Tag: Konflik Israel Palestina

  • Respons Indonesia atas Rencana Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

    Respons Indonesia atas Rencana Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

    Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan sikap atas meningkatnya ketegangan di Tepi Barat akibat rencana pengambilan kendali wilayah tersebut oleh otoritas Israel. Langkah diplomatik ini diambil melalui pengiriman surat kepada Board of Peace (BoP) guna mengutarakan kekhawatiran mendalam terhadap situasi di kawasan tersebut.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa komunikasi tersebut bukanlah sekadar kecaman, melainkan bentuk penyampaian perhatian serius Indonesia. Dalam keterangannya di Washington DC pada Jumat (20/2/2026), Sugiono menyatakan bahwa Indonesia menginginkan agar situasi berjalan sesuai dengan proposal perdamaian yang telah disepakati sebelumnya.

    Gejolak ini dipicu oleh kebijakan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang mengupayakan migrasi warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Tokoh sayap kanan tersebut juga menginisiasi pendaftaran sebagian besar lahan di Tepi Barat sebagai milik negara Israel, sebuah langkah yang mengharuskan warga Palestina membuktikan kepemilikan tanah mereka secara legal atau menghadapi penyitaan.

    Dalam sebuah acara partai di Israel, Smotrich secara eksplisit menyatakan ambisinya untuk menghapus gagasan negara Palestina dan membatalkan Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada periode 1993-1995. "Kita akhirnya akan secara resmi dan secara praktis membatalkan Perjanjian Oslo yang terkutuk dan memulai jalan menuju kedaulatan," ujar Smotrich merujuk pada wilayah Tepi Barat dengan istilah alkitabiah Yudea dan Samaria.

    Kebijakan yang diusulkan bersama Menteri Kehakiman Yariv Levin dan Menteri Pertahanan Israel Katz ini telah memicu reaksi keras di level internasional. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari 85 negara mengecam langkah Tel Aviv tersebut, sementara otoritas Palestina memperingatkan bahwa tindakan ini merupakan bentuk aneksasi de-facto yang melanggar hukum internasional secara nyata.

  • Dualisme Inisiatif Perdamaian Gaza: DK PBB Kecam Ekspansi Israel Saat Trump Bentuk Board of Peace

    Dualisme Inisiatif Perdamaian Gaza: DK PBB Kecam Ekspansi Israel Saat Trump Bentuk Board of Peace

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mempercepat jadwal pertemuan tingkat tinggi mengenai Timur Tengah menjadi Rabu (18/2). Langkah ini diambil guna merespons percepatan agenda Donald Trump yang memimpin pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington pada waktu yang hampir bersamaan. Dalam forum tersebut, DK PBB secara tegas menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan mengecam langkah Israel yang memperluas kendali atas wilayah Tepi Barat.

    Pergeseran jadwal ini merefleksikan adanya persaingan pengaruh antara badan resmi PBB dengan inisiatif baru besutan Trump. Meski lebih dari 20 negara telah menyatakan kesediaan hadir dalam BoP, mitra strategis Amerika Serikat seperti Prancis dan Jerman memilih untuk tetap mendukung kerangka kerja PBB. Sementara itu, Pakistan menjadi satu-satunya anggota DK PBB yang menerima undangan Trump, namun tetap menyuarakan kecaman keras terhadap pemukiman ilegal Israel.

    Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menegaskan bahwa keputusan sepihak Israel untuk mengontrol Tepi Barat adalah pelanggaran hukum internasional yang mengkhawatirkan. Senada dengan hal tersebut, Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyatakan bahwa aneksasi tersebut secara langsung mengancam keberlangsungan solusi dua negara dan melanggar Piagam PBB.

    Kritik tajam juga datang dari internal PBB. Kepala Politik PBB, Rosemary DiCarlo, melabeli tindakan Israel sebagai 'aneksasi de facto bertahap'. Hal ini diperkuat oleh sikap hampir seluruh anggota DK PBB, kecuali Amerika Serikat, yang mengecam regulasi lahan kontroversial Israel. Di sisi lain, Menteri Energi Israel Eli Cohen justru mengklaim langkah tersebut sebagai bentuk penegasan kedaulatan yang menghambat pembentukan negara Palestina.

    Merespons tekanan internasional, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menuduh DK PBB memiliki obsesi anti-Israel. Ia menyatakan bahwa perhatian dunia saat ini lebih terpusat pada Board of Peace yang dipimpin Trump. BoP sendiri awalnya dirancang sebagai pengawas rencana damai 20 butir untuk Gaza, namun kini visinya diperluas menjadi mediator konflik global dengan janji dana rekonstruksi sebesar USD5 miliar.

    Di tengah ketegangan diplomatik tersebut, Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam misi kemanusiaan. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengerahkan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza pada akhir Juni mendatang guna menjalankan misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan.

