Wilayah Bali selatan menjadi pusat industri pariwisata di Bali. Kondisi ini memicu konsekuensi berupa maraknya konflik lahan.
Salah satu kasus yang mencuat adalah konflik lahan yang menyeret Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Bali, I Made Daging. Sebelumnya, terjadi sederet konflik lahan atau agraria di kawasan Jimbaran dan sekitarnya.
Guru besar sekaligus Pengamat Tata Ruang dari Universitas Warmadewa (Unwar), Putu Rumawan Salain, menyebut konflik agraria di Bali, termasuk wilayah Badung selatan, merupakan efek dari perkembangan pariwisata Bali yang masif.
"Dulu, 30 tahun yang lalu, orang dikasih tanah di Jimbaran tidak ada yang mau, karena tidak bisa diolah, paling-paling jadi padang rumput untuk ternak, tapi sekarang fantastis, gila-gilaan," ungkapnya, Senin (16/02).
Jimbaran, Balangan, dan Uluwatu berada di kawasan bukit yang dalam dua dekade terakhir berubah drastis. Dari lahan tandus dan kebun kering, kawasan ini menjadi salah satu pusat investasi properti paling mahal di Bali.
Investor domestik dan asing berlomba membeli lahan untuk vila, resor, dan private residence.
"Tanah yang pada 1980-an hanya bernilai beberapa juta rupiah, kini bisa bernilai miliaran. Sertifikat lama yang dulu tidak terlalu diperhatikan, sekarang menjadi dokumen yang menentukan kekayaan besar," ungkapnya.
Klaim lama muncul kembali, ahli waris bermunculan, atau bahkan pihak baru mengeklaim tanah yang sama.
Sengketa tanah di wilayah Jimbaran, Balangan, Uluwatu, dan Ungasan bukan kasus tunggal. Dalam tiga dekade terakhir, sejumlah kasus besar muncul dengan pola yang relatif mirip.
Salain membeberkan sejumlah faktor utama yang membuat wilayah Jimbaran dan sekitarnya menjadi 'zona merah' konflik tanah:
Konversi Tanah Adat ke Sistem Sertifikat Negara
Banyak tanah di wilayah ini dulunya merupakan tanah adat yang tidak memiliki sertifikat formal. Ketika sistem sertifikat mulai diterapkan, tidak semua tanah tercatat dengan jelas.
"Hal ini membuka ruang konflik antara klaim adat dan sertifikat formal," terang Salain.
Idealnya, setiap sertifikat tanah harus sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR). Namun dalam praktiknya, integrasi ini tidak selalu berjalan mulus.
Sertifikat dapat terbit berdasarkan dokumen administratif, sementara kondisi di lapangan dan konteks tata ruangnya tidak sepenuhnya diverifikasi.
"Dalam perspektif tata ruang, tanah bukan hanya soal siapa memiliki apa, tetapi tentang bagaimana ruang itu direncanakan, diatur, dan dilindungi," terang Salain.
Dokumen Lama yang Tidak Lengkap
Sebagian sertifikat yang diterbitkan pada 1980-an dan 1990-an memiliki dokumentasi yang terbatas atau tidak lengkap. Ketika nilai tanah meningkat, dokumen tersebut menjadi objek sengketa.
Lonjakan Investasi Properti
Masuknya investor besar meningkatkan tekanan terhadap kepemilikan tanah. Tanah yang dulunya dianggap tidak bernilai kini menjadi target investasi bernilai tinggi.
Struktur Kepemilikan Tanah yang Kompleks
Banyak tanah diwariskan secara turun-temurun tanpa pembagian yang jelas. Ketika tanah dijual, ahli waris lain bisa muncul dan menggugat.
"Selain itu ada juga pihak yang sengaja melakukan tindakan melawan hukum demi mendapat keuntungan," kata Salain.
Modus Operandi Mafia Tanah
Menurut Salain, dalam berbagai kasus di Jimbaran dan sekitarnya, modus yang digunakan relatif konsisten. Salah satunya, pemalsuan sertifikat.
Pelaku mafia tanah biasanya membuat silsilah palsu untuk mengklaim sebagai ahli waris sah, lalu menggugat kepemilikan tanah.
