Tag: komunikasi publik

  • Polda Riau Gelar Pelatihan Kehumasan Perkuat Citra di Era Post-Truth

    Polda Riau Gelar Pelatihan Kehumasan Perkuat Citra di Era Post-Truth

    Polda Riau menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kehumasan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat personel dalam mengelola persepsi publik. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan menjawab tantangan fenomena post-truth yang semakin marak.

    Acara berlangsung di Aula Tribrata Lantai 5 Mapolda Riau, Kamis (12/2/2026). Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi membuka pelatihan tersebut, mewakili Kapolda Irjen Herry Heryawan, serta jajaran Pejabat Utama (PJU).

    Dalam arahannya, Brigjen Pol Hengki Haryadi menekankan bahwa manajemen media merupakan kunci utama. Ini krusial bagi keberhasilan organisasi Polri di era modern saat ini.

    "Baik buruknya citra Polri saat ini sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola media. Pentingnya fungsi ini membuat Humas bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan instrumen krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Brigjen Hengki.

    Brigjen Hengki juga menyinggung era digital native. Penetasi ponsel di Indonesia mencapai 125% dari jumlah penduduk. Kondisi ini menciptakan ruang digital luas, namun rentan kejahatan siber lintas batas.

    Tantangan terbesar saat ini adalah fenomena post-truth. Narasi viral yang mempermainkan emosi netizen sering kali lebih dipercaya daripada fakta objektif.

    "Kita sering menghadapi diskursus publik negatif seperti tagar #PercumaLaporPolisi. Padahal, fakta di lapangan sering kali berbeda dengan apa yang viral. Inilah mengapa kita harus cerdas dalam melakukan kontra narasi agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat," jelas Brigjen Hengki.

    Melalui kegiatan ini, jajaran Humas diharapkan menjadi 'pasukan khusus'. Pasukan ini bertugas membangun citra Polri yang humanis dan heroik. Brigjen Hengki menekankan pentingnya agenda setting.

    Hal ini untuk menonjolkan aksi nyata anggota di lapangan. Contohnya Bhabinkamtibmas yang membantu yatim piatu atau personel yang bekerja melampaui panggilan tugas.

    "Humas harus mampu mengemas keberhasilan operasional secara visual dan naratif. Jangan biarkan narasi negatif mendominasi tanpa ada kontra narasi yang kuat dan cepat dari kita," imbuh Brigjen Hengki.

    Daftar Peserta dan Narasumber Pelatihan

    Pelatihan ini diikuti puluhan personel Polda Riau. Berikut adalah rincian informasi mengenai peserta dan narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini:

    Aspek Keterangan
    Jumlah Peserta Puluhan personel Polda Riau
    Narasumber 1 Prof Eka Putra ST, MSC, PhD (Pakar Komunikasi, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau)
    Narasumber 2 Aris Nugroho (Kreator konten dari Riau Creative Hub)
    Tujuan Peningkatan kemampuan kehumasan dan manajemen media
    Lokasi Aula Tribrata Lantai 5 Mapolda Riau
    Tanggal Kamis, 12 Februari 2026

    Dua pakar komunikasi dihadirkan sebagai narasumber. Mereka adalah Prof Eka Putra ST, MSC, PhD, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Narasumber lainnya adalah Aris Nugroho, kreator konten dari Riau Creative Hub.

  • DPR Soroti Polemik Anggaran Kapal Menkeu dan Menteri KKP

    DPR Soroti Polemik Anggaran Kapal Menkeu dan Menteri KKP

    Polemik debat terbuka antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengenai anggaran pembuatan kapal mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta agar para menteri membenahi pola komunikasi internal kabinet. Debat tersebut sebelumnya terjadi di media sosial.

    "Yang kita lihat pola komunikasi Pak Purbaya terbuka di mana saja, hanya kali ini ditanggapi oleh Pak Trenggono secara terbuka juga," kata Alex kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).

    Ia menekankan pentingnya komunikasi yang lebih terstruktur di lingkungan kabinet. Tujuannya agar tidak memicu polemik di ruang publik.

    "Tentu kami berharap pola komunikasi di internal kabinet dibenahi sehingga tidak menimbulkan polemik seperti ini," sambungnya.

    Menurut Alex, masalah inti bukanlah koordinasi yang buruk antar kementerian. Ia menilai persoalan ada pada informasi yang tidak utuh saat disampaikan di forum publik.

    "Sepertinya ini bukan masalah koordinasi tetapi informasi yang tidak lengkap dibawa ke dalam sebuah acara publik," ujarnya.

    Perdebatan ini mencuat setelah Menkeu Purbaya mempertanyakan anggaran kapal. Anggaran dari Kemenkeu disebut sudah cair, tetapi industri galangan belum menerima pesanan.

    Spekulasi Reshuffle Kabinet

    Menanggapi isu reshuffle kabinet yang muncul di tengah polemik ini, Alex berharap jika ada pergantian menteri, hal itu berdasarkan substansi.

    Pergantian menteri harus demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena persoalan di media sosial. Hal ini disampaikan Alex Indra Lukman.

    "Saya berharap andai terjadi reshuffle karena alasan yang substansi demi peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan karena hal seperti ini," tuturnya.

    Kronologi Debat Anggaran Kapal

    Sebelumnya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono merespons tudingan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Tudingan itu terkait anggaran kapal yang disebut sudah cair.

    Dalam sebuah video yang beredar, Purbaya menyatakan anggaran kapal sudah cair. Namun, industri galangan belum menerima pesanan.

    Trenggono meminta Purbaya mengecek langsung anak buahnya di Kemenkeu perihal pencairan anggaran tersebut.

    "Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah Anda, benar nggak itu uang kapal sudah dikucurkan," tanya Trenggono dalam unggahan di Instagram pribadinya @swtrenggono, dilansir detikFinance, Selasa (10/2).

    Trenggono menjelaskan bahwa proyek pembangunan kapal yang dimaksud didanai anggaran kredit dari Inggris. Indonesia memang berencana membangun 1.500 kapal ikan.

    Kerja sama pembangunan kapal dilakukan dengan Inggris. Dana ini bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK.

    "Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tegas Trenggono.

    Tuduhan Menkeu Purbaya

    Pernyataan Purbaya disampaikan dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia. Acara ini diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

    Purbaya terlihat heran KKP belum juga melakukan pesanan ke industri galangan Tanah Air. Padahal, Kemenkeu sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP.

    Kementerian/Lembaga Isu Terkait Klarifikasi
    Kementerian Keuangan Anggaran kapal sudah cair, galangan belum terima pesanan Menteri KP diminta mengecek sumber dana
    Kementerian Kelautan dan Perikanan Anggaran berasal dari pinjaman luar negeri (Inggris) Bukan dana internal Kemenkeu yang dimaksud
    DPR RI (Komisi IV) Pola komunikasi internal kabinet perlu dibenahi Hindari polemik terbuka di publik