  • Ledakan Ranjau di Kamp Militer Tepi Barat Tewaskan Remaja Palestina

    Ledakan Ranjau di Kamp Militer Tepi Barat Tewaskan Remaja Palestina

    Insiden tragis terjadi di wilayah Lembah Yordania utara yang mengakibatkan seorang remaja Palestina kehilangan nyawa. Mohammed Abu Dalah, anak laki-laki berusia 13 tahun asal desa Jiftlik, dilaporkan tewas setelah menginjak ranjau darat di area kamp militer Israel.

    Pihak Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi telah menerima jenazah korban pada Rabu (18/2/2026). Ledakan tersebut terjadi di kawasan Tirzah, sebuah kamp militer lama yang terletak di dekat perbatasan Yordania. Kematian remaja ini juga telah dikonfirmasi oleh COGAT, unit Kementerian Pertahanan Israel yang mengelola urusan sipil di wilayah pendudukan.

    Pihak militer Israel memberikan keterangan awal bahwa terdapat tiga warga Palestina yang terluka akibat berinteraksi dengan amunisi yang belum meledak. Namun, militer menekankan bahwa lokasi kejadian merupakan zona tembak aktif yang dilarang untuk dimasuki warga sipil.

    Desa Jiftlik dan pangkalan militer Tirzah berada di Area C, zona Tepi Barat yang berada di bawah kendali penuh otoritas Israel sejak tahun 1967. Sebagian besar lahan di sepanjang perbatasan Yordania memang masih mengandung sisa-sisa ranjau darat, meskipun kedua negara telah mencapai kesepakatan damai pada 1994.

    Kementerian Pertahanan Israel baru-baru ini menyatakan telah memulai operasi pembersihan ranjau di zona perbatasan tersebut sejak Januari lalu. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan proyek pembangunan pagar pembatas baru yang diklaim bertujuan untuk mencegah penyelundupan senjata di wilayah tersebut.

  • Jelang Ramadan, Israel Larang Imam Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Ali Abbasi Masuk Kompleks

    Jelang Ramadan, Israel Larang Imam Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Ali Abbasi Masuk Kompleks

    Aparat keamanan Israel menjatuhkan sanksi larangan masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa terhadap Sheikh Muhammad Ali Abbasi selama satu pekan. Langkah ini diambil setelah otoritas setempat melakukan penahanan terhadap imam masjid suci tersebut di wilayah Yerusalem Timur yang diduduki.

    Pemerintah Provinsi Yerusalem mengonfirmasi penahanan Sheikh Muhammad Ali Abbasi oleh pasukan Israel pada Selasa (17/2/2026). Hingga saat ini, pihak berwenang tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai alasan spesifik di balik perintah pelarangan masuk tersebut.

    Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, hanya beberapa hari sebelum umat Muslim memasuki bulan suci Ramadan. Selain pembatasan terhadap tokoh agama, akses bagi jemaah umum ke Masjid Al-Aqsa juga dilaporkan mengalami pengetatan sistematis oleh pihak Israel.

    Kondisi di lapangan semakin kompleks dengan adanya laporan peningkatan aktivitas pemukim ilegal Yahudi yang memasuki area sensitif tersebut. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga di dunia. Sementara itu, kelompok Yahudi mengklaim wilayah yang mereka sebut sebagai Bukit Bait Suci tersebut sebagai lokasi dua kuil kuno di masa lalu.

    Secara historis, Israel telah menduduki Yerusalem Timur sejak Perang Arab-Israel tahun 1967 dan melakukan aneksasi secara sepihak pada tahun 1980. Meski Israel mengklaim kedaulatan penuh atas kota tersebut, komunitas internasional secara luas tetap tidak mengakui langkah pencaplokan tersebut secara resmi.

  • Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Trump di Washington

    Israel Resmi Gabung Dewan Perdamaian Trump di Washington

    Israel secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Dewan tersebut dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Keputusan ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, saat kunjungannya ke Washington.

    Netanyahu bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (11/2) waktu setempat. Informasi ini dilansir oleh Al Arabiya dan Reuters melalui detikNews, Kamis (12/2/2026).

    Setelah pertemuan, beredar foto yang menunjukkan Netanyahu dan Rubio memegang dokumen. Dokumen itu berisi tanda tangan Netanyahu yang mengesahkan keanggotaan Israel di dewan tersebut.

    “Menandatangani masuknya Israel sebagai anggota ‘Dewan Perdamaian’,” kata Netanyahu.

    Mandat Dewan Perdamaian

    Dewan Perdamaian telah mengadopsi resolusi sejak November 2025. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada dewan, bersama negara-negara mitranya, untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza.

