Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang timbul akibat pernyataannya soal "meninggalkan zakat" yang sempat viral di media sosial. Narasi tersebut dinilai menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam keterangan yang diterima MUI Digital pada Sabtu (28/2/2026) malam, Menag menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban individual (fardhu ‘ain) dan bagian dari rukun Islam yang tidak berubah kedudukannya.
"Saya memohon maaf atas pernyataan saya yang menimbulkan kesalahpahaman. Perlu saya tegaskan, zakat adalah fardhu ‘ain dan rukun Islam yang wajib kita tunaikan," ujar Nasaruddin Umar.
Menag menjelaskan bahwa maksud dari pernyataannya dalam Sarasehan 99 Ekonom Syariah adalah ajakan untuk melakukan reorientasi pengelolaan dana umat. Ia mendorong agar penguatan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada zakat, tetapi juga mengoptimalkan instrumen filantropi Islam lainnya seperti wakaf, infak, dan sedekah.
Ia mencontohkan pengelolaan wakaf yang profesional di negara-negara seperti Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, yang mampu menjadi motor pembangunan sosial dan ekonomi.
"Inilah model yang ingin kita pelajari dan adaptasi untuk mempercepat kemajuan umat di Indonesia, tanpa mengurangi kewajiban zakat," tegasnya.
MUI Menyoroti Pilihan Frasa
Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menilai bahwa frasa “meninggalkan zakat” sangat jelas (shorih) dan berpotensi bertentangan dengan syariat Islam.
"Ajakan itu bertentangan dengan syariat Islam yang menjadikan wajibnya zakat sebagai bagian dari rukun Islam," ujar Kiai Anwar.
Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah Islam, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bahkan memerangi kelompok yang enggan membayar zakat, yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menegaskan bahwa istilah “sedekah” dalam Surat At-Taubah ayat 103 merujuk pada zakat wajib, bukan sekadar sedekah sunnah.
Ketua MUI Bidang Fatwa Metodologi, Gusrizal Gazahar, memahami maksud Menag untuk mendorong semangat infak di luar zakat, tetapi menilai narasinya perlu diluruskan agar tidak melemahkan posisi zakat.
Kemenag: Zakat Titik Awal, Bukan Batas Akhir
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar, menegaskan bahwa konteks pernyataan Menag adalah ajakan agar umat Islam tidak terpaku pada angka minimal 2,5 persen zakat.
"Zakat tetaplah rukun Islam yang wajib ditunaikan. Namun idealnya, zakat menjadi titik awal, sementara sedekah dan infak menjadi gaya hidup yang tidak terbatas jumlahnya," jelasnya.
Polemik ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam memilih narasi, terutama yang menyangkut ajaran fundamental seperti zakat.
Di sisi lain, diskursus ini juga membuka ruang refleksi tentang bagaimana mengoptimalkan potensi besar filantropi Islam tanpa menggeser kewajiban yang sudah jelas dalam syariat.
Dengan klarifikasi dan permintaan maaf tersebut, diharapkan publik dapat memahami konteks utuh pernyataan Menag, serta tetap menunaikan zakat sebagai kewajiban, sembari memperluas semangat berbagi melalui wakaf, infak, dan sedekah yang lebih produktif dan berkelanjutan.




