Tag: KKP

  • NTT Jadi Sentral Swasembada Garam Nasional di 2027

    NTT Jadi Sentral Swasembada Garam Nasional di 2027

    Nusa Tenggara Timur (NTT) diproyeksikan menjadi sentral swasembada garam Indonesia pada tahun 2027. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan hal ini usai rapat bersama kepala daerah dan Forkopimda di NTT, Rabu (25/2/2026).

    Trenggono menegaskan, Indonesia harus mampu mencapai swasembada garam dan mengakhiri impor pada akhir 2027. Ia berharap NTT menjadi sentra produksi garam nasional.

    Selain Kabupaten Rote Ndao, Trenggono menyebut banyak wilayah lain di NTT yang berpotensi untuk produksi garam. Menurutnya, Rote memiliki 4.000 hektare lahan yang sangat potensial untuk pembangunan tambak garam.

    Dalam kunjungan tersebut, Trenggono membawa Direktur Garam Indonesia, Abraham Mose, untuk memastikan ketersediaan garam nasional setelah Rote Ndao ditetapkan sebagai sentra. "Saya bawa Dirutnya PT Garam ke sini, supaya Indonesia negara kelautan itu tidak lagi krisis garam. Jadi tidak hanya di Rote, tapi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, karena potensi garamnya banyak sekali," jelasnya.

    Selain garam, Sakti Wahyu Trenggono juga menyoroti potensi NTT di sektor rumput laut dan udang. KKP berencana membangun industri di NTT untuk mengoptimalkan potensi tersebut. "Kami akan bangun industri-industri potensi yang ada disini itu adalah industri budidaya," kata Sakti.

    Pembangunan industri udang saat ini sedang berlangsung di Waingapu, Sumba Timur. Menurut Sakti, budidaya udang memiliki potensi ekspor yang sangat baik. Tambak udang modern akan dibangun di Waingapu.

    Selain udang, Sakti juga menilai NTT memiliki potensi rumput laut yang dapat dikelola masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. "Potensi rumput laut. Potensi ini juga sangat luar biasa, sehingga ini nanti akan meningkatkan ekonominya di NTT menjadi surplus," jelasnya.

  • KKP Koordinasi dengan Australia soal Imigran Ilegal di NTT

    KKP Koordinasi dengan Australia soal Imigran Ilegal di NTT

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, telah menginstruksikan operasi gabungan dengan Australia untuk mengatasi masalah imigran ilegal. Langkah ini diambil setelah tujuh warga negara asing (WNA) diamankan di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), saat mencoba menuju Australia.

    Sakti menjelaskan bahwa ia telah meminta Dirjen PSDKP untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Australia terkait operasi bersama ini. Hal ini disampaikan di Kupang, Rabu (25/2/2026).

    Operasi gabungan ini bertujuan untuk mengantisipasi praktik penyelundupan manusia dan perlintasan imigran ilegal ke Australia. Kerja sama ini akan mencakup pengawasan laut dan patroli udara (air surveillance).

    "Jadi join operation begitu, untuk mengatasi soal perlintasan imigran gelap dan air surveillance, dan kita akan lakukan itu," kata Sakti.

    Sebelumnya, tujuh warga negara (WN) asal China dan Uzbekistan ditangkap di Pantai Masidae, Desa Inaoe, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao, NTT. Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono menjelaskan bahwa ketujuh orang asing itu sempat memasuki wilayah Australia sebelum terdampar dan ditangkap di Rote Ndao, NTT.

    "Tujuannya itu ke Australia, tetapi mereka ditangkap lalu dipulangkan hingga akhirnya ditangkap di Pantai Masidae," ujar Mardiono.

    Mardiono menambahkan bahwa ketujuh WNA tersebut diduga merupakan korban penyelundupan manusia. Mereka masuk ke Indonesia melalui Jakarta dan melanjutkan perjalanan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Pada 11 Februari 2026, mereka berangkat menuju perbatasan Australia dan melakukan perjalanan selama delapan hari dengan tujuan bekerja di Negeri Kanguru.

