Tag: Koperasi

  • Banyuwangi Bentuk Asosiasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Banyuwangi Bentuk Asosiasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Sebanyak 46 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Banyuwangi telah membentuk asosiasi. Pembentukan ini bertujuan memperkuat sinergi dan komitmen bersama untuk penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

    Asosiasi ini menjadi wadah bagi koperasi desa dan kelurahan. Fungsinya untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi, serta memperluas jaringan kerja sama usaha.

    Kehadiran asosiasi diharapkan menjadi ruang konsolidasi aspirasi pengurus koperasi. Hal ini agar lebih terarah dan terorganisasi.

    Ketua Umum Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (AKDKMP) Imam Maskun menjelaskan, deklarasi AKDKMP berlangsung pada Senin (9/2/2026). Acara tersebut dihadiri oleh 46 pengurus dari 46 KDKMP di Banyuwangi.

    Secara kelembagaan, AKDKMP diposisikan sebagai rumah besar bagi koperasi desa dan kelurahan.

    "Ada 46 koperasi yang deklarasi dan kami sepakat ini menjadi rumah besar sekaligus jembatan komunikasi antara pengurus koperasi dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional," ungkap Imam, Rabu (12/2/2026).

    Program Unggulan Presiden

    Percepatan pembangunan KDKMP merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi cita-cita bersama yang memerlukan wadah legal.

    Wadah ini berfungsi memperkuat perlindungan hukum, akses informasi, serta pertukaran praktik baik antar koperasi anggota. Gerakan ini sejalan dengan orientasi pembangunan nasional.

    Pembangunan nasional menempatkan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Ini menjadi fokus kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Fokus tersebut terkait kemandirian ekonomi, penguatan sektor desa, serta pemerataan kesejahteraan.

    Tujuan Utama AKDKMP

    Dalam deklarasi AKDKMP, enam tujuan utama ditetapkan. Berikut adalah rinciannya:

    Tujuan Deskripsi Singkat
    Peningkatan Peran dan Sinergi Memperkuat kolaborasi antar koperasi dan pemangku kepentingan.
    Pengembangan Usaha Mendorong pertumbuhan dan diversifikasi bisnis koperasi.
    Advokasi dan Iklim Kondusif Menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan koperasi.
    Kemitraan Strategis Membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
    Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggota.
    Peningkatan Kesejahteraan Anggota Mengupayakan dampak positif bagi anggota koperasi.

    "Enam poin penting tersebut telah menjadi arah gerakan bersama untuk mencapai tujuan bersama melalaikan AKDKMP," jelas Imam.

    Agenda Kerja Asosiasi Pertama di Indonesia

    AKDKMP disebut sebagai asosiasi pertama sejenis di Indonesia. Ke depan, asosiasi ini akan menyusun agenda kerja.

    Agenda tersebut dimulai dari konsolidasi anggota, pemetaan potensi usaha koperasi. Selanjutnya perumusan program bersama yang terintegrasi. Ini termasuk dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang perkoperasian serta ekonomi kerakyatan.

  • Menteri Koperasi: Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Dukung Ekonomi MBG dan Ciptakan Lapangan Kerja

    Menteri Koperasi: Puluhan Ribu Kopdes Merah Putih Dukung Ekonomi MBG dan Ciptakan Lapangan Kerja

    Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan bahwa puluhan ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih kini telah beroperasi di seluruh Indonesia.

    Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan dapat menopang kebutuhan bahan baku untuk program Mitra Binaan Gemilang (MBG). Tujuannya agar dampak perputaran ekonomi program tersebut terasa merata bagi seluruh anggota Kopdes.

    Ferry Juliantono menegaskan, operasional puluhan ribu Kopdes Merah Putih secara otomatis akan membuka lapangan kerja baru.

    Kesempatan kerja ini khususnya menyasar generasi muda. Kopdes membutuhkan ide-ide kreatif kaum muda untuk menyelaraskan model bisnis dengan perkembangan zaman.

    Inovasi generasi muda sangat vital dalam memastikan relevansi dan keberlanjutan Kopdes.

    Manfaat Kopdes Merah Putih

    Kopdes Merah Putih memiliki peran ganda, yaitu sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan pencipta peluang kerja.

    Keterlibatan aktif generasi muda diharapkan mampu membawa Kopdes pada model bisnis yang adaptif dan inovatif.

    Berikut adalah beberapa manfaat utama dari keberadaan Kopdes Merah Putih:

    Manfaat Deskripsi
    Peningkatan Ekonomi Lokal Mensupport kebutuhan bahan baku program MBG, mempercepat perputaran ekonomi.
    Pembukaan Lapangan Kerja Menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda di berbagai daerah.
    Pemberdayaan Pemuda Memberikan ruang bagi ide kreatif generasi muda dalam pengembangan model bisnis.
    Inovasi Bisnis Mendorong adaptasi model bisnis Kopdes sesuai dengan perkembangan zaman.
  • Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi Dorong Polri Dukung Program Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta

    Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyerukan sinergi penuh antara jajaran Kepolisian RI (Polri) dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ajakan ini disampaikan untuk memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.

    Sinergi ini merupakan bagian dari komitmen bersama dalam melayani serta melindungi masyarakat.

    “Ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Menkop, saat menjadi nara sumber dalam diskusi panel Rapim Polri, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Menkop menekankan semangat koperasi sangat relevan bagi Polisi muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital. Koperasi dapat menjadi wadah untuk membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

    “Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” terang Menkop.

    Pembentukan Kopdes Merah Putih

    Pembentukan Kopdes Merah Putih diawali dengan arahan strategis dalam retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Inpres Nomor 9 Tahun 2025 memperkuat hal ini. Instruksi tersebut mengenai percepatan pembentukan koperasi.