    Pembentukan pasukan ini dilakukan pascagencatan senjata di Gaza yang dimulai pada Oktober. Hal itu di bawah rencana Trump yang telah disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.

    Menurut rencana Trump, dewan ini akan mengawasi pemerintahan sementara di Gaza. Trump menyatakan bahwa melalui Board of Peace, yang dipimpinnya, akan diperluas untuk menangani konflik global.

    Pertemuan perdana Dewan Perdamaian akan diadakan pada 19 Februari 2025 di Washington. Agenda utamanya adalah membahas rekonstruksi Gaza.

    Kritik dan Kekhawatiran

    Banyak pakar hak asasi manusia menilai pengawasan Trump terhadap dewan untuk mengawasi wilayah asing menyerupai struktur kolonial. Kehadiran Israel di dewan juga diperkirakan memicu kritik karena absennya perwakilan Palestina.

    Sejumlah negara menunjukkan reaksi hati-hati terhadap undangan Trump untuk bergabung dengan dewan yang diluncurkan akhir Januari lalu. Para pakar khawatir keberadaan BoP akan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Meskipun beberapa sekutu Washington di Timur Tengah telah bergabung, banyak sekutu Barat lamanya masih memilih untuk menjauh. Gencatan senjata di Gaza berulang kali dilanggar.

    Berikut adalah poin-poin penting terkait Dewan Perdamaian:

    Aspek Keterangan
    Pembentuk Donald Trump (Presiden AS)
    Anggota Baru Israel
    Mandat Utama Mengawasi pemerintahan sementara di Gaza, membentuk pasukan stabilisasi internasional
    Fokus Awal Rekonstruksi Gaza
    Kekhawatiran Menyerupai struktur kolonial, melemahkan PBB, tidak melibatkan perwakilan Palestina

    Setidaknya 580 warga Palestina dan empat tentara Israel dilaporkan tewas sejak gencatan senjata dimulai pada Oktober lalu. Angka ini berdasarkan penghitungan otoritas Palestina dan Israel.

  • Palestina Serukan Dunia Hentikan Israel Kuasai Tepi Barat

    Palestina Serukan Dunia Hentikan Israel Kuasai Tepi Barat

    Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, mendesak komunitas internasional untuk menghentikan upaya Israel menguasai Tepi Barat. Langkah Israel tersebut dinilai merampas tanah rakyat Palestina.

    Mansour mengungkapkan bahwa Palestina sedang aktif memobilisasi secara diplomatik. Ini untuk melawan upaya Israel yang dianggap ilegal.

    Pernyataan ini disampaikan Mansour saat didampingi perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim. Lokasinya di markas besar PBB di New York.

    "Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra berpengaruh… (akan) menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini," kata Mansour dilansir Aljazeera, Rabu (11/2/2026).

    Beberapa hari lalu, Mansour juga menyoroti peningkatan dukungan internasional. Ini untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel.

    Mansour menegaskan bahwa Palestina "tidak sendirian" dalam perjuangan ini. Mereka memiliki dukungan kuat.

    "Ini memiliki kedalaman Arab, kedalaman Islam, dan kami juga memiliki banyak teman lain yang akan maju untuk menyatakan posisi mereka terkait masalah khusus ini," katanya kepada wartawan.

    Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2) menyetujui sejumlah langkah. Ini akan mempermudah Israel merebut tanah Palestina.

    Israel juga berupaya membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.

    Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967. Sejak itu, Israel telah membangun pemukiman di wilayah tersebut.

    Pembangunan ini melanggar hukum internasional. Hukum tersebut melarang kekuatan pendudukan memindahkan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang diduduki.

    Penentangan Internasional Terhadap Israel

    Resolusi PBB berulang kali menyatakan pendudukan Israel ilegal. Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional memutuskan hal serupa.

    Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, "dan rezim yang terkait dengannya", "melanggar hukum internasional".

    Para pejabat Israel secara terang-terangan mengakui bahwa langkah-langkah mereka saat ini. Ini bertujuan mencaplok Tepi Barat.

    Mereka juga ingin mencegah pembentukan negara Palestina. Ini adalah pengakuan terbuka dari Israel.

    Menteri Energi dan Infrastruktur Eli Cohen, anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa langkah-langkah Israel ini. Langkah tersebut mewakili "kedaulatan de facto" atas wilayah tersebut.

    Negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk tindakan Israel. Namun, belum ada konsekuensi atau sanksi internasional berarti.

    Sanksi tersebut seharusnya diterapkan atas pelanggaran Israel terhadap Palestina. Penentangan ini terus bergulir.

    Sikap Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

    Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, yang merupakan bagian dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Dia mengecam keras langkah-langkah Israel.

    OKI menilai Israel memaksakan kedaulatannya di wilayah Palestina. Hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal.

