Tag: Konflik Tepi Barat

  • Pemukim Israel Hancurkan Belasan Rumah Warga Palestina Dekat Jericho

    Pemukim Israel Hancurkan Belasan Rumah Warga Palestina Dekat Jericho

    Sekitar 15 rumah warga Palestina dan kandang hewan di desa al-Duyuk al-Tahta, dekat Jericho, Tepi Barat, dihancurkan oleh para pemukim Israel. Bangunan-bangunan tersebut, beberapa di antaranya gubuk seng, rata dengan tanah.

    Aksi ini terjadi di tengah meningkatnya kekerasan pemukim yang berulang kali memaksa keluarga Palestina mengungsi dari permukiman mereka.

    Insiden terbaru ini berlangsung beberapa hari setelah kabinet keamanan Israel menyetujui langkah-langkah pengetatan kendali atas Tepi Barat, membuka jalan bagi perluasan permukiman lebih lanjut.

    "Sekitar 50 pemukim tiba, memaksa semua orang keluar dari rumah dan mulai menghancurkannya. Kemudian mereka mengambil semuanya – bahkan ayam-ayamnya," kata penduduk desa, Mustafa Kaabneh, Kamis (12/2/2026).

    Kaabneh, yang telah tinggal di daerah itu selama hampir dua dekade, menambahkan bahwa sebagian besar pemukim tersebut bersenjata dan bertopeng.

    Mereka didampingi oleh sebuah kendaraan militer Israel sebelum kembali dengan buldoser untuk melakukan perusakan. Kesaksian serupa juga disampaikan oleh warga lainnya.

    Bassem Kaabneh (23) menuturkan bahwa para pemukim memukuli perempuan dan anak-anak, mengusir keluarga-keluarga dari rumah mereka, serta menyita barang-barang pribadi.

    Abu Audi al-Rajabi, pemilik salah satu rumah yang hancur, menyatakan tidak ada perintah pembongkaran yang dikeluarkan sebelumnya. "Rumah itu dibangun 13 tahun yang lalu dan telah dihuni sejak saat itu," ujarnya.

    Langkah Israel Perketat Kendali Tepi Barat

    Sebelumnya pada Minggu lalu, kabinet keamanan Israel telah menyetujui serangkaian langkah yang akan memungkinkan Israel memperluas kendalinya di wilayah Tepi Barat.

    Wilayah ini dikelola oleh Otoritas Palestina berdasarkan kesepakatan Oslo. Rencana tersebut telah memicu kemarahan internasional.

    Ini juga akan memungkinkan warga Yahudi Israel untuk membeli tanah Tepi Barat secara langsung. Otoritas Israel akan mengelola situs-situs keagamaan tertentu, bahkan ketika situs tersebut berada di bawah kendali Otoritas Palestina.

    Israel telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967. Di wilayah tersebut, sekitar tiga juta warga Palestina tinggal.

    Dampak Hukum Internasional dan Permukiman

    Tidak termasuk Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di permukiman dan pos terdepan di seluruh Tepi Barat.

    Permukiman tersebut dianggap ilegal menurut hukum internasional. Kondisi ini terus memperkeruh konflik di kawasan tersebut.

    Aspek Keterangan
    Lokasi Kejadian Al-Duyuk al-Tahta, dekat Jericho, Tepi Barat
    Jumlah Rumah Hancur Sekitar 15 rumah dan kandang hewan
    Pelaku Para pemukim Israel (didampingi kendaraan militer)
    Dampak Keluarga Palestina terpaksa mengungsi, pemukulan warga
    Pemicu Langkah kabinet keamanan Israel perketat kendali Tepi Barat
    Status Hukum Internasional Permukiman Israel ilegal
  • Indonesia dan Negara Muslim Kecam Israel Perluas Kendali Tepi Barat

    Indonesia dan Negara Muslim Kecam Israel Perluas Kendali Tepi Barat

    Kabinet keamanan Israel baru-baru ini menyetujui sejumlah langkah untuk memperluas kendali mereka di wilayah Tepi Barat. Keputusan ini memicu kecaman keras dari Indonesia dan sejumlah negara muslim lain, yang menilai tindakan tersebut membuka jalan bagi perluasan permukiman ilegal.

