Tag: Komdigi

  • Komdigi: 3.000 Desa di Indonesia Masuk Kategori Blankspot

    Komdigi: 3.000 Desa di Indonesia Masuk Kategori Blankspot

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sebanyak 3.000 desa di Indonesia masuk kategori blankspot. Blankspot berarti tidak tersedia akses internet memadai di lokasi tersebut.

    Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah pemerataan akses internet di seluruh wilayah Tanah Air.

    Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Mulyadi, menjelaskan cakupan sinyal internet mobile sudah mencapai 95% dari total populasi Indonesia. Namun, masih ada ribuan desa yang belum teraliri koneksi di era digital.

    “Kalau mobile broadband 95%, tapi pada kenyataan 3.000 desa blankspot atau sinyal internet lemah,” ujar Mulyadi di acara Morning Tech, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

    Sementara itu, jangkauan fixed broadband berada di angka 72,12%. Angka ini masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target.

    Berikut adalah perbandingan cakupan internet di Indonesia:

    Jenis Cakupan Internet Persentase
    Sinyal Internet Mobile 95% (populasi)
    Fixed Broadband 72,12% (jangkauan)

    Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2029, jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan ditargetkan meningkat hingga 90% pada tahun 2029.

    Kolaborasi Pemerintah Atasi Kesenjangan Digital

    Mulyadi menegaskan upaya mengatasi kesenjangan digital tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Perlu kolaborasi multi-pihak.

    “Ini yang harus kita kejar untuk mengatasi kesenjangan digital. Tapi, ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, namun harus dikerjakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Komdigi, Pemerintah Daerah juga harus dilibatkan, Kemendagri, dan instansi terkait karena penggelaran ini dilaksanakan di daerah,” tuturnya.

    Peran Pemerintah dan Swasta

    Mulyadi menyebutkan bahwa saat ini pemerintah pusat tidak lagi secara langsung terlibat dalam pembangunan infrastruktur digital di luar wilayah 3T.

    “Kalau jalan raya kita masih spend, kemudian bandara, tapi untuk infrastruktur digital itu tidak untuk di luar wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdepan),” kata Mulyadi.

    Mengenai daerah yang belum tersedia akses internet di wilayah non-3T, Mulyadi menjelaskan daerah tersebut akan diatasi oleh para pelaku usaha swasta. Para pelaku usaha swasta ini berperan sebagai penyelenggara telekomunikasi.

    “Penyelenggara telekomunikasi ini adalah bagian dari pelaku pembangunan,” pungkasnya.

  • Komdigi Berhentikan Tiga Pejabat Terlibat Loker Bodong di DJID

    Komdigi Berhentikan Tiga Pejabat Terlibat Loker Bodong di DJID

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan hasil investigasi internal terkait dugaan kebocoran data pelamar pada lowongan pekerjaan (loker) fiktif. Penelusuran Inspektorat Jenderal Komdigi mengungkap loker tersebut berkaitan dengan proses Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID).

    Inspektur Jenderal Komdigi, Arief Tri Hardiyanto, menjelaskan bahwa proses rekrutmen berlangsung pada 12-15 Januari 2026. Perekrutan sembilan posisi tenaga administrasi ini dilakukan secara mandiri oleh Sekretariat DJID.

    Inspektorat Jenderal Komdigi menemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses pengadaan jasa tersebut. Arief Tri Hardiyanto mengungkapkan bahwa pengadaan jasa ini tidak mengikuti prinsip pengadaan yang berlaku.

    "Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal menemukan hal-hal sebagai berikut: proses pengadaan jasa tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas," kata Arief, Rabu (11/2/2026).

    Pengadaan PJLP untuk sembilan posisi ini dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi Komdigi.

    "Mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa," ungkap Arief menjelaskan.

    Penghentian Proses dan Sanksi

    Berdasarkan temuan tersebut, Komdigi memutuskan menghentikan proses pengadaan jasa untuk sembilan posisi itu. Proses tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan pengadaan yang berlaku di lingkungan kementerian.

    Hasil investigasi Inspektorat Jenderal juga berujung pada penonaktifan tiga pejabat. Mereka diduga terlibat dalam proses pengadaan jasa tersebut.

    Jabatan Tingkat Keterlibatan
    Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Eselon II Penanggung jawab kegiatan pengadaan
    Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) Eselon III Terkait dalam proses
    Staf Pelaksana – Terkait dalam proses

    Tiga pejabat yang dinonaktifkan adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (setingkat Eselon II) selaku penanggung jawab kegiatan. Kemudian Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO) setingkat Eselon III, serta seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat DJID.

    "Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan," ucap Arief.

    Inspektorat Jenderal Komdigi berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian berjalan transparan. Semua harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik.

  • Data Pribadi Pelamar Komdigi Diduga Bocor, Publik Pertanyakan Keamanan Rekrutmen Digital

    Data Pribadi Pelamar Komdigi Diduga Bocor, Publik Pertanyakan Keamanan Rekrutmen Digital

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadi sorotan publik setelah beredar luas dugaan kebocoran data pribadi pelamar kerja dalam proses rekrutmen online instansi tersebut. Dugaan itu mencuat ketika tautan pendaftaran yang mengarah ke sistem Komdigi — melalui domain resmi komdigi.go.id — ternyata mengarahkan pelamar ke sebuah folder Google Drive yang tidak memiliki proteksi akses memadai, sehingga diduga memungkinkan data sensitif pelamar lain terlihat oleh publik. 

