Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah merealisasikan pembayaran tahap pertama klaim simpanan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana senilai Rp 25,65 miliar. Dana tersebut disalurkan kepada 1.994 nasabah dari total 2.973 nasabah yang memenuhi syarat, mencakup 2.362 rekening.
Menurut Kepala Kantor Perwakilan LPS II Surabaya, Bambang S. Hidayat, pembayaran klaim simpanan dilakukan paling lambat lima hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi data selesai. Dana yang dijamin LPS harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk tercatat dalam pembukuan bank, suku bunga yang tidak melebihi tingkat penjaminan LPS, dan tidak terindikasi tindak pidana perbankan.
"Memang tidak ada yang dipotong sama sekali. Kami bayarkan pokoknya plus bunganya juga," jelas Bambang dalam Temu Media LPS di Sanur, Bali, Selasa, (24/2/2026).
Proses rekonsiliasi dan verifikasi data (rekonver) memiliki batas waktu hingga 90 hari kerja setelah pencabutan izin usaha, tepatnya hingga 10 Juli 2026. Namun, pengajuan klaim simpanan tetap dibuka hingga lima tahun sejak izin usaha dicabut, yaitu hingga 17 Februari 2031.
Untuk mempermudah proses klaim, LPS bekerja sama dengan bank umum terdekat. Nasabah dapat mengajukan klaim di BNI KCP Kintamani (Jalan Raya Penelokan) dan BNI KCP Bypass Ngurah Rai (Badung), di mana petugas bank akan melakukan verifikasi seperti biasa.
Menanggapi kasus likuiditas yang menyebabkan pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh OJK, Bambang mengakui bahwa ini adalah kali pertama ia menemukan kasus penutupan bank di Bali selama sepuluh tahun kariernya. Ia menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan tetap mempercayakan simpanan mereka pada bank yang sehat.
Bambang menambahkan, "Bank itu entitas bisnis, pasti ada risiko. Jangan panik, kalau sebuah bank ditutup, ada bank laink yang sehat yang memastikan fungsi intermediasi tetap jalan. Selain itu, bisa cek kondisi simpanan di website LPS."
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang berlokasi di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Bangli, karena ditemukannya pelanggaran fraud (penipuan). Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, menyatakan bahwa OJK menemukan permasalahan integritas dan tata kelola di PT BPR Kamadana.
"Permasalahan tersebut mencakup fraud dan tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).
OJK telah meningkatkan pengawasan, melakukan pembinaan, dan memberikan sanksi administratif sejak permasalahan tersebut terdeteksi. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
Pada 18 Desember 2024, status pengawasan PT BPR Kamadana ditingkatkan menjadi BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.