  • Ekspor Perikanan RI Menggeliat: 57 Unit Kantongi Izin ke Turki dan Tiongkok

    Ekspor Perikanan RI Menggeliat: 57 Unit Kantongi Izin ke Turki dan Tiongkok

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali mencatatkan capaian positif dalam perluasan pasar ekspor produk perikanan Indonesia. Sebanyak 57 unit pengolahan ikan (UPI) telah mendapatkan izin atau approval number dari otoritas Turki dan Tiongkok.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP), Isharini, menjelaskan bahwa izin ini memungkinkan 57 UPI untuk mengekspor ikan dan produk perikanan lainnya ke kedua negara tersebut. "Dengan adanya penerbitan approval number itu, maka 57 usaha perikanan bisa melaksanakan kegiatan ekspor ikan, maupun produk perikanan lainnya ke Turki dan Tiongkok," ujarnya.

    Proses untuk mendapatkan izin ini melibatkan verifikasi teknis dan pengisian kuisioner yang dipersyaratkan oleh otoritas Turki (Ministry of Agriculture and Forestry) dan Tiongkok (General Administration of Customs of the People's Republic of China/GACC). Menurut Isharini, UPI yang diusulkan telah bersertifikat HACCP dan menerapkan standar sanitasi, higiene, serta keamanan pangan asal ikan.

    Dari 56 UPI yang diusulkan ke Turki, 52 telah menerima approval number, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi. Untuk Tiongkok, seluruh 5 UPI yang diusulkan langsung disetujui.

    Isharini menambahkan bahwa izin ekspor ke Turki sangat krusial karena Turki akan menerapkan sistem importasi baru bernama Approved Establishment System of the Republic of Türkiye (TROIS). Hanya perusahaan yang terdaftar dalam sistem ini yang diizinkan mengekspor ikan dan produk perikanan ke Turki.

    Pada tahun 2025, tujuh produk perikanan utama yang diekspor Indonesia ke Turki meliputi Cakalang, Tuna, Carrageenan, Sarden, Lemuru, Gurita, dan olahan rumput laut, dengan total volume 2.600 ton senilai USD 4,6 juta (sekitar Rp 78,6 Milyar).

    Sementara itu, terdapat 1.080 jenis komoditas perikanan yang diekspor dari Indonesia ke Tiongkok. Kinerja ekspor ke Tiongkok pada tahun 2025 mencapai 491.528 ton dengan nilai US$ 1.040.346.614 (sekitar Rp 17,46 triliun). Sepuluh komoditas perikanan utama yang diekspor ke Tiongkok adalah Frozen Squid, Eucheuma Cottonii Seaweed, Gracilaria Seaweed, Frozen Ribbon Fish, Eucheuma Cottonii, Dried Eucheuma Cottonii Seaweed, Dried Gracilaria Seaweed, Eucheuma Spinosum, Frozen Leather Jacket Fish, dan Frozen Croaker Fish.

    Berikut daftar 52 UPI yang telah mendapatkan approval number dari otoritas Turki: PT. NUSANTARA ALAM BAHARI, PT. PAHALA BAHARI NUSANTARA, PT ARTA MINA TAMA, PT. OCEAN CHAMP SEAFOOD, PT. PERMATA MARINDO JAYA, PT. INTIMAS SURYA, PT. AWINDO, dan PT. RED RIBBON INDONESIA.

    Adapun 5 UPI yang mendapatkan approval number dari GACC adalah PT JIABAO JITUAN INDONESIA (KALSEL), PT. TOBITAMA MAKASSAR INDONESIA (MAKASSAR), PT BAHARI MAKMUR SEJATI (SERANG-BANTEN), PT SEAFODO FOOD INTERNATIONAL (BATAM), dan PT. KRISPI INDUSTRI INDONESIA (JAWA TIMUR).

  • Stok Ikan Melimpah, KKP Jamin Stabilitas Harga Jelang Lebaran 2026

    Stok Ikan Melimpah, KKP Jamin Stabilitas Harga Jelang Lebaran 2026

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan kepastian mengenai ketersediaan pangan laut menjelang momentum Ramadhan 1447 H dan Idul Fitri 2026. Berdasarkan proyeksi data terkini, pasokan ikan nasional dipastikan berada dalam kondisi aman sehingga stabilitas harga di pasar dapat terjaga.

