Tag: Konflik Internasional

  • Wamenham dan Rombongan Terjebak di Qatar Akibat Konflik Iran-AS

    Wamenham dan Rombongan Terjebak di Qatar Akibat Konflik Iran-AS

    Rombongan Kementerian Pertahanan, termasuk Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto, dilaporkan terjebak di Doha, Qatar, selama tiga hari terakhir. Penundaan ini disebabkan oleh penutupan wilayah udara akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

    Mugiyanto dan timnya semula dijadwalkan tiba di Jenewa, Swiss, pada hari Sabtu untuk menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-61. Indonesia sendiri terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun ini. Namun, perjalanan mereka terpaksa kembali ke Doha.

    "Sampai hari ketiga, situasinya masih belum kondusif. Belum ada kepastian kapan konflik ini akan berakhir dan kapan ruang udara di Qatar serta negara-negara sekitarnya akan dibuka," ujar Mugiyanto melalui akun Instagram resminya, Selasa (3/3/2026).

    Mugiyanto berharap agar ruang udara segera dipulihkan dan perdamaian dapat terwujud di wilayah tersebut.

    Menurut Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Guruh Langkah Samudra, lebih dari 100 orang WNI terdampar di Bandara Hamad, Doha. Selain di Qatar, ratusan WNI lainnya juga dilaporkan terdampar di Uni Emirat Arab, Dubai, Kuwait, Arab Saudi, hingga Bahrain karena pembatalan penerbangan.

  • Spanyol Mendesak Negara Eropa Kecam Serangan AS-Israel ke Iran

    Spanyol Mendesak Negara Eropa Kecam Serangan AS-Israel ke Iran

    Menteri Luar Negeri Spanyol menyerukan agar negara-negara Eropa lebih tegas dalam mengkritik serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum internasional.

    José Manuel Albares menekankan pentingnya tindakan militer yang sesuai dengan piagam PBB dan melalui upaya kolektif. Hal ini disampaikannya dalam wawancara dengan Bloomberg Television.

    "Kami ingin agar tindakan militer selalu berada di bawah piagam PBB dan melalui upaya kolektif," kata Albares.

    Lebih lanjut, Albares menegaskan bahwa Spanyol akan selalu menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip tersebut.

    Kritik tajam Spanyol terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump ini kontras dengan sikap negara-negara Eropa lainnya. Perdana Menteri Pedro Sánchez menjadi satu-satunya pemimpin Eropa yang secara terbuka menyatakan bahwa serangan AS-Israel melanggar hukum internasional. Spanyol bahkan melarang AS menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran.

  • Biaya Logistik Global Bisa Naik 30 Persen Akibat Konflik Iran?

    Biaya Logistik Global Bisa Naik 30 Persen Akibat Konflik Iran?

    Penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel di Iran dapat berimplikasi serius pada biaya logistik secara global. Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) memperkirakan kenaikan bisa mencapai 30 persen.

    Korps Garda Revolusioner Iran (IRGC) sebelumnya telah mengumumkan penutupan Selat Hormuz di tengah berlangsungnya perang, dengan ancaman akan "membakar" kapal yang mencoba melintas.

    Trismawan Sanjaya, Sekjen ALFI, menjelaskan bahwa dampak konflik berkepanjangan dapat mengakibatkan kenaikan biaya logistik global secara kumulatif. "Kalau konflik berkepanjangan, biaya logistik global bisa mengalami kenaikan signifikan secara kumulatif, kemungkinan lebih dari 30 persen total biaya dibandingkan periode sebelum konflik, tergantung durasi, rute pengalihan dan harga energi," kata Trismawan Sanjaya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

    Kenaikan biaya logistik ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah lonjakan harga minyak dunia yang sudah mencapai 8-13 persen akibat konflik.

    Eskalasi di sekitar Iran memaksa kapal-kapal logistik mencari rute alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Rute memutar melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan menjadi pilihan, meskipun konsekuensinya adalah waktu transit yang lebih lama, sekitar 15-20 hari, yang turut meningkatkan biaya operasional kapal.

    Selain itu, Trismawan juga menyoroti kenaikan tajam biaya asuransi kargo dan war risk surcharge. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat vital, dengan sekitar seperlima perdagangan minyak dunia dan ekspor gas alam cair dari negara-negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab melewati selat tersebut.