    Insiden ini memicu kekhawatiran terkait tata kelola dan keamanan data pribadi, terutama karena Komdigi sendiri merupakan instansi yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dugaan pelanggaran sistem keamanan ini kini menjadi fokus perdebatan publik dan seruan evaluasi dari berbagai pihak. 

    Celah Akses Folder Rekrutmen Terbuka

    Isu pertama kali mencuat lewat unggahan video kreator konten Abil Sudarman di media sosial, yang merekam proses pendaftaran pekerjaan dengan tautan resmi Komdigi. Dalam video tersebut, Abil menunjukkan bahwa setelah diarahkan ke folder Google Drive, pelamar diminta mengunggah dokumen seperti Curriculum Vitae (CV), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat lamaran, transkrip nilai, surat pengalaman kerja, hingga surat keterangan sehat. 

    Namun yang memicu kontroversi adalah klaim bahwa folder-folder milik pelamar lain pada Drive tersebut dapat diakses secara terbuka oleh siapa saja yang memiliki tautannya. “Semua data pelamar terlihat… jadi lo mau ngelamar, lo bisa buka data pribadi milik pelamar lain… semuanya telanjang dan bisa dibuka,” ujar Abil di video yang kemudian menjadi viral di berbagai platform. 

    Risiko Perlindungan Data Pribadi

    Praktik penggunaan Google Drive dengan pengaturan akses umum tersebut dinilai berisiko tinggi terhadap keamanan data pribadi, karena membuka peluang pihak tak berwenang melihat informasi sensitif seperti identitas dan riwayat pendidikan pelamar. Pakar keamanan siber menilai bahwa kebocoran seperti ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan data, termasuk prinsip pembatasan akses dan kontrol otorisasi. 

    Dugaan kebocoran ini juga memicu reaksi organisasi masyarakat sipil. Konvergensi Digital Indonesia Sinergi Inovatif (KONDISI) mengecam keras insiden tersebut, menilai Komdigi telah gagal menerapkan standar keamanan data pribadi minimal. Direktur KONDISI, Damar Juniarto, menyatakan bahwa kejadian ini menunjukkan lemahnya komitmen instansi terhadap tata kelola data meskipun menjadi penggagas undang-undang pelindungan data sendiri. 

    Menurut KONDISI, kondisi terbukanya folder pelamar yang seharusnya bersifat privat merupakan bentuk pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dalam UU PDP, termasuk kewajiban memastikan integritas, kerahasiaan, dan keamanan data pribadi serta kewajiban pelindung sistem elektronik untuk mencegah akses tidak sah. 

    Dampak dan Tanggapan Publik

    Sejak video Abil menjadi viral, ramai komentar warganet yang mengecam tata kelola data rekrutmen di lingkungan Komdigi. Beberapa netizen membandingkan prosedur yang diterapkan dengan praktik sederhana di sektor usaha kecil, menunjukkan kejanggalan penggunaan sistem yang dinilai amat dasar dan tidak sesuai dengan standar keamanan instansi pemerintah. 

    Lebih jauh, Abil mengungkap bahwa setelah mempublikasikan video tersebut ia mengalami gangguan digital berupa upaya serangan siber ke akun media sosialnya, meski ia menegaskan tidak mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab atas insiden itu. 

    Komdigi Belum Beri Klarifikasi

    Hingga laporan ini disusun, Kementerian Komunikasi dan Digital belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan kebocoran data pelamar ini. Permintaan klarifikasi melalui jalur media belum mendapatkan respons dari pihak instansi. 

    Komdigi sebelumnya aktif menanggapi isu-isu keamanan data, termasuk permintaan klarifikasi terhadap Meta atas dugaan kebocoran data pengguna Instagram beberapa waktu lalu. Dalam kasus itu Komdigi menegaskan belum ditemukan indikasi pelanggaran data dan proses penyelidikan masih berlangsung. 

    Implikasi Hukum dan Perlindungan Data di Indonesia

    Insiden ini menjadi ujian bagi implementasi UU PDP yang diusung pemerintah dan ditegakkan oleh Komdigi. UU tersebut menegaskan perlindungan data pribadi sebagai hak warga negara yang wajib dijaga oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk instansi pemerintah dan swasta. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berujung pada sanksi administratif maupun denda sesuai aturan yang berlaku.

    Pakar hukum menyatakan bahwa kejadian di Komdigi mempertegas urgensi peningkatan kematangan tata kelola data di semua sektor, terutama di lembaga publik yang memproses data sensitif warga negara. Ketidakpatuhan terhadap standar ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.

    Menanti Tindakan Resmi

    Masyarakat kini menunggu respons resmi dari Komdigi terkait dugaan kebocoran data pelamar kerja ini. Praktik pengelolaan data yang lebih transparan dan aman dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.