Modus lainnya adalah manipulasi sertifikat lama.
"Sertifikat lama digunakan sebagai dasar klaim, meskipun asal-usulnya dipersoalkan," ujarnya.
Ada pula pola penguasaan bertahap melalui investor. Tanah adat secara perlahan dialihkan menjadi HGB atau SHM atas nama investor melalui proses administratif yang kontroversial.
Selanjutnya, penjualan tanah dengan status sengketa. Yakni, tanah dijual kepada investor meskipun status hukumnya belum jelas.
Ada pula modus penggunaan kekuatan hukum dan administrasi. Beberapa kasus melibatkan gugatan berulang di pengadilan hingga bertahun-tahun, memanfaatkan celah hukum untuk mempertahankan klaim.
"Ketika sistem administrasi modern bertemu dengan struktur kepemilikan tradisional, konflik menjadi sulit dihindari," pungkas Salain.
Sejumlah Kasus Konflik Agraria di Badung Selatan
Berikut sejumlah kasus konflik agraria di Badung selatan selama beberapa dekade terakhir:
Rincian Kasus Konflik Agraria di Badung Selatan
Berikut adalah tabel yang merangkum kasus-kasus konflik agraria di Badung Selatan:
| No. | Kasus | Periode | Deskripsi Singkat |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasus tanah Pura Dalem Balangan | 1985 – sekarang | Sengketa berawal dari penerbitan sertifikat tanah pada 1985, diklaim oleh pengempon pura pada 1999, berlanjut hingga kasasi. |
| 2 | Sengketa tanah adat Jimbaran | 2010 – 2025 | Warga adat memprotes perpanjangan HGB atas tanah seluas 280 hektare yang dikuasai investor. |
| 3 | Sengketa tanah di Ungasan | Sekitar 2023 – sekarang | Melibatkan tanah negara yang dilelang dan dikuasai investor, muncul pihak ketiga yang memenangkan sengketa. |
| 4 | Kasus mantan wakil Gubernur Bali Sudikerta | 2011 – 2019 | Penipuan pengusaha dengan nilai Rp149 miliar menggunakan tanah di Jimbaran. |
| 5 | Sengketa tanah negara Universitas Udayana di Jimbaran | Sekitar 1980 – 2021 | Sengketa hukum panjang hingga pemulihan kembali melalui putusan pengadilan. |
Kasus-kasus ini menggambarkan kompleksitas masalah pertanahan di Bali Selatan dan implikasinya.
Kasus tanah Pura Dalem Balangan menyeret pejabat tinggi pertanahan Bali, I Made Daging (mantan kepala BPN Kabupaten Badung) sebagai terdakwa atas dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Warga adat Jimbaran memprotes perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 280 hektare yang telah dikuasai investor selama puluhan tahun. Warga menduga proses perpanjangan sertifikat dilakukan secara melawan hukum, dan tanah adat secara perlahan berpindah ke tangan investor.
Kasus di Ungasan melibatkan tanah negara yang dilelang dan dikuasai investor, namun kemudian muncul pihak lain yang memenangkan sengketa hingga tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Kasus ini menunjukkan kompleksitas konflik tanah yang melibatkan negara, investor, dan pihak ketiga.
Kasus mantan wakil Gubernur Bali Sudikerta menjadi salah satu contoh bagaimana tanah Jimbaran menjadi alat dalam skema penipuan bernilai besar. Sudikerta didakwa menipu pengusaha nasional dengan nilai mencapai Rp149 miliar, menggunakan tanah di Jimbaran sebagai alat untuk meyakinkan korban.
Modusnya adalah menjanjikan pengurusan sertifikat dan penguasaan tanah yang diklaim memiliki nilai tinggi. Dalam praktiknya, sertifikat dan status tanah digunakan sebagai alat untuk memperoleh dana, meskipun legalitas dan penguasaan tanah tersebut bermasalah. Kasus ini berujung pada proses pidana di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, dan menjadi salah satu skandal pertanahan terbesar yang pernah melibatkan pejabat tinggi daerah Bali.
Tanah milik negara yang diperuntukkan bagi Universitas Udayana menjadi sengketa hukum panjang hingga harus dipulihkan kembali melalui putusan pengadilan.