    "Kelompok OKI mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki," ucap Ahmet membacakan sikap OKI.

    "Kami menyatakan bahwa kebijakan ekspansionis Israel dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Tepi Barat yang diduduki hanya akan memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait status Tepi Barat menurut hukum internasional:

    Aspek Hukum Keterangan
    Status Wilayah Wilayah pendudukan menurut Resolusi PBB.
    Pemukiman Israel Ilegal, melanggar Konvensi Jenewa Keempat.
    Keputusan ICJ 2024 Pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur melanggar hukum internasional.
    Kedaulatan Ditegaskan milik Palestina, bukan Israel.

    Upaya Israel memperketat kendali atas Tepi Barat terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat. Kunjungan resmi tersebut dimulai pada hari Rabu.

    Presiden AS Donald Trump, pendukung setia Israel, sebelumnya telah menyatakan penentangannya. Ini terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki.

  • Arab Saudi dan Indonesia Kecam Perluasan Kendali Israel atas Tepi Barat

    Arab Saudi dan Indonesia Kecam Perluasan Kendali Israel atas Tepi Barat

    Arab Saudi dan sejumlah negara Arab, bersama negara mayoritas Muslim lainnya termasuk Indonesia, mengecam keras langkah Israel. Kecaman ini terkait upaya Israel memperdalam kendali atas wilayah Tepi Barat.

    Negara-negara tersebut secara tegas menyatakan bahwa Tel Aviv tidak memiliki kedaulatan atas Tepi Barat. Pernyataan bersama ini dirilis oleh para Menteri Luar Negeri (Menlu) pada Senin (9/2) waktu setempat.

    Kecaman ini dilaporkan oleh Al Arabiya dan Anadolu Agency pada Selasa (10/2/2026). Para Menlu negara-negara tersebut bersatu suara dalam pernyataan resminya.

    Para Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Yordania, Uni Emirat Arab, Negara Qatar, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Arab Mesir, dan Republik Turki menyampaikan kutukan keras.

    Mereka mengutuk keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan memaksakan kedaulatan ilegal, memperkuat aktivitas permukiman, serta memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki.

    Langkah-langkah Israel ini dianggap mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina di Tepi Barat. Hal ini disebutkan oleh para Menlu negara-negara Arab dan mayoritas Muslim.

    "Mereka menegaskan kembali bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki," tegas pernyataan bersama itu.

    Peringatan Terhadap Kebijakan Ekspansionis Israel

    Para Menlu negara-negara Arab dan mayoritas Muslim memperingatkan Israel untuk tidak melanjutkan kebijakan ekspansionis. Mereka juga mengecam tindakan ilegal di Tepi Barat. "Itu memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," sebut pernyataan bersama itu.

    Pernyataan bersama tersebut juga menegaskan penolakan mutlak terhadap tindakan ilegal Israel. Hal ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, yang merusak solusi dua negara.

    Tindakan tersebut juga menjadi serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Hak tersebut adalah untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat mereka dengan garis batas 4 Juni 1967, dengan Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kotanya.

    "Tindakan semacam itu juga merusak upaya-upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," tambah pernyataan itu. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut merusak upaya perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

    Para Menlu menyerukan komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya. Mereka juga mendesak untuk menekan Israel agar menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat.

    Tindakan Israel di Tepi Barat

    Kabinet keamanan Israel, pada Minggu (8/2), menyetujui langkah-langkah baru. Langkah ini dimaksudkan untuk mengubah kerangka hukum dan sipil di Tepi Barat.

    Tujuannya adalah untuk memperkuat kendali Tel Aviv atas wilayah tersebut. Tindakan ini mencakup beberapa poin penting.

    Tindakan Israel Dampak yang Dikecam
    Pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang Yahudi di Tepi Barat. Mempermudah pengalihan kepemilikan tanah, berpotensi memicu pengusiran warga Palestina.
    Membuka catatan kepemilikan tanah di Tepi Barat. Memudahkan proses akuisisi tanah oleh pihak Israel, memperkuat kendali administratif.
    Mentransfer wewenang izin pembangunan di blok permukiman Hebron dari wilayah Palestina ke otoritas sipil Israel. Melegitimasi dan memperluas permukiman ilegal, melanggar kedaulatan Palestina.

    Langkah-langkah itu mencakup pencabutan undang-undang yang melarang penjualan tanah Palestina kepada orang Yahudi di Tepi Barat. Selain itu, catatan kepemilikan tanah akan dibuka, dan wewenang izin pembangunan di blok permukiman Hebron akan ditransfer.

    Wewenang tersebut akan dipindahkan dari wilayah Palestina ke otoritas sipil Israel. Ini menandai upaya nyata Israel untuk memperkuat cengkeraman hukum dan administratifnya di Tepi Barat.