Tag: Khofifah

  • Gubernur Khofifah Tegaskan Tuduhan BAP Kusnadi Tidak Benar di Pengadilan Tipikor Surabaya

    Gubernur Khofifah Tegaskan Tuduhan BAP Kusnadi Tidak Benar di Pengadilan Tipikor Surabaya

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memenuhi panggilan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/2/2026). Dalam persidangan tersebut, Khofifah dengan tegas membantah tuduhan yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Ketua DPRD Jatim 2019-2024, Almarhum Kusnadi.

    Kehadiran Khofifah di sidang tersebut menarik perhatian, di mana belasan santri menyambut kedatangannya dengan bersholawat bersama. Dukungan moral ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Barisan Gus dan Santri (BAGUS) H Muhaimin.

    Muhaimin menyatakan bahwa kehadiran santri bertujuan memberikan dukungan moral kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diperiksa sebagai saksi.

    "Kami hadir untuk memberi penguatan moral kepada Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kami yakin beliau kuat dalam menjalani ujian ini," kata Muhaimin usai persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (12/2/2026).

    Dukungan tersebut, menurut Muhaimin, merupakan bentuk solidaritas dari kalangan gus dan santri terhadap Khofifah yang tengah menjalani proses hukum. Sejumlah santri juga turut mencermati jalannya persidangan dengan saksama.

    Penegasan Khofifah Mengenai Mekanisme Dana Hibah

    Dalam kesaksiannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa mekanisme penyaluran dana hibah diatur secara jelas dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disampaikan untuk meluruskan persepsi terkait tuduhan negatif soal dana hibah.

    "Keterangan Bu Khofifah sudah jelas dan tegas, beliau bersih dari korupsi dan tidak menerima sepeserpun ijon atau fee dana hibah. Saya yakin publik semakin dicerahkan bahwa Bu Khofifah bersih dari tudingan negatif soal dana hibah," tandas Muhaimin.

    Tabel Peran Pihak Terkait dalam Sidang

    Pihak Terkait Peran dalam Sidang
    Gubernur Khofifah Indar Parawansa Saksi, membantah tuduhan BAP
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Pihak yang memanggil saksi
    Almarhum Kusnadi Ketua DPRD Jatim 2019-2024, penyebut tuduhan dalam BAP
    Barisan Gus dan Santri (BAGUS) Memberikan dukungan moral kepada Khofifah
    H Muhaimin Sekretaris BAGUS, juru bicara dukungan santri
  • Gubernur Khofifah Bantah Keterangan BAP Eks Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah Pokir

    Gubernur Khofifah Bantah Keterangan BAP Eks Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah Pokir

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah keras keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Keterangan itu terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan adanya fee hingga 30 persen tidak benar di Pengadilan Tipikor Sidoarjo.

    Gubernur Khofifah menepati janjinya untuk kooperatif memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Pemanggilan itu untuk bersaksi dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam persidangan, JPU KPK melontarkan pertanyaan kepada Gubernur Khofifah terkait BAP Eks Ketua DPRD Jatim Almarhum Kusnadi.

    BAP tersebut menyebutkan Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen. Khofifah menegaskan tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah.

    “Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi),” kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Menurutnya, angka-angka yang disebutkan dalam BAP itu tidak masuk akal jika ditotal.

    “Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan,” jelasnya.

    Khofifah juga mempertanyakan konteks penyampaian keterangan oleh almarhum Kusnadi dalam BAP tersebut.

    “Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi),” tambahnya.

    Dugaan Alur Fee Dana Hibah Pokir

    Berikut adalah rincian dugaan persentase fee yang disebutkan dalam BAP almarhum Kusnadi:

    Penerima Dugaan Fee
    Gubernur Jatim 30%
    Wakil Gubernur Jatim 30%
    Sekdaprov Jatim 5-10%
    Kepala Bappeda 3-5%
    BPKAD 3-5%
    Kepala OPD 3-5%

    Total persentase ini, menurut Khofifah, mencapai hampir 300 persen, yang secara matematis tidak realistis.

  • Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Khofifah Bantah Keterangan BAP Mantan Ketua DPRD Jatim Soal Fee Ijon Hibah

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan tegas membantah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) almarhum mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

    Bantahan ini terkait dugaan penerimaan fee ijon dana hibah Pokir DPRD Jatim. Khofifah menyatakan tudingan fee hingga 30 persen tidak benar dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana hibah.

    Sebelumnya, Khofifah memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran ini untuk bersikap kooperatif dalam persidangan dugaan korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim tahun 2019.

    Dalam sidang tersebut, JPU KPK menanyakan Gubernur Khofifah mengenai BAP mantan Ketua DPRD Jatim, almarhum Kusnadi. BAP itu menyebut Gubernur Jatim menerima fee ijon hingga 30 persen.

    Khofifah secara lugas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima fee atau ijon dana hibah yang dimaksud.

    "Kami ingin menegaskan Yang Mulia, tidak pernah ada dan tidak benar (soal BAP Kusnadi)," kata Khofifah di Pengadilan Tipikor Sidoarjo, Kamis (12/2/2026).

    Khofifah menjelaskan rincian tudingan dalam BAP tersebut yang dianggap tidak masuk akal secara matematis. Total persentase yang disebutkan jauh melebihi 100 persen.

    "Insyaallah tidak ada, kami ingin menyampaikan dari sebetulnya menurut BAP, bahwa ada Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur mendapat uang fee ijon sampai 30 persen dalam pengajuan hibah pokir DPRD Jatim 2019-2024, kemudian Sekdaprov Jatim menerima 5 sampai 10 persen, Kepala Bappeda 3-5 persen, kemudian BPKAD juga demikian, semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerima 3-5 persen, izin yang mulia kalau ditotal itu hampir 300 persenan," jelasnya.

    Dirinya juga mempertanyakan kondisi saat almarhum Kusnadi memberikan keterangan dalam BAP.

    "Saya rasa angka secara matematis barangkali bisa dilihat dalam suasana seperti apa penjelasannya ini disampaikan oleh almarhum (Kusnadi)," tambahnya.

    Konsistensi Penolakan Fee Ijon

    JPU KPK kemudian kembali bertanya kepada Gubernur Khofifah apakah benar tidak menerima ijon. Khofifah menjawab dengan lugas dan konsisten bahwa ia tidak pernah menerimanya.

    "Tidak ada, tidak ada," tegasnya.

    Pertanyaan serupa juga diajukan mengenai keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khofifah memberikan jawaban yang sama dengan keyakinan penuh.

    "Insyaallah tidak ada," tegasnya.

    Pihak Disebut di BAP Dugaan Fee Ijon Penjelasan Khofifah
    Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Wakil Gubernur Jatim Hingga 30% Tidak pernah ada dan tidak benar
    Sekdaprov Jatim 5-10% Insyaallah tidak ada
    Kepala Bappeda 3-5% Insyaallah tidak ada
    BPKAD 3-5% Insyaallah tidak ada
    Kepala OPD lainnya 3-5% Insyaallah tidak ada