  • Cina Kecam Keras AS-Israel atas Tewasnya Pemimpin Iran

    Cina Kecam Keras AS-Israel atas Tewasnya Pemimpin Iran

    Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa tindakan AS-Israel yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

    Bagi Cina, Iran adalah pemasok utama minyak dan gas. Sekitar 90% produksi minyak Iran diekspor ke Cina, seringkali melalui perantara karena sanksi terhadap Teheran.

    Pengangkutan minyak dilakukan dengan bantuan kapal kargo ilegal. Iran mulai menerima pembayaran ekspor minyak dalam Renminbi sejak April 2025, setelah dikeluarkan dari sistem pembayaran internasional SWIFT.

    Iran menghentikan sementara lalu lintas kapal di Selat Hormuz setelah serangan AS-Israel. Selat ini vital bagi perdagangan minyak dunia, dengan hampir 20% konsumsi minyak global melewatinya. Setengah dari 20 juta barel per hari yang melintas dikirim ke Cina. Penutupan yang berkepanjangan dapat mengancam keamanan energi Beijing.

    Iran dan Cina memiliki hubungan politik yang erat. Iran menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada 2023 dan bergabung dengan BRICS+ pada 2024.

    Menlu Cina Wang Yi menyebut pembunuhan kepala negara berdaulat sebagai tindakan yang "tidak dapat diterima" dalam percakapan dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov, menyoroti bahwa serangan terjadi saat AS dan Iran tengah bernegosiasi.

    Korea Utara juga mengkritik serangan itu sebagai "tindakan agresi ilegal" dan mengutuk tindakan "jahat dan tidak tahu malu" AS dan Israel.

    Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menyatakan bahwa AS telah berupaya mencari solusi diplomatik dengan Iran selama berminggu-minggu, namun Iran tidak menyetujui kesepakatan yang komprehensif untuk mengakhiri program nuklir militernya. Iran juga belum berkomitmen untuk mengurangi program rudal balistiknya.

    Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa legalitas serangan ini masih dalam peninjauan.

    Pakar hukum internasional, Christoph Safferling, dari Friedrich Alexander Universitt Erlangen Nrnberg menilai bahwa serangan udara ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. "Penggunaan kekerasan terhadap negara berdaulat pada prinsipnya dilarang secara luas. Kemerdekaan teritorial dan integritas politik dari negara berdaulat harus dihormati tanpa pengecualian," ujarnya.

    Safferling menjelaskan bahwa penggunaan kekerasan dilegitimasi dalam situasi tertentu, seperti mandat PBB, upaya pembelaan diri, atau ancaman bencana kemanusiaan.

    AS berdalih membela diri dari ancaman yang akan datang. "Meskipun demikian, kita melihat kedua negara, AS dan Iran, sedang bernegosiasi. Tidak dapat dibenarkan dengan dalih tidak ada waktu lagi untuk mengambil tindakan lain."

  • Iran Terancam Absen di Piala Dunia 2026

    Iran Terancam Absen di Piala Dunia 2026

    Keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026 terancam akibat konflik yang sedang berlangsung dengan Israel dan Amerika Serikat. Situasi dalam negeri yang tidak stabil dapat menjadi penghalang bagi tim nasional Iran untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

    Ketegangan meningkat setelah AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu (28/2), yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah, memperburuk situasi yang sudah mencekam.

    Selain itu, Iran termasuk dalam daftar negara yang warganya dilarang memasuki Amerika Serikat. Untuk Piala Dunia, hanya pemain, staf, dan tim kepelatihan Iran yang diizinkan datang, sementara suporter dilarang.

    Menurut Reuters, belum pernah ada negara yang mengundurkan diri dari Piala Dunia di era modern. Mundurnya suatu negara dari kompetisi sepak bola terakhir terjadi di Piala Eropa 1992. Saat itu, Yugoslavia dilanda perang saudara yang berdarah, yang menyebabkan perpecahan negara tersebut. PBB menjatuhkan sanksi kepada Yugoslavia, sehingga FIFA dan UEFA menangguhkan negara tersebut dari kompetisi sepak bola.

    Yugoslavia digantikan oleh Denmark, yang secara mengejutkan menjadi juara Piala Eropa. FIFA belum memberikan pernyataan mengenai potensi absennya Iran dari Piala Dunia 2026. Jika Iran mengundurkan diri, Uni Emirat Arab (UEA) berpotensi menggantikannya karena menjadi negara terakhir yang melaju terjauh di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. UEA kalah agregat 2-3 dari Irak dalam babak kelima.