    Perluasan kendali ini dinilai melanggar hukum internasional dan berpotensi memicu eskalasi kekerasan. Para pemimpin negara muslim menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas.

    Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar secara kolektif mengutuk keputusan Israel. Mereka menyoroti tindakan ilegal yang bertujuan memaksakan kedaulatan.

    "Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki, sehingga mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina," demikian keterangan bersama para Menlu seperti dikutip Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui akun X resminya, Selasa (10/2/2026).

    Mereka menegaskan bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki. Tindakan ekspansionis ini diperingatkan dapat memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut.

    "Para Menteri memperingatkan terhadap kebijakan ekspansionis Israel yang berkelanjutan dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Tepi Barat yang diduduki, yang memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," kata mereka.

    Pelanggaran Hukum Internasional dan Solusi Dua Negara

    Para Menlu negara muslim menyatakan penolakan mutlak terhadap tindakan Israel. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.

    Tindakan Israel juga dinilai merusak solusi dua negara (Two State Solutions) dan upaya perdamaian. Ini menjadi serangan terhadap hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka.

    "Para Menteri menyatakan penolakan mutlak mereka terhadap tindakan ilegal ini, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, merusak solusi dua negara, dan merupakan serangan terhadap hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk mewujudkan negara merdeka dan berdaulat mereka di garis 4 Juni 1967, dengan Yerusalem yang diduduki sebagai ibu kotanya. Tindakan tersebut juga merusak upaya yang sedang berlangsung untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut," kata para menlu tersebut.

    Dalam pernyataan bersama tersebut, para menlu menegaskan bahwa tindakan ilegal di Tepi Barat tersebut batal demi hukum. Mereka menganggapnya sebagai pelanggaran nyata terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

    Secara khusus, Resolusi 2334 PBB mengutuk semua tindakan Israel yang bertujuan mengubah komposisi demografis, karakter, dan status wilayah Palestina. Ini termasuk Yerusalem Timur, yang diduduki sejak 1967.

    Tindakan Israel juga melanggar pendapat penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024. Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina adalah ilegal, menekankan perlunya mengakhiri pendudukan.

    Respons Komunitas Internasional

    Menlu negara muslim menyerukan komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moral mereka. Tujuannya adalah untuk memaksa Israel menghentikan eskalasi berbahaya di Tepi Barat dan pernyataan provokatif dari para pejabatnya.

    Pihak Terlibat Tindakan Israel Dampak
    Kabinet Keamanan Israel Menyetujui langkah perluasan kendali di Tepi Barat Memicu perluasan permukiman ilegal
    Indonesia dan Negara Muslim Mengecam keras tindakan Israel Menuntut penghentian pelanggaran hukum internasional
    Mahkamah Internasional (2024) Menyatakan kebijakan Israel ilegal Mendesak pengakhiran pendudukan Israel
    Dewan Keamanan PBB (Resolusi 2334) Mengutuk perubahan status wilayah Palestina Mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasan

    Pernyataan bersama menlu juga mendorong pemenuhan hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Ini termasuk pendirian negara, berdasarkan solusi dua negara sesuai legitimasi internasional.

    Inisiatif Perdamaian Arab tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif. Ini juga menjamin keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut.

    Latar Belakang Keputusan Israel

    Kabinet keamanan Israel menyetujui serangkaian langkah untuk meningkatkan kendali atas Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini membuka jalan bagi perluasan permukiman lebih lanjut di wilayah tersebut.

    Wilayah yang diduduki Israel sejak 1967 itu, diharapkan membentuk bagian terbesar dari negara Palestina di masa depan. Namun, wilayah tersebut dipandang oleh kalangan sayap kanan religius sebagai tanah Israel.

    Langkah tersebut, seperti dilansir AFP, Senin (9/2/2026), diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Pengumuman ini disampaikan dalam pernyataan gabungan yang dirilis pada Minggu (8/2) waktu setempat.

    "Kabinet keamanan hari ini menyetujui serangkaian keputusan… yang secara fundamental mengubah realitas hukum dan sipil di Yudea dan Samaria," demikian pernyataan gabungan yang dirilis Smotrich dan Katz, menggunakan nama alkitabiah untuk Tepi Barat.