    “Rangkaian tersebut ditindaklanjuti dengan penguatan gerakan di lapangan hingga peluncuran kelembagaan secara nasional sebagai langkah konkret membangun ekonomi desa berbasis koperasi,” imbuh Menkop.

    Prinsip Ekonomi Kerakyatan

    Ferry Juliantono memandang ekonomi kerakyatan menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan. Ini bertumpu pada usaha bersama melalui koperasi dan ekonomi lokal. Landasannya adalah asas kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.

    Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Bung Hatta. Koperasi adalah jalan paling tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak dikuasai segelintir pihak. Namun, ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat.

    Memotong Rantai Pasok dengan Kopdes Merah Putih

    Menkop menjelaskan, salah satu persoalan utama ekonomi rakyat adalah panjangnya rantai pasok. Hal ini menyebabkan biaya tinggi, harga mahal, dan margin lebih besar dinikmati perantara.

    Kopdes Merah Putih hadir untuk memotong rantai pasok. Distribusi barang dapat dilakukan lebih dekat kepada masyarakat. Harga menjadi tepat, sasaran tepat, dan pasokan stabil. Selain itu, produsen dapat lebih dekat kepada konsumen.

    Potensi Usaha Kopdes Merah Putih

    Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai pusat usaha desa dengan beragam potensi. Ini mencakup gerai sembako, klinik desa, unit perkreditan usaha, apotek desa, hingga pergudangan dan logistik.

    Berikut adalah beberapa potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh Kopdes Merah Putih:

    Sektor Usaha Contoh Kegiatan
    Pangan & Logistik Gerai sembako, pergudangan, logistik
    Kesehatan Klinik desa, apotek desa
    Keuangan Unit perkreditan usaha (simpan pinjam)
    Produksi Primer Pertanian, perikanan, peternakan
    Energi & Perumahan Pengelolaan energi, penyediaan perumahan
    Ekonomi Kreatif Pengembangan produk lokal, kerajinan
    Distribusi Subsidi Penyaluran barang subsidi

    Sebagai contoh pada komoditas kopi, Kopdes Merah Putih dapat mengonsolidasikan hasil panen petani. Kemudian melakukan sortasi, pengolahan, dan branding. Bahkan dapat memfasilitasi akses pasar ekspor.

    Nilai tambah pun dapat dinikmati langsung oleh petani dan koperasi desa.

    “Pada akhirnya, seluruh proses tersebut diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Menkop.

  • DPRD Karangasem Evaluasi Pembentukan Koperasi Merah Putih: Masalah Lahan dan Regulasi Hambat Program Makan Bergizi Gratis

    DPRD Karangasem Evaluasi Pembentukan Koperasi Merah Putih: Masalah Lahan dan Regulasi Hambat Program Makan Bergizi Gratis

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem menggelar rapat kerja dengan instansi terkait. Rapat ini membahas percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

    Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat DPRD Karangasem, Selasa (10/2/2026). Pembentukan KDKMP di Karangasem masih menghadapi kendala, terutama ketersediaan lahan dan regulasi penganggaran.

    Dari 78 desa dan kelurahan di Karangasem, baru lima KDKMP yang beroperasi. Sisanya baru sebatas memiliki badan hukum.

    Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, menjelaskan tujuan rapat kerja adalah memantau perkembangan pembentukan KDKMP. Program makan bergizi gratis (MBG) harus berjalan beriringan dengan KDKMP berdasarkan instruksi pusat.

    “Pembentukan KDKMP juga harus diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Bumdes yang sudah terbentuk. Keduanya harus saling menguatkan,” kata Suastika.

    Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Karangasem telah melakukan langkah percepatan pembentukan KDKMP. Langkah ini melibatkan beberapa pihak terkait.

    Kepala Diskoperindag Karangasem, I Gede Loka Santika, menyatakan pihaknya juga telah memberikan pelatihan dan bimbingan teknis. Semua desa kini memiliki badan hukum dan terdaftar di notaris untuk mendirikan KDKMP.

    “Tapi dari 78 desa/kelurahan baru 5 desa yang telah mengoperasikan KDKMP yaitu Desa Besakih, Bebandem, Nyuhtebel, Sengkidu, dan Tenganan,” ujar Loka Santika.

    Kendala Lahan dan Regulasi

    Pembentukan KDKMP memerlukan lahan seluas 10 are. Lahan ini dapat memanfaatkan aset pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, dengan skema pinjam pakai.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Karangasem, I Made Agus Budiyasa, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset daerah tidak mudah. Hal ini harus melalui rapat koordinasi dan mempertimbangkan status serta tata ruang.

    “Beberapa desa bahkan belum mencapai kesepakatan terkait penggunaan lahan tersebut,” ucap Budiyasa.

    Ketua Forum Perbekel Kabupaten Karangasem, I Gede Partadana, mengungkapkan kendala utama adalah masalah lahan dan regulasi penggunaan dana desa untuk koperasi. Banyak desa kesulitan mencari lahan seluas 10 are.

    “Sebenarnya kami sangat semangat dan serius mencari lahan, tapi terkendala syarat luas dan aturan pemanfaatan aset. Apalagi hingga saat ini, belum ada pedoman yang jelas terkait penggunaan dana desa,” ucap Partadana.

    Oleh sebab itu, pihaknya berharap pihak berwenang segera menerbitkan regulasi dan dukungan lain. Tanpa kepastian regulasi, proses pembentukan dan penguatan KDKMP dikhawatirkan berjalan lambat.

    Progres Pembentukan KDKMP di Karangasem

    Total Desa/Kelurahan KDKMP Beroperasi KDKMP Berbadan Hukum
    78 5 73