  • Dampak Konflik Israel-Iran ke Ekonomi RI Menurut OJK

    Dampak Konflik Israel-Iran ke Ekonomi RI Menurut OJK

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan potensi dampak konflik antara Israel dan Iran terhadap perekonomian Indonesia, yang juga melibatkan Amerika Serikat (AS). Pejabat Sementara Ketua dan Wakil Dewan Komisioner (DK) OJK, Friderica Widyasari, menjelaskan tiga konsekuensi utama jika konflik tersebut berlanjut.

    Salah satu dampak yang diantisipasi adalah kenaikan harga minyak dunia, terutama jika Iran menutup Selat Hormuz. Kiki, sapaan akrab Friderica, menjelaskan bahwa sekitar 30% pasokan minyak dan gas dunia, termasuk Liquified Natural Gas (LNG), melewati jalur strategis tersebut.

    "Penutupan Selat Hormuz ini kalau terjadi berkepanjangan ini juga berisiko karena 30% suplai minyak dunia lewat situ. Kemudian LNG juga cukup signifikan juga sehingga kita antisipasi dampak rambatannya di kita," ujar Kiki dalam acara RDKB Februari 2026 di Gedung OJK Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

    Selain itu, konflik ini berpotensi memicu inflasi global. Kiki menerangkan, peningkatan inflasi akan memengaruhi kebijakan suku bunga oleh bank sentral global. Ketegangan di Timur Tengah juga dapat menyebabkan pengetatan likuiditas di pasar keuangan global, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

    Kiki menambahkan, "Sehingga kita juga melihat bagaimana ini potensi perebutan persaingan untuk dana-dana ini, dan makanya kita harus memastikan kesiapan kita di dalam negeri ya, supaya kita bisa menghadapi eksposur global yang tinggi ini."

    Terakhir, peningkatan ketidakpastian dapat mendorong investor global untuk mengalihkan aset ke instrumen yang dianggap lebih aman. Dalam situasi ini, pasar keuangan negara berkembang seperti Indonesia dituntut untuk menunjukkan integritas, likuiditas yang kuat, dan tata kelola yang kredibel agar tetap menarik bagi aliran modal asing.

    "Dan kita juga akan terus melakukan reformasi struktural, tentu saja untuk memperkuat fundamental sektor keuangan di Indonesia, termasuk terus melanjutkan program reformasi untuk peningkatan integritas dan likuiditas di pasar," jelas Kiki.

    OJK memastikan bahwa bersama dengan Self-Regulatory Organization (SRO), serangkaian kebijakan telah disiapkan untuk menghadapi perkembangan situasi. Lembaga jasa keuangan juga diminta untuk memperkuat manajemen risiko dan melakukan uji stres (stress test) dengan berbagai skenario.

    Kiki mengakhiri, "Kita juga kerjasama dan sinergi yang sangat baik di antara forum KSSK, OJK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS untuk terus melakukan koordinasi erat terutama di saat-saat seperti ini."

  • Indonesia Berpotensi Jadi Mediator Konflik AS-Israel dan Iran

    Indonesia Berpotensi Jadi Mediator Konflik AS-Israel dan Iran

    Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran menimbulkan kekhawatiran global. Pada 28 Februari 2026, serangan udara dan misil dilancarkan ke berbagai target di Iran, termasuk Teheran, Isfahan, dan Tabriz.

    Serangan ini diklaim sebagai tindakan pre-emptive untuk mencegah program nuklir Iran. Iran membalas dengan menargetkan wilayah militer Israel dan pangkalan Amerika di Teluk Persia, meningkatkan ketegangan menjadi bentrokan militer aktif.

    Konflik ini memperlihatkan ketegangan antara kekuatan global dan aktor regional yang dapat mengganggu stabilitas sistem internasional. Indonesia, dengan prinsip politik bebas aktifnya, memiliki potensi besar untuk berperan sebagai mediator.

    Sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki legitimasi moral yang kuat dalam konflik ini. Hubungan diplomatik yang baik dengan berbagai negara besar, termasuk Amerika dan Iran, memperkuat posisinya sebagai jembatan perdamaian.

    Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Ini menunjukkan komitmen diplomatik yang kuat dalam menghadapi konflik berskala besar.

    Mediasi memerlukan legitimasi moral, kredibilitas, dan jaringan kepercayaan. Indonesia dinilai memiliki semua elemen tersebut.

    Meneguhkan Posisi sebagai Penjaga Perdamaian

    Konflik militer ini menciptakan dinamika keamanan yang dapat berdampak pada pasar energi, perdagangan, dan stabilitas politik regional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat langsung, tetapi juga oleh negara-negara yang terhubung melalui jaringan ekonomi dan politik global.