    Surplus ketersediaan ini didorong oleh total produksi ikan pada periode Januari hingga Maret 2026 yang menembus angka 3,57 juta ton. Jumlah tersebut melampaui estimasi kebutuhan konsumsi masyarakat yang diprediksi hanya sebesar 1,94 juta ton untuk periode yang sama.

    Secara teknis, struktur pasokan nasional tersebut ditopang oleh dua sektor utama. Sektor budidaya menyumbang porsi terbesar sebanyak 2,05 juta ton, sementara sektor perikanan tangkap memberikan kontribusi sebesar 1,52 juta ton. Dengan selisih produksi yang cukup signifikan dibandingkan angka konsumsi, KKP optimis kebutuhan pangan protein hewani dari sektor laut akan terpenuhi tanpa kendala distribusi maupun lonjakan harga yang ekstrem.

  • KKP Pastikan Pasokan Ikan Nasional Aman, Bantah Program Makan Bergizi Gratis Picu Kenaikan Harga

    KKP Pastikan Pasokan Ikan Nasional Aman, Bantah Program Makan Bergizi Gratis Picu Kenaikan Harga

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi penyebab kenaikan harga ikan di pasar domestik. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat sekaligus mendukung target jutaan penerima manfaat program tersebut.

    Plt Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Machmud, menjelaskan bahwa stok komoditas populer seperti lele dan nila saat ini berada pada posisi aman. Menurutnya, distribusi ikan-ikan tersebut telah terpetakan dengan baik sehingga tidak mengganggu keseimbangan pasar reguler.

    "Sampai seperti itu belum karena posisinya untuk lele dan nila juga itu posisinya sudah ada di situ jadi tidak mengganggu pasar di sana," jelas Machmud dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

    Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, KKP tengah menggenjot sejumlah proyek strategis. Langkah ini mencakup pengembangan budidaya ikan nila salin (BINS) dan revitalisasi tambak di sepanjang kawasan pantai utara Jawa (Pantura). Infrastruktur ini disiapkan untuk memasok kebutuhan protein bagi 82,9 juta penerima program MBG tanpa mengurangi jatah pasar umum.

    Pemerintah turut memproyeksikan ketersediaan ikan secara nasional akan tetap terjaga sepanjang periode Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Meskipun faktor cuaca ekstrem sempat menekan angka produksi pada awal tahun, stok dari sektor perikanan tangkap diyakini masih memadai.

    Machmud menambahkan bahwa fluktuasi harga di lapangan sangat bergantung pada volume produksi daerah masing-masing. Menariknya, data terbaru menunjukkan tren penurunan harga pada beberapa jenis ikan tertentu di tengah isu kenaikan harga pangan lainnya.

    "Bahkan kemarin ada beberapa ikan yang harganya turun, jadi tergantung dari produksi. Contohnya ikan kembung, selar, kemudian layang kemarin kami lihat itu harganya turun," ungkapnya menutup penjelasan mengenai kondisi pasar terkini.

  • Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Lebaran 2026 Meski Cuaca Ekstrem

    Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Lebaran 2026 Meski Cuaca Ekstrem

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin ketersediaan stok ikan nasional berada dalam posisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Meskipun faktor cuaca ekstrem sempat menekan angka produksi pada awal tahun, pemerintah optimis pasokan perikanan tangkap tetap mencukupi.

    Direktur Kepelabuhanan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ady Candra, mengungkapkan bahwa berdasarkan prognosis, total produksi perikanan tangkap hingga Maret 2026 diproyeksikan menyentuh angka 7,3 juta ton. Walaupun angka ini menunjukkan sedikit penurunan dari periode sebelumnya, KKP memandang hal tersebut sebagai dampak siklus tahunan.

    Penurunan produksi pada rentang Januari hingga Maret 2026 dipicu oleh fenomena musim barat. Curah hujan yang tinggi, angin kencang, serta gelombang laut yang besar membatasi ruang gerak nelayan dalam melaut. Namun, kondisi ini diperkirakan akan segera pulih pada awal Maret seiring membaiknya cuaca dan meningkatnya intensitas melaut kapal nelayan, khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura).

