Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengusir perwakilan direksi PT Hasana Damai Putra (HDP) dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait tindak lanjut kasus penolakan akses musala di Perumahan Vasana dan Neo Vasana.
Rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (26/2/2026), tersebut membahas alasan belum dilaksanakannya kesimpulan dari RDPU sebelumnya.
Habiburokhman mempertanyakan alasan pengembang tidak melaksanakan hasil rapat sebelumnya. Pengembang berdalih ada protes dari warga cluster Vasana.
"Yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya menjawab Pak Ketua ya, di luar itu ada warga dari cluster Vasana yang…," kata pengembang.
"Bukan urusan Anda. Bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar?" kata Habiburokhman.
Habiburokhman menegaskan bahwa hal tersebut bukan urusan pengembang. Ia meminta jawaban langsung mengapa keputusan Komisi III DPR tidak dilaksanakan.
"Nggak perlu. Jawab saja yang saya tanyakan, mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi III?" tanya Habiburokhman.
Pengembang mengklaim tidak pernah menolak keputusan RDPU, tetapi mengakui keputusan tersebut belum bisa dijalankan karena kendala.
"Oke, saya jawab itu dulu ya. Kami tidak, bukan tidak melaksanakan, kami tidak pernah menolak. Jadi saya meluruskan pernyataan teman kami ya, bahwa kami tidak pernah menolak keputusan rekomendasi, keputusan hasil RDPU ya," kata pengembang.
"Tapi tidak melaksanakan gitu loh," kata Habiburokhman.
Pengembang meminta Komisi III melihat masalah secara objektif dan menyatakan kendala akan disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Habiburokhman menjelaskan bahwa sebagai pimpinan Komisi III, ia bertugas mengatur jalannya rapat dan meminta pengembang menjawab pertanyaan yang diajukan.
"Anda selesaikan saja, Pak, di Undang-Undang MD3, saya nih, Ketua Komisi III, pimpinan Komisi III memimpin rapat, mengatur lalu lintas jalannya persidangan, ya. Jadi kalau saya sampaikan, Bapak jawab yang menjadi pertanyaan tadi, Bapak jawab saja Pak, jangan di luar topik itu, Pak," ujar Habiburokhman.
"Ya, saya sudah jawab ya," kata pengembang.
"Iya, kendalanya apa? Kendalanya apa?" tanya Habiburokhman.
Pengembang menjelaskan bahwa sebagian besar warga klaster menolak pembukaan tembok akses musala dan mengancam akan menuntut HDP secara hukum jika tembok tersebut dibuka.
"Saya sampaikan kendalanya, yang pertama, adanya sebagian besar warga klaster menolak pembukaan tembok dan menyatakan akan menuntut HDP secara hukum, jika melakukan pembukaan tembok klaster atau mengizinkan pihak lain membuka tembok klaster," ujar pengembang.
"Yang kedua, pernyataan penolakan tuntutan secara hukum dari warga tersebut disampaikan secara tertulis kepada HDP melalui surat tertanggal 12 Oktober 2024…," kata pengembang.
Habiburokhman memotong penjelasan tersebut karena dianggap berulang dan tidak menjawab substansi persoalan.
"Itu hal yang sama dengan poin pertama…," kata Habiburokhman.
Setelah pengembang meminta Habiburokhman tidak memotong pernyataannya, Habiburokhman menegur pengembang tersebut.
"Itu belum, tapi ada tambahan. Saya minta jangan dihentikan dulu Ketua ya…," kata pengembang.
"Saya yang mengatur, Pak! Anda keluar! Pamdal, dikeluarkan ini orang, tidak efektif rapat dengannya dia. Silakan keluar!" kata Habiburokhman.
"Keluar! Nggak jelas ini! Luar biasa Anda ini, keluar! Anda sudah diingatkan tiga kali. Silakan dikeluarkan Pamdal, panggil Pamdal dikeluarkan nih. Ini menghalangi pembangunan musala ini. Iya, iya. Silakan keluar, Pak," sambung Habiburokhman.
Habiburokhman menjelaskan bahwa solusi terkait akses musala, seperti sistem satu pintu atau pembangunan pagar yang mengakomodasi semua pihak, telah dibahas dalam rapat sebelumnya. Ia menegaskan tidak ada alasan untuk menolak pembangunan musala.
"Tiba-tiba tadi menyampaikan hal yang waktu itu sudah disampaikan, ada warga keberatan dan lain sebagainya, nggak ada urusannya dengan warga keberatan, nggak ada alasan siapa pun keberatan terhadap pembangunan musala, nggak ada," kata Habiburokhman.
Habiburokhman menambahkan, pengembang melanggar tata tertib dan berupaya mengambil alih pimpinan rapat.
"Tadi kita keluarkan karena sudah melanggar tatib, di tatib itu kan pimpinan rapat mengatur lalu lintas persidangan. Tadi malah dia yang mau mengatur lalu lintas persidangan, dan sudah tidak efektif lagi, dan pengembang harus mengikuti putusan DPR, Pak. Jangankan pengembang, kita semua, namanya putusan DPR itu mengikat, gitu Pak. Jadi tinggal pelaksanaannya seperti apa," katanya.
Habiburokhman mengingatkan konsekuensi hukum bagi pihak yang menghalangi pelaksanaan ibadah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Kalau ada pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan putusan DPR dan menghalangi orang-orang untuk beribadah itu kan ada konsekuensi hukumnya. Tinggal kita tegakkan hukum saja," tuturnya.