    Indonesia dapat memanfaatkan posisinya untuk menginisiasi perdamaian, membuka saluran komunikasi alternatif, dan mendorong diplomasi yang melibatkan pemangku kepentingan non-negara.

    Peningkatan peran sebagai mediator berarti memikul tanggung jawab besar. Indonesia dapat mengoptimalkan platform seperti Board of Peace, OKI, dan PBB untuk memperluas dukungan internasional terhadap solusi diplomatik.

    Diplomasi Indonesia dapat memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan, memfasilitasi percakapan lintas blok kekuatan, dan menegaskan kembali relevansi normatif Indonesia di pentas dunia.

    Indonesia berada pada momen strategis untuk menjadi juru kunci perdamaian. Dunia membutuhkan penengah yang teguh di tengah dinamika yang penuh tantangan ini.

  • AS Akan Tingkatkan Serangan Lebih Mematikan ke Iran

    AS Akan Tingkatkan Serangan Lebih Mematikan ke Iran

    Amerika Serikat berencana meningkatkan intensitas serangannya terhadap Iran. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyampaikan peringatan ini setelah pemerintahan Trump mengklaim berhasil melumpuhkan kepemimpinan Iran dan program rudal balistik mereka melalui serangan udara.

    Rubio, saat berbicara kepada wartawan di Capitol Hill, menyatakan bahwa fase berikutnya akan jauh lebih menyakitkan bagi Iran dibandingkan dengan yang terjadi saat ini. "Saya tidak akan merinci detail upaya taktis kami, namun serangan terberat dari militer AS masih akan datang," kata Rubio.

    Kehadiran Rubio di Capitol Hill bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada anggota Kongres tentang operasi militer Presiden Donald Trump yang dilakukan bersama Israel. Ia menegaskan bahwa tujuan AS adalah menghancurkan program rudal balistik Iran, yang dianggap sebagai perisai untuk ambisi nuklir mereka, serta melumpuhkan armada angkatan laut dan drone tempur Teheran.

    Rubio menegaskan kembali klaim Trump bahwa Iran merupakan "ancaman nyata yang mendesak" terhadap AS dan Trump tidak memerlukan izin dari Kongres untuk melancarkan serangan tersebut. Klaim ini dibantah keras oleh pihak Demokrat.

  • Asosiasi Khawatir Konflik AS-Iran Dongkrak Biaya Logistik

    Asosiasi Khawatir Konflik AS-Iran Dongkrak Biaya Logistik

    Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyampaikan kekhawatiran bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk di wilayah udara Iran, dapat menyebabkan biaya logistik nasional melonjak hingga 100%. Kenaikan ini diperkirakan terjadi jika konflik berlangsung lebih dari dua minggu.

    Menurut Ketua Umum ALI, Mahendra Rianto, banyak maskapai penerbangan yang menghindari jalur udara Iran dan sekitarnya akibat konflik ini. Hal ini berdampak langsung pada pengiriman kargo udara dari Indonesia menuju Timur Tengah dan Eropa.

    "Kalau dia berkelanjutan lebih dari dua minggu,. biaya logistik naik 50 sampai 100% dibandingkan [tarif di hari] normal,” ujar Mahendra saat dihubungi, Selasa (2/3/2026).

    Mahendra menambahkan bahwa selama ini, sebagian besar pengiriman logistik dari dalam negeri mengandalkan hub di kawasan Timur Tengah, seperti Dubai dan Qatar. Namun, akibat situasi ini, seluruh rute yang melewati wilayah tersebut terpaksa dihentikan sementara, yang berdampak pada pelanggan ekspor, terutama dari Bali yang mayoritas menggunakan jalur udara.

  • Konflik AS-Israel vs Iran Picu Krisis Energi dan Perang Dunia?

    Konflik AS-Israel vs Iran Picu Krisis Energi dan Perang Dunia?

    Konflik yang memanas antara AS-Israel dan Iran sejak Sabtu (28/2) memunculkan kekhawatiran akan krisis energi global dan potensi perang dunia ketiga. Pakar Hukum Internasional dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Satria Unggul Wicaksana, mengungkapkan potensi eskalasi konflik ini.

    Satria menjelaskan, serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran terjadi saat perundingan damai di Jenewa dan Wina sedang berlangsung. Operasi militer di Teheran menjadi awal dari serangan ini, yang kemudian dibalas Iran dengan menyerang pangkalan militer AS di Kuwait, Qatar, Riyadh, dan Bahrain, seperti yang disampaikan pada Senin (2/3/2026).