    Mengenai stabilitas harga, KKP memantau fluktuasi masih dalam batas terkendali. Beberapa komoditas seperti cakalang memang mengalami kenaikan di Sulawesi, begitu pula dengan cumi-cumi di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Sementara itu, harga ikan tongkol menunjukkan tren meningkat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, sedangkan komoditas tuna cenderung stabil secara nasional kecuali di Sulawesi Utara karena tingginya serapan pasar lokal.

    Distribusi volume produksi ikan di Indonesia masih didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sebaliknya, beberapa provinsi mencatatkan volume produksi yang sangat rendah pada periode ini. Berikut adalah rincian data produksi berdasarkan wilayah:

    Provinsi Produksi Tertinggi Volume (Ton) Provinsi Produksi Terendah Volume (Ton)
    Jawa Tengah 40.490 Bengkulu 8
    DKI Jakarta 26.471 Jambi 11
    Jawa Timur 20.737 Papua Barat 75
    Sulawesi Utara 11.501 Sumatera Selatan 96
    Bali 10.189 Sulawesi Barat 1

    Selain volume produksi, terdapat disparitas harga produsen yang cukup signifikan antar wilayah di Indonesia. Maluku mencatatkan rata-rata harga produsen tertinggi, sementara harga terendah terpantau di wilayah Banten.

    Provinsi Harga Tertinggi Harga (Rp/Kg) Provinsi Harga Terendah Harga (Rp/Kg)
    Maluku 69.884 Banten 360
    Papua Barat 68.879 Jambi 1.336
    Sulawesi Utara 62.690 Kalimantan Timur 1.798
    DKI Jakarta 55.333 Kalimantan Tengah 2.441
    Sumatera Selatan 39.156 Kepulauan Riau 4.200
  • Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Lebaran 2026 Meski Produksi Terkendala Cuaca

    Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Lebaran 2026 Meski Produksi Terkendala Cuaca

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan pasokan ikan nasional tetap stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Meskipun faktor cuaca ekstrem sempat menghambat aktivitas nelayan di awal tahun, stok perikanan tangkap diproyeksikan masih berada dalam level aman.

    Direktur Kepelabuhanan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ady Candra, mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, prognosis produksi perikanan tangkap diperkirakan menyentuh angka 7,3 juta ton. Angka ini mencatat sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya sebagai dampak dari siklus musim barat yang membawa angin kencang dan gelombang tinggi.

    “Terkait dengan ketersediaan stok di sektor hulu di perikanan tangkap sampai dengan Maret 2026 ini prognosis kita ada sekitar 7,3 juta ton. Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat terganggu dengan faktor cuaca,” jelas Ady dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

    Dalam pemetaan produksi nasional, Jawa Tengah muncul sebagai kontributor utama untuk komoditas cumi dan ikan layang. Sebaliknya, wilayah Kalimantan Barat mendominasi untuk tangkapan tongkol, sementara Jawa Timur menjadi pemimpin produksi ikan kerapu.

    Berikut adalah rincian sebaran produksi berdasarkan data terbaru KKP:

    Komoditas Daerah Produksi Tertinggi Volume (Ton)
    Cumi-cumi Jawa Tengah 3.363
    Ikan Layang Jawa Tengah 3.957
    Ikan Tongkol Kalimantan Barat 1.139
    Ikan Kerapu Jawa Timur 493

    Pada komoditas cumi, Jawa Tengah memimpin jauh di atas DKI Jakarta yang mencatat 2.730 ton dan Jawa Timur sebesar 632 ton. Sementara untuk ikan layang, dominasi Jawa Tengah diikuti oleh Sulawesi Utara dengan produksi 1.509 ton dan Sulawesi Tenggara sebanyak 1.389 ton.

    Berbeda dengan cumi dan layang, produksi tongkol cenderung lebih merata di beberapa wilayah. Setelah Kalimantan Barat, Jawa Barat menempati posisi kedua dengan 1.083 ton, disusul Jawa Timur 1.060 ton, dan Jawa Tengah 912 ton. Adapun untuk ikan kerapu, Jawa Timur menjadi produsen paling dominan, meninggalkan DKI Jakarta dan Jawa Tengah yang masing-masing hanya mencatat produksi di bawah 75 ton.

