Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menegaskan penetapan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) utusan DPR bersifat otonom. Keputusan ini, menurutnya, berada dalam ranah legislatif dan tidak dapat diganggu gugat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
"Dari sisi saya, ketatanegaraan memang yang diputuskan DPR RI itu ya sudah bersifat otonom gitu, jadi dia memang sesuai dengan kewenangannya," kata Trubus dalam acara dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Trubus mengulas pemisahan kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga-lembaga negara ini harus saling menghormati, termasuk MK dan DPR.
Pemisahan kekuasaan menjadi fondasi penting dalam menjalankan negara. Setiap lembaga memiliki batasan dan wewenangnya sendiri.
"Kan sudah terpisah ya antara DPR atau eksekutif berarti yang ada adalah saling menghormati, saling memberikan support, sehingga pelaksanaan negara itu berjalan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 45," ucap Trubus.
Trubus menambahkan, kewenangan MKMK terhadap Adies hanya berlaku jika Adies telah bertugas sebagai hakim MK. MKMK tidak berhak mempersoalkan mekanisme prosedur penetapan Adies di DPR.
Berikut adalah tabel perbandingan kewenangan lembaga terkait:
| Lembaga | Kewenangan Utama | Kewenangan Terhadap Hakim MK |
|---|---|---|
| DPR RI | Legislasi, pengawasan, dan penganggaran | Menetapkan utusan sebagai Hakim MK |
| Mahkamah Konstitusi (MK) | Mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, uji undang-undang | Memutus perkara konstitusi |
| Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) | Menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi | Mengadili dugaan pelanggaran etik hakim MK setelah dilantik |
Peran MKMK Terbatas pada Etik
Menurut Trubus, penetapan Adies merupakan bagian dari demokrasi. Proses ini sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
"Menurut saya bagian dari demokrasi saja. Ya nanti kan semuanya diputuskan sesuai kewenangan masing-masing, tetapi kalau misalnya Pak Adies ini melanggarnya sudah menjadi hakim, ya itu kewenangan MK dan MKMK lah yang mempunyai kewenangan, nanti dipanggil," lanjutnya.
Trubus juga menanggapi adanya gugatan untuk memperluas tugas MKMK. Gugatan ini menghendaki MKMK bisa mengadili proses penunjukan hakim MK, bukan hanya persoalan etik.
Namun, gugatan tersebut tidak dapat serta merta dikabulkan. Tugas dan wewenang MKMK hanya dapat diubah melalui perubahan undang-undang.
"Kalau memang seperti itu berarti peraturannya harus diubah dulu, harus ada penyusunan undang-undang dulu, kebijakan regulasinya ditata ulang dulu sehingga yang terjadi nanti ada payung hukum ketika memutus memang seandainya ada apa dengan hakim MK yang tidak sesuai prosedur atau dianggap catat prosedur," katanya.