    Satria, yang juga Dekan Fakultas Hukum UMSURA, menilai bahwa situasi ini sangat mengkhawatirkan bagi perdamaian dan keamanan internasional. "Kita tentu memahami bahwa dampak dari perang itu luar biasa besar. Masyarakat dunia sangat terpukul dan tentu tidak ingin kembali ke dalam situasi perang dengan eskalasi besar," ujarnya.

    Setelah Perang Dunia II, masyarakat internasional sepakat menjaga perdamaian melalui PBB. Satria menjelaskan, Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 2 ayat 7 Piagam PBB (UN Charter) mewajibkan setiap negara untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer yang mengancam integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain.

    "All states shall refrain from the use of force yang mengganggu territorial integrity and independence suatu negara," katanya.

    Serangan yang terjadi di tengah perundingan larangan pengembangan senjata nuklir juga dinilai dapat merusak diplomasi internasional. Satria menyoroti bahwa tindakan militer Israel di luar wilayahnya bukanlah yang pertama kali terjadi.

    Menurutnya, serangan Israel ke wilayah Palestina, khususnya di Gaza Strip dan Rafah, telah menimbulkan kehancuran besar dan memunculkan tuduhan kejahatan perang hingga genosida. "Mengacu pandangan William Schabas dalam buku The International Criminal Law, saya menilai tindakan tersebut dapat memenuhi unsur genosida, yaitu intended to destroy atau niat untuk menghancurkan kelompok etnis, ras, maupun bangsa tertentu," jelasnya.

    Satria juga menyinggung konflik militer Iran dan Israel selama 12 hari, serta serangan di Doha, Qatar, yang terjadi saat upaya mediasi negara-negara Timur Tengah sedang berlangsung.

    "Sekuel serangan yang bersifat ekstrateritorial ini menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menahan diri dalam memastikan perdamaian dan keamanan internasional," tegasnya.

    Satria menilai, eskalasi konflik ini berpotensi memicu konflik global yang lebih luas, mengingat hubungan strategis Iran dengan Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Keterlibatan negara-negara tersebut dapat memperluas konflik menjadi perang global, terutama dengan adanya ketegangan geopolitik di Ukraina, Selat Taiwan, dan Laut China Selatan.

    "Ini bisa membawa situasi perang menjadi titik nadir. Peluang terjadinya perang dunia ketiga sangat terbuka, dan ini sangat merugikan umat manusia," katanya.

    Bahaya penggunaan senjata nuklir juga menjadi perhatian, karena dampaknya tidak hanya menghancurkan manusia tetapi juga memicu fenomena nuclear winter yang mengancam keberlangsungan hidup di bumi.

    Ancaman Krisis Energi Global

    Dalam jangka pendek, konflik ini berpotensi memicu krisis energi global. Jalur distribusi minyak dan gas dari Timur Tengah ke Eropa dan Asia melewati Selat Hormuz, yang berada di bawah pengaruh Iran. Jika Iran memblokade jalur tersebut, pasokan energi dunia akan terganggu secara signifikan.

    Selain itu, jalur perdagangan global juga melewati Terusan Suez di Mesir. Gangguan terhadap dua jalur strategis ini dapat melumpuhkan lebih dari 30 persen perdagangan dunia.

    "Ini bukan hanya soal perang, tetapi juga dapat melumpuhkan ekonomi dan perdagangan global serta memicu krisis ekonomi dunia yang lebih masif," jelasnya.

    Desak Peran PBB

    Satria menyoroti potensi Iran menjadi arena konflik geopolitik oleh negara-negara besar, seperti yang terjadi di Suriah, yang dapat memperparah situasi kemanusiaan dan menambah korban sipil. Ia mendorong PBB melalui Dewan Keamanan untuk mengambil langkah tegas menghentikan konflik bersenjata ini.

    "Kita mendorong adanya tekanan yang sangat masif kepada lembaga internasional untuk mengakhiri konflik ini agar eskalasi perang yang lebih besar dapat dicegah," urainya.

    Inisiatif perdamaian AS melalui board of peace dinilai kontradiktif setelah serangan terhadap Iran terjadi beberapa hari setelah kesepakatan ditandatangani di Washington, D.C. Satria mengajak para pemimpin dunia untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan militer, terutama senjata pemusnah massal.

    "Kita berharap para pemimpin dunia menahan diri. Karena dampak perang tidak hanya dirasakan negara yang terlibat langsung, tetapi juga seluruh masyarakat dunia," pungkasnya.