    KKP menegaskan bahwa hambatan operasional akibat musim barat bersifat musiman. Pemerintah akan terus memantau ketersediaan stok di hulu guna mengantisipasi lonjakan permintaan protein hewani laut selama periode hari besar keagamaan nasional mendatang.

  • Indonesia Bidik Ekspor Ikan Patin ke Arab Saudi untuk Konsumsi Jemaah Haji

    Indonesia Bidik Ekspor Ikan Patin ke Arab Saudi untuk Konsumsi Jemaah Haji

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengupayakan pembukaan kembali keran ekspor ikan patin ke Arab Saudi. Langkah ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang berada di Tanah Suci.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) KKP, Ishartini, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah sedang dalam tahap negosiasi intensif dengan Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Meski persetujuan resmi atau approval belum dikantongi, seluruh dokumen persyaratan yang diminta otoritas Arab Saudi diklaim telah terpenuhi.

    "Kita saat ini sedang bernegosiasi dengan teman-teman dari Saudi Arabia, SFDA Saudi Arabia, untuk bisa memasukkan ikan produk budi daya. Memang kita belum mendapatkan approval, namun demikian ini sudah di dalam proses," ujar Ishartini dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2025).

    Optimisme pemerintah didorong oleh komunikasi aktif dengan otoritas kompeten di Arab Saudi. Ishartini berharap pembentukan tim terpadu ekosistem haji dan umrah dapat mempercepat masuknya produk perikanan budi daya Indonesia ke pasar tersebut.

    Upaya ini sejatinya merupakan langkah untuk mengulang kesuksesan perdagangan sebelum pandemi. Plt Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Mahmud, mencatat bahwa Indonesia pernah mengirimkan komoditas serupa ke Arab Saudi pada tahun 2019.

    Kala itu, volume ekspor mencapai 300 ton dalam bentuk fillet dan cut portion yang khusus dialokasikan untuk konsumsi haji. Menurut Mahmud, jika ekspor beras sudah berhasil dilakukan, maka pemenuhan protein jemaah juga diharapkan menyusul dari tanah air.

    "Kita akan mengawal lagi untuk bisa ekspor lagi. Jadi, mudah-mudahan ini bisa segera terwujud untuk bisa ekspor kembali untuk tujuan Arab Saudi untuk kebutuhan haji dan umrah," pungkas Mahmud.

  • Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

    Stok Ikan Nasional Dijamin Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri 2026

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan jaminan ketersediaan pasokan ikan nasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 H atau tahun 2026. Kepastian ini didorong oleh proyeksi peningkatan produksi baik dari sektor perikanan tangkap maupun budi daya.

    Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP, Ady Candra, mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, produksi perikanan tangkap diprediksi menyentuh angka 7,3 juta ton. Meski sempat mengalami penurunan akibat faktor musiman seperti cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di musim barat, aktivitas penangkapan ikan diperkirakan kembali normal dalam waktu dekat.

    "Ini adalah pola musim yang terjadi setiap tahunnya. Jadi diproyeksikan nanti di awal Maret juga akan mulai meningkat. Dan biasanya di menjelang Idulfitri juga akan banyak kapal-kapal yang nanti akan kembali, terutama di Pantura," ujar Ady dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (19/2/2026).

    Secara umum, harga komoditas ikan tangkap di tingkat nasional terpantau stabil, walaupun terdapat fluktuasi lokal di beberapa wilayah. Berikut adalah rincian pergerakan harga komoditas utama:

    Komoditas Status Harga Keterangan Wilayah
    Cakalang Stabil Kenaikan hanya terjadi di Sulawesi
    Cumi Stabil Kenaikan terbatas di Jakarta dan Jawa Tengah
    Kakap Stabil Kenaikan di Jatim, Jateng, Gorontalo, dan Jakarta
    Tongkol Naik Terjadi di Sulteng, Sultra, dan Sulut
    Tuna Stabil Kenaikan tercatat di Sulawesi Utara

    Sektor perikanan budi daya juga menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan produksi mencapai 19,09%. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP, TB Haeru Rahayu, menyatakan bahwa kekhawatiran terkait inflasi harga ikan tidak perlu berlebihan karena kenaikan harga hanya berkisar antara 0,25% hingga 1,39%.

