Konferensi Keamanan Munchen (MSC) 2026 menyoroti ketegangan di Iran. Tindakan keras rezim terhadap demonstran dan tekanan Presiden AS Donald Trump terkait program nuklir Iran menjadi perhatian utama.
Para pemimpin konservatif Iran tetap berkuasa meski gelombang protes anti-rezim terus berlanjut. Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, aktif menyerukan perubahan rezim di berbagai konferensi internasional.
Dalam sesi pembahasan masa depan Iran, Pahlavi menyoroti pelanggaran HAM oleh rezim. Kelompok HAM melaporkan ribuan orang tewas akibat tindakan represif rezim terhadap demonstran.
Pahlavi mempresentasikan peta jalan politik untuk masa depan Iran dan konsep "pemerintahan transisi" di MSC. Sekitar 250.000 orang berdemonstrasi di Munchen mendukung oposisi yang dipimpin Pahlavi.
"Saya berada di sini untuk menjamin transisi menuju masa depan sekuler dan demokratis," ujar Pahlavi dalam pidatonya.
"Saya berkomitmen menjadi pemimpin transisi bagi Anda, agar suatu hari nanti kita dapat menentukan nasib negara kita melalui proses demokratis yang transparan melalui kotak suara."
Diskusi Perubahan Rezim dan Harapan Intervensi AS
Diskusi mengenai kemungkinan perubahan rezim di Iran mewarnai MSC. Pahlavi menyiratkan harapan akan langkah AS untuk mengakhiri rezim fundamentalis tersebut.
Presiden AS Donald Trump sempat menjanjikan bantuan bagi rakyat Iran saat protes anti-rezim. Pemerintahannya sedang bernegosiasi dengan Teheran soal program nuklirnya.
"Saya kira banyak warga Iran, baik di dalam maupun di luar negeri, berharap ada intervensi yang dapat melumpuhkan instrumen represi rezim sehingga memberi kami peluang untuk menyelesaikan krisis ini secara menyeluruh," kata Pahlavi dalam forum di MSC. Ia menegaskan bahwa yang dimintanya adalah "intervensi kemanusiaan" guna mencegah lebih banyak korban jiwa.
Trump mengancam akan menggunakan kekuatan jika Iran tidak bersedia merundingkan kesepakatan baru terkait program nuklirnya. AS mengirim kelompok kapal induk kedua ke Laut Arab. Pada Jumat (13/02), Trump mengatakan itu akan menjadi "hari yang sangat buruk" bagi Iran jika kesepakatan kedua negara gagal dicapai.
Pahlavi meyakini Trump memahami bahwa rakyat Iran masih percaya pada janjinya saat puncak demonstrasi Januari 2026.
Karim Sadjadpour, analis kebijakan dari Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan bahwa mengganti rezim bukan perkara mudah.
"Semua orang di Washington, termasuk Presiden Trump, jika bisa menekan tombol dan menyingkirkan rezim Iran, tentu akan melakukannya," katanya dalam sebuah panel diskusi MSC, sambil menambahkan bahwa pemerintahan Trump mungkin mempertimbangkan dampak lanjutan, seperti apa yang terjadi setelah intervensi militer AS di Irak dan Libya.
Sadjadpour berpendapat bahwa serangan AS terhadap Iran masih sangat memungkinkan terjadi.
"Pada 2018, Trump keluar dari kesepakatan nuklir 2015. Pada 2020, ia memerintahkan pembunuhan Qassem Soleimani, komandan militer sekaligus orang dekat Khamenei. Musim panas 2025, ia menjatuhkan 14 bom penghancur bunker ke fasilitas nuklir Iran," jelas Sadjadpour. Ia menambahkan, menurutnya kemungkinan Trump melancarkan serangan terhadap Iran lebih besar dibanding peluang kedua pihak mencapai kesepakatan nuklir.
Seruan Deeskalasi dan Sanksi dari Uni Eropa
Uni Eropa (UE) menyerukan deeskalasi dan lebih memilih sanksi serta dukungan bagi masyarakat sipil di Iran. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius memperingatkan konsekuensi tak terduga dari perubahan rezim yang dipaksakan dari luar.
Menurut Kaja Kallas, banyak rezim berhasil digulingkan, tetapi persoalannya adalah apa yang terjadi kemudian. "Anda membutuhkan alternatif dan keputusan yang datang benar-benar dari dalam negeri agar negara bisa tetap berfungsi."
Pahlavi menganggap sikap Eropa yang tidak mendukung aksi militer AS sebagai kurangnya dukungan terhadap upaya menggulingkan rezim.
Berikut rincian sanksi yang dijatuhkan kepada Iran:
| Tahun | Aksi | Alasan |
|---|---|---|
| 2015 | Penandatanganan JCPOA | Pembatasan program nuklir Iran |
| 2018 | AS keluar dari JCPOA | Trump menilai kesepakatan "mengerikan" |
| 2025 | Eropa kembali berlakukan sanksi PBB | Pelanggaran JCPOA 2015 |
Pada tahun 2015, sejumlah negara besar di Eropa membantu memediasi kesepakatan bersejarah untuk membatasi program nuklir Iran, khususnya pengayaan uranium, yang disertai pencabutan sanksi ekonomi.
Kesepakatan bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tersebut ditandatangani pada Juli 2015 antara Iran dan negara-negara P5+1, yaitu AS, Inggris, Prancis, China, Rusia, serta Jerman.
Trump menyebut kesepakatan itu "mengerikan" dan "berpihak satu sisi," lalu menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut pada 2018 di masa jabatan pertamanya, sebuah langkah yang memicu kekecewaan mitra AS di Eropa.
Kini, saat Trump mendorong kesepakatan nuklir baru sambil tetap membuka opsi militer, Eropa tampaknya hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya.
"Dorongan perubahan harus datang dari rakyat Iran sendiri yang menuntut kebebasan, dan Eropa perlu menyesuaikan langkahnya dengan kenyataan itu," kata Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola di MSC.
Ia menambahkan bahwa keputusan Uni Eropa menetapkan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris sebagai titik balik, sekaligus menandai berakhirnya diplomasi rutin Eropa.
"Eropa harus menunjukkan dukungan yang jelas kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa dalam demonstrasi. Kami berdiri bersama Anda," ujarnya.
Negosiasi Nuklir dan Pengawasan IAEA
Tahun 2025, Eropa juga kembali memberlakukan sanksi PBB terhadap Iran dengan alasan pelanggaran JCPOA 2015, mengakibatkan meningkatnya tekanan finansial terhadap rezim. Demonstrasi yang terjadi pada Januari 2026 sebagian dipicu oleh keluhan ekonomi, termasuk tingginya pengangguran dan inflasi.
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengakui bahwa hubungan "seperti biasa" dengan Iran tampaknya sudah tidak memungkinkan lagi. Setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juli 2025, Teheran menghentikan kerja sama dengan IAEA.
"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada situasi politik yang mempengaruhi. Dari sisi kami, ada sejumlah kemajuan. Namun, fasilitas dan material nuklir tetap ada, terutama uranium dengan kadar pengayaan tinggi yang harus terus dipantau secara ketat. Jadi, proses politik dan pengawasan teknis berjalan bersamaan," tegas Grossi.
AS dan Iran dijadwalkan kembali bertemu di Jenewa pekan depan untuk melanjutkan negosiasi nuklir, sementara Oman kembali berperan sebagai mediator.
