Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi resmi bergabungnya Israel ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian bentukan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kemlu RI menegaskan prinsip Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Gaza, Palestina, tidak akan berubah.
Juru bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menjelaskan bahwa kehadiran Indonesia di Dewan Perdamaian tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Keikutsertaan ini juga bukan legitimasi terhadap kebijakan negara tertentu.
"Kehadiran Indonesia di Board of Peace (BoP) tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara mana pun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025)," kata Yvonne Mewengkang kepada wartawan, Kamis (12/2/2026).
Yvonne menambahkan bahwa keikutsertaan negara mana pun dalam Dewan Perdamaian tidak akan mengubah prinsip Indonesia. Kemlu RI tetap mengecam pelanggaran hukum internasional.
Indonesia konsisten mengedepankan realisasi solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik. Posisi ini akan terus disuarakan di berbagai forum internasional.
"Keanggotaan negara mana pun dalam BoP tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Di BoP maupun di semua forum yang ada, Indonesia sejak awal menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil, mengecam pelanggaran hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional yang terjadi di Gaza, akses bantuan kemanusiaan, serta realisasi solusi dua negara," ujarnya.
Keterlibatan Pihak Berkonflik
Pihak Kemlu memandang bahwa keterlibatan para pihak yang berkonflik adalah bagian penting dari proses menuju perdamaian. Indonesia juga mendorong partisipasi Palestina.
Partisipasi Palestina dinilai krusial untuk menciptakan hak dasar serta memastikan kepentingan warga di sana terpenuhi. Proses ini harus berorientasi pada rakyat Palestina.
"Dalam konteks tersebut, Indonesia melihat pentingnya keterlibatan para pihak yang berkonflik sebagai bagian dari proses menuju perdamaian," ujar Yvonne.
"Indonesia oleh karenanya akan memanfaatkan keanggotaan di BoP untuk juga aktif mendorong keterlibatan Otoritas Palestina dan memastikan seluruh proses tetap berorientasi pada kepentingan Palestina dan menghormati hak-hak dasar rakyat Palestina, serta mendorong terwujudnya solusi dua negara," sambungnya.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait posisi Indonesia:
| Aspek | Sikap Indonesia |
|---|---|
| Normalisasi Hubungan | Tidak dimaknai sebagai normalisasi politik |
| Legitimasi Kebijakan | Bukan legitimasi kebijakan negara manapun |
| Mandat BoP | Stabilisasi, perlindungan sipil, bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza |
| Pelanggaran Hukum | Mengecam pelanggaran hukum internasional |
| Solusi Konflik | Mendorong realisasi solusi dua negara |
| Keterlibatan Palestina | Mendorong partisipasi Otoritas Palestina |
Israel Bergabung ke Dewan Perdamaian
Israel secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk Trump. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan hal ini pada Rabu (11/2) waktu setempat.
Pengumuman tersebut disampaikan Netanyahu selama kunjungannya ke Washington. Di sana, ia bertemu dengan Trump dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Menurut laporan Al Arabiya dan Reuters, Kamis (12/2/2026), foto yang dirilis setelah pertemuan Netanyahu dan Rubio memperlihatkan mereka memegang dokumen. Dokumen tersebut berisi tanda tangan Netanyahu mengenai bergabungnya Israel ke dewan.
Netanyahu menyatakan telah "menandatangani masuknya Israel sebagai anggota 'Dewan Perdamaian'." Langkah ini menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik di Gaza.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), yang diadopsi pada pertengahan November tahun lalu, memberi wewenang kepada dewan tersebut dan negara-negara yang bekerja sama dengannya untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Hal ini dilakukan setelah gencatan senjata di Gaza dimulai pada bulan Oktober, di bawah rencana Trump yang disetujui oleh Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas.
Di bawah rencana Trump, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian mengatakan bahwa dewan, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global. Dewan tersebut akan mengadakan pertemuan pertamanya pada 19 Februari mendatang di Washington untuk membahas rekonstruksi Gaza.