    Proyeksi Produksi Perikanan Budi Daya

    Berdasarkan data prognosa KKP untuk periode Januari hingga Maret 2026, mayoritas komoditas budi daya mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kerapu tercatat meningkat 11,32%, sementara kelompok kakap dan lobster naik 12,27%. Produksi udang tetap tumbuh 3,63% di tengah isu cesium 137, dan bandeng mengalami kenaikan tipis 0,84%.

    "Di tiga bulan awal ini, Januari, Februari sampai Maret nanti kita prognosinya, ini kita cukup optimis," jelas Haeru Rahayu. Meski demikian, ia mencatat adanya penurunan produksi ikan mas sebesar 4,11% yang disebabkan oleh tingginya curah hujan di sentra produksi seperti Karawang pada tahun sebelumnya. Namun, penurunan ini dapat terkompensasi oleh daya tahan ikan nila yang lebih baik terhadap kondisi cuaca ekstrem.

  • Indonesia Undang Pemimpin Dunia ke Ocean Impact Summit 2026 di Bali

    Indonesia Undang Pemimpin Dunia ke Ocean Impact Summit 2026 di Bali

    Pemerintah Indonesia secara resmi mulai menjaring partisipasi global untuk perhelatan Ocean Impact Summit (KTT OIS) 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Dua, Bali, pada 8-9 Juni mendatang. Undangan ini merupakan tindak lanjut dari ajakan terbuka yang sebelumnya telah disuarakan Presiden Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum di Davos, Swiss.

    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan bahwa forum ini didesain untuk melahirkan capaian konkret yang dapat diukur. Melalui Resepsi Diplomasi yang dihadiri 73 kedutaan besar dan 11 organisasi internasional di Jakarta, ia mengajak para duta besar untuk menghadirkan kepala negara, investor, hingga akademisi ke Bali tahun depan.

    KTT OIS 2026 akan berfokus pada tema besar 'Unlocking the Potential of the Blue Economy'. Pembahasannya akan bertumpu pada empat pilar utama, yakni ketahanan pangan dari laut, pengembangan infrastruktur energi modern, aksi iklim melalui perlindungan ekosistem, serta transformasi tata kelola laut berbasis inovasi dan teknologi baru.

    Target utama dari pertemuan ini adalah mempercepat aktivitas ekonomi maritim yang berkelanjutan. Beberapa sektor yang disasar meliputi modernisasi perikanan tangkap, industri hilir bioproduk, pengembangan energi terbarukan di laut, perluasan kawasan konservasi (MPA), hingga digitalisasi tata kelola kelautan menggunakan kecerdasan buatan (AI).

    Fokus pada Investasi Nyata

    Berbeda dengan forum kelautan pada umumnya, OIS 2026 mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada aksi dan katalisasi pendanaan. Wamenlu Arif Havas Oegroseno menjelaskan bahwa konferensi ini menonjolkan aspek investasi yang berdampak langsung bagi kelestarian laut.

    "KTT OIS berbeda karena menghadirkan pendanaan atau investasi yang berdampak untuk laut. Misalnya bagaimana kegiatan pelayaran dapat menjadi lebih hijau yang dilihat sebagai peluang investasi, serta pemanfaatan nilai ekonomi karbon dari ekosistem karbon biru seperti terumbu karang dan mangrove," ujar Arif Havas Oegroseno.

    Dukungan internasional mulai terlihat, salah satunya dari Duta Besar Uni Emirat Arab, Abdulla Salem Obaid Salem Aldhaheri. Ia menilai posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar sangat strategis dalam memimpin sinergi pemanfaatan laut dunia. Abdulla menyatakan komitmennya untuk mendorong UEA berpartisipasi aktif dalam platform yang ia anggap sangat sistematis dalam memperkenalkan potensi kelautan dunia ini.