Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, telah melantik lima Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB untuk masa jabatan 2025-2030. Acara pelantikan berlangsung di Pendopo Gubernur NTB pada Kamis sore, 26 Februari 2026.
Lima komisioner yang dilantik adalah Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam. Diketahui bahwa Sansuri dan Suaeb Qury melanjutkan tugas sebagai komisioner dari periode sebelumnya.
Dalam pidatonya, Iqbal mengharapkan agar para komisioner dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membangun sinergi yang kuat bersama Pemerintah Provinsi NTB. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di wilayah tersebut.
"Selamat kepada anggota KI yang telah dilantik. Kami harap bisa menjalankan tugas dengan baik dan membangun kolaborasi yang harmonis dengan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan transparansi di NTB," ujarnya.
Iqbal mengakui bahwa berdasarkan survei sebelumnya, masih ada beberapa aspek keterbukaan informasi yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, ia mengajak KI bersama Dinas Kominfotik NTB untuk bersama-sama mengatasi kekurangan tersebut.
"Kita sadar masih ada yang perlu dibenahi. Ke depan mari kita perbaiki bersama apa yang masih kurang," tegasnya.
Apresiasi juga disampaikan Iqbal kepada KI periode sebelumnya atas dedikasi mereka. Ia berharap capaian positif dapat dipertahankan dan kekurangan menjadi bahan evaluasi.
Iqbal meyakini bahwa proses seleksi hingga penetapan 15 nama calon komisioner telah sesuai aturan. Ia berharap KI periode 2025-2030 semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
"Sesuai amanat undang-undang, setiap badan publik wajib membuka informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang memang dikecualikan," jelasnya.
Di era digital ini, masyarakat menuntut informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Peran KI tidak hanya sebagai ajudikasi sengketa informasi, tetapi juga sebagai penggerak budaya transparansi di NTB.
Iqbal menekankan bahwa KI NTB harus tegas, independen, dan bebas dari kepentingan apapun dalam menyelesaikan sengketa informasi.
"Saya berharap KI NTB mampu menjadi lembaga yang tegas dalam menyelesaikan sengketa informasi dan bebas dari kepentingan apa pun," tuturnya.
KI juga diharapkan dapat membangun literasi keterbukaan informasi publik serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang terbuka dan akuntabel.
"Kepercayaan publik adalah sesuatu yang kita inginkan. Tanpa kepercayaan publik, roda pemerintahan sulit berjalan. Karena itu, bangun sinergi dengan semua lintas sektor," pungkasnya.
