutup Juda Agung.

  • OJK dan BPS Gandeng LPS Gelar SNLIK 2026 di Bekasi

    OJK dan BPS Gandeng LPS Gelar SNLIK 2026 di Bekasi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Survei ini bertujuan mengukur tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di seluruh Indonesia.

    Kegiatan witnessing SNLIK dilaksanakan di Bekasi Timur pada Senin, 9 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga terkait.

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu turut hadir dalam witnessing SNLIK. Beliau menekankan pentingnya survei ini bagi LPS.

    "SNLIK sangat penting bagi LPS dalam mendukung program inklusi keuangan," kata Anggito, Senin (9/2/2026).

    Lebih lanjut, Anggito menambahkan bahwa survei ini dapat meningkatkan rasio tabungan masyarakat. Selain itu, SNLIK juga memberikan perlindungan yang lebih tepat bagi nasabah perbankan dan asuransi.

    Survei ini menjadi landasan strategis untuk berbagai program di masa mendatang.

    Detail Pelaksanaan SNLIK 2026

    Pengumpulan data SNLIK 2026 berlangsung mulai tanggal 4 hingga 18 Februari 2026. Sebanyak 75 ribu responden dilibatkan dalam survei berskala nasional ini.

    Responden yang menjadi sasaran berusia 15 hingga 79 tahun. Mereka tersebar di 514 kabupaten/kota dari 38 provinsi di Indonesia.

    Keterlibatan jumlah responden yang besar ini diharapkan dapat memetakan literasi dan inklusi keuangan secara lebih presisi.

    Lembaga Jabatan Nama
    LPS Ketua Dewan Komisioner Anggito Abimanyu
    OJK Pjs. Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi
    BPS RI Kepala Amalia Adininggar Widyasanti

    Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti juga hadir. Mereka turut menyaksikan proses pelaksanaan SNLIK 2026 di Bekasi Timur.