Masyarakat pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan BPJS Kesehatan PBI JK diimbau untuk segera melakukan reaktivasi mandiri jika mendapati kepesertaan mereka dinonaktifkan. Langkah ini menyusul adanya penonaktifan kepesertaan secara massal.
Pemerintah menegaskan bahwa penonaktifan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan data nasional. Bagi penerima bantuan yang merasa masih memenuhi syarat, reaktivasi bisa dilakukan melalui saluran digital sebelum masa sanggah berakhir.
Menurut pemerintah, audit data terbaru menemukan sekitar 15 juta penerima bantuan iuran (PBI) tidak lagi memenuhi syarat atau mengalami peningkatan kondisi ekonomi. Informasi ini dikutip dari kanal YouTube Arfan Saputra Channel.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa validitas data yang diperbarui secara berkala oleh BPS sangat penting untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan. Data kemiskinan bersifat dinamis, dipengaruhi oleh faktor seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perubahan penghasilan. “Penerima manfaat itu sifatnya dinamis karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf, melansir dari akun Instagram resmi @kemensosri.
Tujuan pemutakhiran data adalah untuk mengalokasikan anggaran APBN secara tepat sasaran kepada warga yang benar-benar membutuhkan namun belum menerima bantuan.
Kemensos, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan telah menyepakati perlindungan khusus bagi pasien dengan penyakit katastrofik. Pasien yang rutin menjalani perawatan seperti cuci darah (hemodialisis), terapi kanker, atau penyakit jantung tidak perlu khawatir tertahan di rumah sakit. Terdapat mekanisme reaktivasi otomatis bagi lebih dari 106.000 peserta dalam kategori ini, memastikan keselamatan pasien tidak terhambat oleh prosedur administrasi.
Pemerintah memberikan kesempatan bagi pemilik KKS dan BPJS PBI yang tidak aktif untuk mengajukan sanggah. Pengajuan sanggah kini dapat dilakukan secara daring, tanpa perlu datang ke kantor pusat. Berikut kanal yang bisa digunakan:
- Aplikasi Cek Bansos: Gunakan fitur Tanggapan Kelayakan untuk menyanggah status nonaktif.
- WhatsApp Lapor Bansos (0887-711): Layanan pesan singkat untuk pengaduan cepat.
- Call Center 171 (021-171): Layanan suara 24 jam yang siap memandu proses verifikasi ulang.
- Dinas Sosial dan Perangkat Desa: Lapor ke operator SIKS-NG di tingkat desa/kelurahan agar diusulkan kembali oleh bupati atau wali kota.
Saat mengajukan pengaduan, pastikan Anda menyiapkan NIK sesuai data Dukcapil, foto tampak depan rumah, serta surat keterangan pendukung jika ada perubahan kondisi ekonomi. BPS akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data yang masuk sebelum status kepesertaan diaktifkan kembali.
Pemerintah juga menyediakan langkah-langkah reaktivasi mandiri melalui WhatsApp bagi pemilik KKS dan BPJS PBI JK. Ikuti panduan yang tersedia untuk memastikan bantuan sosial tetap bisa diterima.


